Depok

BERIMBANG.COM , Depok –  Beredarnya kwitansi pembayaran dana koordinasi yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM ) di wilayah Depok menjadi viral di Media Sosial. Kwitansi pembayaran sebesar 5 juta rupiah disertai materai 6000 dibayarkan oleh kontraktor proyek pembangunan Jalan Leuwinanggung, Tapos kepada Ketua LPM.

Dengan beredarnya kwitansi tersebut jelas menjadi tanda tanya dari sebagian masyarakat dan uang koordinasi tersebut digunakan untuk keperluan apa.

Salah satu aktivis Kota Depok, M. Tohir Barabba atau biasa di sapa Tompay menilai, dengan adanya kwitansi tersebut ada indikasi bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di Rencana Anggaran Biaya ( RAB).

" Harus dipertanyakan itu uang apa dan digunakan untuk keperluan apa kontraktor memberikan dana tersebut kepada kepada LPM, harus dijelaskan," tegas Tompay.

Tompay juga mengatakan, dana koordinasi dengan disertai materai tidak dibenarkan dalam melakukan koordinasi antara Kontraktor  dengan pihak LPM karena dapat menimbulkan hal yang kurang baik bagi kedua belah pihak. ( Iik)

BERIMBANG.COM, Depok – Pelayanan Puskesmas yang diharapkan masyarakat Kota Depok pastinya menginginkan pelayanan yang ramah kepada pasien, walaupun antri ditambah lebih murah biaya pengobatannya, pasien tetap menunggu panggilan nomor yang sudah pegangnya untuk menerima layanan.

Salah satu pasien warga kemirimuka yang tidak mau disebutkan namanya menuturkan, dirinya berawal ingin berobat ke dokter gigi di puskesmas beji dikarenakan terdekat dari tempat tinggalnya lalu pasienpun mendatangi puskesmas pada hari Rabu, 15 Nopember 2017 pukul 5.30 WIB karena menurut informasi  harus pagi sekali untuk mengambil nomor antrian.

Sesampai nomor antrian didapat, pasien harus menunggu pelayanan puskesmas dibuka pada pukul 07.00 dan nomor antrian yang didapat tadi ditukarkan dengan mesin antrian oleh petugas lalu menunggu panggilan untuk mendaftar dengan menyerahkan biaya pendaftaran sebesar 2000 rupiah kepada petugas pendaftaran. 

Setelah itu petugas pendaftaran meminta kepada pasien untuk menunggu antrian di Poli Gigi pada pukul 08.00 dengan nomor urut D 004 setelah nomor antrian dipanggil pasien langsung masuk untuk menerima pelayanan di Poli Gigi untuk melakukan pemeriksaan.

Dokter Gigi Yang bertugas menanyakan kepada pasien tentang keluhan yang di derita dengan sikap kurang ramah lalu duduklah pasien di tempat pemeriksaan karena kurang pas posisinya, Dokter Gigi menyarankan untuk agak mundur duduknya, entah kenapa pasien malah maju kedepan sehingga Dokter gigi mengatakan dengan ketusnya " tau apa tidak mundur kebelakang," ucapnya.

Setelah selesai menjalani rangkaian tindakan pemeriksan, pasien di minta uang sebesar 15 ribu rupiah tanpa ada kwitansi atau tanda terima pembayaran setelah itu pasien meninggalkan ruangan Poli Gigi sekitar pukul 09.30 untuk mengambil antrian nomor resep obat . ( Iik)

BERIMBANG.COM, Depok – Ketua Paguyuban Wartawan Depok (PWD), Ferry Sinaga meminta kepada Walikota maupun Wakil Walikota Depok untuk memberikan teguran keras kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terkesan bermain-main dengan penegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di Kota Depok.

Dikatakan Ferry, semenjak Satpol PP dipimpin Dudi Mi’raz Imaduddin, penegakkan Perda terkesan tebang pilih dan hanya berani memberangus kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat kecil saja.

“Contohnya terkait keberadaan bangunan liar (Bangli) disepanjang jalan Raya Bogor (Mulai dari Simpangan Depok sampai dengan perbatasan Bogor, red). Kalau Satpol PP mau tegas, kan banyak sekali tuh bangunan yang menyalahi aturan. Tetapi kenyataannya, Satpol PP terkesan hanya berani menertibkan lapak Pedagang Kaki Lima nya saja, sementara bangunan Ruko “bodong” yang berada di Km. 38 (Seberang Hotel Uli Artha) yang juga berdiri di sempadan sungai justru terkesan dibiarkan. Hal ini jelas menjadi pertanyaan besar dari teman-teman wartawan”, ujar Ferry dengan nada heran, Selasa (14/11/2017).

Lebih jauh Pendiri Komunitas Jurnalis Indonesia (KJI) Kota Depok ini mengatakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Manto Jorghi serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS), Yulistiani Mochtar terkait keberadaan bangunan ruko tak berijin itu.

