Depok

BERIMBANG.com, Depok – Wali Kota Depok Mohammad Idris mengajak masyarakat untuk memaknai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh pada 20 Mei, sebagai momentum untuk bangkit dan berkarya. Pesan tersebut disampaikan Idris melalui puisi yang diunggahnya di kanal Youtube pribadinya, Kamis (20/05/2021)..

“Bangkit adalah bangun dari tidur, sadar dari terlena, peka terhadap angkara murka, bergerak untuk berkarya dan semangat jiwa karsa untuk membangun takdir. Bangkit adalah kepahlawanan yang berjanji merebut takdir,” ujar Idris dalam puisinya.

Lewat bait-bait puisi itu pula Idris juga mengingatkan eluruh sahabat kebangkitan bahwa bangkit adalah kepahlawanan, sementara kepahlawanan berjanji merebut takdir.

“Merakit karya kecil jadi sebuah gunung. Menenun benang halus menjadi pintalan kain kesejukan dalam sunyi yang panjang. Sampai habis masa dan waktunya di kehidupan karena baginya karya adalah tabungan jiwa dalam masa yang lama,” ungkap katanya.

Mohammad Idris juga mengajak para sahabat kebangkitan agar berpegang teguh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, mereka dapat terus meneriakkan kata merdeka.

“Tiap kali kita hadapi masalah besar yang kita panggil adalah sahabat-sahabat kebangkitan. Di tanganmu bangsa ini dipertaruhkan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2021. Bangkit, kita bangsa yang tangguh,” tutupnya.

Bantuan untuk Kebangkitan Palestina

Sementara itu, konsep kebangkitan bukan cuma diterapkan untuk Indonesia lewat momen Kebangkitan nasional. Sehari sebelumnya, Rabu (19/05/2021), Idris juga membantu menggalang kebangkitan bangsa Palestina yang tengah berjuang menghadapi agresi militer Israel. Salah satunya, dia menyerahkan bantuan dana sebesar Rp200 juta untuk membantu rakyat Palestina yang tengah melawan kekejaman Israel. Donasi tersebut diserahkan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok dan Adara Relief International.

“Dari kami menyumbangkan Rp200 juta untuk aksi ini,” ujar Idris di Kantor MUI Kota Depok, Rabu (19/05/21).

Menurut Idris, aksi kemanusiaan dan penggalangan dana ini tidak sebatas aksi sosial, melainkan bagian dari realisasi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Terutama pada sila ke-2, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Kita ingin membuktikan dan membumikan UUD 1945, dimana kita sangat mengecam, dan founding father kita juga sangat mengecam penjajahan di muka bumi ini,” jelasnya.

Idris menambahkan, kondisi Palestina saat ini harus menjadi perhatian bangsa Indonesia. Sebab, Palestina menjadi satu-satunya negara yang masih mengalami penindasan dan penjajahan.

“Ini harus menjadi perhatian bangsa Indonesia, terlepas dari etnis, agama, dan sebagainya,” tandasnya. *

BERIMBANG.com, Depok – Beredar sejumlah video pendek yang memuat anggota ormas tertentu mendatangi

Mako Polres Depok di Jalan Margonda Raya dan nyaris terlibat bentrok dengan aparat
menjadi viral di media sosial. Dalam postingan warganet memperlihatkan saling cek cok antara kedua kubu, namun tak sempat terjadi bentrokan fisik.

Menanggapi beredarnya video tersebut, Syarif Hasan Salampessy S.H,M.H, mewakili Tim Pengacara dari sesepuh ormas tersebut akhir nya memberikan sejumlah poin klarifikasi, yakni:

1. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 17 Mei 2021 di halaman dan depan
Mako Polres Depok di Jalan Margonda Raya sekitar pukul 10.30 WIB.
2. Peristiwa itu bermula ketika 30 perwakilan anggota ormas dari Garda Maningkamu
Pelauw (GMP), Ikatan Keluarga Besar Kailolo (IKBK), Ikatan Keluarga Besar
Masyarakat Rohomoni (Ikabamar), Ikatan Keluarga Hulaliau Haruressy Rakanyawa
(IKHHR), Gemas dari Negeri Kabau dan M1R secara sukarela mendatangi Mako Polres
Depok untuk memberi dukungan moral kepada salah satu sesepuh mereka yaitu H.
Amir Talaohu yang saat itu sedang memenuhi panggilan pemeriksaan.
3. Namun karena jumlah mereka banyak, sekaligus untuk menghindari kerumunan
massa, petugas lantas meminta anggota ormas tersebut keluar dari area Mako Polres
Depok. Aksi adu mulut antara kedua kubu tak terhindarkan.
4. Meski tidak berlangsung lama, peristiwa itu sempat mengundang perhtian
pengunjung di Mako Polres Depok, sampai-sampai Kapolres Metro Depok, Kasat
Reskrim, dan Kasat Intel turun langsung ke lapangan untuk mengendalikan situasi yang
sudah sempat memanas, begitu pun H Amir Talaohu bersama tim pengacaranya juga
ikut meredam massa.
5. Massa ormas akhirnya membubarkan diri setelah H Amir Talaohu meminta penyidik
untuk menunda pemeriksaannya dengan alasan sakit. Jelas Syarip Hasan dari Rilis berita yang di terima Infobanua.co.id Selasa (18/05/21).

