Bogor

Bogor

Plt Camat Cigombong, Asep Achadiat Sudrajat Sebagai Pembina Pada Apel HUT Pramuka

BERIMBANG.COM, Bogor – Plt Camat Cigombong, Asep Achadiat Sudrajat selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting (Kamabiran) Pramuka Kecamatan Cigombong, sekaligus sebagai Pembina Apel HUT Pramuka Kecamatan Cigombong mengatakan, tema Hari Pramuka yang menunjukkan kepedulian terhadap penanganan COVID-19 merupakan perwujudan semangat untuk membantu menanggulangi bencana akibat wabah tersebut.

“Tema tersebut adalah perwujudan dari semangat para pramuka untuk ikut membantu menanggulangi bencana COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar bangsa Indonesia, juga di seluruh dunia,” ungkapnya jumat (14/8/20)

Pernyataan tersebut disampaikan Asep setelah mengikuti apel peringatan Hari Pramuka di Halaman Kantor Kecamatan Cigombong. Menurutnya wabah COVID-19 masih mendera, jumlah peserta upacara hanya dibatasi 40 orang dewasa dan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Lebih lanjut Asep, Dirinya berharap HUT Pramuka tahun ini bagi Kecamatan Cigombong menjadi momentum kebangkitan Gerakan Pramuka untuk menghantarkan Kwarran Cigombong menjadi Kwarran Tergiat di Kabupaten Bogor.

“Tema Hari Pramuka 2020 adalah Peran Gerakan Pramuka Ikut Membantu dalam Penanggulangan Bencana Covid-19 dan Bela Negara,” ujarnya.

Disamping itu, juga diamanatkan kepada para pengurus Kwarran untuk tetap semangat untuk memandu anggota pramuka, fokus berupaya melaksanakan pendidikan karakter untuk menumbuhkan peserta didik  yang berkepribadian, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, peduli, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga serta membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Selain itu disampaikan pula, bahwa para peserta didik Pramuka yang meliputi Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega dan anggota dewasa Gerakan Pramuka dalam melakukan setiap kegiatan  wajib menerapkan protokol kesehatan yang dibutuhkan untuk mencegah penularan Covid-19,” ucapnya

Dalam apel tersebut, Asep menyampaikan, pukul 14.00 dalam rangkaian HUT Gerakan Pramuka ada kegiatan Zoom Meeting bersama Bupati Bogor selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Ka Mabicab) dan Ketua Kwarcab. Juga hari ini ada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi  pejabat eselon 3 dan 4 di Pemkab Bogor. Insha Alloh, hari ini Cigombong akan punya Kamabiran baru, semoga dengan hadirnya Camat definitif, yang secara otomatis sebagai Ketua Majelis Pembimbing Ranting (Kamabiran) menjadi motivasi bagi jajaran Gerakan Pramuka Kwarran dan Gugus Depan untuk bekerja keras agar mimpi menjadi Kwarran tergiat tercapai.

(Na/Yosef)

Bogor

10 tahun Proses Pemecahan Alas Hak, Pengacara Beri Waktu 3 Hari Kembalikan Sertifikat Kliennya

BERIMBANG.com Kantor Hukum MUHAMAD IKBAL, S.H., M.H. & PARTNERS (MIP), melayangkan surat somasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

Advokat Muhamad Ikbal SH, MH, kuasa hukum Hj. E. Komariah dan Kiki Rizki Amalia selaku para Ahli Waris dari (Alm) H.M. Yusup. Diuraikan dalam surat somasi Nomor: 40/Somasi/MIP/VIII/2020, yang diterima redaksi kemarin, Kamis, (13/08/2020).

Diketahui, Hj. E. Komariah sebagai istri sah (Alm) H.M. Yusup dan Kiki Rizki Amalia sebagai anaknya. memberi kuasa khusus kepada kantor hukum MIP beberapa pekan lalu.

Dalam uraian surat somasinya, bermula, sebidang tanah milik H.M. Yusup dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 223/Desa Dramaga, Surat Ukur Nomor: 142/1986, tertanggal 27 Januari 1986, yang terletak di Dramaga Kp. Manggis Rt.02/Rw.04, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor,

Tanah tersebut terkena pembebasan lahan ditahun 2010 silam, untuk kepentingan umum proyek pembangunan ruas Jalan Laladon Babakan Leutik (lingkar Dramaga). dibayar oleh dinas PUPR.

