Depok

BERIMBANG.COM, Depok – Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok, Wijayanto merespon positif tuntutan demonstrasi para suporter Persikad Depok yang tergabung dalam Persikad Fans. Dalam pertemuan dengan perwakilan suporter, Wijay sapaan akrab Wijayanto menegaskan sudah ada keinginan dari Pemkot Depok untuk membentuk klub sepakbola yang di persiapkan untuk berlaga di kancah sepakbola nasional.

Kordinator Persikad Fans, Yogi Kurniawan yang hadir sebagai salah satu perwakilan suporter yang beraudiensi dengan Disporyata di tengah demo suporter ke Kantor Pemkot Depok (8/2) menegaskan bahwa suporter akan ikut mengawal pembentukan tim sepakbola tersebut.

"Tim sepakbola yang akan di arahkan berlaga di Liga Nusantara ini dalam waktu dekat akan di persiapkan dengan melibatkan para suporter" ujar Yogi kepada berimbang.com usai pertemuan dengan Kadisporyata di Perpustakaan Daerah Kota Depok. (dk)

BERIMBANG.COM, Depok – Akibat ketidakjelasan masa depan Persikad Depok, ribuan suporter Persikad Depok yang tergabung dalam Persikad Fans Kamis besok (8/2) berencana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Pemkot Depok untuk mendesak Walikota Depok Muhamad Idris membangun kembali klub kebanggaan warga Depok ini.

Yogi Kurniawan, Kordinator Persikad Fans menjelaskan bahwa para suporter sepakbola di Depok mendesak Walikota untuk memutus mata rantai mafia sepak bola yang ada di Persikad dengan membangun klub baru mengambil nama Persikad untuk berlaga di Liga Nusantara.

"Aksi besok walaupun akan di hadiri ribuan suporter adalah aksi damai dan saya berharap kawan-kawan suporter tetap menjaga kondusifitas aksi" tegas Yogi Kurniawan lebih lanjut sambil menunjukkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) aksi yang sudah di terima dari Polres Depok hari ini.

Seperti di ketahui, pada musim kompetisi 2017, Persikad Depok berlaga di Liga 2 bergabung di Grup 2 bersama Persita Tangerang, Cilegon United, Perserang Serang, PS Bengkulu, Lampung Sakti, Persikabo Kabupaten Bogor dan Persika Karawang. Finish di peringkat 5 dengan perolehan 18 poin di klasemen akhir Grup 2,  membuat klub berjuluk Serigala Margonda ini  terdegradasi ke Liga 3 musim ini.

Menurut sumber yang menolak namanya di publikasi, dari musim kemarin Persikad Depok kepemilikan saham mayoritasnya di miliki kelompok usaha Sinar Mas, dan tahun ini rumornya akan berlaga di Liga 3 menggunakan bendera klub Bogor FC dengan home base di Kota Bogor.

Indra, salah satu pentolan suporter Persikad yang di temui berimbang.com di kawasan Depok 2 malam ini menjelaskan bahwa selain tuntutan ke Walikota Depok untuk membangun klub sepakbola kebanggaan warga Depok, para suporter besok juga akan mempertanyakan progres renovasi Stadion Merpati yang rencananya tahun 2018 ini akan kembali di kerjakan.

"Kami akan mengawal proses renovasi Stadion Merpati agar kualitas pembangunannya bagus tidak seperti renovasi Stadion Mahakam yang justru makin berantakan setelah di renovasi" tegas Indra saat menutup percakapan dengan berimbang.com.

Alfina, kordinator Donnasud, bagian dari Persikad Fans yang mewadahi suporter perempuan dalam pembicaraan via WA dengan berimbang.com juga menegaskan bahwa untuk persiapan aksi Kamis besok seluruh komponen suporter sepakbola di Kota Depok sudah beberapa kali saling berkoordinasi sehingga dia yakin ribuan suporter besok akan tumpah ruah di Pemkot Depok.