Berikut kronologis nya :
Pemeriksaan di Mako Polres Depok sebagai buntut dari peristiwa pengancaman yang
diduga dilakukan oleh seorang pemuda berinisial S terhadap H Amir Talaohu dan
adiknya Hadi Talaohu pada tanggal 30 April 2021. Sdr S mendatangi kediaman H Amir
di Kp. Bulak Cisalak Blok D No.4 RT.004 RW.001 Kelurahan Cisalak, Kecamatan
Sukmajaya, Depok pada pukul 17.30 sambil berteriak-teriak dan membawa sebilah
pisau. Saat itu H Amir tak menanggapinya karena sedang berbicara dengan tamunya.

Setelah itu, tamunya pulang, H Amir menyuruh Sdr Syamsul dan Rustam untuk memanggil Sdr S. Tak lama kemudian Sdr Rustam membawa Sdr S ke rumah H Amir.
Amir kemudian menegur Sdr S yang berteriak-teriak. Maksudnya H Amir menegur Sdr S karena hubungan kedekatan keduanya sudah seperti orang tua dan anak, namun saat itu Sdr S yang diduga dalam keadaan mabuk tidak terima dan bahkan memberikan respons yang seolah-olah menantang H Amir.

Diduga Sdr S dalam keadaan mabuk, H Amir kemudian memintanya untuk pulang.
Saksi Mohan Talaohu kemudian ingin mengantarnya kembali ke rumahnya. Setelah berjalan sekitar 30 meter Sdr S berontak sambil mengeluarkan pisau untuk menyerang H Amir. Saksi Hadi Talaohu melihat peristiwa itu dan mencoba melerainya, namun Sdr S malah mau menikam Hadi Talaohu dengan pisau tersebut sambil mengancam Hadi akan dibunuh ..

Akibatnya Saksi Mohan Talaohu yang mencoba melerainya mengalami luka
ringan di bagian tangan terkena pisau.
Sdr S kemudian berjalan pulang menuju ke rumahnya. Begitu juga Saksi Mohan
Talaohu dan Hadi Talaohu. Namun dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Sdr S
diduga dipukul oleh orang yang belum diketahui namanya. Lokasi kejadian dengan
kediaman H Amir berjarak sekitar 150 meter, dan sudah terhalang oleh tembok rumah sehingga tidak diketahui pasti bagaimana peristiwa itu terjadi.

Melanjutkan berita rilis tersebut , Sdr S Diduga Orang Suruhan, sebagaimana diketahui Sdr S dengan H Amir memiliki hubungan dekat, bahkan Sdr S memanggil H Amir sebagai ayah, dan H Amir memanggil Sdr S sebagai anak. Namun
peristiwa Sdr S bisa membawa senjata tajam sambil mengancam akan membunuh H

Amir dan Hadi Talaohu ini patut didiuga sebagai by design untuk menjerumuskan
keduanya ke dalam perkara pidana.
Sdr S diduga merupakan orang suruhan pihak lain yang sedang bermasalah dengan H Amir, setelah adanya sengketa lahan garapan yang melibatkan H Amir dengan
pihak tertentu, Sdr S kemudian ditugaskan oleh pihak tersebut untuk menjaga lahan
sengketa itu.

Sdr S diduga diperalat oleh pihak itu untuk menyerang H Amir. Padahal lahan yang
menjadi sengketa itu sudah digarap H Amir selama 5 tahun terbukti di atas lahan
tersebut sudah dibangun pagar dan bedeng semi permanen. Lahan garapan dimaksud
berlokasi di Tanah Negara Kementerian Agama eks RRI yang akan dibangun kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Lahan garapan H Amir inilah yang ingin direbut oleh pihak tertentu. Meraka lalu
membongkar pagar dan bedeng milik H Amir secara paksa. Tidak hanya itu, mereka telah mendirikan plang yang mencantumkan sejumlah nama-nama pengacara.

Demikian poin klarifikasi yang diterima berimbang.com.

