Bogor

Bogor

PWI Kota Bogor Akan Sambut Kedatangan Tim JKW Pada HPN 2022

BERIMBANG.com – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Pusat yang diwakili Wakil Bendahara Umum Dar Edi Yoga mengunjungi Sekretariat PWI Kota Bogor yang berlokasi di Jalan Tirto Adhi Soerjo, Kecamatan Tanah Sareal, pada Kamis (2/12/2021).

Dar Edi Yoga mengatakan, kunjungan PWI Pusat ke Kota Bogor itu dalam rangka silaturahmi sekaligus mensosialisasikan tentang Jelajah Kebangsaan Wartawan (JKW), dimana program ini merupakan rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 yang akan berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Peserta Jelajah Kebangsaan Wartawan (JKW) yang saat berkeliling Indonesia nantinya akan melintasi Kota Bogor, dan teman-teman PWI Kota Bogor berencana akan menyambut mereka di sini,” kata Dar Edi Yoga di Sekretariat PWI Kota Bogor.

Ia menuturkan, peserta Jelajah Kebangsaan Wartawan (JKW), yang dilepas pada 28 Oktober lalu di halaman gedung Dewan Pers itu diperkirakan akan mengunjungi Kota Bogor di bulan Februari atau Maret. “Para peserta Jelajah Kebangsaan Wartawan sudah menyelesaikan wilayah Sumatera, dan saat ini sedang menuju ke Kalimantan,” tuturnya.

Dar Edi yang juga selaku Ketua Jelajah Kebangsaan Wartawan ini menerangkan, untuk pesertanya sendiri diantaranya 3 orang wartawan dan satu wartawati, dimana semuanya itu menggunakan motor untuk berkeliling Indonesia.

“Tujuannya itu untuk mengenal Indonesia lebih dekat. Tugas seorang wartawan mencari dan mengumpulkan berita. Nah selama ini mereka hanya di kota, hanya mendengar naskah, dan kini saatnya mereka turun ke bawah untuk melihat secara langsung tentang kekayaan alam Indonesia, tentang pembangunan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi,” terangnya.

Disamping itu, Dar Edi juga berharap PWI Kota Bogor dapat terus memberikan inovasi-inovasi terbaik yang belum dilakukan oleh PWI yang lain. “Mereka (PWI Kota Bogor) harus bisa menunjukkan sesuai yang lebih, karena saya melihat potensi PWI di Kota Bogor ini begitu besar,” ucapnya.

Apalagi, sambung dia, PWI Kota Bogor ini mencalonkan diri untuk menjadi perayaan HPN tingkat Provinsi, dan pihaknya sangat mendukung, karena PWI Kota Bogor ini memiliki potensi yang cukup luar biasa, pun begitu dengan sarana prasarana yang ada di Kota Bogor sangat mendukung.

Kalau HPN saya dengar kan Kota Bogor ingin mencalonkan diri menjadi tempat perayaan HPN provinsi dan saya berharap Bogor bisa dipilih untuk menjadi tempat karena saya melihat Bogor ini juga punya potensi yang cukup luar biasa ya, karena sarana prasarana di Kota Bogor sangat mendukung. “Apapun kegiatan PWI di daerah, tentu kita pasti mendukung, akan mensupport,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor, Arihta Utama Surbakti mengaku, berbangga hati dan juga mengapresiasi dengan apa yang dilakukan para senior PWI Pusat ini dengan Jelajah Kebangsaan Wartawan yang saat ini berada di Aceh. “InsyaAllah finishnya di Kota Bogor dan kita akan mempersiapkan apa yang bisa kita persiapkan,” kata Arihta.

Pria yang akrab di sapa Kang Ari ini juga menuturkan bahwa Kota Bogor ini kemungkinan besar menjadi tuang rumah untuk peringatan HPN 2022 tingkat Jawa Barat. “Itu akan ada beberapa rangkaian kegiatan lainnya yang InsyaAllah akan penguatan positioning dari jurnalis yang ada di Bogor,” ujar Ari.

