Depok

BERIMBANG.com, Depok – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok menemui Pjs. Walikota Depok Dedi Supandi, Selasa (1/12) melaporkan penyanderaan ijazah siswa oleh sekolah di Depok. Seharusnya sudah tidak boleh lagi ada penyanderaan ijazah siswa dengan alasan apapun. Hal ini disampaikan oleh Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan kepada pers di Depok, Rabu (2/12).

DKR menyampaikan bahwa penyanderaan dilakukan beberapa sekolah karena orang tua siswa tidak mampu melunasi tunggakan uang sekolah.

“Sekolah seharusnya memberikan kesempatan, agar siswa bisa melanjutkan sekolah atau mencari kerja. Karena yang namanya tunggakan rakyat pasti bayar,” tegas Roy Pangharapan.

Dengan menyandera ijazah, berarti sekolah menutup kesempatan siswa untuk melanjutkan pendidikan lanjut atau kesempatan mendapatkan pekerjaan.

“Sebagai lembaga pendidikan, sekolah yang menyandera ijazah siswa justru telah mengkhianati tujuan dari pendidikan bahkan menutup masadepan siswa,” tegas Roy Pangharapan.

Mendengarkan laporan DKR, Pjs. Walikota Depok, Dedi Supandi berjanji untuk mengurus pembebasan ijazah siswa yang disandera sekolah.

“Pihak Sekolah tidak dibenarkan menahan ijazah siswa yang sudah dinyatakan lulus,” tegas Dedi Supandi.

Dedi Supandi bahkan menegaskan bahwa ijazah itu adalah hak anak yang dilindungi oleh undang-undang.

“Maka tidak ada alasan pihak sekolah menahannya.
Semua kepala sekolah khususnya sekolah negeri agar tidak ada lagi ijazah yang ditahan di sekolah terutama sekolah negeri,” tegas Dedi Supandi.

Kepada sekolah swasta Dedi Supandi yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat akan melakukan pendekatan khusus agar tidak melakukan penyanderaan ijazah siswa.

“Kami himbau agar sekolah swasta juga tidak melakukan penahanan ijazah siswa. Sekolah swasta perlu kebijakan khusus dalam menangani siswa dari keluarga tak mampu,” jelasnya.

Roy Pangharapan menyatakan penyanderaan ijazah dilakukan hampir disemua sekolah negeri dan swasta di Depok kepada siswa dari keluarga tak mampu.

Dalam pertemuan itu Roy Pangharapan juga meminta agar Kota Depok segera memiliki Kantor Cabang Dinas(KCD) Pendidikan di Depok.

“Selama ini hanya ada di Kabupaten Bogor. KCD Pendidikan penting agar rakyat mudah menyampaikan aspirasinya dan menyampaikan masalah-masalahnta,” ujarnya.

Sebelumnya dalam kata sambutannya, Dedi Supandi mengatakan bahwa DKR yang dibentuk oleh Dr. Siti Fadilah Supari, mantan menteri kesehatan telah banyak membantu masyarakat dibidang kesehatan di Jawa Barat khususnya di Kota Depok.

“Pemerintah Kota Depok seharusnya bekerja sama dengan DKR dalam pencegahan Covid di Depok. DKR pasti sudah siap dengan relawannya karena selama ini telah melayani masyarakat,” katanya. (*)

 

BERIMBANG.com, Depok – PDAM Tirta Asasta Kota Depok kembali menggelar promo akhir tahun ‘Gratis Biaya Penyambungan’ bagi masyarakat Depok pada lokasi lokasi yang sudah terdapat jaringan PDAM Tirta Asasta Kota Depok. Hal tersebut dikatakan Direktur Umum (Dirum) Ade Dikdik Isnandar dalam rangka percepatan cakupan pelanggan serta turut serta dalam meringankan perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Dikdik mengatakan, sambungan baru layanan air bersih PDAM khusus untuk pelanggan domestik dan niaga kecil (kelompok sosial, rumah tangga dan Ruko/Niaga kecil dengan standar meter 0,5 inch) yang berlaku selama periode 1 s/d 23 Desember 2020.