"Terpaksa kami turun ke jalan bang, karena kami ingin berjuang agar klub kebanggaan warga Depok tetap bisa tampil di pentas Sepakbola Indonesia" ujar Alfina sambil mengirimkan beberapa dokumentasi masa kejayaan Persikad Depok saat menjuarai Divisi 1 di tahun 2007.

Sampai berita ini di turunkan, belum ada konfirmasi dari pihak Walikota Depok terkait aksi besar-besaran para suporter ini. (dk)

BERIMBANG.COM, Depok – Akibat cuaca ektrim yang melanda wilayah Bogor, dari mulai senin hingga hari ini masih d landa hujan, akibatnya sekitar 30 an unit rumah warga yang terendam banjir khususnya di daerah bantaran Sungai Ciliwung seperti di kawasan RW 01 dan 02, Kelurahan Pondok Cina, RW 014 Kelurahan Kemiri Muka, RW 06, Kelurahan Ratujaya, Kelurahan Depok dan lainnya. 

Wali kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok turun langsung ke lokasi banjir yang merendam rumah-rumah di bantaran Kali Ciliwung. Senin (05/02/2018).

Wali Kota Depok, KH. Mohammad Idris bersama sejumlah perangkat daerah meninjau dan melihat langsung lokasi banjir yang merendam sejumlah rumah warga di Kelurahan Ratu Jaya, Depok.
Mengatakan, hujan yg datangnya dari wilayah bogor sangat deras sekali dan bahkan ketinggian air sungai ciliwung sudah siaga satu, hal ini harus kita antipasi meluapnya air yang berimbas pada rumah warga yang ada di sekitar sungai ciliwung ini. 

“Saya sudah minta agar seluruh anggota Tagana dan jajaran di kelurahan setempat untuk terus memantau serta mengevakuasi jika memang harus dilakukan agar tidak jadi korban akibat kebanjiran ini,” ujar Mohammad Idris didampingi Dandim 0508/Depok Letkol. Inf. Iskandarmanto dan Asisten Hukum dan Sosial S Utomo saat meninjau kawasan banjir dan jembatan gantung di RT 06/06, Kel. Ratujaya, Cipayung.

Sementara itu Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna di waktu yang bersamaan meninjau, langsung turun kelokasi banjir setinggi pinggang orang dewasa dengan ditemani Kapolsek Beji dan Danramil 02/Beji di Kelurahan Kemiri Muka, Beji, Depok. 
“Ini memang sudah menjadi kewajiban kami Pemerintah Kota Depok, untuk selalu cepat merespon dan tanggap untuk segera turun tangan membantu warga yang terkena musibah banjir di sekitar sungai ciliwung, hal ini agar warga dapat cepat terbantu,” ungkap Pradi Supriatna dilokasi banjir.

Dikatakan Pradi, dirinya bersama Pak Wali sama-sama langsung turun kelokasi yang terkena musibah banjir, dengan berbagi lokasi yang berbeda dan tidak mungkin juga harus selalu bersamaan disatu lokasi. Dengan berbagi tugas tentunya lebih mudah kami menemui langsung warga yang tengah mengalami musibah banjir.
"Kami dan pak Wali selalu berbagi tugas dan tidak mungkin selalau bersama sama, inilah menurutnya kebersamaan yang indah untuk Kota Depok yang kita yang selama ini kami jalani," tutup Pradi.(Adi/iik)

BERIMBANG.COM, Depok – Beberapa pedagang pasar modern Cisalak meminta kepada pemerintah untuk segera membenahi pasar dengan menertibkan pedagang kaki lima ( PKL) luar gedung agak pasar tidak sepi pengunjung. Hal ini dikatakan sumber berimbang.com dari beberapa pedagang.

Menurut salah satu pedagang yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, dengan adanya akses jalan menuju pasar, para pengunjung lebih memilih untuk berbelanja diluar gedung dan dampaknya pedagang yang ada di dalam pasar merasakan sepinya pengunjung. Selain akses jalan yang di permasalahkan, pedagang kaki lima di luar gedung juga mempengaruhi pengunjung untuk tidak mau memasuki area gedung.