Kang Ari menjelaskan, di HPN nanti akan ada beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara massal yang ditargetkan sebanyak 1000 peserta, namun akan disesuaikan. Selain itu, akan ada launching perumahan untuk wartawan dan juga akan melakukan pengukuhan pengurus PWI Kota Bogor periode 2021-2024.

“Kemudian kita juga melaunching wartawan tani dan wartawan ternak. Jadi kita coba memberikan peluang untuk kewirausahaan di sektor pertanian dan kita bekerjasama dengan Anggota DPR RI Komisi IV Budhy Setiawan. Jadi kita ingin membentuk penguatan di sisi kapasitas yaitu UKW dan juga penguatan secara ekonomi. Terakhir kita juga akan melakukan beberapa penguatan dari sisi jasmani, serta lomba-lomba olahraga salah satunya angkat besi,” tutupnya.(*)

Bogor

Program Warta Tani PWI Kota Bogor Mendapat Dukungan Penuh Budhy Setiawan

BERIMBANG.com – Kunjungan dan silaturahmi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor ke Rumah Aspirasi Budhy Setiawan di Jalan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Rombongan dipimpin langsung Ketua PWI Kota Bogor, Arihta Utama Surbakti disambut Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Golkar, Budhy Setiawan.

Dalam silaturahmi, membahas MoU dan diskusi oleh jajaran pengurus PWI Kota Bogor diantaranya Wakil Sekretaris Syarif Hidayatullah dan Bendaha Suhairil Anwar serta Wanhat H. Azwar, terkait program Warta Tani PWI Kota Bogor.

Usai pertemuan, Budhy Setiawan mengatakan, kunjungan atau pertemuan dengan PWI ini dalam rangka menindaklanjuti MoU, khususnya di bidang pertanian. Dimana dalam MoU itu pihaknya ingin melibatkan para pewarta untuk aktif di pertanian yang ada di Kota Bogor.

“Kebetulan teman-teman di PWI sudah membentuk warta tani. Jadi para pewarta ini bisa terlibat aktif di pertanian, tetapi saya berharap para pewarta itu bisa terlibat menjadi pelaku di dalamnya, jadi bukan hanya mensosialisasikan saja,” kata Budhy.

Menurutnya, para pewarta ini sudah terlibat di dalam program bioflog yaitu peternakan lele, dan seperti diketahui bersama bahwa kebutuhan lele di Indonesia ini sangat tinggi. “Jadi program bioflok secara teknologi kita bisa memanfaatkan lahan yang kecil untuk bisa pembudidayaan lele secara masif,” ujarnya.

Bukan itu saja, pihaknya juga ingin mengajak teman-teman PWI ini untuk mengaktifkan koperasinya yang bergerak di bidang marketing hasil-hasil pertanian, “Sebenarnya jaringan PWI ini sangat luar biasa untuk bisa melakukan perdagangan hasil pertanian antar pulau ataupun antar kabupaten kota,” ungkapnya.

Budhy mencontohkan hasil pertanian di wilayah Cianjur, dimana di sana itu harga sayur mayur sangat murah sekali, sementara disparitas harga di pasar Kota Bogor sangat tinggi sekali.

“Nah, kalau koperasi PWI bisa membeli hasil pertanian di tingkat petani dengan lebih tinggi dan bisa langsung dipasarkan ke tingkat rumah tangga hingga pasar bisa dibilang bagus, jadi sama-sama menguntungkan antar keduanya,” jelasnya.

Budhy pun memaparkan, program bioflok masuk usulan 2022 dan diharapkan di awal 2022 itu bisa terwujud. Kemudian untuk program-program lainnya masih terbuka.

“Ini merupakan kolaborasi dan kerjasama sinergis, bukan saja di bidang pertanian, tetapi potensi bidang lainnya bisa dikerjasamakan. Saya sangat terbuka untuk PWI Kota Bogor saling bekerjasama, agar PWI Kota Bogor lebih maju dan berkembang lagi,” ucapnya.