Tidak ada masalah saat pembebasan itu uangnyapun diterima oleh H.M. Yusup, lengkap dengan bukti-bukti tanda terima, kala itu masih hidup, meninggal dunia ditahun 2012.

Namun saat proses Pemecahan Alas Hak/Splising oleh dinas PUPR, menurut ahli waris, Komariah dan Kiki, selama 10 tahun tidak kunjung selesai, malah sertifikat itu berpindah tangan bukan kepada mereka berdua selaku istri dan anaknya dari H.M Yusup.

Teguran Ikbal selaku kuasa hukumnya, ia menduga surat sertifikat milik kliennya itu telah diberikan oleh bawahan Kepala Dinas (Kadis) PUPR, bukan kepada Komariah dan Kiki.

Dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, Inisiatif Kliennya, Komariah dan Kiki sering mendatangi kantor dinas PUPR dan Kantor BPN Kabupatsn Bogor, bermaksud menanyakan kejelasan proses Pemecahan Alas Hak itu, namun hanya mendapat jawaban ‘sedang proses’, hingga saat ini belum juga usai.

Kliennya, Komariah dan Kiki pada Kamis, (30/07/2020), datang lagi ke Dinas PUPR hendak menanyakan kembali permasalahan itu, hingga kini belum juga ada kejelasan.

Lalu, sebagai kuasa hukum, Ikbal menindaklanjuti dengan mengirimkan surat permohonan klarifikasi dan Himbauan dari kantor hukum MIP pada (07/08/2020), menurutnya, surat itu tidak ditanggapi.

Menurut Ikbal bawahan Kadis PUPR, telah melakukan perbuatan melawan hukum. karena telah memberikan surat sertifikat bukan kepada pemilik sah.

Ikbal meminta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, agar mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Desa Dramaga milik kliennya menurut dia pemilik yang sah.

“Dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak tanggal surat ini diterima oleh Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor,” dikutip dalam isi surat.

“Namun apabila sebagaimana waktu yang kami harapkan tidak dapat melaksanakannya, maka dengan sangat menyesal klien kami akan menempuh jalur hukum baik Pidana, Perdata, maupun Administratif,” tulisnya.

“Dengan ini kami mengirimkan Somasi (Teguran) kepada Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten selaku Pimpinan Kantor yang seharusnya mampu menyelesaikan permasalahan tersebut,” urai Ikbal dalam surat somasinya.

(TYr)

Bogor

Koramil 2123 Cijeruk-Cigombong Siapkan Wi-Fi Gratis Untuk Pendidikan Secara Daring

BERIMBANG.COM, Bogor – Untuk membantu siswa-siswi sekolah di Kecamatan Cigombong, dalam melaksanakan pendidikan secara daring, Koramil 2123 Cijeruk-Cigombong menyediakan Wi-Fi gratis, serta menyulap ruang rapat Anggota Koramil menjadi ruang belajar. Penyediaan tersebut sebagai bentuk kepedulian TNI untuk membantu masyarakat atau siswa-siswi mengurangi beban biaya pembelian internet.

Mayor Inf Suparno Danramil 2123 Cijeruk-Cigombong mengatakan, Penyediaan WiFi gratis ini akan terus dilaksanakan sampai adanya pendidikan sekolah secara normal atau tatap muka, siswa-siswi yang akan belajar disediakan WiFi gratis hingga sore hari untuk kenyamanan siswa-siswi belajar, pihaknya pun menyediakan meja dan kursi bagi pelajar serta Air Dalam Kemasan(AMDK).

“Kegiatan hari ini Koramil 2123 Cijeruk-Cigombong membantu ade-ade kita, dalam kegiatan proses belajar secara daring, kita membantu meringankan beban orang tua dalam penyediaan WiFi dan kuota internet, maka atas peritah Komando atas kita bantu mereka mengatasi kesulitannya,”ujarnya, kamis (13/8/20)

Untuk sementara ini pihaknya menyediakan ruang rapat anggota menjadi ruang belajar, namun apa bila kemudian hari ruangan tidak memenuhi menampung para pelajar pihaknya telah menyediakan tempat cadangan.

