Berita Utama

BERIMBANG.COM, Depok – Beberapa pedagang pasar modern Cisalak meminta kepada pemerintah untuk segera membenahi pasar dengan menertibkan pedagang kaki lima ( PKL) luar gedung agak pasar tidak sepi pengunjung. Hal ini dikatakan sumber berimbang.com dari beberapa pedagang.

Menurut salah satu pedagang yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, dengan adanya akses jalan menuju pasar, para pengunjung lebih memilih untuk berbelanja diluar gedung dan dampaknya pedagang yang ada di dalam pasar merasakan sepinya pengunjung. Selain akses jalan yang di permasalahkan, pedagang kaki lima di luar gedung juga mempengaruhi pengunjung untuk tidak mau memasuki area gedung.

Untuk itu para pedagang berharap Pemerintah Kota Depok segera memenuhi keinginan pedagang untuk segera direalisasikan supaya pedagang tidak turun omzetnya seperti dahulu kala sebelum gedung pasar cisalak dibangun.

Sementara itu, Pemerhati Pedagang Kota Depok, Donny Sudrajat mengatakan, dengan adanya harapan pedagang agar pengunjung ramai, Donny juga menyarankan Pemerintah Kota Depok untuk melakukan promosi dengan menyelenggarakan even di dalam gedung agar masyarakat Kota Depok tertarik untuk berkunjung.

" Pemkot Depok harus melakukan terobosan dalam mempromosikan pasar cisalak  karena itu dengan adanya promosi akan menjadi daya tarik pengunjung dan bukan itu saja, banyak hal – hal lainnya yang perlu dibenahi dalam pengelolaannya," ujar Donny ketika berkunjung ke Pasar Cisalak belum lama ini.

Selain dengan promosi, masih Donny, Pemerintah Kota Depok juga perlu untuk  menyediakan fasilitas umum seperti taman bermain anak dan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri ( ATM ).

Lanjut Donny, dengan keadaan pasar sepi pengunjung,  dapat mempengaruhi pendapatan daerah dan pastinya Pemerintah Kota Depok akan merugi karena para pedagang akan kesulitan untuk membayar kewajiban ( retribusi.red) yang telah ditentukan aturan daerah ditambah dengan banyaknya kios dan los yang masih kosong. 

" Perlu ada keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan keuangan setelah beroperasinya pasar sehingga tidak membebani pendapatan daerah, jangan sampai Pemkot Depok merugi dalam pengelolaan pasar," pungkasnya. ( Iik )

BERIMBANG.COM, Depok -Jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Depok mentargetkan 50 persen perolehan suara untuk pasangan Hasanuddin-Anton Charliyan.

"Saya optimis target 50 persen suara bisa kami raih di Depok,", kata Ketua DPC PDIP Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, di Hotel Bumi Wiyata  Kamis,(25/1)

Untuk mensukseskan hal itu, Hendrik intruksikan jajaran ranting partai berlambang moncong putih untuk bisa turun langsung diberbagai lapisan masyarakat.

 "Jajaran ranting yang ada di tiap wilayah Kelurahan harus bisa bekerja maksimal dengan turun langsung keberbagai lapisan masyarakat,", jelasnya.

Jadi, lanjut Henrik, yang diperlukan adalah perbanyak kerja, sapa lapisan masyarakat hingga ditingkat RT dan RW. Karena selama ini kerja mesin partai sudah cukup bagus dan tinggal menjaganya dengan baik.

Kesempatan lain, salah seorang jajaran pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP wilayah Sukmajaya, Rahman mengaku target 50 persen perolehan suara di Pilgub bisa tercapai di Pilgub Jabar.

"Target 50 persen suara optimis bisa teraih jika melihat kinerja mesin partai yang sejauh ini telah konsisten jalankan program kemasyarakatan bersifat layanan publik,", katanya.

Seperti diketahui, pada Pilgub Jabar 2018, hanya parpol PDIP yang bisa mengusung calonnya sendiri tanpa perlu partai pendukung lain karena miliki jumlah kursi sebanyak 20 pada Pilleg 2014.

Berikut empat paslon yang telah mendaftar ke KPUD Jabar antarlain, Hasanuddin-Anton Charliyan yang diusung PDI Perjuangan, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum diusung Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.

Kemudian pasangan calon  Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi yang didukung Golkar dan Demokrat, berikutnya Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diusung Gerindra, PKS, PAN. (Ko)

BERIMBANG.COM, Depok – Merespon rencana pembangunan kampus hijau UIII pada lahan seluas 142.5 ha milik RRI di Depok, Melalui Koordinator bidang Humas & Komunikasi Publik, M. Yunus, *Forum Komunitas Hijau* Kota Depok meminta kepada pihak pengelola UIII untuk menyediakan lahan minimal seluas 25 hektar yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka publik dan bisa diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

Letak lahan yang dimaksud, melingkupi area situs sejarah Rumah Cimanggis, sekaligus menjadikan rumah tersebut sebagai area milik masyarakat yang bisa digunakan pula sebagai museum/kantor pengelola.