“Bersama dengan diselenggarakannya program Gratis Penyambungan ini, PDAM turut serta berpartisipasi dalam menyelamatkan lingkungan serta beralih kepada perilaku hidup sehat dengan menggunakan air bersih PDAM,” kata Dikdik diruang kerjanya, Selasa (01/12/2020).

Dikatakan Dikdik, pendaftaran dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor PDAM terdekat dengan mengisi form pendaftaran, foto cpy KTP, Foto copy SPT PBB terbaru dan materai 6.000. Dengan mempertimbangkan padatnya jadwal dan kesibukan para calon pelanggan kami menawarkan pelayanan Registrasi Online yakni Pendaftaran Sambungan Baru secara online.

Lebih lanjut Dikdik mengatakan, untuk mempermudah masyarakat, selain datang langsung ke loket-loket PDAM, calon pelanggan bisa juga mendaftar secara online melalui website resmi PDAM Tirta Asasta Kota Depok di www.pdamdepok.co.id.

“Program gratis biaya penyambungan dapat diberlakukan bagi para calon pelanggan yang hendak melakukan pemasangan sambungan PDAM pada lokasi-lokasi yg sudah terdapat jaringan pipa PDAM,” paparnya.

Kami berharap promo ini mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat Kota Depok dan beralih dari penggunaan air tanah dengan berlangganan PDAM.

“Karena dengan kita memakai air PDAM berarti kita ikut menyelamatkan lingkungan untuk generasi di masa yang akan datang. Selamatkan air tanah gunakan air PDAM,” pungkasnya.*

BERIMBANG.com, Depok – Pradi Supriatna-Afifah Alia akan melakukan perubahan di Kota Depok. Salah satunya dengan menciptakan 10.000 pelaku UMKM di Depok.

Program tersebut diluncurkan Pradi-Afifah lantaran banyak warga Depok kesulitan mencari pekerjaan. Apalagi di saat pandemi Covid-19.

Selain itu, program tersebut diluncurkan untuk mengkampanyekan cinta produk UMKM Kota Depok.
Sekretaris DPC PDIP Kota Depok, Ikravany Hilman, menjelaskan, program ini untuk warga Kota Depok.

Warga Depok yang ingin menjadi pelaku UMKM akan diberikan pelatihan. Kemudian diberikan bantuan modal dana bergulir.

Dana bergulir bantuan modal tersebut mulai dari Rp 5 juta – Rp 10 juta. Dana tersebut diberikan sesuai jenis usaha yang akan dikembangkan warga Depok.
Warga Depok tersebut akan mendapatkan pendampingan hingga usaha mereka berjalan lancar.

“Warga Depok yang serius ingin menjadi pelaku UMKM Kota Depok akan mendapatkan pelatihan usaha dan keterampilan. Setelah itu mereka mendapatkan bantuan dana bergulir. Pelaku UMKM Depok akan mendapatkan pendampingan sampai bisnisnya lancar,” kata Ikravany.

Menurut Ikravani, produk UMKM Kota Depok itu akan dipasarkan di mini market, super market, dan hotel di Kota Depok.
Hal itu dipastikan, karena peraturannya nanti akan dibuat. Baik berupa perda atau peraturan Wali Kota Depok.***

BERIMBANG.com, Depok – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kota Depok menyatakan sikap siap mendukung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang, Jumat (27/11).

Ketua DPC PBB Kota Depok Edi Hotman Saragih mengatakan, sikap tersebut diambil pihaknya karena PBB bukanlah organisasi politik maupun sayap partai.

“Pemuda Batak bersatu bukanlah organisasi sayap partai parpol atau bukanlah organisasi parpol tapi adalah organisasi masyarakat,” sebut Edi di kantor sekretariat PBB DPC Kota Depok, yang beralamat di Jalan Tole Iskandar Raya no.41 Kecamatan Sukmajaya.

“Pemuda Batak bersatu bersinergi dengan TNI-Polri dan juga kepada penyelenggara pemilu dalam mengontrol atau membantu tugas TNI Polri apabila dibutuhkan dalam masa Pilkada sebelum maupun sesudah Pilkada,” lanjutnya.

Untuk itu dirinya menegaskan jika ada anggota maupun pengurusnya yang kedapatan terlibat dalam politik praktis menggunakan nama PBB ataupun atributnya, akan diberi sanksi.