“Kita akan terus menyediakan Wi-Fi ini sampai pendidikan belajar normal kembali,waktu belajarnya tergantung mereka sendiri, kapan saja Koramil akan siap membantu mereka kalo kurang kita sediakan tempat lagi agar mereka bisa belajar, karena pendidikan untuk mereka sangat penting, demi masa depan mereka,”ucapnya.

Putri Salwa siswi SMP negeri 01 Cigombong kelas VIII, mengaku senang dengan adanya penyediaan WiFi gratis untuk anak pelajar dan mahasiswa, karena bisa mengurangi pembelian kuota internet yang harus ia beli.

“Seneng sekali kalo ada WiFi gratis disini, karena ibu saya harus beli 10 ribu rupiah setiap hari, hanya untuk beli kuota internet, kalo sekarang ada yang gratis bisa mengurangi beli internet,”ucapnya.

(Na)

Bogor

Bupati Bogor Lantik 57 Pejabat Eselon III

BERIMBANG.com Bupati Bogor, Ade Yasin melantik 57 orang  Pejabat Administrator (Pejabat Struktural Eselon III) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2020, bertempat di Ruang Serbaguna 1 Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (12/08/2020).

Dalam amanatnya Bupati Bogor, mengatakan setiap aparatur sipil negara harus memiliki komitmen untuk siap ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan organisasi.

dalam upaya mencapai visi terwujudnya kabupaten bogor termaju, nyaman dan berkeadaban dalam koridor panca karsa, yakni karsa bogor cerdas, bogor sehat, bogor maju, bogor membangun, dan karsa bogor berkeadaban, kita memerlukan sumberdaya aparatur yang kompeten.

“saya meminta agar penunjukan saudara-saudara dalam jabatan ini dapat dimaknai dengan sungguh-sungguh sebagai kesempatan untuk mengabdikan semua kemampuan terbaik yang saudara miliki,” katanya.

Ia juga meminta kepada pejabat yang baru dilantik semua tidak lagi bekerja biasa-biasa saja, tapi bekerja maksimal sekuat tenaga dan sepenuh hati dan tidak ada superman melainkan superteam,

oleh sebab itu hilangkan ego sektoral, tingkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.

“Mari bergerak cepat melaksanakan tugas-tugas seefektif dan seefisien mungkin, merespon perkembangan situasi secara cepat dan tepat,”

“tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, mengedepankan prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan dan pertimbangan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ade juga mengingatkan kondisi pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan tapi juga menurunnya kinerja perekonomian daerah yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan meningkatnya pengangguran, meningkatnya kemiskinan, potensi penurunan PDRB, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (lpe), dan penurunan pendapatan daerah, serta menyebabkan terpuruknya UMKM.

“disatu sisi kita terus berjuang memutus penyebaran dan penularan pandemi covid 19. disisi lain kita harus bangkit sekuat tenaga melakukan recovery agar tidak semakin terpuruk dan mampu bertahan bahkan terus maju membangun dengan segala upaya untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Berikut 57 nama jabatan baru:

1. Drs. ERWIN SURIANA, M.Si
Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD, Kabupaten Bogor.

2. Drs. AGUS HASAN SLAMET, MM
Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat DPRD, Kabupaten Bogor.

3. JAMILAH, S.H, M.Si
Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi, Kabupaten Bogor.

4. SOLIHIN, A.Md
Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Kabupaten Bogor.

5. Dra. Hj. LINDA HENDRAYANI SWT, M.Si
Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Bogor.

6. Dra. INA HERLINA, M.Si
Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Bogor.

7. Ir. RR EMY SRIWAHYUNI, M.Si
Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Bogor.

8. SOIMAH MURNININGSIH, S.E,MM
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Bogor.

9. DR. Drs. KARDENAL, M.Si
Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kabupaten Bogor.

10. NIA INDRAWATHI, S.Kom, MM
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Bogor.

11. AGUNG SURACHMAN ALI, S.STP
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kabupaten Bogor.

12. TATANG MULYADI, S.P, M.Si
Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Bogor.

13. HERISON, S.H, M.Si
Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Bogor.

14. ZECKY ZAKARIA, S.Sos, MM
Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Bogor.

15. IKE SELVIANY, AP, M.Si
Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Bogor.

16. LINA YULIANA, S. Sos, M.M
Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Bogor.

17. FEBRIYANTI, S.STP. M.Si
Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kabupaten Bogor.

18. Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Bogor.