Tim Pengacara:
1. Syarif Hasan Salampessy S.H., M.H (081310915844)
2. Mario Arisatmojo S.H., M.H
3. Sabar Daniel Hutahaean S.H., Mkn
4. Nurpesy Salampessy.

Iik

BERIMBANG.com – Dewan Kesehatan Rakyat DKR Kota Depok mengusulkan agar dibentuknya Satuan Tugas atau Satgas anti penolakan pasien,

Demikian dikatakan oleh Roy Pangharapan ketua Dewan Kesehatan Rakyat DKR Kota Depok kepada pers di Depok Jumat 30/04, dalam Forum Renstra Dinas Kesehatan Kota Depok,

Roy memberikan masukanya, agar segera dibentuk Satgas, “Tadi dalam sesi diskusi kelompok,DKR usulkan pembentukan satgas anti penolakan pasien,” kata Roy Pangharapan.

Sebab, Hal tersebut perlu ditindaklanjuti agar tidak ada pasien ditolak hanya karena persoalan administrasi, menurut Roy, hak sehat, hak hidup tidak boleh dihambat oleh persoalan administrasi.

“Keselamatan pasien haruslah tetap nomer satu,tidak boleh dikalahkan dengan persoalan lainya,” ujar Roy Pangharapan.

Dalam kasus sederhana, kata Roy, DKR sering menjumpai, ada pasien ditolak di puskesmas hanya karena KTPnya berbeda dengan alamat puskesmas.

“Miris memang,orang mau berobat ke puskesmas dihambat, hanya karena alamat KTP berbeda dengan alamat puskesmas,” ujar Roy Pangharapan.

Lanjutnya, DKR sebetulnya sering mengusulkan hal tersebut, agar masyarakat diberikan kebijakan untuk berobat yang terdekat dengan rumahnya.

Roy memberi contoh masyarakat yang tinggal di RW 6,16 dan 10 Kemirimuka, itu lebih dekat ke puskesmas Beji timur, tapi menurut keterangan warga, kata dia, puskemas Beji timur tidak mau melayani hanya karena beda alamat dengan KTP.

“Miris banget harusnya pemerintah kota Depok bisa memberikan kebijakan bagi warga yang tinggal di perbatasan,toh masih sama sama depok,” ujar Roy Pangharapan.

DKR juga mengusulkan agar peran serta masyarakat dimaksimalkan untuk ikut serta dalam usaha pembangunan kesehatan,agar tercapai derajat kesehatan masyarakat.

“DKR usulkan juga agar dibentuk  RT SIAGA disetiap RT, agar masyarakat bisa berperan serta dalam usaha usaha peningkatan derajat kesehatan,” pungkas Roy Pangharapan.

Bagi DKR, Pandemi Covid19 ini telah memberikan pelajaran penting bagi semua, ternyata betapa rapuhnya sistem kesehatan dimasyarakat. Untuk itu Jalan keluarnya adalah segera dibentuk RT SIAGA, disetiap RT.

Kata Roy, Dalam Forum RT SIAGA masyarakat dibimbing, dibangun kesadarannya untuk hidup bersih dan sehat.

Kegiatan Forum Renstra Dinas Kesehatan ini melibatkan seluruh stakeholder kesehatan yang ada di Depok hampir 300 peserta, termasuk akademisi sebagai narasumber, diantaranya DR Ede Surya Darmawan SKM MDM,Vetty Y.P Ssi.MPH. dan dari Bappeda dr Hidayat. (**)

BERIMBANG.com, Depok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap 3 Raperda Kota Depok dan Jawaban Wali Kota serta Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus 3 Raperda dan Panitia Khusus LKPJ Wali Kota Depok Tahun 2020.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin lansung oleh Ketua DPRD Kota Depok, TM Yusuf Syahputra dan dihadiri secara lansung oleh Wakil Ketua Depok, H Tajudin Tabri serta Wakil Wali Kota Depok,Imam Budi Hartono.

Dalam pandangannya, Fraksi PKS DPRD Kota Depok yang dibacakan oleh Ade Supriatna menyebutkan :

Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Seiring dengan ketentuan aturan perundangan lain yang terkait,maka penamaan dan substansi pengelolaan badan hukum PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) harus segera disesuaikan. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, maka setiap BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) diberi dua pilihan bentuk,yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, dan BUMD yang tlah ada sebelum Undang-undang ini berlaku,wajib menyesuaikan diri (Disebutkan dalam Pasal 331 ayat 3 dan Pasal 402 ayat 2).