“Apabila kami menemukan ada pengurus maupun anggota yang mengatasnamakan organisasi, tentu kami akan mengambil sikap tegas, pengurus tersebut akan kami panggil dan sanksi terberat adalah pencabutan KTA anggota,” tegas Edi.

Edi berharap, Wali Kota Depok terpilih nanti dapat memberikan kemajuan yang baik kepada seluruh masyarakat Kota Depok. Terkhusus, kepada seluruh anggota dan pengurus PBB DPC Kota Depok.

“Kami dari pemuda Batak Bersatu berpesan untuk siapapun yang terpilih, hendaklah bisa membangun Kota Depok dengan kemajuan yang pasti didambakan oleh seluruh masyarakat khususnya, anggota Pemuda Batak bersatu yang ada di Kota Depok,” tutup Edi. (Novo)

BERIMBANG.com, Depok – Proyek penurapan Kali Laya yang berlokasi di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Depok dikerjakan asal-asalan.

Dari pantauan wartawan, terlihat bahwa pengerjaan proyek yang dilaksanakan oleh CV Marshada dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.533.306.211,10 itu tidak mengindahkan aturan main sebagaimana mestinya.

Adukan semen terlihat dituang menggunakan ember meskipun saat itu kondisi di lapangan masih penuh dengan genangan air.

Tak hanya itu, pelaksana kegiatan juga tidak menggunakan pasir sebagai alas lantai dasarnya.

Para pekerja proyek juga banyak yang tidak menggunakan alat kelengkapan K3 saat bekerja di lokasi tersebut.

Sayangnya, saat akan dikonfirmasi, tidak ada satupun dari pihak perusahaan (CV Marshada) yang berada dilokasi kegiatan.

Bahkan, konsultan pengawas dan monitoring Dinas PUPR Kota Depok juga tidak terlihat berada dilokasi padahal saat itu pekerjaan sedang berlangsung.

Suto, salah seorang warga Tugu yang ditemui di lokasi kegiatan mengaku prihatin dengan kinerja dari pihak rekanan yang terkesan asal-asalan tersebut.

Suto juga mengaku heran, kontraktor pelaksana kegiatan kok bisa kerja seenaknya tanpa diawasi oleh konsultan pengawas.

“Mudah-mudahan Kejaksaan Negeri Kota Depok bisa segera mendapatkan informasi terkait hal ini. Jangan sampai uang negara habis, sementara hasil pekerjaan dilapangan asal-asalan seperti ini”, ujar Suto kecewa.

Sebagai informasi, pekerjaan proyek Penurapan Kali Laya, Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis dilelangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 2 Miliar.

Dari 11 perusahaan yang mengikuti proses lelang, CV. Marshada (Nomor urut 2, red) dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp 1.533.306.211,10.

Perusahaan yang beralamat di Perum Diva Cluster Kav. E Rt.002/009 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis, Depok Jawa Barat itu pun akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 30 hari kalender, terhitung sejak 19 November 2020 sampai dengan 18 Desember 2020 mendatang. *

BERIMBANG.com, Depok – Kota Depok bakal menjadi sentra bisnis untuk kalangan Pelaku UMKM untuk memasarkan produknya dengan jangkauan yang sangat luas, ini dilihat dari berbagai komunitas UMKM sudah mulai bergerak dalam melakukan pemasaran di setiap wilayah.

Ketua Umum Depok Begaya H.Acep Azhari mengatakan pelaku usaha dikota Depok merapatkan barisan berkolaborasi saling berpangku tangan untuk menyerang Jakarta Singapura bahkan persiapkan untuk bergerak skala Internasional

Artinya kami para pelaku usaha UMKM Depok akan melakukan Pengembangan bisnis bersinergi dan berkolaborasi untuk memasarkan hasil olahan produk lokal Depok skala Nasional bahkan internasional” ujar H.Acep kepada wartawan usai acara membangun kemandirian keuangan pribadi dan usaha untuk UMKM di cafe Kebun BBM Jalan H.Dimun Depok.

Dikatakan H.Acep Sinergitas antar pelaku usaha sangat penting guna menguatkan produk usaha yang dilakukannya, saat ini melalui Depok bergaya telah memiliki platform aplikasi online guna membangun kemandirian usaha untuk UMKM.

