Berita Utama

BERIMBANG.COM, Bogor- Tim Penilai Pancaniti Apik dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Bogor melaksanakan Penilaian Observasi Lapangan Tahap Empat, dalam penilaian anugrah Pancaniti Apik Rkpdes tahun 2018, dilaksanakan di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, senin (3/12/18) pagi tadi.

Pancaniti Apik ada lima tahapan, yang terkait  dengan rapi dan teliti dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dengan musyawarah dan aturan . Hal tersebut dikatakan Rubydianti, Kasubid Pemerintahan Bapeda Litbang Kabupaten Bogor.

Lebih lanjut Rubydianti menerangkan, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong masuk dalam Nominasi sepuluh besar dari penilaian Anugrah Pancaniti Apik Rkpdes. Pancaniti Apik ada lima tahapan. yaitu, yang pertama penilaian oleh kecamatan, kedua penilaian oleh juri desa, ketiga penilaian oleh tim teknis bapeda, ke empat penilaian observasi lapang, dan ke lima penilaian indevenden dari perguruan tinggi dan juga dari kementrin yang membidangi desa. Jadi tujuan pancaniti apik ini tidak hanya mencari pemenang, tetapi pembelajaran bagi pemerintah desa.

"Pancaniti Apik sebagai bahan pembelajaran bagi pemerintahan desa, untuk meningkatkan bahan pelaporan adminitrasi termasuk Rkpdes ,maka setiap tahun pemerintah  kabupaten Bogor mengadakan pancaniti Apik dengan melibatkan semua unsur dalam penilaianya termasuk kepala desa. Desa Pasir Jaya ini pada tahun kemaren pernah menjadi juri, dan pada tahun sekarang menjadi peserta dan masuk nominasi sepuluh besar," terangnya Rubydianti kepada Wartawan.

Sementara itu, Kepala Desa Pasir Jaya Gina Garmina merespon baik dengan adanya tim penilai pancaniti apik tersebut, desanya yang ikut sebagai peserta telah masuk nominasi sepuluh besar. 

"Adanya pancaniti apik ini sangat bermanfaat bagi kami, ini sebagai pembelajaran yang fositif. Untuk menjadi juara itu harapn kami, maka kami akan terus berusaha sebaik mungkin sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai," ujarnya. 

(Na/Wan)

BERIMBANG.COM, Tangeran – Viralnya pemberitaan di dunia Media Online yang telah melecehkan profesi Advocad dan Wartawan di Duga dilakukan oknum Polisi Polsek Curug Tangerang mendapatkan teguran keras dari sejumlah Advokad dan organisasi kewartawan. 

Hal memalukan yang dilontarkan Oknum Polisi Polsek Curug tersebut terjadi pada hari Jum'at jelang tengah malam, (16/11/2018) pada seorang pria yang ditahan lebih dari 24 jam tanpa status hukumnya yang jelas. 

Akibat kejadian itu, mengundang keprihatinan mendalam para Lawyer dan para pekerja kontrol sosial publik dengan digelarnya  konferensi pers di Kantor Biro Kabar Today yang dijadikan sebagai sekber media Tangerang, Kamis (22/11/2018).

Disampaikan dalan konferensi pers Dugaan Oknum Polisi Polsek Curug Telah Melecehkan kedua profesi ini menuai kontra keras dikalangan Advokad dan wartawan, meski pada hari Sabtu (17/11/2017), pihak Polsek sudah mengklarifikasi melalui 2 media lokal, yakni banten cyber dan bantenlink.

Klarifikasi Polsek tersebut dibantah Jalintar Simbolon, SH selaku kuasa keluarga sekaligus Kuasa Hukum US. 

"oknum Polisi Polsek Curug, boleh saya sebut nama, Ia Aritonang mengusir saya keluar dari ruangan penyidik saat saya akan membela Hak Hak Hukum Klien saya (US) yang ditahan di Polsek tersebut lebih dari 1X24 jam tanpa status hukum yang jelas." ungkap Jalintar.

Dipaparkan Jalintar, ketika ia meminta Penyidik untuk memperlihatkan satu surat apapun yang bisa menahan kliennya, penyidik tidak bisa memperlihatkannya. Bahkan, penyidik mengelak bahwa US bukan ditahan tetapi untuk proses mediasi dengan Pelapor.

"Logikanya, tak ada surat apapun dari Polsek Curug  yang diperlihatkan ke saya saat itu, artinya, polisi telah melakukan pelanggaran dan kesewenang-wenangannya, ini Negara Hukum dan harus jelas dulu status hukum seseorang jika ingin melakukan penahanan." tegas Jalintar.

Ia juga menyayangkan sikap dan tindakan dari para oknum penyidik Polsek Curug sangat arogan dan melakukan penekanan – penekanan kepada kliennya.

"Didepan saya saja mereka melakukan penekanan, bagaimana jika tidak ada saya atau yang mendampinginya." ucap Ketua LBH Bara JP ini di depan puluhan awak media.

Kasus ini disebut penyidik dugaan perkara 284.

Saksi (Jumadi) yang hadir di konferensi pers tersebut juga membeberkan penjemputan US dirumahnya bukan oleh Polisi dan tidak adanya surat pemanggilan dari Polsek Curug, tetapi US dijemput oleh AD yang mengaku ngaku sebagai penerima kuasa dari LA (wanita). AD menjemput US dengan kedua temannya.

"US keponakan saya, saya kaget ketika US menelpon saya bahwa ada 3 orang tak dikenal mau menjemput saya untuk dibawa ke Polsek Curug untuk menyelesaikan permasalahan hukum." jelas saksi.