Sementara, Ketua PWI Kota Bogor, Arihta Utama Surbakti menyampaikan bahwa program Warta Tani sudah digulirkan.

Keterlibatan, kata dia, teman-teman di bidang pertanian menjadi tantangan tersendiri, karena seperti diketahui bahwa di Kota Bogor laham pertanian semakin terbatas.

“Ini tantangan bagi kita, ketika lahan pertanian semakin sedikit, maka harus ada upaya dalam mempertahankan atau menciptakam program yang sifatnya berkelanjutan,”

“Insyaallah awal 2022 nanti program bioflok sudah berjalan oleh Warta Tani, dan PWI Kota Bogor juga sudah menyiapkan sejumlab program lainnya. Termasuk memajukan koperasi PWI Kota Bogor dengan berbagai program kegiatan, salah satunya di bidang property yang sedang digarap saat ini,” kata Ari panggilan akrabnya.(*)

Bogor

Gubernur Jabar Pastikan Jalan Tambang Parung Panjang Segera Terwujud

BERIMBANG.com – Bupati Bogor, Ade Yasin menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil agar jalan tambang Parung Panjang-Gunung Sindur dapat segera terealisasi, pada acara Kopdar Gubernur dan Bupati/ Walikota se-Jawa Barat, di Highland Sentul, Babakan Madang, Selasa (30/11/2021).

Hal tersebut mendapat respon Ridwan Kamil yang mengatakan jalan tambang tersebut akan segera terwujud. Menurut Kang Emil, mudah-mudahan dalam hitungan bulan sudah ada investornya dan bisa dilakukan pengerjaan.

Bupati Bogor mengungkapkan, kami warga Kabupaten Bogor rindu jalan tambang Parung Panjang– Gunung Sindur dapat segera terealisasi.

Saat ini, kata Ade, kejadian kecelakaan sudah berkurang karena adanya pembatasan mobilitas truk. Truk pada siang hari dilarang beroperasi jadi tidak terlalu beriringan dengan orang ke sekolah dan ke pasar.

“Namun karena menunggu jam beroperasi, banyak kendaraan tambang parkir di pinggir jalan, sehingga menimbulkan masalah kemacetan, jalan menyempit setengahnya. Harapan kami, semoga jalan tambang ini dapat segera terwujud,” ujar Ade Yasin.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan proyek pembangunan jalur khusus tambang akan menjadi solusi permanen untuk menuntaskan masalah jalur tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan, soal jalan tambang Parung Panjang, studinya sudah beres, visibilitynya baik artinya sisi bisnisnya juga baik. Sekarang kami sedang mencari investornya, karena modelnya Business to Business atau B to B, jadi bisa oleh swasta terhadap swasta.

“Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan dalam hitungan bulan ada investornya, setelah itu bisa dilakukan pengerjaan. Ini sesuai komitmen Bupati Bogor dan Pemprov Jabar untuk mengatasi permasalahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan merenggut banyak jiwa,” ujar Kang Emil.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

Bogor

Kunker Komite II DPD RI ke Kabupaten Bogor, Pengawasan Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2011

BERIMBANG.com – Kunjungan kerja (Kunker) komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kabupaten Bogor.

Rombongan Komite II DPD RI diterima Wakil Bupati Bogor (Wabup) Iwan Setiawan di Ruang Serbaguna I, Setda Kabupaten Bogor, Senin (29/11/2021).

Penerimaan Kunker tersebut didampingi juga oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Ajat Rochmat Jatnika dan jajarannya.

Pada Kunker ini diadakan dialog mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Kabupaten Bogor dipilih menjadi lokasi kunjungan kerja karena mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama dalam aktivitas ekonomi di sektor jasa dan perdagangan akibat berkembangnya wilayah ‘kota mandiri,”

“Seperti Sentul City yang turut meningkatkan intensitas gerakan mobilitas penduduk dan aktivitas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman juga semakin meningkat,” terang Iwan.