Pemilihan bentuk badan hukum BUMD Air Minum Tirta Asasta menjadi Perusahaan Perseroan (Perseroda), menurut kami sudah tepat. Dengan bentuk badan hukum Perseroda, diharapkan kinerja BUMD Air Minum Tirta Asasta akan semkain baik ke depan. Terutama dalam aspek Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,Kerjasama,Laporan dan Evakuasi. Format pengembangan Perseroda dari Aspek Finansial, Kelembagaan , Fisik dan Teknis, diharapkan dapat mendorong profesionalisme BUMD ini, dengan memperluas cakupan bisnisnya,memaksimalkan pelayanan, meningkatkan keuntungan yang secara lansung berdampak pada peningkatan Pendapatan asli daerah.

Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta dalam rencana kerja yang telah disusun PDAM Tirta Asasta untuk tahun 2020-2025,telah diajukan kebutuhan penambahan investasi sebesar Rp. 452,9 Miliar yang diharapkan dapat direalisasikan secara bertahap dalam kurun waktu 4 tahun, mulai tahun 2022 sampai tahun 2025,melalui tambahan penyertaan modal pemerintah daerah dari APBD. Fraksi PKS memahami bahwa sejalan dengan kebutuhan pelayanan air bersih bagi warga Depok yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, dibutuhkan penambahan investasi untuk infrastruktur peningkatan kapasitas produksi dan distribusi air bersih,termasuk aspek pemeliharaan dan pelayanan. Untuk itu diharapkan adanya penjelasan yang lebih terperinci terhadap rencana tambahan investasi terebut.

Perencanaan investasi peningkatan kapasitas produksi dan distribusi air bersih, serta pemeliharaan dan pelayanan lainnya. Hendaknya benar-benar berbasis data dan prediksi kebutuhan dan permintaan pelanggan, agar investasi tepat sasaran, efektif efisien. Serta memperhatikan juga kepentingan imbal investasi bagi pemerintah daerah berupa deviden keuntungan usaha serta kontribuksi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok.

Raperda tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pegabutan Mayat. Era Pandemi Covid-19 dalam kurun satu tahun ke belakang, memiliki dampak secara lansung mauoun tidak lansung terhadap Pengelolaan Pemakaman di Kota Depok. Momentum Pandemi ini menjadi bahan evaluasi penting dalam perbaikan sistem kesehatan daetrah di Kota Depok, baik kesehatan linkungan maupun kesehatan masyarakat,dari sisi promotif reventif maupun dari sisi kuratif rehabilitaf. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi peningkatan jumlah pemakaman, terutama yang terkait dengan protokol Covid-19. Kondisi ini memberikan kesadaran pentingnya sistem pelayanan pemakaman untuk dievalusi dan diperbaiki.

Pelayanan Pemakaman tentunya tidak hanya terkait kondisi pandemi Covid, melainkan juga dibutuhkan dalam kondisi normal. Perda kota Depok Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pemakaman dan Pengabutan Mayat dinilai perlu dievaluasi dan diperbarui, agar sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat. Beberapa catatan evaluasi juga terdapat dalam perda tersebut yang membutuhkan perubahan dan perbaikan. Termasuk dalam peyesuaian tarif pemakaman karna faktor inflasi dan lainnya, pengaturan lebih spesifik tentang Pengabutan Mayat, serta berbagai ketentuan dan sanksi terkait administrasi, pengelolaan dan pelayanan pemakaman. Pada kesempatan ini Fraksi PKS juga ingin menyampaikan masukan berkenaan dengan kondisi di lapangan pemakaman di TPU (Taman Pemakaman Umum).

Dalam Prakteknya,petugas pemakaman kerap tidak mengacuh pada tarif pelayanan pemakaman yang ada didalam Perda retribusi pemakaman. Atau dikenaka biayab tambahan yang tidak diatur dalam perda, seperti bioaya penggalian lubang makam,papan, dan sebagainya. Hal ini hendaknya menjadi perhatian dalam penyusunan Raperda ini. Seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat hendaknya diatur dengan rinci,jelas dan transparan. Sebagai acuan bersama. Hal ini yang menjad sorotan kami adalah kondisi sebagian pemakaman (TPU) yang terkesan semrawut, tidak tertib dan rapih. Masih ada makam yang ditembok,padahal melanggar peraturan Perda. Yang seharusnya hanya dengan rumput dan tertata dengan rapih,tertib, indah dan hijau. Kami mendorong agar panduan sanksi diperhatikan dengan lebih rinci dan tegas raperda ini.

Sementara itu, Fraksi partai Gerindra dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh anggota fraksi partai Gerindra DPRD Depok, Hamzah mengungkapkan melihat terdapat beberapa catatan, yang akan menjadi tugas kita bersama menyelesaikannya, untuk itulah kami menyampaikan beberapa CATATAN mengenai ke-3 rancangan Peraturan Daerah tersebut yaitu :

Mengenai rancangan Peraturan Derah Kota Depok tentang perusahaan perseroan daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok dan rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

Bahwa perubahan bentuk Tirta Asasta BUMD menjadi perusahaan perseroan tentu bertujuan untuk meningkatan pendapatan asli daerah dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyrakat Kota Depok.