19. RUSLAN, S.IP
Kepala Bidang Data dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Bogor.

20. TEGUH SUGIARTO, S.H, M.H
Kepala Bidang Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bogor.

21. drg. ACHMAD ZAENUDIN, MARS
Sekretaris Dinas Kesehatan, Kabupaten Bogor.

22. dr. VITRIE WINASTRI, S.H. MARS.
Wakil Direktur Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

23. dr. FERTAMI DIANA SARI, MARS
Kepala Bidang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Kabupaten Bogor.

24. ARIEF SETIADI, S.E,Ak
Inspektur Pembantu II pada Inspektorat, Kabupaten Bogor.

25. WIWIN YETI HARYATI, S.E, M.M
Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Bogor.

26. ACHMAD WILDAN, S.E
Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Bogor.

27. R. YUYUK SUKMAWATI, S.IP, M.Si
Kepala Bagian Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Kabupaten Bogor.

28. LESTIA IRMAWATI, S.Si, M.E
Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Bogor.

29. DANNI RACHMAT, S.T, MM
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Bogor.

30. DR. RINY KUSUMAWATI, S.P, M.M
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Bogor.

31. Ir. FARIDA KHURIYATI, M.M
Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Kabupaten Bogor.

32. Dra. YANTI GUNAYANTI, M.M
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Bogor.

33. Drs. SUPRIADI, MM
Sekretaris Dinas Sosial, Kabupaten Bogor.

34. BAMBANG RUSANTONO, S.IP
Sekretaris Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

35. DITA APRILLIA, S.STP
Sekretaris Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.

36. ADE PRIATNA, S.Pd, M.M
Sekretaris Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

37. Dra. LUTFI SAHARA
Sekretaris Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

38. Drs. SANTOSO
Sekretaris Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

39. YANYAN HENDAYANA, S.Sos, MM
Sekretaris Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.

40. IVAN RIVALDI, S.Sos
Sekretaris Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

41. HEDI HERYADI, A.Ma.LLAJ, S.E, MM
Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Bogor.

42. ATEP SOLEH SUMARYO, S.H, M.M
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Bogor.

43. MUHAMAD JAMALLUDIN, S.IP, M.Si
Sekretaris Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor.

44. MAULANA ADAM, S.E, MM
Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bogor

45. ADRIAWAN, S.E, M.Si
Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bogor.

46. Ir. SRI ARYANTOKO, M.M
Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Bogor.

47. AGUS SUTARDI, S.E
Sekretaris Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

48. YUDHI UTOMO, S.IP., M,Si.
Sekretaris Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

49. WAWAN SURYANA, S.Sos
Sekretaris Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

50. PRIHATNA ARIF SANTOSA, S.STP, M.Si
Sekretaris Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

51. BUDI ARIYANTO, S.H, M.H
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Bogor.

52. Dra. ENI IRAWATI, M.M
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Kabupaten Bogor.

53. IMAN WAHYU BUDIANA, S.T, M.M
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bogor.

54. TITI SUGIARTI, S.T
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Bogor.

55. Ir. DEDI HERNADI, M.A
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Bogor.

56. Hj. AI GUNARSIH, S.Si.T,M.Kes
Kepala Bidang Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor.

57. ANDRI HADIAN, S.E,S.T,M.M
Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Bogor.

(Andi Diskominfo Kabupaten Bogor)

Bogor

DPRD Kota Depok Pelajari Perda Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor

BERIMBANG.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok pelajari Peraturan Daerah (Perda) Ketahanan Pangan yang dimiliki Kabupaten Bogor.

Sejumlah anggota DPRD Kota Depok lakukan kunjungan kerja (Kunker) dan berdiskusi mengenai pembentukan Perda tersebut di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kabupaten Bogor, kemarin Senin (10/08/2020).

Pimpinan Kunjungan Kerja DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan, kunjungannya bertujuan untuk mempelajari Perda yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Laniutnya, Saat ini Kota Depok tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang ketahanan pangan. Maka dibutuhkan masukan-masukan dari beberapa daerah salah satunya Kabupaten Bogor.