Selain berdialog dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya, Komite II DPD RI peninjauan lapangan untuk melihat langsung sejauh mana implementasi dari pelaksanaan undang-undang ini.

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Lukky Semen menjelaskan, pada masa sidang ini, Komite II melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Perubahannya dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengawasan terhadap Undang-Undang ini, kata dia, dilakukan dalam bentuk Kunjungan Kerja di dua lokasi yaitu Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan.

Kunjungan kerja ini, lanjut Lukky, pertama membahas tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bogor oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) pada 2021 ini.

Penanganan RTLH tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kedua, soal rencana pembatasan perizinan baru untuk pembangunan perumahan, khususnya di Cibinong Raya, yang meliputi Kecamatan Cibinong, Sukaraja, Babakan Madang, Bojonggede, Tajurhalang, dan Kecamatan Kemang yang saat ini sedang dikaji oleh DPKPP Kabupaten Bogor,” jelas Lukky.

“Kami juga ingin mendapatkan masukan dari Pemerintah Kabupaten Bogor mengenai implementasi Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) di daerah khususnya berkaitan dengan persoalan perumahan dan kawasan pemukiman,” katanya

Dia menjelaskan telah diketahui bersama bahwa pada hari Kamis lalu, tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terhadap UU ini.

“Seluruh masukan dalam kunjungan kerja ini akan dicatat sebagai hasil pengawasan Komite II DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,” pungkas Lukky.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

Bogor

Vaksinasi Melebihi Target, Bupati Bogor: Harusnya Bisa Turun ke Level 1

BERIMBANG.com – Bupati Bogor, Ade Yasin ikuti kegiatan Kunjungan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi serentak secara nasional, di Pusbang SDM Aparatur Perhubungan Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Sabtu (27/11/2021).

Bupati Bogor menyatakan, seharusnya Kabupaten Bogor sudah bisa turun ke level 1, sebab berdasarkan data terbaru dari BPS bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bogor saat ini berjumlah 5,24 juta penduduk,

jika dirasionalisasikan, menurutnya, dengan target vaksinasi berdasarkan jumlah penduduk terkini maka capaian vaksinasi di Kabupaten Bogor sudah melebihi target bahkan sudah mencapai 70%.

“Kemarin diskusi dengan Dinas Kesehatan dan Asisten ternyata vaksinasi kita kelebihan target karena target 4,2 juta itu dihitung dari 6 juta penduduk, sementara menurut survei terbaru BPS pada Agustus lalu hasil terakhir jumlah penduduk kita sebanyak 5,427 juta ketika hitung targetnya, seharusnya targetnya vaksinasi kita 3,78 juta penduduk yang harus divaksin,” ungkap Ade Yasin.

Menurut Ade Yasin, berdasarkan jumlah penduduk capaian vaksinasi di Kabupaten Bogor sudah 70% harusnya sudah bisa level satu.

Dirinya bahkan sudah membuat surat yang akan ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai Ketua Satgas Provinsi agar merevisi target vaksinasi Kabupaten Bogor.

“Kemarin waktu saya ke Jonggol di sana vaksinasi sudah 100% lebih dan di beberapa kecamatan memenuhi target dan sekarang kami semakin sulit mencari orang yang harus divaksin karena rata-rata sudah,”

“Kalau kita tetap ditarget 4,2 juta agak sulit karena itu artinya sudah hampir 100%, jadi harus direvisi jumlah penduduk, dirasionalisasikan dengan jumlah target,” terangnya.

Kabupaten Bogor, Ade menjelaskan, sebetulnya sudah mencapai target 70%, target 4,2 juta penduduk itu mungkin berdasarkan data tahun 2018 dimana jumlah penduduk Kabupaten Bogor pernah berada di angka 5,9 juta penduduk.

Tetapi, kata dia, setelah pandemi banyak penduduk yang pindah karena adanya pembangunan strategis nasional seperti waduk, waduk saja ada dua, mungkin masyarakat pindah ke daerah lain seperti Sukabumi, Cianjur dan daerah lainnya.