Untuk itu para pedagang berharap Pemerintah Kota Depok segera memenuhi keinginan pedagang untuk segera direalisasikan supaya pedagang tidak turun omzetnya seperti dahulu kala sebelum gedung pasar cisalak dibangun.

Sementara itu, Pemerhati Pedagang Kota Depok, Donny Sudrajat mengatakan, dengan adanya harapan pedagang agar pengunjung ramai, Donny juga menyarankan Pemerintah Kota Depok untuk melakukan promosi dengan menyelenggarakan even di dalam gedung agar masyarakat Kota Depok tertarik untuk berkunjung.

" Pemkot Depok harus melakukan terobosan dalam mempromosikan pasar cisalak  karena itu dengan adanya promosi akan menjadi daya tarik pengunjung dan bukan itu saja, banyak hal – hal lainnya yang perlu dibenahi dalam pengelolaannya," ujar Donny ketika berkunjung ke Pasar Cisalak belum lama ini.

Selain dengan promosi, masih Donny, Pemerintah Kota Depok juga perlu untuk  menyediakan fasilitas umum seperti taman bermain anak dan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri ( ATM ).

Lanjut Donny, dengan keadaan pasar sepi pengunjung,  dapat mempengaruhi pendapatan daerah dan pastinya Pemerintah Kota Depok akan merugi karena para pedagang akan kesulitan untuk membayar kewajiban ( retribusi.red) yang telah ditentukan aturan daerah ditambah dengan banyaknya kios dan los yang masih kosong. 

" Perlu ada keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan keuangan setelah beroperasinya pasar sehingga tidak membebani pendapatan daerah, jangan sampai Pemkot Depok merugi dalam pengelolaan pasar," pungkasnya. ( Iik )

BERIMBANG.COM, Depok -Jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Depok mentargetkan 50 persen perolehan suara untuk pasangan Hasanuddin-Anton Charliyan.

"Saya optimis target 50 persen suara bisa kami raih di Depok,", kata Ketua DPC PDIP Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, di Hotel Bumi Wiyata  Kamis,(25/1)

Untuk mensukseskan hal itu, Hendrik intruksikan jajaran ranting partai berlambang moncong putih untuk bisa turun langsung diberbagai lapisan masyarakat.

 "Jajaran ranting yang ada di tiap wilayah Kelurahan harus bisa bekerja maksimal dengan turun langsung keberbagai lapisan masyarakat,", jelasnya.

Jadi, lanjut Henrik, yang diperlukan adalah perbanyak kerja, sapa lapisan masyarakat hingga ditingkat RT dan RW. Karena selama ini kerja mesin partai sudah cukup bagus dan tinggal menjaganya dengan baik.

Kesempatan lain, salah seorang jajaran pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP wilayah Sukmajaya, Rahman mengaku target 50 persen perolehan suara di Pilgub bisa tercapai di Pilgub Jabar.

"Target 50 persen suara optimis bisa teraih jika melihat kinerja mesin partai yang sejauh ini telah konsisten jalankan program kemasyarakatan bersifat layanan publik,", katanya.

Seperti diketahui, pada Pilgub Jabar 2018, hanya parpol PDIP yang bisa mengusung calonnya sendiri tanpa perlu partai pendukung lain karena miliki jumlah kursi sebanyak 20 pada Pilleg 2014.

Berikut empat paslon yang telah mendaftar ke KPUD Jabar antarlain, Hasanuddin-Anton Charliyan yang diusung PDI Perjuangan, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum diusung Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.

Kemudian pasangan calon  Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi yang didukung Golkar dan Demokrat, berikutnya Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diusung Gerindra, PKS, PAN. (Ko)

BERIMBANG.COM, Depok – Merespon rencana pembangunan kampus hijau UIII pada lahan seluas 142.5 ha milik RRI di Depok, Melalui Koordinator bidang Humas & Komunikasi Publik, M. Yunus, *Forum Komunitas Hijau* Kota Depok meminta kepada pihak pengelola UIII untuk menyediakan lahan minimal seluas 25 hektar yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka publik dan bisa diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

Letak lahan yang dimaksud, melingkupi area situs sejarah Rumah Cimanggis, sekaligus menjadikan rumah tersebut sebagai area milik masyarakat yang bisa digunakan pula sebagai museum/kantor pengelola.