Bahwa perubahan ini juga telah sesuai hukum positif yang berlaku di indonesia, begitu juga dengan penambahan modal pada perusahaan Tirta Asasta, untuk tujuan-tujuan yang baik tersebut perlu kita dukung.

Adapun yang menjadi catatan kami di Fraksi Gerindra adalah secara hukum, perubahan dari BUMD menjadi perusahaan perseroan adalah pengawasan. Perlu diingat bahwa modal yang ditanamkan diperusahaan Tirta asasta adalah berasal dari APBD, dimana dana APBD berasal dari masyarakat Kota Depok. Apabila dalam bentuk perusahaan umum daerah, maka perangkat daerah akan mampu melakukan pengawasan secara lansung, namun bila berbentuk perusahaan perseroan,maka dana yang berasal dari masyarakat tersebut akan menjadi saham dari perusahaan perseroan yang berarti masyarakat Kota Depok, perubahan dari istilahnya “pemilik” perusahaan, menjadi “pemegang saham mayoritas” , dimana jelas hak dan kewajibannya berbeda.

Tujuan awal pendirian BUMD, bertujuan menyelanggarakan penyediaan barang/jasa yang bermanfaat bagi daerah serta mengembangkan perekonomian daerah, jadi titik beratnya adalah pelayanan publik, sementara perusahaan perseroan bertujuan mencari kentungan, tentu tidak ada yang salah dalam mencari keuntungan, karena akan kembali ke masyarakat dalam bentuk deviden. Tetapi, pencarian keuntungan tersebut tidak boleh mengorbankan pelayanan publik, maka dari itu , pengawasan terhadap Tirta asasta harus diperketat.

Pengawasan dalam Tirta Asasta perlu tetap dilakukan bukan hanya saat RUPS dan hanya berupa pengawasan terhadap keuangan. DPRD sebagai wakil dari masyarakat serta merupakan unsur penyelenggaraan daerah juga harus dilibatkan dalam pengawasan, harus ada informasi yang cukup dan berhak turut adil atau turut berpatisipasi dalam pengambilan keputusan, tentu bukan keputusan daily basis, tapi tentang keputusan yang fundametal seperti masalah tarif, perubahan struktur korporasi masalah aset,merger, penggabungan usaha dan lain-lain. Ini untuk menjamin bahwa walaupun tujuannya adalah mencari keuntungan, namun layanan masyarakat harus tetap diutamakan.

Masalah retribusi juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, karena perhitungan diatas kertas jelas tidak menggambarkan perekonomian masyarakat secara real. Retribusi termasuk salah satu sumber pendapatan daerah, sekali lagi kami sampaikan bahwa yang menjadi dasar pungutan dari masyarakat adalah asas manfaat, sehingga besaran tarif retribusi minimal harus berbanding lurus dengan manfaat yang didapat masyarakat.

Depok yang telah mencanagkan diri sebagai cyber city dan smart city, harus lebih maju lagin dalam pengurusan retribusi,harus terbangun sistem yang memudahkan masyarakat untuk membayar retribusi dan melakukan pengurusan administrasi pemerintahan, termasuk pemakaman.

Terkait dokumen LKPJ Walikota TA 2020,dikatakannya, merupakan laporan yang memuat hasil.

Penyelanggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggung jawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. LPKJ ATA 2020 menjadi bentuk pertanggungjawaban Walikota dalam pengemban amanat untuk mencapai tujuan pembangunan dan menjadi early warning system atas pencapaian “Kota Depok yang Unggul, Aman dan Religius” yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Depok nomor 7 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Depok tahun 2016-2021 sebagai mana diubah dengan peraturan daerah Kota Depok nomor 21.

Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Depok nomor 7 7 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Depok tahun 2016-2021.

Keberhasilan, kegagalan dan berbagai permasalahan dalam pencapaian target yang terungkap dalam LKPJ diharapkan menjadi pemandu dan pemancu kerja pemerintah Kota Depok sehingga visi yang diukur dari indikator kinerja sebagai mana dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) pada akhirnmya dapat terwujud ditahun 2021 berdasarkan LKPJ Walikota Depok akhir tahun anggaran 2020 maka pansus LKPJ dapat mencermati, bahwa setidaknya terdapat 6 ( enam ) prgram prioritas pembagunan Kota Depok di tahun anggaran 2020 yang telah menjadi fokus membangunan Pemerintah Kota Depok berdasarkan capaian-capaian pada tahun sebelumnya, isi strategis yang perkembang, (isi tahunan), serta dengan berpedoman pada isi strategis RPJMD Kota Depok ( isu lima tahunan ) arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi Jawabarat, maupun semua janji Walikota dan Wakil Walikota Depok sekaligus untuk menilai status perwujudan dari harapan masyarakat yang harus dipenuhi, dimana ke 6 ( enam ) prioritas pembangunan yang dimaksud adalah :