Lalu mahasiswa banyak yang libur, pabrik banyak PHK sehingga banyak masyarakat yang pulang ke kampung halamannya masing-masing.

“Jadi ketika kami menerima survei terakhir dari BPS jumlahnya 5,427 juta penduduk, seharusnya dengan capaian vaksinasi sekarang, kita sudah level 1,”

“Kita sudah diskusi dengan Forkopimda dan membuat surat untuk disampaikan ke Kapolri, kami ingin ada perbaikan data. Surat akan kita kirim juga ke Gubernur tembusannya ke Pemerintah Pusat,” tegas Bupati Bogor.

Bupati Bogor menambahkan, seharusnya ada kelonggaraan dalam berusaha baik dari sektor ekonomi maupun pariwisata, tapi karena seolah-olah belum tercapai target 70% vaksinasi, jadi dianggap tidak memenuhi syarat.

Jika dihitung kembali Kabupaten Bogor sudah memenuhi syarat kelonggaran, karena sudah diatas dua juta lebih masyarakat Kabupaten Bogor yang divaksinasi.

“Revisi ini penting karena jangan sampai stuck di level 3, bahkan vaksinasi Lansia jika target 4,2 juta maka vaksinasi Lansia sudah 43%,”

“Kalau pakai data terbaru dari BPS, ada 780 ribu Lansia yang sudah divaksin artinya 50% Lansia sudah divaksin dan kita sudah memenuhi syarat ke level 1, ini akan kami ajukan juga suratnya,” jelasnya.

Meskipun, lanjut Ade, sudah mencapai target 70% vaksinasi, Pemkab Bogor akan tetap menjalankan vaksinasi agar seluruh penduduk Kabupaten Bogor yang memenuhi syarat semua tervaksinasi.

Ditempat yang sama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo baru saja melaksanakan kegiatan pengecekan terkait dengan vaksinasi yang dilaksanakan di wilayah Bogor salah satunya di Kecamatan Kemang.

Dalam kegiatan ini ia bertatap muka langsung dengan rekan-rekan yang melaksanakan vaksinasi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk memastikan bahwa target vaksinasi yang diharapkan oleh Presiden RI bisa mencapai angka 70% diakhir Desember ini betul-betul bisa tercapai.

“Karena kita ketahui bahwa saat ini kita akan menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru), dimana akan terjadi pergeseran masyarakat yang melaksanakan aktivitas kegiatan yang akan mudik, tahun ini diperkirakan akan ada 19 juta masyarakat yang akan melaksanakan rangkaian aktivitas kegiatannya,” jelas Kapolri.

Dirinya berharap dengan pengendalian laju Covid ini maka pertumbuhan ekonomi dan juga kegiatan baik itu nasional dan internasional yang akan dilaksanakan ke depan bisa berjalan dengan baik,

ini sangat penting katanya, sehingga hari ini dilaksanakan vaksinasi serentak secara nasional dengan target 1,1 juta sampai 1,6 juta. Ia berharap bisa tercapai khususnya di Kabupaten Bogor, karena merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat.

“Saya kira memang harus terus melaksanakan akselerasi sehingga kemudian target pencapaian di akhir Desember ini bisa kita capai,”

“Saya yakin kalau dengan semangat dari seluruh tim yang bertugas, antusias masyarakat yang tadi saya tanya beberapa orang semuanya tidak takut dengan vaksinasi, ini menjadi optimisme pencapaian target di wilayah Jabar dan Kabupaten Bogor, Indonesia secara umum bisa betul-betul tercapai,”

“Harus semangat terus laksanakan akselerasi dan wujudkan kekebalan imunitas yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitas dengan baik dan tentunya ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” kata Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

Bogor

Rapat Paripurna Pemkab Bogor, Penyampaian Dua Raperda dan Dana Cadangan Pemilu

BERIMBANG.com – Rapat Paripurna Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor, penyampaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,

Serta Penetapan Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan Kepala Daerah Terhadap Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (25/11/2021).