“Berdasarkan informasi yang saya gali dari dua dinas tersebut, diketahui bahwa bangunan ruko milik Tugino Eto Susanto itu tidak mengantongi ijin sebagaimana mestinya. Selain itu, ruko yang berdiri di bibir sungai Kali Baru tersebut juga menyalahi Peraturan terkait Garis Sempadan”, ungkap Ferry.

Ferry juga mengaku heran dengan Satpol PP Kota Depok yang justru “ngotot” akan memberangus lapak-lapak pedagang kaki lima di sepanjang jalan raya Bogor.

“Bangunan ruko yang tidak memiliki ijin dan jelas menyalahi aturan selama bertahun-tahun kok malah dilindungi, sementara lapak-lapak pedagang kecil justru diancam bongkar. Saya jadi curiga dengan Satpol PP Depok”, pungkas Ferry. (Red)

BERIMBANG.COM, Depok – Sekretariat Bersama (Sekber) Wartawan Depok melakukan kunjungan silaturahim dengan jajaran pimpinan PDAM Tirta Asasta yang diwakili oleh Direktur Umum EE Sulaeman, Spv Komunikasi dan Pelayanan Pelanggan Ratih Ditta Sugiarthi dan Manajer Pemasaran Imas Dyah Pitaloka, Kamis (9/11/2017).

Dalam kesempatan tersebut, EE Sulaeman mengucapkan rasa terima kasihnya atas kunjungan Sekber Wartawan Depok dan berharap kedepannya akan terjalin sebuah sinergitas yang baik untuk peningkatan pelayanan terhadap publik.

"Karena kita juga perusahaan publik, tentu saja juga perlu dukungan dari media bagaimana menginformasikan pelayanan kita dengan pelanggan dan stake holder lainnya termasuk mengkomunikasikan dengan Pemerintah Daerah dan Pimpinan daerah lainnya," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dirum EE Sulaeman juga menyampaikan bahwa untuk memudahkan pelanggan akses pelayanan dari PDAM ke pelangggan, pihak PDAM selain menyiapkan loket pembayaran, juga sudah bekerja sama secara e-channel dan e-banking yang bekerja sama dengan beberapa bank.

"Selain itu juga, pelanggan PDAM saat ini sudah bisa melakukan pembayaran lewat minimarket seperti alfamart dan indomaret atau melalui marketplace seperti tokopedia. Nah khusus untuk pembayaran dengan sistem online ini sudah dimanfaatkan oleh hampir 50 persen pelanggan PDAM," tambahnya.

"Jadi SMR ini kurang lebih berupa aplikasi mobile yang nantinya berfungsi untuk membaca meteran air aplikasi tersebut. Jadi kita ingin kedepannya, melalui SMR tersebut ketika selesai dibaca bisa langsung keluar tagihannya dan bisa di print. Kita juga masih melakukan penyesuaian di SDM kita sendiri untuk lebih menyesuaikan diri dengan teknologi ini," jelas Ditta.

Sistem SMR ini sendiri, aku Ditta, sudah mulai diujicobakan di beberapa wilayah di barat dan timur Kota Depok.

Selain itu, dari pihak Sekber Wartawan Depok juga memberikan beberapa ide dan masukan untuk PDAM Tirta Asasta untuk lebih meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya serta untuk memberikan informasi dan komunikasi yang baik antara pihak PDAM dan pelanggan. (Red)

BERIMBANG.COM, DEPOK-Pererat sinergitas antar aparat pemerintahan, Komandan Distrik Militer 0508 Kota Depok, Letkol Inf R. Moch Iskandarmanto, sambangi Rumah Tahanan kelas IIB Cilodong, Depok, Rabu (01/11).

Dalam kunjunganya, Letkol Inf Iskandarmanto mengatakan selain sillaturahmi, kegiatan juga dalam rangka mempererat sinergitas antara aparat di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

"Selain melihat aktifitas kegiatan disini, kegiatan ini juga jadi bentuk sinergitas Kodim Depok bersama Rutan Cilodong,", jelasnya.

Kepada warga binaan, Dandim berpesan agar menaati peraturan sehingga kedepan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara.

Kedatangan Dandim diterima  Kepala Rutan kelas IIB Cilodong, Sohibur Rahman beserta jajaran, dan Camat Cilodong, Mulyadi.

Kepala Rutan kelas IIB Cilodong, Sohibur Rahman mengaku senang mendapat kunjungan Dandim Depok beserta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

"Terim kasih kepada Dandim yang telah meluangkan waktu datang kesini. Semoga kedepan akan semakin tercipta sinergitas yang lebih harmonis,", terang Sohibur.

Kesempatan itu tampak hadir Dansubdenpom, Febri Bobihoe, Danramil 03/Sukmajaya, Kapten Inf Kholidi, Danunit, Evan, dan Babinsa Cilodong.[Ko]

BERIMBANG.COM, Depok – Dalam Rangka memperingati Sumpah Pemuda, Pemuda Panca Marga ( PPM ) Kota Depok mengadakan tournamen futsal U 13  di Love Futsal Jalan  Gadog Raya, Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok dengan peserta sebanyak 38 Tim. Pembukaan Tournamen dilakukan oleh Denny Romulo Hutauruk selaku Ketua PPM Kota Depok. Minggu ( 29/10).