Melalui Depok Bergaya kami sudah siapkan aplikasi pasar online sebagai wadah bagi para pelaku usaha dikota Depok untuk melakukan pemasaran hasil produknya berbasis teknologi jelas Acep.

Lebih jauh H.Aceo mengatakan, dalam suatu ekonomi bisnis kita juga harus berjuang bergerak melawan kapitalisme yang sangat sulit disaingi, kecuali dengan semangat masyarakat yang harus memiliki Ideologi Pembelaan terhadap produk lokal.

Menurutnya, Jika kita mau berjuang untuk depok dan kita mampu bersaing dengan para dominan. Secara otomatis ekonomi rakyat akan hidup yang berujung pada kesejahteraan bersama.

Artinya, Dengan membeli dan mengkonsumsi produk lokal akan sangat berpotensi memajukan wilayahnya sendiri. jika menyadari hal itu bahwa kita sedang menggerakkan ekonomi rakyat.

“Masalah depok adalah kesejahteraan dan kesejahteraan bisa dibangun melalui bisnis”, ujar H. Acep.*

BERIMBANG.com, Depok – Sidang rapat paripurna DPRD Kota Depok digelar melalui tatap muka atau virtual, Senin (23/11/2020). Sidang dengan Agenda penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD Kota Depok terhadap Raperda tentang APBD tahun 2021 ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok T.M. Yusufsyah Putra

PJS Wali Kota Depok Dedi Supandi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok turut mengikuti sidang paripurna melalui tatap muka dan virtual. Selain itu juga dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, jajaran pimpinan OPD dan unsur Forkopimda Kota Depok, beserta segenap pimpinan BUMD, rekan LSM dan media massa di lingkungan Pemerintahan Kota Depok.

Dalam keterangan tertulisnya, Ketua DPRD Kota Depok T.M. Yusufsyah Putra menyampaikan sidang paripurna tatap muka atau virtual ini merupakan amanat peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam menyusun, mengajukan, dan menetapkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. Tentunya, hal tersebut menjadi kewenangan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Sementara bagi DPRD sendiri, sidang ini merupakan pelaksanaan fungsi anggaran, yakni untuk membahas rancangan Perda tentang APBD. Karena merupakan tugas dan wewenang badan anggaran DPRD untuk memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD.

Pada sidang paripurna ini, kata dia, bertujuan melaporkan hasil pembahasan rancangan APBD Kota Depok tahun anggaran 2021. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun 2021, yang juga telah disepakati PJS Wali Kota dan DPRD Depok tertanggal 12 Oktober 2020. Tentunya memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang, dan berbagai arah kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Jawa Barat.

Disamping itu, lanjutnya, kebijakan ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020, tentang pedoman penyusunan APBD 2021 yang memuat tentang sinkronisasi kebijakan Pemda dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Khususnya dalam prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, dan hal lainnya.

Selanjutnya dalam penyusunan APBD kota Depok tahun 2021 ini, tidak terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat.Sesuai dengan tema pembangunan “Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah”.

Maka arah kebijakan daerah pembangunan daerah Kota Depok tahun 2021 adalah peningkatan daya saing daerah. Selanjutnya menjadi tea pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kota Depok tahun 2021. upaya ini untuk peningkatan daya saing daerah di berbagai sektor. Tentunya, peningkatan daya saing ini dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang, yakni sosial, ekonomi dan infrastruktur. Ataupun dalam hal kuantitas maupun kualitas yang tujuan utamanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Diketahui DPRD melalui badan anggaran DPRD Kota Depok telah menyelenggarakan serangkaian rapat kerja APBD tahun 2021, yaitu ;

1. Rapat Kerja Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD tahun 2021, pada tanggal 28-28 Agustus 2020.

2. Rapat Kerja Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2021, pada tanggal 4-5 Oktober 2020.

3. Rapat Kerja Finalisasi Pembahasan Rancangan KUS dan PPAS APBD tahun anggaran 2021, pada tanggal 6 Oktober 2020.

4. Rapat Kerja Pembahasan Raperda tentang APBD T.A 2021, pada tanggal 11-14 November 2020.

Dalam rancangan APBD tahun anggaran 2020, kebijakan umum pendapatan daerah adalah mengoptimalkan pencapaian pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Serta, mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk mendanai belanja operasi, termasuk didalamnya belanja pegawai, barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan mengalokasikan belanja modal serta belanja tak terduga.