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan bahwa ada dua Raperda dan penetapan persetujuan dana cadangan yang disampaikan.

Untuk dana cadangan, ia memastikan bahwa tahun 2024 Kabupaten Bogor siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, sebagai bukti dengan mencadangkan dana pada tahun 2022 sebesar Rp50 milyar dan tahun 2023 sebesar Rp100 milyar artinya nanti dana cadangan sebesar Rp150 milyar dalam dua tahun.

Sehubungan, lanjut Iwan, telah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Merujuk hal itu, kata dia, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu diubah dan disesuaikan.

“Materi pokok yang diatur dalam Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu antara lain objek retribusi persetujuan bangunan gedung, subjek retribusi persetujuan bangunan gedung, perhitungan nilai retribusi persetujuan bangunan gedung,” ungkap Wabup Iwan.

Wabup Iwan menambahkan, dalam rangka peningkatan laba usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,

Raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, katanya, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Pada PT. BPD jabar dan Banten,

berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

“Materi pokok yang diatur dalam Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, antara lain penyertaan modal dalam bentuk uang, tata cara penyertaan modal, hak dan kewajiban, bagian laba usaha serta pembinaan dan pengawasan,” terangnya.

Selain menyampaikan dua Raperda, Iwan mengurai, dilakukan penetapan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan Kepala Daerah terhadap Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2024.

Itu dilakukan karena untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2024 tidak dapat dibebankan pada satu tahun anggaran. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mengalokasikan dana cadangan secara bertahap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023.

Berdasarkan ketentuan pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

“Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, mengatur antara lain penetapan jumlah dan sumber dana cadangan,”

“Dimana dana cadangan tersebut bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2024,” papar Wabup.

Harapannya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan DPRD senantiasa terjalin erat, produktif dan saling mendukung dalam upaya bersama memenuhi amanah rakyat serta terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

Bogor

Bupati Bogor: Program Makmur Diharapkan dapat Memakmurkan Petani

BERIMBANG.com – Bupati Bogor, Ade Yasin bersama Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian Erdiriyo lakukan Gerakan Tanam Padi Program Makmur di Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari, Kamis (24/11/2021).

Itu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memakmurkan petani Indonesia, terlebih saat ini memasuki puncak penanaman padi untuk wilayah timur yakni: Cariu, Jonggol dan Tanjungsari.

Ade Yasin mengatakan gerakan tanam bersama memang November-Desember ini merupakan waktu yang tepat untuk menanam padi dan ini adalah salah satu program percontohan makmur yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tanjungsari.

“Program Makmur ini ternyata mampu menaikkan 40% produktivitas dari hasil petani yang saya kira baik untuk di implementasikan disini dan mudah-mudahahan ini juga dapat memperbaiki dan menambahkan penghasilan petani,” ungkapnya.

Menurutnya, kenaikan 40% merupakan kenaikan dari hasil panen pendampingan yang dilaksankan oleh petani gabungan baik dari BUMN, Kemenko bidang Perekonomian, juga pihak swasta yang dinamakan Program Makmur di tiga Kecamatan Tanjungsari, Jonggol dan Cariu.

“Mudah-mudahan Insyaallah meningkat, tapi jangan lupa setelah ada jangan beli dimana-mana, pokoknya beli di petani Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Selanjutnya, Deputi Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo berharap Kabupaten Bogor menjadi percontohan karena Bupati Bogor memiliki program Bogor Gercep yang melibatkan anak-anak milenial yang langkah dan aksinya sangat cepat.

Bahkan, kata Erdiriyo, di daerah lain belum ada yang mengimplementasikan, di Kabupaten Bogor sangat cepat aksinya, “Saya sangat berterima kasih, kami ucapkan selamat atas peluncuran Program Makmur, mari kita majukan usaha rakyat,” pujinya.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

Bogor

Diskominfo Ajak PPID Pembantu Se- Kabupaten Bogor Aktif Kelola Informasi

BERIMBANG.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, lakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi Publik dan Pemuktahiran Konten Pada Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), di Aula Diskominfo Kabupaten Bogor, Rabu (24/11/2021).