“Kami ingin mencari masukan untuk melengkapi proses penyusunan Raperda Ketahanan pangan di Kota Depok,”

“Meskipun secara karakteristik Depok adalah perkotaan berbeda dengan Kabupaten Bogor, namun kami berharap apa yang sudah dilakukan di Kabupaten Bogor bisa jadi sebuah masukan untuk kami”, kata Ikravany.

Selanjutnya Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor, Farida Khuriyati menjelaskan, DKP Kabupaten Bogor adalah dinas satu-satunya di Jawa Barat yang punya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengujian mutu pangan segar.

Dan Untuk mobilitas Dinasnya punya mobil pengawasan mutu pangan. Status Kabupaten Bogor sendiri masuk kategori cukup tahan pangan, meskipun ada wilayah yang masuk rawan pangan yakni wilayah yang kemarin mengalami musibah bencana alam.

“Kami punya Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah, Ada 12 Peraturan Bupati yang menjadi turunan dari Perda tersebut yang harus kita susun,”

“Tahun 2020 ini ada 4 Perbub yang harus selesai, dan satu Perbup yakni Perbup 45 tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan sudah selesai,” terang Farida.

Farida menambahkan, ruang lingkup Perda no.6 tahun 2019 ini mengatur hal-hal seperti, perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan, kesiapsiagaan krisis pangan, label dan iklan pangan, perbaikan gizi masyarakat, serta peredaran pangan segar.

“Saat ini kami juga sedang fokus menyusun kebijakan yang arahnya ke cadangan pangan pemerintah desa,”

“Kebijakan lainnya mengenai ketahanan pangan yakni, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bogor setiap bulan wajib membeli 5 kilo beras produk petani lokal yakni beras Caritamakmur. Kita beli 80 ton dalam sebulan yang sudah melalui pengujian mutu pangan segar”, tambahnya.

(Rido/Diskominfo)

Bogor

Bupati Bogor Akui Produk Ekraf Daerahnya Berkualitas dan Berkelas

BERIMBANG.com Tujuh Ekonomi Kreatif (Ekraf) Kabupaten Bogor yang lulus seleksi program “Beli Kreatif Lokal” tingkat nasional, lakukan sinergi dan koordinasi dengan Bupati Bogor Ade Yasin,di Kantor Bupati Bogor, Jumat (07/08/2020).

Hal Itu dilakukan untuk meningkatkan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kepada masyarakat tingkat lokal, nasional hingga internasional

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, pihaknya melihat produk dari tujuh ekraf yang ditampilkan memiliki kualitas sangat baik dan berkelas. Bahkan tidak kalah saing dengan sejumlah produk bermerek yang dijual dipasaran.

Sehingga siap dan bisa bersaing dengan dan lulus dalam program “Beli Kreatif Lokal”  yang diinisiasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf)  RI.

“Tentu sangat bangga, saya berharap UMKM di Kabupaten Bogor ini bisa terus tumbuh, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bogor,” kata Bupati

“Untuk tujuh Ekraf yang lulus program ‘Beli Kreatif Lokal’ tingkat nasional, harus menjaga kualitas bahkan bisa meningkatkan lebih baik lagi,” tegas Ade Yasin.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, Asep Mulyana Sudrajat menuturkan, melalui kegiatan itu tidak saja dapat meningkatkan promosi juga dapat menjadi sarana peningkatan kualitas produk.

Sehingga saat dilakukan pemasaran bisa diterima oleh pasar dan masyarakat luas. “Apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Bupati Bogor Ade Yasin yang telah memfasilitasi UMKM Kabupaten Bogor dalam meningkatkan pemasaran produk,”

“Untuk terus menjaga kualitas Ekraf dan UMKM Kabupaten Bogor, kita akan terus lakukan pendampingan, pembinaan mulai dari peningkatan kualitas produk hingga pemasaran,” tutur Asep

Menurut dia, untuk meningkatkan pemasaran pihaknya akan menyediakan tempat atau galeri UMKM melalui kerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta ternama. Seperti pojok UMKM di Hipermarket Lulu Hipermart, IKEA dan sejumlah mall di Kabupaten Bogor.

“Kita sedang dorong supaya ada satu galeri UMKM, semua produk UMKM se-Kabupaten Bogor digabung. Sehingga UMKM bisa memasarkan produk sesuai komoditinya masing-masing Kecamatan,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Ekrap Djedjak Daun, Yanti mengaku, senang bisa bertemu dengan Bupati Bogor Ade Yasin untuk sharing dan menyampaikan inspirasi para UMKM Kabupaten Bogor. Memperkenalkan produk juga menjadi sarana peningkatan pemasaran produk.