Sementara prioritas dan plafon anggaran belanja daerah berdasarkan pembangunan daerah Kota Depok tahun 2021. Selain itu, janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang merupakan bagian dari kebijakan pembangunan tahun 2021.

Adapun, prioritas pembangunan daerah Kota Depok tahun 2021, sebagai berikut ;

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi.

2. Pemenuhan Sanitasi Dasar

3. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air Tanah

4. Implementasi dan Pengendalian Tata Ruang

5. Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi

6. Penurunan Angka Pengangguran

7.Percepatan Penurunan Stunting

8. Peningkatan Peran Keluarga dalam Pembangunan Karakter Bangsa.

9. Penanganan Lansia, Anak Terlantar, dan Disabilitas.

10. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

11. Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan (Smart Goverment)

Oleh karena itu, dalam pembahasan Raperda APBD tahun 2021 tersebut salah satu yang utama memastikan terpenuhinya anggaran belanja daerah yang bersifat ‘Mandatory Spending’ untuk anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur dana Kelurahan, yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Selanjutnya, membahas penyesuaian perubahan maupun penggeseran dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD T.A 2021. Berupa program serta kegiatan Pemerintah Kota Depok yang merupakan kumpulan kegiatan perangkat daerah Pemkot Depok disusun bedasarkan KUA dan PPAS APBD T.A 2021.

Dalam Raperda APBD tahun 2021 terdapat penyesuaian dan penggeseran, diantaranya;

1. Penyesuaian pemetaan program kegiatan berdasarkan KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 tahun 2020 yang merupakan pemutakhiran dari PERMENDAGRI nomor 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perncanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Perubahan pagu belanja daerah terkait belanja pegawai yang disebabkan adanya surat edaran Mendagri nomor 900/5663/SC,

mengenai penambahan penghasilan kepada pegawai ASN di lingkungan Pemda tertanggal 12 Oktober 2020 setelah KUA PPAS disepakati.

3. Pengusulan perubahan anggaran belanja yang issbabkan oleh kebutuhan maupun kondisi yang mendesak termasuk program prioritas Pemkot Depok Tahun 2021, sehingga memerlukan perubahan ataupun penggeseran anggaran.

Peubahan-perubahan tersebut telah dirangkum dalam berita acara finalisasi hasil pembahasan rancangan APBD Kota Depok T.A 2021, tentunya tak terpisah dari persetujuan dalam Sidang Paripurna ini.

Setelah mengetahui, menelaah, membahas dan menyepakati bersama perubahan dan perbaikan rancangan Perda tentang APBD T.A 2021. Pada prinsipnya hal itu sejalan dengan RKPD tahun 2021, yang mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, serta Menitik Beratkan kepada Penekanan Dampak Pandemi Covid-19.

Setelah dilakukan serangkaian pendalaman dan pembahasan materi Raperda tentang APBD T.A 2021 yang melipatkan perangkat daerah di lingkup Pemkot Depok, maka dengan ini Badan Anggaran DPRD Kota Depok menyampaikan hasil pembahasan struktur APBD T.A 2021, sebagai berikut;

1. Pos pendapatan sebesar 2 Triliun, 962 Miliar 256 juta 637 ribu 524 rupiah (Rp. 2.962.256.637.524) dengan rincian sebagai berikut;

– PAD sebesar 1 Triliun 337 Miliar 232 juta 519 ribu 157 rupiah atau Rp. 1.337.232.519.157.

– Pendapatan transfer sebesar 1 triliun 493 miliar 910 juta 418 ribu 367 rupiah atau Rp. 1.493.910.418.367.

– Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 131 miliar 113 juta 700 ribu rupiah, atau Rp. 131.113.700.000.

2. Pos belanja daerah sebesar 3 triliun 549 miliar 420 juta 315 ribu 300 rupiah atau Rp. 3.549.420.315.300.

Dengan rincian belanja sebagai berikut;

– Belanja operasi sebesar 2 triliun 636 miliar 161 juta 60 ribu 780 rupiah atau Rp. 2.636.161.060.780.

– Belanja modal sebesar 814 miliar 259 juta 254 ribu 520 rupiah atau Rp. 814.259.254.522.