Pembangunan infrastruktur publik dan menataan kota yang ramah dan nyaman.
Peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Peningkatan ketahan keluarga dan sosial kemasyarakatan yang ramah dan religius.
Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengganguran.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kokoh dan mandiri.
Kami mencermati selama enam tahun terakhir ( 2013-2019 )struktur perekonomian Kota Depok didominasi oleh 3 ( tiga ) lapangan usaha, yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta konstruksi. Sebagai contonya, pada tahun 2018 agregat hasil produksi dari ke 3 lapangan usaha tersebut menyumbang sebesar 71, 89 % terhadap total produk domestik regional bruto ( PDRB ) Kota Depok.

Selain itu struktur perekonomian di Kota Depok tampaknya memiliki pola hubungan yang saling berkaitan antara lapangan usaha yang memiliki dari industri pengolahan, yang membutuhkan dukungan infrastruktur ( kontruksi ) dan juga dukungan jasa keuangan serta bergantung pada kondisi bidang transportasi dan pergudangan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan barang.

Dengan demikian apabila pemerintah Kota Depok ingin melakukan percepatan pembangunan maka pertama tama perlu mengidentifikasi lapanagan usaha unggulan, kemudian merancang program-program dan kebijakan gunamendukung pengembangan lapangan usaha unggulan tersebut secara efektif, efisien dan tentunya terintegrasi dengan program pembangunan unggulan Kota Depok.

Telebih lagi bahwa Kota Depok merupakan kota satelit yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara, DKI, sehingga dengan demikian memberikan peluang yang besar untuk membuka lapangan pekerjaan, memasarkan produk unggulan barang dan jasa kota depok, mengembangkan kompleks perumahan hunianda pusat kuliner bagi warga DKI Jakarta, dan pada gilirannya berpotensi memperoleh investasi bagi pengadaan gedung-gedung perkantoran, apartemen super block, maupu pergudangan. Pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi perilaku dievaluasi secara berkesinambungan dengan menggunakan indikator-indikator makro ekonomi seperti antara lain indeks pembangunan manusia (IPM) yang akan memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia disuatu daerah sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan didaerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suiatu daerah.

Oleh sebab itu, DPRD berharap besar, bahwa diera Walikota saat ini akan hadir program-program dan kebijakan yang inovatif dan efektif bukan saja untuk menurunkan kemiskinan akan tetapi juga, memperbaiki dan meningkatkan sistem perlindungan sosisal bagi penduduk Kota Depok yang miskin dan rentan**

BERIMBANG.com – Gelar Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok tahun 2021, untuk menentukan ketua, yang telah berakhir masa jabatannya.

Usai cek administrasi oleh panitia, 4 kandidat yang mengajukan, hanya 2 yang mencalonkan diri sebagai Ketua PWI Kota Depok. yaitu Rusdy Nurdiansyah dan Rahmat Tarmuji.

Pelaksanakannya di Gedung Serba Guna Depok Jaya, Jl. Bangau Raya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, berlangsung lancar. Sabtu (10/04/2021).

17 anggota PWI Kota Depok yang berhak memberikan hak pilihnya dalam Koferwil tahun 2021.

Sebelum dilakukan pemilihan kedua kandidat memberi sambutan yang sama, bakal memajukan PWI, organisasi pers tertua di Indonesia.

Rahmat Tarmuji, sebelum pemilihan ia berjanji akan menjamin seluruh anggota PWI Kota Depok mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

“Jika saya terpilih, saya akan menjamin teman-teman PWI Kota Depok mengikuti UKW dalam masa jabatan kedepan,” ujar Rahmat.

Hal senada juga disampaikan Rusdy Nurdiansyah mendukung Rahmat, bahwa UKW itu penting, jika dirinya terpilih menjadi Ketua PWI Kota Depok

Usai penghitungan, 2 kandidat terpaut tipis, Rusdy Nurdiansyah unggul mendapat 9 suara, sedangkan Rahmat Tarmuji mendapat 8 suara.

Rahmat Tarmuji dan dua calon yang mengundurkan diri, Tardip dan Wandi langsung memberikan ucapan selamat kepada Rusdy Nurdiansyah yang terpilih.

Rusdi berjanji, “Dalam satu tahun saya akan mengadakan UKW sebanyak 2 kali dan merangkul teman-teman yang lain agar PWI Kota Depok kedepan lebih maju,” katanya.