“Ini menjadi penyemangat dan motivasi kami untuk terus menin gkatkan produk dengan kualitas terbaik. Tentunya untuk mengharumkan Kabupaten Bogor baik tingkat Nasional bahkan Mancanegara,” ungkap Yanti.

(Dewi/Angga/Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

Bogor

KPM Diminta Berbagi Usai Cair Bantuan Tunai, Kadinsos Kabupaten Bogor: Silahkan di Proses APH

BERIMBANG.com Keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan tunai dari pemerintah pusat di Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengaku diminta berbagi untuk warga yang tak kebagian.

Anih, bukan nama yang sebenarnya, dia bercerita saat itu dirinya dan 29 warga di Desanya mengambil bantuan dana tunai 3 bulan sekaligus sebanyak Rp 600ribu x 3 bulan = Rp 1.8 juta, di kantor Pos dan Giro terdekat,

Usai mengambil uang tersebut Anih didatangi oleh seorang yang mengaku pengurus warga, meminta uang sebanyak Rp 1.2 juta agar diserahkan kepada pengurus tersebut.

menurut pengurus warga itu, kata Anih, uang yang diminta itu adalah hasil kesepakatan perangkat desa dan tokoh masyarakat, agar bisa berbagi dengan warga lainnya yang tidak terbagi.

Anihpun sempat mendebat pengurus warga itu, namun karena ke tidaktahuannya, ia terpaksa menyerahkan uang Rp 1.2 juta kepada yang mengaku pengurus warga itu.

“Apa memang begitu ya pak, bantuan harus dibagi untuk yang belum dapat, kata pengurusnya begitu bilang ke saya,” kata Anih, ke wartawan pada sabtu (25/juli/2020) lalu.

“Kecewa sih pak, baru saja senang dapat bantuan tunai, eh.. sudah dipotong aja, besar pula potongannya”, ujar Anih.

Dikonfirmasi melalui pesan singkat, senin 3 Agustus 2020. Kepala Desa  Jogjogan H. Enjang Ruslan Purnama, tidak mengakui adanya pemotongan oleh warganya Rp 1.2 juta yang diungkapkan oleh Anih.

“Maaf pak jangan salah tafsir, desa sangat melarang pemotongan dan tdk (tidak) memusyawarahkan di desa. Saya meluruskan dan menyelesaikan secara musyawarah setelah ada masyalah yg (yang) saya tidak tahu menahu,” katanya.

Enjang menegaskan, “Saya tidak tahu menahu, insya alloh staf juga tdk (tidak) ikut campur,” katanya, melalui whatsApp (WA),

Pernah terjadi sebelumnya, “Waktu itu ada, masyalah saya panggil semua yang berkaitan di desa dihadiri juga Babinmas dan Babinkamtibmas, daftar hadir maupun brita (berita) acara sebagai bukti bahwa pihak desa tidak ikut campur dalam hal ini,” terang dia.

Menurut Kades, adanya masalah tersebut terjadi karena inisiatif, “Ternyata itu inprof (improvisasi-red) dibawah para tokoh, RT dan yang dapat dibagi ke yang tdk (tidak) kebagian bukti semua penerima pun ada,”

“Alhamdulillah sudah diluruskan termasuk mencatut nama desa secara musyawarah dan selesai,” terang Enjang.

Lebih lanjut Kades menjelaskan, “Iya, saya sudah kumpulkan antara pihak RT, pelapor, si penerima, yang dibagi dan para tokoh bahwa saya tidak pernah menintruksikan apapun, dari awal pendistribusian semua bantuan,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Rustandi mengingatkan bila ada temuan pemotongan apalagi pemotongan dengan cara memaksa, dengan bukti yang kuat, laporkan saja.

“Silahkan di proses oleh APH (Aparat Penegak Hukum),” tegasnya, “Tidak pernah ada toleransi pemotongan secara terstruktur,” kata Rustandi, dikantornya, kemarin (03/08/2020).