– Belanja modal tidak terduga sebesar 99 miliar.

3. Pos pembiayaan sebesar 587 miliar 163 juta 677 ribu 776 rupiah atau Rp.587. 163.677.776 dengan rincian sebagai berikut;

– Penerimaan pembiayaan sebesar 587 miliar 163 juta 677 ribu 766 rupiah, atau Rp. 587.163. 677.766.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengingatkan kepada Pemkot Depok agar melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021 harus mengacu kepada RKPD Kota Depok T.A 2021 yang sudah ditetapkan. Disamping itu, dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berdasarkan skala prioritas, serta berpegang teguh dan berpedoman kepada kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

BERIMBANG.com, Depok – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM) khususnya wilayah Depok mendapatkan angin segar dari Baitul Mall Bestari untuk mendapatkan bantuan dana minimal 500 ribu rupiah maksimal 5 Juta dalam waktu 3 pekan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman dengan mudah asalkan usahanya memiliki standar penjualan yang memenuhi kriteria yang ditentukan.

” Untuk mendapatkan bantuan dari kami Pelaku UMKM harus mempunyai komunitas bisnis , lalu pimpinan komunitasnya mencari anggotanya untuk mengajukan pinjaman, ” ujar Direktur Baitul Mall, Supardi Lee di acara Diskusi Membangun Kemandirian Keuangan Pribadi dan Usaha Untuk UMKM Depok yang di inisiasi oleh Depok Begaya di Kedai Kebun BBM. Rabu ( 25/11).

Lanjut Lee, Persyaratan administrasi untuk pengajuan pinjaman sangat mudah, Pelaku UMKM cukup menyerahkan Foto Copy KTP, Formulir pengajuan dan administrasi sebesar 50 ribu rupiah.

Ditempat yang sama, Pelaku Usaha Kuliner , Dewi Kurniasih menyambut baik program yang di gulirkan oleh Baitul Mall Bestari dalam membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan dana segar.

” Sangat bagus sekali ya untuk rekan – rekan pelaku UMKM karena sangat membantu untuk pengembangan usaha ditambah masa pandemi sekarang ini, ” ucap Dewi.

Iik

 

 

BERIMBANG.com, Depok – Calon Walikota Depok, Pradi Supriatna sangat serius dalam hal pemberdayaan pemuda dalam hal menciptakan peluang usaha baru bagi usia muda dimana pemuda kota Depok harus kreatif untuk dapat menjalankan usaha yang diminatinya seperti bidang jasa atau pun menjual produk buatan sendiri.

Pradi Supriatna juga ingin sekali mendorong anak muda di Kota Depok agar tidak hanya tertarik pada bidang usaha dari sektor formal saja, tetapi juga di sektor non formal.

“Karena kita lihat dan sadar betul, Depok ini berkembang menjadi kota metropolis yang tentu didalamnya, sektor jasa dan kuliner berkembang begitu pesat.”ujar Pradi.

“Dinas-dinas yang membawahi hal ini akan kita dorong untuk memberikan peluang pembekalan dan pembinaan kepada rekan-rekan muda agar bisa mandiri.” ucapnya.

Pradi juga mengatakan, Pradi-Afifah membuka pintu selebar-lebarnya untuk anak muda kreatif yang ingin bertukar ide dan gagasan untuk membangun Kota Depok.

“Sangat bisa, kita akan memberikan peluang untuk duduk bersama dengan mereka. Kita juga akan siapkan para pihak untuk bisa membackup. Saya dari Pemerintah dan dari pihak ketiga yang kompeten.”

Sebelum beranjak, Pradi sempat menunjukan sisi humorisnya dengan mengatakan,” anak mudah keren, Punya Usaha Sendiri Dong.” Ucapnya dengan tersenyum lebar.

Hal senada disampaikan Ketum Begaya, H Acep Al Azhari, Program yang akan dijalankan Calon Walikota Depok, Pradi Supriatna dan Afifah Alia sama yang akan dilakukannya yaitu memberikan peluang baru untuk memulai usaha baru, peran pemuda dianggapnya penting karena dapat memberikan kontribusi sangat besar untuk Pemerintah.