Ruang publik sebagai kawasan pendidikan luar ruang semisal _camping ground_, taman keanekaragaman hayati, dan kebun pengamatan.  Sekaligus ajang masyarakat untuk berinteraksi, berdialog, bercengkerama, berolahraga, atau sebagai lahan ekspresi dan eksplorasi kanak-kanak untuk tumbuh dan berkembang, serta sebagai simbol keberlanjutan kota.

Ruang publik seluas minimal 25 hektar tersebut nantinya tetap merupakan bagian dari wilayah hijau kampus UIII, namun terbuka untuk dimasuki masyarakat luas. Meskipun harus dibatasi dengan sekat yang memisahkan kegiatan publik dengan kegiatan kampus UIII.

Perspektif ini muncul berdasarkan pemahaman para aktifis lingkungan yang tergabung dalam FKH,  tentang perlunya institusi resmi yang mewujudkan lahan-lahan hijau untuk kepentingan publik. 

Demikian disampaikan oleh M. Yunus selaku bidang Humas & Komunikasi Publik FKH. 
Aktifis FKH lainnya, Didit memberikan pemahaman bahwa dibandingkan penguasaan lahan oleh institusi yang melakukan kapitalisasi ruang untuk kepentingan bisnis semata.( Red).

BERIMBANG.COM, Depok – Paguyuban pemuda cinere akan mempertahankan lokasi parkir yang berlokasi di Jalan Cinere Raya, Blok A Cinere pasalnya lokasi parkir yang sudah dikelola sejak  tahun 1988 akan di ambil alih oleh RT dan RW setempat melalu perusahaan parkir yang ditunjuk lingkungan setempat.

Dalam hal tersebut, Ketua Paguyuban Pemuda Cinere, Syarifudin sangat keberatan dengan rencana RW 08 akan mengambil alih lahan parkir yang dikelola sejak sekian lama sedangkan dirinya sudah menciptakan lapangan kerja sebagai juru parkir sebanyak 34 juru parkir yang bertempat tinggal di Kelurahan Cinere dan Kelurahan Pangkalan Jati.

" Walaupun bagaimana kami warga pribumi akan tetap mempertahankan lokasi parkir di Blok A, kami pertahankan sampai kapanpun karena kami sudah lama mengelola parkir disini bersama- sama dengan warga dan menjadikan tempat mata pencaharian sehari – hari," ujar Syarifudin dengan nada tegas di areal parkir Blok A Cinere. Sabtu ( 20/1/2018).

Lanjutnya, Pihaknya juga sudah melakukan audensi dengan DPRD Kota Depok dalam hal penanganan terkait pengelolaan parkir oleh warga dan berharap perkumpulan warga dengan nama Paguyuban Pemuda Cinere dapat mengelola parkir secara legal dari Pemerintah Kota Depok.

" Kami sangat bersyukur diterima Komisi B dan mau mendengarkan aspirasi kami sebagai warga, mudah – mudah dari hasil audensi ada titik terang dan bisa terwujud keinginan kami," Pungkasnya.

Berikut hasil audensi yang diterima berimbang.com antara Paguyuban Pemuda Cinere dan Komisi B DPRD Depok : 

1. Komisi B DPRD kota Depok akan mempertanyakan jangka waktu berakhirnya surat ijin (rekomendasi) pengelolaan parkir lahan pertokoan Ruko Blok A Cinere kepada Dinas Perhubungan dan juga mempertanyakan dasar dr dikeluarkannya ijin dari BPMP2T Kota Depok kepada perusahaan PT. Trust Parking Indonesia. 

2. Meminta agar dinas perhubungan dan BPMP2T kota Depok jangan mengeluarkan ijin pengelolaan perparkiran kepada perusahaan manapun untuk mengelola kembali perparkiran pertokoan Ruko Blok A Cinere.  Komisi akan merekomendasikan agar lahan perparkiran pertokoan Ruko Blok A Cinere dikelola dengan kearifan lokal, yakni memberdayakan paguyuban pemuda cinere untuk mengelolanya menjadi lapangan pekerjaan . 