Dijelaskan Saksi, pihak US tidak pernah meminta mediasi, akan tetapi pihak AD memaksa US untuk hadir ke Polsek Curug karena sudah ditunggu para penyidik, jika tidak dihadirkan US, maka keponakan Jumadi akan dijadikan DPO, kata penyidik Polsek Curug kepada Jumadi dan beberapa orang yang mendengarnya di samping Alfa Mart pertigaan lampu merah Bitung.

Pada tanggal 14 November 2018, kami keluarga mewakili US di Polsek Curug, saat itu kata saksi hadir juga AD yang ternyata sebagai pelapor. Namun dalam klarifikasi Polsek Curug yang diterbitkan di 2 media Online Banten Cyber dan Banten Link menyatakan 'pada saat mediasi pertama, Pelapor tidak ada.' jelas itu sudah memutar balikan fakta.

"Hampir semua klarifikasi Polsek Curug itu tidak benar." kata Saksi.

Hal itu dibenarkan Mustofa Hadi Karya atau yang akrab disapa bung Opan selaku Ketua Setnas Forum Pers Independent Indonesia (FPII). Dalam konferensi persnya, Opan menjelaskan duduk perkara kasus US.

"Kami memang tau perjalanan kasus ini dari awal, bahkan kami sengaja menyembunyikan identitas kami sebagai jurnalis saat itu." ujar Opan.

Opan menduga adanya skenario dalam runtutan kasus ini. Didepan tim wartawan yang sedang jalankan investigasinya, melalui Aritonang Kepala Tim atau Panit 2 Polsek Curug, pelapor meminta Rp. 30jt dan hal itu disampaikan Aritonang ke pihak US.

"Pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, sekitar pukul 15.30 wib kami sampai di Polsek Curug bersama US." jelas Opan.

Awalnya, kata Opan dari pembicaraan melalui Hp bahwa Aritonang hanya meminta keterangan US dan menjamin akan dikembalikan lagi ke keluarganya, namun setelah US kita bawa ke Polsek itu, US tidak diperbolehkan pulang dengan alasan yang tidak masuk akal.

"Alasan kenapa US tidak bisa dibawa pulang yang saya terima langsung dari Aritonang menyebut US biar disini ajah (Polsek) untuk memancing pelapor datang agar mediasi nanti bisa cepat selesai." papar Opan.

Mediasi berlanjut sekitar pukul 03.00 wib dini hari yang dihadiri Wulan (perwakilan keluarga US, Efendi (perwakilan dari LA), AD (pelapor) dan satu orang kuasa pelapor. Mediasi tak terjadi kesepakatan karena pelapor meminta Rp. 150jt ke pihak US.

"Yaaaa… Pelapor memang meminta angka sebesar itu ke pihak US, namun mediasi tak menemukan putusan akhir, bahkan setelah mediasi itu, US tetap di tahan dan LA juga ditahan." ulas Opan.

Sambung Opan, Us kembali dimasukan keruangan terkunci tanpa adanya kipas angin dan terasa panas. Sedangkan LA di inapkan diruang penyidik. 

Munculnya Kalimat Pelecehan Profesi Advokad dan Wartawan dilontarkan oleh Oknum Polisi Polsek Curug. Menurut pengakuan US pada Opan, bahwa dirinya ditekan dan dimarah marahin sama penyidik. Bahkan US dipaksa menandatangani surat penangkapan dan penahanan pada malam itu tanggal 16 November 2018.

"Kamu bawa beberapa pengacara dan ribuan wartawan kemari, saya tidak takut… Pengacara dan wartawan yang datang kemari tadi maahhh kecil.." itu kata oknum polisi polsek curug bang ke saya tadi. Kata US saat mengadu ke Opan.

Opan meyakini ucapan US itu benar, dan tidsk dibuat buat. Pasalnya, US pria polos dan selama 36 jam ditahan Polsek Curug terus mendapatkan tekanan dan cacian dari oknum penyidik.

"Kami hanya meminta kepada Kapolsek Curug untuk memanggil oknum Polisinya itu dan membuat surat resmi permintaan maafnya kepada kami, dan satu hal jangan berdalih pembenaran tetapi lakukan kebenaran agar hukum dapat di tegakkan dengan benar." pinta Opan.

Budi Wahyudin selaku Sekjen Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) dalam konferensi persnya mengecam tindakan semena mena oknum polisi polsek curug.

"Kami akan suratkan hal ini ke Kapolri dan Propam Mabes Polri untuk segera ditindaklanjuti, bahwa bentuk apapun dan oleh siapapun ucapan pelecehan profesi kami, maka itu sudah sangat jelas menginjak injak harga diri kami sebagai wartawan." kecam Budi.

Hal serupa juga di sampaikan oleh ketua Umum organisasi kewartawanan KO-WAPPI melalui komunikasinya, bahwa KO-WAPPI meminta Kapolri untuk segera menindak tegas para oknum anggotanya yang telah melecehkan profesi wartawan.

Ungkapan yang sama juga dikeluarkan oleh Usman yang mewakili Maripin Monthe selaku ketua Umum Asosiasi Kabar Online Indonedia (AKRINDO), dalam pernyataan resminya, Usman meminta para oknum Polisi Polsek Curug tidak pantas melecehkan profesi wartawan seperti itu.

"Kalau memang yang dikatakan oknum Polisi Polsek Curug itu demikian, maka kami akan datangi Polsek Curug bersama para advokad dan ribuan wartawan. Katanya kan dia gak takut." tegas Usman.Red