(Asim//Iwan/TYr)

Bogor

Wisata Lengkong Desa Wates Jaya, Destinasi Obyek Wisata Baru Bernuansa Alam Yang Diminati Saat Ini

BERIMBANG.COM, Bogor – Kabupaten Bogor tak henti-hentinya selalu menyajikan keindahan Wisata Alam yang paling digandrungi oleh Wisatawan Lokal maupun dari luar. Salah satunya tempat Wisata yang sangat Viral saat ini yakni Desa Wisata Lengkong tepatnya di Kampung Lengkong Rt 01 dan 02, Rw 05, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor

Kampung Lengkong memiliki ciri khas nuansa Alam dan banyak potensi besar yang harus digarap menjadi destinasi Wisata Nasional

Untuk mendorong destinasi Wisata tersebut agar berdaya jual yang tinggi seperti Wisata lainya yang berada di Kabupaten Bogor, maka Masyarakat setempat yang dimotori oleh Ketua Rt setempat dan Tokoh Pemudan sarta Masyarakat yang terus gencar membenahi pengelolaan tempat Wisata tersebut

Sarana demi sarana Wisata dibangun dengan modal keanggotaan pengurus hingga saat ini Wisata tersebut memiliki fasilitas yang bisa ditawarkan, antara lain seperti Spot Foto yang yang menarik, Tubing, Camping Ground, dan Curug Lengkong

Selain itu saat ini pihak pengelola menerapkan harga bagi pengunjung yang hendak Tubing, dimana di sana dikenal khas dengan istilah BABASEUHAN yang mana cukup membayar seikhlasnya atau biasanya pengunjung memberikan kisaran 5000 rupiah.

“Harga parkir pun seikhlasnya, tidak dipungut biaya masuk terkecuali untuk camping ground telah disediakan paket-paket khusus untuk menginap,” ujar Sayuti, Ketua Rt setempat kepada berimbang.com, minggu (2/08/20)

Sementara itu, Abdul Manan Ketua Desa Wisata Lengkong mengucapkan sangat berterima kasih kepada Pemerintahan Desa Wates Jaya yang sudah mensuport adanya Desa Wisata Lengkong tersebut

“Kami sangat berterima kasih kepada jajaran Pemerintah Desa Wates Jaya, Kususnya Bapak Kades Rudi Irawan, S.IP yang mana telah mensuport adanya Wisata ini, serta terus memberikan saran demi kamajuan Desanya ini. Dan kami juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bogor hingga Pusat serta pihak-pihak terkait ager memberikan dukungan dan melihat keberadaan Desa Wisata Kampung Lengkong ini,” ucapnya.

(Yosep/Anisa)

Bogor

Laskar Dewa Potong 4 Ekor Sapi Dan 50 Ekor Kambing Pada Idul Adha 1441 H Tahun 2020

BERIMBANG.COM, Bogor – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Demokrasi Warga (Laskar Dewa) menyiapkan Empat (4) Ekor Sapi dan lima puluh (50) Ekor Kambing pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah tahun 2020

Hewan tersebut yang langsung dipotong pada hari Raya Idul Adha dan langsung di bagikan kepada Warga sekitar dan Kader – Kader Laskar Dewa serta kepada para Anggota Laskar Dewa itu sendiri

Pembagian paket daging tersebut yang langsung diserahkan oleh Ketua Umum Laskar Dewa kepada Ketua Rw secara simbolis yang bertempat di Mako Laskar Dewa, di Kampung Pasir Kuda, Rt 02/03, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, jumat (31/07/20)

Ketua Umum Laskar Dewa, Gus Fauzi Ali Hanafi mengatakan, Pada  Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah/ Tahun 2020 ini Laskar Dewa menyiapkan empat Ekor Sapi dan lima puluh Kabing dan Domba. Menurutnya, kegiatan tersebut sudah merupakan kegiatan rutin Laskar Dewa disetiap tahun pada Hari Raya Idul Adha

“Pemotongan dan pembagian paket dagingnya kita lakukan di Mako DPP Laskar Dewa, untuk pembagian kepada Warga kita serahkan kepada Ketua Rw secara simbolis. Kenapa pembagian ini kita lakukan secara simbolis, karena untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan warga. Serta paket daging lainnya kita bagikan kepada Anggota dan kader – kader Laskar Dewa, hanya untuk DPD Laskar Dewa Sukabumi kita kasih Sapinya satu Ekor dan lima belas Ekor Kambing,” ujar Gus Fauzi kepada berimbang.com