Ruang publik sebagai kawasan pendidikan luar ruang semisal _camping ground_, taman keanekaragaman hayati, dan kebun pengamatan.  Sekaligus ajang masyarakat untuk berinteraksi, berdialog, bercengkerama, berolahraga, atau sebagai lahan ekspresi dan eksplorasi kanak-kanak untuk tumbuh dan berkembang, serta sebagai simbol keberlanjutan kota.

Ruang publik seluas minimal 25 hektar tersebut nantinya tetap merupakan bagian dari wilayah hijau kampus UIII, namun terbuka untuk dimasuki masyarakat luas. Meskipun harus dibatasi dengan sekat yang memisahkan kegiatan publik dengan kegiatan kampus UIII.

Perspektif ini muncul berdasarkan pemahaman para aktifis lingkungan yang tergabung dalam FKH,  tentang perlunya institusi resmi yang mewujudkan lahan-lahan hijau untuk kepentingan publik. 

Demikian disampaikan oleh M. Yunus selaku bidang Humas & Komunikasi Publik FKH. 
Aktifis FKH lainnya, Didit memberikan pemahaman bahwa dibandingkan penguasaan lahan oleh institusi yang melakukan kapitalisasi ruang untuk kepentingan bisnis semata.( Red).

BERIMBANG.COM, Depok – Paguyuban pemuda cinere akan mempertahankan lokasi parkir yang berlokasi di Jalan Cinere Raya, Blok A Cinere pasalnya lokasi parkir yang sudah dikelola sejak  tahun 1988 akan di ambil alih oleh RT dan RW setempat melalu perusahaan parkir yang ditunjuk lingkungan setempat.

Dalam hal tersebut, Ketua Paguyuban Pemuda Cinere, Syarifudin sangat keberatan dengan rencana RW 08 akan mengambil alih lahan parkir yang dikelola sejak sekian lama sedangkan dirinya sudah menciptakan lapangan kerja sebagai juru parkir sebanyak 34 juru parkir yang bertempat tinggal di Kelurahan Cinere dan Kelurahan Pangkalan Jati.

" Walaupun bagaimana kami warga pribumi akan tetap mempertahankan lokasi parkir di Blok A, kami pertahankan sampai kapanpun karena kami sudah lama mengelola parkir disini bersama- sama dengan warga dan menjadikan tempat mata pencaharian sehari – hari," ujar Syarifudin dengan nada tegas di areal parkir Blok A Cinere. Sabtu ( 20/1/2018).

Lanjutnya, Pihaknya juga sudah melakukan audensi dengan DPRD Kota Depok dalam hal penanganan terkait pengelolaan parkir oleh warga dan berharap perkumpulan warga dengan nama Paguyuban Pemuda Cinere dapat mengelola parkir secara legal dari Pemerintah Kota Depok.

" Kami sangat bersyukur diterima Komisi B dan mau mendengarkan aspirasi kami sebagai warga, mudah – mudah dari hasil audensi ada titik terang dan bisa terwujud keinginan kami," Pungkasnya.

Berikut hasil audensi yang diterima berimbang.com antara Paguyuban Pemuda Cinere dan Komisi B DPRD Depok : 

1. Komisi B DPRD kota Depok akan mempertanyakan jangka waktu berakhirnya surat ijin (rekomendasi) pengelolaan parkir lahan pertokoan Ruko Blok A Cinere kepada Dinas Perhubungan dan juga mempertanyakan dasar dr dikeluarkannya ijin dari BPMP2T Kota Depok kepada perusahaan PT. Trust Parking Indonesia. 

2. Meminta agar dinas perhubungan dan BPMP2T kota Depok jangan mengeluarkan ijin pengelolaan perparkiran kepada perusahaan manapun untuk mengelola kembali perparkiran pertokoan Ruko Blok A Cinere.  Komisi akan merekomendasikan agar lahan perparkiran pertokoan Ruko Blok A Cinere dikelola dengan kearifan lokal, yakni memberdayakan paguyuban pemuda cinere untuk mengelolanya menjadi lapangan pekerjaan . 

3. Mempertanyakan dan bila diperlukan memanggil camat, lurah cinere untuk menjelasakan tugas pokok dr RT dan RW, yg mana dalam hal ini sudah melampaui kewenangannya menjadi pengelola / mengkuasakan kepada pihak lain pengelolaan kawasan perparkiran pertokoan Ruko Blok A Cinere.  

Audiance ini diterima oleh ketua dan sekretaris Komisi B bapak Hermanto zaini dari fraksi PDIPerjuangan dan bapak Benhard Sitorus dari Fraksi Hanura.  

Sebagai tambahan,  Bapak benhard juga memberikan pandangan pribadi, yakni : 

1. Peraturan hukum menjelaskan bahwa fasos fasum yg di serahkan oleh pengembang kepada pemerintah kota,  tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga ( perusahaan ) untuk menjadi lahan parkir.  
2. Fasos fasum yg diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah, bebas digunakan oleh masyarakat yang memerlukan sebagai tempat parkir yang sifatnya sementara namun dengan tetap mengedepankan ketertiban publik. ( Iik).