3. Mempertanyakan dan bila diperlukan memanggil camat, lurah cinere untuk menjelasakan tugas pokok dr RT dan RW, yg mana dalam hal ini sudah melampaui kewenangannya menjadi pengelola / mengkuasakan kepada pihak lain pengelolaan kawasan perparkiran pertokoan Ruko Blok A Cinere.  

Audiance ini diterima oleh ketua dan sekretaris Komisi B bapak Hermanto zaini dari fraksi PDIPerjuangan dan bapak Benhard Sitorus dari Fraksi Hanura.  

Sebagai tambahan,  Bapak benhard juga memberikan pandangan pribadi, yakni : 

1. Peraturan hukum menjelaskan bahwa fasos fasum yg di serahkan oleh pengembang kepada pemerintah kota,  tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga ( perusahaan ) untuk menjadi lahan parkir.  
2. Fasos fasum yg diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah, bebas digunakan oleh masyarakat yang memerlukan sebagai tempat parkir yang sifatnya sementara namun dengan tetap mengedepankan ketertiban publik. ( Iik).

BERIMBANG.COM, Depok – Kader Partai Golkar miris pada kondisi DPD Partai Golkar Kota Depok yang carur-marut. Nyaris tak terdengar kiprahnya dikancah politik di Kota Depok

Padahal, sebut Koordinator Kaukus Kader Cinta Partai Golkar Edmond Johan kepada Wartawan Transkhatulistiwa Edi mengatakan, banyak agenda politik tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota yang harus diikuti dan diperjuangkan untuk dimenangkan oleh Partai Golkar. Yang di depan mata adalah Pilgub 2018 Provinsi Jawa Barat.

“Kondisi Partai Golkar di Kota Depok sekarang lemah, seperti tanpa roh. Leadership tak terasa. Kami sebagai kader dan loyalis partai miris dengan kondisi ini. Kaukus Kader Cinta Partai Golkar mendesak Ketua DPD Provinsi Dedi Mulyadi Jawa Barat turun-tangan,” ujar Edmond Johan kepada Jurnalis Transkhatulistiwa di Kantor PWRI Jaya Kota Depok , Kamis (1/4/2018).

Jelas Edmond Johan, mantan legislator DPRD Kota Depok ini, kekacauan Partai Golkar di Kota Depok disebabkan terjadi tindakan inkonstitusional AD-ART dan Peraturan Organisasi Partai Golkar yang dipaksakan oleh seorang fungsionaris DPP Kota Depok pada tahun 2016 lalu. Sedangkan waktu itu Babai Suhaemi masih menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kota Depok periode 2016 – 2020.

“Untuk kepentingannya, oknum ini dan dimanfaatkan oleh golongan pragmatis yang mendompleng  Partai Golkar memaksa melaksanakan musdalub, mengkudeta pengurus sah yang ada. Mareka memanfaatkan kondisi yang berlangsung di DPP Partai Golkar waktu itu. Sekarang jadi ketahuan,” sebut mantan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok.

Maka dari itu, demi mengembalikan kesuksesan dan kekompakan kader, Edmond menegaskan meminta kepada Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk turun-tangan memulihkan kepengurusan Babai Suhaemi.

Dedi, sebut Edmond, sudah menyanggupi untuk segera membenahi Partai Golkar di Kota Depok dan akan mengembalikan kepengurusan yang dipimpin Babai Suhaemi.

“Kami sudah berjumpa dengan Bapak Dedi Mulyadi di Purwakarta, kami sampaikan kondisi partai di tempat kami yang tak jelas kiprahnya. Dikelola oleh para pragmagtisme politik dan keuntungan lainnya. Tuntutan kami, hasil musdalub 2016 dianulir. Kembali kepada Kepengurusan Periode 2016 – 2020 yang sah,” Pungkas Edmond Johan. (Red)