Sementara itu, Indra irawan Ketua Rw 03, Kampung Pasir Kuda mengucapkan terima kasih kepada Laskar Dewa, yang mana selalu memperhatikan warganya pada setiap adanya kegiatan. Seperti pada kegiatan Hari Raya Idul Adha ini yang telah membagikan paket daging Qurban, tentunya dengan adanya pembagian tersebut warganya sangat terbantu

” Kami bersama warga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gus Fauzi Ali Hanafi Ketua Umum Laskar Dewa yang telah membagikan paket daging Qurban kepada kami, tentunya apa yang diberikan Laskar Dewa sangat bermanfaat dan kamipun merasa sangat terbantu. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar disetiap tahunnya,” ucapnya.

(Na/Yosef)

Bogor

10 Tahun Tak Kunjung Usai, Ahli Waris Tanya Sertifikat Sisa Pembebasan

BERIMBANG.com Kiki Rizki Amalia selaku ahli waris dari almarum H.M Yusuf yang meninggal ditahun 2012, ia mempertanyakan surat sertifikat tanah yang telah diberikan ditahun 2010 silam, kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor.

Kiki bertanya dalam maksud meminta sisa sertifikat pengganti, yang kala itu sebagian tanah milik Ayahnya dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Bogor melalui PUPR ditahun 2010 silam, untuk kepentingan pembangunan jalan Raya Lingkar Dramaga di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Sering banget bulak-balik ke PUPR, menanyakan sertifikat tanah (pengganti) saya, terakhir (Pihak PUPR) menjanjikan bulan Februari 2020 selesai ternyata, belum masuk BPN,” terang Kiki yang didampingi suami, dikantor PUPR Kabupaten Bogor, kamis 30 juli 2020.

Menurut fotocopy dokumen yang diterima redaksi, pembebasan lahan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 223/1986 diserahkan oleh H.M Yusuf kala itu masih hidup, pada 26 Agustus 2010 silam, diterima oleh pejabat yang berwenang di PUPR. lengkap ditanda tangani kedua belah pihak.

Pengakuan Kiki selain sertifikat itu ada dua lahan lain yang tidak bersertifikat milik H.M. Yusuf, yang sebagian dibebaskan juga oleh PUPR,

Dokumen yang ditunjukan Kiki, lahan yang dibebaskan atau dibayar kala itu oleh PUPR, seluas 976 m2 dengan harga kesepakatan Rp 150.000 per meter total yang dibayar rp 146.400.000,- pada tahun 2010.

“Hasil pembebasan, pembayarannya, almarhum Bapak saya yang nerima,” kata Kiki. meyakinkan tanah itu miliknya selaku ahli waris yang sah dengan menunjukan beberapa bukti dokumen lainnya.

Kiki merasa geram, selain 10 tahun sisa surat sertifikat tidak kunjung selesai, ia juga bercerita ditanah miliknya itu ada pengakuan pihak lain.

“Saya menginginkan hak saya, dikembalikan lagi, karena itu benar-benar milik Papa saya dan Mama saya, milik kami yang sudah papah benar-benar beli,” katanya.

Kegeraman Kiki berlanjut dengan meminta advokat menyelesaikan urusannya, lalu ia beserta ibunya Hj, E. Komariah menandatangi surat kuasa khusus dari kantor Hukum MIP & Partner.

Tidak tanggung-tanggung 6 advodat dari kantor tersebut siap menangani kasus itu, antara lain: Muhamad Ikbal SH, MH, Deni Sumanjaya SH, Irma Minaningaih SH, Budi Setiawan SH, Muhamad Asrul Rangkuti SH, dan Rohmat Selamat SH, M.Kn.

“Ya betul, akan kami tangani kasus ini, rekan media tolong kawal ya,” kata Ikbal selaku pengacara yang ditunjuk menjadi ketua Tim dari 6 Advokat.

Redaksi berupaya konfirmasi ke Dinas PUPR, namun hingga berita ini dimuat, yang menangani hal itu Sub Bagian Program dan Pelaporan tidak ada ditempat sedang menjalankan tugas luar.

(Tengku Yusrizal)