Bimtek secara virtual dengan PPID Pembantu Dinas dan Kecamatan se-Kabupaten Bogor, untuk meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik dan pemutakhiran konten web PPID Pembantu yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.

Turut hadir dikegiatan tersebut, Kabid PIKP Ratih Purnamasari, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Ilham, Narasumber Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Fathul Ulum, Narasumber Direktur Utama CV Gilang Solution Technology Asep Permana, dan jajaran pegawai Diskominfo Kabupaten Bogor.

Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bogor, Nia Indrawathi mengungkapkan pentingnya mengelola informasi publik bukan hanya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 f, tetapi informasi yang dikelola dengan baik akan berdampak dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena partisipasi dari masyarakat diperlukan untuk perbaikan pelayanan publik.

“Sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 yang diamanatkan didalam pasal 9 & 10 tentunya kita wajib menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat,”

“Salah satunya dengan memanfaatkan website, untuk itu melalui kegiatan ini kami lakukan sebagai upaya dalam membantu menyelesaikan kendala-kendala yang ada di setiap PPID Pembantu, agar kita bisa memberikan pelayanan informasi yang berkualitas, sehingga masyarakat pun yang membutuhkan informasi menjadi mudah, kita pun sebagai pengelola juga mudah,” tegasnya.

Nia berharap Bimtek ini dapat membantu para pengelola di tingkatan PPID Pembantu, agar selalu dapat memutakhirkan website yang menjadi tanggung jawabnya, dan dapat bekerja maksimal dalam pelayanan informasi publik sehingga Kabupaten Bogor akan mendapat nilai badan publik yang informatif.

Selanjutnya, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Fathul Ulum mengatakan, informasi adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi karena informasi dapat memberikan jaminan, peran aktif, pengetahuan, partisipasi masyarakat serta dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, karena pemerintahan yang baik tidak terlepas dari keterbukaan informasi, transparan dan akuntabilitas.

“Kewajiban badan publik baik PPID utama dan PPID pembantu memiliki kewajiban menunjuk PPID, mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi, menyediakan informasi secara akurat, benar dan tidak menyesatkan, baik informasi berkala, serta merta, ataupun setiap saat,” tandasnya.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

Bogor

Bupati Bogor: Kelola Zakat, Agar Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

BERIMBANG.com – Pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dilakukan dengan maksimal agar dana yang terkumpul bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

Demikian dikatakan Bupati Bogor, Ade Yasin saat rapat koordinasi dan evaluasi dengan 610 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) se-Kabupaten Bogor tahun 2021, di Gedung Pendulum Nusantara Hall, IPC Residence & Convention, Ciawi, Selasa (23/11/2021).

Dalam kegiatan ini Bupati Bogor Ade Yasin juga menyerahkan secara simbolis bantuan sarana dan modal usaha kepada mustahik yang dioprasionalkan panti yatim dan bantuan 1.000 paket sembako yang akan disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor.

Ade Yasin menjelaskan, pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh dengan tepat dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi umat yang sangat strategis.

Oleh sebab itu, kata dia, perlu pemaduan dan penyelarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengelolaan zakat, infak, shodaqoh serta dana sosial keagamaan lainnya agar dapat betul-betul memberikan kesejahteraan bagi ummat.

“Saya sangat berterima kasih kepada seluruh pengelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang selama ini telah melaksanakan pengumpulan zakat profesi di lingkungan ASN Pemerintah Kabupaten Bogor. Semoga zakat, infaq, dan shodaqoh yang terkumpul bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati Bogor.