“Selain itu melihat kondisi kantor PWI yang kurang nyaman, saya akan berusaha untuk membuat nyaman kantor PWI karena sebagai tempat kita bekerja,” pungkas Rusdy Nurdiansyah.

Keterangan foto: (kiri) Rusdy Nurdiansyah. (kanan) Rahmat Tarmuji

Reporter: Agus
Editor: Tengku Yusrizal

BERIMBANG.com, Depok – Ormas Pemuda Batak Bersatu (PBB) DPC Depok hari ini melakukan pengamanan perayaan Paskah. Hal tersebut dilakukan untuk membantu petugas TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan kelancaran perayaan Paskah.

Dalam kesempatan ini, Ketua PBB DPC Depok, Edi Hotman Saragih mengapresiasi kegiatan yang dilakukan anggota PBB dalam membantu petugas.

“Saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh anggota PBB dalam membantu petugas TNI-Polri melakukan pengamanan perayaan Paskah di beberapa Gereja di Kota Depok,” ujar Edi.

Edi menyebut, kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian PBB terhadap sesama dan wujud sinergitas kepada aparatur negara

“Kegitan ini sebagai bentuk kepedulian kami dan sinergi kepada TNI-Polri. Ada 12 Gereja yang kami bantu jaga di wilayah Kota Depok dan kurang lebih 250 anggota PBB kami tersebar dibeberapa Gereja tersebut,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Pendeta Preses Deboskab, Nelson Simanjutak mengucapankan terimakasih kepada petugas TNI-Polri dan Ormas PBB

“Sebelumnya saya ucapkan selamat Jumat Agung bagi kita semua. Hari ini kita telah melaksanakan perayaan Jumat Agung dan berjalan dengan baik. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada petugas TNI-Polri dan Ormas PBB yang telah membatu kami dalam pengamanan Gereja selama berjalannya ibadah,” ucapnya.

Anggota DPC PBB Depok dan PAC Cimanggis, Cipayung, Pancoran Mas, Limo, Sawangan melakukan pengamanan di

1. Gereja HKBP Cimanggis
2. Gereja Gideo  Kelapa Dua
3. Gereja Pentakosta Cimanggis
4. Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi
5. HKBP Depok 1
6. GPDI Pasir Putih Sawangan
7. GPIB ARCO Sawangan
8. HKBP Sukatani
9. GBI Pekapuran
10. Gereja Persekutuan Oikumene Bahtera Allah Cinere
11. Gereja Katolik Kelapa Dua                        12. Gereja HKBP Jl. Bandung Limo

BERIMBANG.com – ketua Umum Badan Musyawarah Organisasi Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (Ketum Bamus Ormas LSM) Kota Depok, Sungkowo Pujidinomo mengundurkan diri.

Mendengar kabar tersebut, sejumlah  anggota kaget, yang dibenarkan oleh Sekretaris Bamus, Roy Pangharapan, ketika ditanya via ponselnya, ia menyampaikan bahwa hari ini (27/3) di gelar acara musyawarah untuk memutuskan ketua umum yang baru.

”Atas pengunduran diri Ketua Umum, Sungkowo Pudjodinomo, Badan Musyawarah, Ormas dan LSM Kota Depok menggelar rapat pemilihan Ketua Umum di gedung Subdenpom (Polisi Militer) Jalan Bolevard Kota Depok,” kata Roy Pangharapan, Sabtu 27 Maret 2021.

Sesuai anggaran dasar rumah tangga, kata dia, apabila Ketua Umum mengundurkan diri maka Wakil Ketua 1 yang naik menjadi Ketua Umum .

“Alhamdulillah, Bamus telah berhasil melaksanakan musyawarah dan menghasilkan Ketua Umum Bamus yang baru yaitu Reggy G Loen dari LSM Hardline,” jelasnya.

Aktivis yang sering membela masyarakat miskin ini menjabarkan untuk susunan kepengurusan yang baru yaitu, Ketua Umum Bamus Reggy G Loen, didampingi Ir. Jarmud AS Tahun, Wakil Ketua Umum 1 dan Anton Arema Wakil Ketua Umum 2.

Sementara, Pendiri dan Dewan Pengawas Bamus, Darmayadi SH. mengatakan, Bamus berdiri sesuai dengan Undang-undang, maka Ketua dan seluruh pengurus yang telah terbentuk untuk dapat menciptakan kondisi yang harmonis, kompak dan kondusif serta menjadi mitra Pemerintah Kota Depok.