Menurutnya, dalam program tersebut Pradi dinilai bukan baru rencana saja. Bahkan, lanjutnya, terkait program ini merupakan langkah nyata dan sedang diperjuangkan oleh pelaku UMKM.

“Pemuda Depok dapat menjalankan ekonomi kerakyatan dengan Bela dan Beli produk lokal melalui dukungan Pemerintah. Pembangunan pusat logistik, secara pribadi saya juga sudah menyiapkannya di Daerah Cimanggis. Sedangkan, untuk bekerjasama dengan Online Marketplace ini juga sudah kita komunikasikan dan tinggal menjalankan, ” Tandasnya.

Salah satu pemuda Cimanggis, Alfian (21) mengatakan, ia berharap kepada Pradi bila nanti menjadi Walikota Depok agar pemuda di Depok di fasilitasi dalam hal keterampilan sebelum memulai usaha baru karena menurutnya , sangat penting untuk mempunyai keterampilan.

” Banyak lulusan SMA atau SMK yang menganggur, apalagi di masa pandemi sekarang ini, sangat sulit sekali untuk mencari pekerjaan, salah satunya ya harus membuka usaha sendiri biar mandiri, untuk itu Pemerintah Kota Depok harus menyiapkan sarana seperti Balai Latihan Kerja” Kata Alfian melalui sambungan telepon selulernya. Senin ( 23/11).

BERIMBANG.com, Depok – Sejak 1995 hingga 2020 Kota Depok baru punya Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN), di Jalan Kampung Sawah No31 Kelurahan Jatimulya, Cilodong Depok. Sementara Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) hampir 25 tahun belum ada.

Ketum Depok Bergaya, H Acep mengatakan , sangat miris dengan Pemerintah Kota Depok hingga saat ini belum adanya pembangunan Madrasah Aliyah Negeri , dirinya sangat yakin bilamana Pradi Afifah memenangkan pertarungan akan dapat terwujud.

” Saya yakin dengan Pradi Afiah MAN dapat terlaksana, bagaimana juga kan serius dan tidaknya , kalo memang serius pastinya segala apapun niatan dapat direalisasikan, intinya komunikasi dengan Pemerintah Pusat , kalau ada kendala kan pasti ada solusinya, ” ujar H Acep .

Selain Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri , H Acep juga menegaskan kepada Calon Walikota Depok, Pradi Supriatna mendukung semua program kerjanya karena sangat bermanfaat bagi masyarakat kedepannya ditambah lagi, masih H Acep, terkait kesejahteraan guru sampai akan di naikan tiga kali lipat dari sebelumnya.

” Semua guru akan kami sejahterakan termasuk guru Madrasah, itu tekad Pradi bilamana beliau terpilih nantinya, jadi masyarakat harus dukung juga Pradi menjadi Walikota Depok,” Pungkanya.

Sementara itu, Ahmad Muzani selalu Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra mengatakan, Pradi dan Afifah memiliki program unggulan Salah satunya adalah terkait pendidikan sekolah aliyah negeri.

“Ngakunya kota santri, tapi pendidikan aliah negeri tidak ada. Ini berarti ada yang tidak beres mengurus Kota Depok,” tuturnya.

Dengan ide gagasan dari sekian banyak program yang pro rakyat, Gerindra mantap mengusung Pradi dan Afifah.

“Karena itu salah satu tanggungjawab kami menghadirkan pemimpin, menghadirkan wali kota yang mampu memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pradi dan Bu Afifah kami pandang mampu menghadirkan kualitas pemimpin yang terbaik,” pungkas muzani.

Ahmad Muzani, menyampaikan pihaknya sudah Mendedikasikan Pradi Supriatna Berpasangan dengan Afifah Alia untuk maju sebagai calon Wali Kota Depok di Pilkada 2020 Pradi merupakan salah satu kader Gerindra itu dipilih karena dipercaya mampu mengatasi berbagai persoalan di Depok, yang merupakan salah satu kota strategis penyanggah Jakarta.

“Masyarakat Depok problemnya masih banyak. Kemiskinan dan, pengangguran banyak. Tugas seorang pemimpin, tugas seorang walikota bagaimana mensejahterakan rakyat,” kata Muzani saat bertemu dengan sejumlah kader internal Gerindra di Depok Jawa Barat belum lama ini.

Iik