Lanjut Ade Yasin menyatakan dana yang bersumber dari zakat dapat juga diperuntukan untuk berbagai program seperti bantuan sosial untuk fakir miskin, yatim piatu, bencana alam dan lainnya, sehingga dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menurunkan kesenjangan sosial dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulilah atas bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat, dan saya harus berterima kasih karena selama ini Baznas sudah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani bantuan terhadap korban bencana, kemarin sudah dikirim ke Sukamakmur,”

“Lalu juga bantuan kepada yatim piatu, amil, guru ngaji, marbot masjid, bantuan modal kepada UMKM, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Insyallah juga sedang dibangun rumah singgah bagi keluarga pasien miskin yang berobat di RSUD Cibinong, dan tahun 2022 akan segera dioperasionalkan semoga segera selesai dan ini baru di Cibinong sebagai percontohan dulu,” terangnya.

Bupati Bogor juga menghimbau kepada para pimpinan Perangkat Daerah, para Camat, kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor agar berperan aktif mengkoordinir dan mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqoh para pegawai di lingkungan kerjanya masing masing.

“Untuk itu saya himbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang beragama muslim di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor agar menyalurkan zakat, infak, shodaqohnya melalui Baznas Kabupaten Bogor rutin setiap bulan,” pintanya.

Dirinya juga berharap kepada Baznas Kabupaten Bogor untuk terus meningkatkan kinerja dan menjadi lembaga pengelola zakat, infak dan shodaqoh yang amanah, transparan, akuntabel dan profesional, yang senantiasa meningkatkan pelayanan kepada muzaki dan mustahik serta peka terhadap kondisi masyarakat dhuafa seperti korban bencana alam dan keluarga miskin atau yang terdampak Covid-19.

Sementara, Ketua Baznas Kabupaten Bogor, Lesmana menambahkan, Rapat Evaluasi Pengelolaan ZIS dilakukan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh dalam upaya mensejahterakan ummat.

“Kami berharap kepada seluruh UPZ untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat fitrah, zakat maal, infaq dan shodaqoh serta melaporkan dan menyetorkannya kepada Baznas Kabupaten Bogor setiap bulan,” tandasnya.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

Bogor

Bupati Bogor Bersama Kapolda Jabar Tinjau Vaksinasi Massal di Cibinong

BERIMBANG.com – Bupati Bogor, Ade Yasin bersama Kapolda Jabar Irjen Pol. Suntana, Dandim 0621 Letkol Sukur Hermanto dan Kapolres Bogor AKBP Harun tinjau langsung pelaksanaan kegiatan vaksinasi di wilayah Cibinong Kabupaten Bogor,

Salah satunya vaksinasi massal di Pondok Pesantren Daarur Rasul, Nanggewer, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jumat (19/11/2021)

Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan bahwa saat ini capaian vaksinasi Kabupaten Bogor sudah diatas angka 50%, tinggal vaksinasi masyarakat lanjut usia yang harus dikejar sampai 50%.

“Kita akan terus lakukan door to door, bahkan vaksinasi malam juga kita lakukan. Pokoknya dengan segala cara kita lakukan percepatan vaksinasi ini,”

“Untuk persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti kita koordinasikan dulu dengan pusat dan Forkopimda, aturan mana yang akan kita terapkan untuk membatasi kegiatan masyarakat,” tutur Ade Yasin.

Selanjutnya, Kapolda Jabar, Irjen Pol. Suntana menyatakan bahwa peninjauan kegiatan vaksinasi kali ini selain silaturahmi juga ingin melihat giat vaksinasi di wilayah Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bogor yang sedang berjalan.

“Alhamdulillah Kabupaten Bogor saat ini sudah masuk di level ke-3, vaksin sudah di angka 58% mudah-mudahan giat vaksinasi massal ini terus dilaksanakan dan dikomandani oleh Bupati Bogor, Ade Yasin,” ungkap Kapolda

Dirinya juga berharap capaian vaksinasi di Kabupaten Bogor pada akhir November ini bisa di angka 60% dan di akhir Desember sebelum Natal dan Tahun Baru (Nataru) bisa di angka 70%.

“Saya mohon kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak takut divaksin, kemudian walaupun sudah divaksin tetap harus mentaati Protokol Kesehatan dengan selalu menggunakan masker dan menjauhi kerumunan,” tandasnya.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)