Ketua Panitia, Ridho San mengatakan, Peserta tournamen diikuti oleh sejumlah warga di wilayah Kecamatan Cimanggis, Tapos, Cilodong dan Kecamatan Sukmajaya dan akan berlangsung sampai tanggal 10 Nopember 2017 selanjutnya untuk juara 1, 2, 3 dan 4 diberikan piala serta dana pembinaan termasuk yang mendapatkan top score.

Dalam sambutannya, Ketua PPM Depok, Denny mengatakan pertandingan yang diselenggarakan adalah untuk menggali potensi bakat diusia yang masih muda dibidang olah raga Futsal.

" Selain itu adalah  ajang hiburan dan kebersamaan karena usia adik adik generasi milineal yang akan menjadi pemimpin ke depannya serta mencegah perbuatan yang tidak kita inginkan seperti penggunaan narkoba, tawuran antar pelajar dan yang lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain," ujar Denny.

Lanjut Denny, kegiatan ini juga tidak mengganggu kegiatan belajar  mengajar di sekolahnya masing- masing karena di selenggarakan dihari libur. Denny juga mengucapkan terima kasih kepada ketua  panitia pelaksana, Ridho San dan Ketua PPM Cimanggis, Tumpal sebagai tuan rumah sehingga dapat terselenggaranya kegiatan tournamen Futsal. ( Iik).

BERIMBANG.COM, DEPOK, -Pihak Universitas Indonesia mengklarifikasi kejelasan terkait pelaku dalam video mesum yang menjadi viral di media sosial bukan mahasiswa UI.

"Setelah melakukan pengecekan maka bisa kami sampaikan nama yang tidak selaku pemeran dalam video itu adalah lulusan UI dan sudah tidak lagi menjadi mahasiswa UI dalam daftar judul video. Segala akibat yang dihasilkan dari beredarnya video tersebut maka akan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. , "terang Kepala Humas UI, Rifely, mengklarifikasi.

Dalam video yang membuat heboh dunia maya itu ada dua orang, laki-laki dan perempuan yang melakukan adegan layaknya suami istri. Video itu menjadi virus di media sosial. []

Lokasi kegiatan kerja proyek drainase di jalan Kejayaan, Sukmajaya, Depok, Selasa, (24/10).

BERIMBANG.COM, DEPOK, -Pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan saluran drainase berbandrol Rp 1,493 miliar untuk tiga lokasi kegiatan proyek berbeda di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, disinyalir melenceng dari Rencana Kerja Satuan.

Pekerjaan proyek yang sumber dananya dari anggaran Pemerintah Kota Depok itu dianggap telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam RKS pada tender proyek drainase.

"Setahu saya kegiatan lelang bernilai minimal Rp 500 juta, salah satu persyaratan dalam lelangnya wajib melampirkan dukungan alat berat seperti mobilisasi dan Beco,", terang salah sorang pelaku usaha CV Sayaga Mandiri Mandraguna, Indra Jusa P Napitupulu, Selasa (24/10).

Menurutnya, jika melihat teknis pelaksanaan kerja proyek dilapangan, tidak sedikit yang melanggar dari ketentuan persyaratan lelang karena proses kerja terlihat tanpa mengunakan alat berat dan mobilisasi. 

"Kalau proses galian yang menggunakan Beco plus mobilisasi, galian tanahnya pasti tidak akan terlihat menumpuk dibadan jalan seperti itu," kata Indra, yang juga sebagai direktur CV. Sayaga Mandiri Mandraguna.

Indikasi pelanggaran kerja di tiga lokasi proyek itu juga mendapat perhatian dari Ketua DPC Gabungan Perusahaan Kontruksi Indonesia (Gapeksindo) Kota Depok, Luhur Prasetianto. 

Dikatakan Luhur, kegiatan pelaksanaan kerja proyek drainase itu harusnya bisa diawasi secara maksimal dari pihak dinas, maupun konsultan supervisi. "Kalau pengawasan kerja proyek berjalan maksimal, kerja proyek akan sesuai dengan persyaratan lelangnya,", katanya.

Kaitan itu, lanjutnya, pihak Pemkot, dinas dan supervisi harusnya bisa tegas sikapi pelanggaran kerja proyek yang tidak sesuai RKS. "Beco dan mobilisasinya pasti terlihat ada dilokasi proyek. Kalau tidak ada, seharusnya mendapat teguran dan diberhentikan oleh pihak PUPR, maupun supervisi,", jelas Luhur di kantor asosiasi Gapeksindo, Sukmajaya, Depok.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Depok, Manto tampak masih enggan berikan tanggapan saat dihubungi via tepon salular, Selasa, (24/10).

Seperti diketahui, dampak dari kegiatan proyek saluran darinase di tiga lokasi itu, menbuat sebagian badan jalan dipenuhi tumpukan tanah galian dan material proyek. Tiga kegiatan proyek itu berada di jalan Kemakmuran, jalan Merdeka, dan jalan Kejayaan Sukmajaya, Depok. (Ko)