Selanjutnya Trisno NKP selaku penasehat Bamus meminta kepada pengurus yang baru untuk tetap solid dan menjalin komunikasi dengan seluruh Ormas dan LSM yang sudah tergabung.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Umum 11, Anton Arema meminta kepada semua pihak untuk semangat dan terus menjaga kekompakan dengan Ketua Umum dan kepengurusan Bamus yang baru saja di pilih. ”Tetep semangat, kita jaga kekompakan dan kebersamaan,” katanya.

(Dung)

BERIMBANG.com, Depok – Warga Rumah Susun Sederhana Sewa ( Rusunawa ) Banjaran Pucung, Fanny Ari Yani (18) positif Covid 19 setelah melakukan pemeriksaan tes antigen di UPT Puskesmas Cilangkap, setelah hasilnya positif , pihak puskesmas tidak melakukan karantina kepada pasien, malah diminta pulang kerumah.

Divisi hukum Warta Sidik, Jaenal Idris, SH menyayangkan atas kejadian yang menimpa pasien sebab Hasil positif covid 19 yang diterbitkan pihak UPT Puskesmas Terhadap masyarakat yang terindikasi covid. 19 di Salah satu warga RT 001/ Banjaran Pucung. Hal ini diketahui dari Hasil diagnosa dan hasil tes covid 19 yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2021 dan hasilnya dinyatakan Positif.

” Pihak Puskesmas Cilangkap tidak melakukan penahanan terhadap pasien untuk dilakukan Isolasi dan dibiarkan kembali pulang kekediamannya, tanpa ada pendampingan dari pihak Puskesmas maupun petugas yg biasa menangani covid 19, ” ujar Djaenal.

Lanjutnya, warga mengetahui hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan tidak pernah terlihat seperti biasanya bergaul, tapi beberapa hari tak terlihat bergaul untuk itu warga inisiatif untuk mencoba melihat dikediamannya,ternyata benar dinyatakan positif covid 19 dengan dibuktikan adanya surat diagnosa dari Puskesmas.

Jaenal juga mempertanyakan kinerja pihak yang berwenang alasan dilakukannya pembiaran terhadap pasien positif dan bila dibiarkan akan menjadi cluster baru penyebaran covid 19.

” Harusnya pihak Puskesmas, maupun Gugus Tugas Covid 19 atau yang berkompetensi dalam hal tersebut melakukan tindakan terhadap pasien bukannya melakukan pembiaran, ” Pungkas Jaenal.

Informasi yang didapat berimbang.com dari warga Rusunawa, sampai saat ini sejak diketahui positif Covid 19, Fanny melakukan isolasi sendiri, suami dan anaknya meninggalkannya karena takut tertular. Keseharian Fanny dibantu oleh tetangga tempat tinggalnya untuk menyiapkan kebutuhan sehari – sehari seperti kebutuhan makan dan lainnya.

Juru Bicara Covid 19 Kota Depok, Dadang Wihana ketika dikonfirmasi meminta untuk menghubungi Dinas Kesehatan Depok tetapi saat di konfirmasi lewat pesan WA belum ada keterangan dari bersangkutan.

YE

BERIMBANG.com Depok – Dugaan koruptif semakin menyeruak dalam tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok tahun anggaran 2018, saat para wartawan meminta kejelasan pengadaan sepatu boot PDL.

Kepala Dinas (Kadis), Sekretaris dinas (Sekdis) dan Bagian Pengadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok tak ada ditempat saat para wartawan hendak mewawancarai mereka,

“Pak Kadis dan Sekdis lagi pada di luar, gak tau kapan balik kantor lagi,” ujar salah satu staff Dinas Damkar Kota Depok, Jawa Barat. kemarin Selasa (23/3/2021).

Diketahui belanja sepatu PDL sebanyak 235 pasang, kode Rencana Umum Pengadaan atau RUP: 15529619, yang menelan anggaran Rp 199.750.000,- dugaan kalkulasi sepatu dapat dihitung seharga Rp 850 ribu. perpasang, seperti tangkapan layar dibawah ini.

Satu diantaranya pegawai Damkar Depok dijumpai membenarkan, ia mendapat sepatu boot PDL itu, namun sepatu yang digunakan jauh dari kata safety seharga dugaan kalkulasi Rp 850ribu,

“Kita (Pegawai Damkar) dapatnya seperti ini sepatunya, tidak ada pengamannya. Tapi kami namanya bawahan, ya terima aja,” ujar Pegawai/anggota Damkar Kota Depok, enggan disebut nama, kemarin Selasa (23/3/2021).

Menurutnya, pegawai Damkar ada yang membeli sepatu dari koceknya sendiri, “Makanya model sepatunya beda-beda karena pada beli sendiri. Dan harganya sendiri cuma Rp 300 ribu untuk sepatu yg safety,” katanya.

Reporter: Tim JBKD
Editor: Tengku Yusrizal