Berita Utama

BERIMBANG.com – Permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

dalam waktu dekat  akan segera disidangkan di Mahkamah Konstitusi menyusul Akta registrasi perkara konstitusi Nomor: 38/PUU/PAN.MK/ARPK/08/2021 telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan nomor perkaranya juga sudah ditetapkan yakni : Nomor 38/PUU-XIX/2021.

Permohonan uji materi UU Pers tercatat atas nama Heintje Grontson Mandagie sebagai Pemohon I, Hans M Kawengian sebagai Pemohon II, dan Soegiharto Santoso sebagai Pemohon III.

Dalam akta registrasi perkara konstitusi disebutkan, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK2/2021), Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada pemohon akan diberitahukan tentang hari sidang pertama tersebut.

Permohonan tersebut didaftarkan oleh Kuasa Pemohon DR. Umbu Rauta, SH., M.Hum., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., Nimrod Androiha, S.H., Christo Laurenz Sanaky, S.H. dan Vincent Suriadinata, S.H., M.H. ke MK pada (7/7/2021) lalu secara online.

Salah satu kuasa hukum pemohon Vincent Suriadinata mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan bukti-bukti dan para saksi dalam rangka menjalani sidang nanti.

“Saat ini kami masih menunggu surat pemberitahuan jadwal sidang pertama dari panitera MK,” ujar Vincent, pengacara muda peraih gelar Master Hukum Universitas Indonesia, melalui siaran pers yang diterima redaksi Rabu (13/8/2021).

Sementara, pernyataan Heintje Grontson Mandagie sebagai Pemohon I, “Uji materiil ini kami ajukan dalam rangka mengembalikan kewenangan organisasi pers, media, dan wartawan untuk menjalani profesinya dan praktek jurnalistik secara bebas dan bertanggungjawab,” ujarnya.

Menurut dia, kemerdekaan pers yang selama ini dirampas atas nama Undang-Undang Pers harus dihentikan. Insan pers harus kembali bebas menentukan nasib dan ruanglingkup pers yang dijalaninya.

“Dewan Pers yang selama ini dihuni kaum elit pers yang abai dan semena-mena terhadap kehidupan pers lokal dan media kecil harus diganti dan diisi dengan orang-orang yang kompeten,” kata Heintje.

Wartawan, kata dia, harus menikmati kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang Pers. Bukan dipenjarakan dan dibiarkan termarjinalkan oleh segelintir elit yang menguasasi Dewan Pers selama bertahun-tahun dengan aturan-aturan yang membatasi ruang lingkup kebebasan pers.

“Saatnya pers Indonesia mengatur kehidupannya sendiri secara merdeka. Mayoritas pers nasional ada di seluruh penjuru tanah air sedang menanti keadilan lewat uji materiil di MK. Semoga permohonan uji materiil UU Pers ini bisa diterima MK dan pers Indonesia bisa kembali ke pangkuan wartawan Indonesia,” pungkas Heintje Grontson Mandagie.(*)

BERIMBANG.com Jakarta – Kedutaan Besar (Kedubes) Maroko di Indonesia merayakan Hari Nasional Kerajaan Maroko pada Jumat, 30 Juli 2021, bertempat di Kediaman Resmi Dubes Maroko, Jakarta Selatan.

Perayaan Hari Nasional Maroko, yang merupakan peringatan 22 tahun King Mohammed VI naik tahta menjadi Raja Maroko, itu dapat disaksikan secara online melalui tautan virtual youtube.

Kedubes Maroko mengundang beberapa pihak untuk hadir menyaksikan acara tersebut, antara lain para Perwakilan Kedutaan Besar Negara Sahabat yang ada di Indonesia dan Kementerian/Lembaga Republik Indonesia serta mitra-mitra kerja Kedubes Maroko.

Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, Kedubes juga mengundang Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke untuk hadir menyaksikan acara Perayaan Hari Nasional Maroko tahun 2021 ini.

Acara diawali dengan memperdengarkan lagu kebangsaan kedua negara, Hymne Cherifien dan Indonesia Raya. Usai mendengarkan lagu kebangsaan dari kedua bangsa bersahabat ini, berturut-turut hadirin menyimak pidato Dubes Maroko dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasinal/ Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa.

Dalam acara yang dilaksanakan secara sederhana itu, Dubes Maroko, H.E. Mr. Ouadia Benabdellah, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Indonesia atas kerjasama diplomatik yang sudah terlajin lebih dari 60 tahun.

Pemerintah Maroko, demikian Dubes, sangat menghargai kolaborasi yang tercipta selama ini antara kedua negara, yang tidak hanya sekadar hubungan yang bersifat diplomatik, ekonomi, dan kerjasama resmi lainnya semata, tapi juga eratnya hubungan persahabatan yang dilandasi oleh rasa persaudaraan, ikatan keagamaan, solidaritas, dan prinsip persatuan dan kedaulatan negara.

Dubes Maroko juga menjelaskan berbagai capaian yang telah terealisasi dalam program khusus 60 tahun hubungan Indonesia – Maroko.

Walaupun kedua bangsa sedang menghadapi masalah pandemi Covid-19, namun beberapa kegiatan bersama dapat dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan ketat.

Beberapa program kegiatan itu antara lain, berdirinya Dewan Kerjasama Perdagangan dan Investasi Indonesia – Maroko (DK PRIMA), penyelenggaraan webinar bersama CGEM (Kadin Maroko) dengan Kadin Indonesia, dan Pekan Kuliner Maroko di Jakarta.

Di bagian akhir pidatonya, Dubes Ouadia Benabdellah menginformasikan bahwa Pemerintah Kerajaan Maroko telah tuntas memvaksinasi seluruh warga negaranya dan warga asing yang ada di Maroko.

Keberhasilan itu telah menekan penularan virus Covid-19 secara signifikan dan menjadikan Maroko sebagai negara pertama di benua Afrika yang telah tuntas memberikan vaksinasi bagi rakyatnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas, Suharso Manoarfa, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Pemerintah Kerajaan Maroko bersama seluruh rakyatnya yang sedang merayakan Hari Nasional-nya.

Menteri Manoarfa berharap hubungan kerjasama yang sudah terjalin selama ini akan lebih meningkat di masa-masa yang akan datang di berbagai bidang.

Menteri juga memaparkan berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh kedua negara, termasuk dalam hal penanganan terorisme dan pemeliharaan perdamaian dunia.

Manoarfa tidak lupa menyampaikan terima kasih atas pemberian dan penambahan kuota beasiswa bagi pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Maroko.

Di saat yang sama, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyampaikan Selamat dan Sukses bagi Pemerintah dan seluruh rakyat Maroko atas perayaan Hari Penobatan yang ke-22 tahun Raja Maroko, King Mohammed VI, pada 30 Juli 2021.

“Congratulation on the 22nd anniversary of the enthronement of His Majesty Mohammed VI, King of Morocco. I wish all the best for His Majesty, the entire Moroccan, and Your Excellency Mr. Ouadia Benabellah,” ujar Wilson Lalengke yang juga merupakan Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) itu.

Bagi semua pihak, khususnya para jurnalis dan pewarta, yang tidak sempat menyaksikan acara secara live, dapat menonton tayangan video acara dimaksud di laman youtube Kedubes Maroko berikut ini.

Pada bagian akhir tayangan ditampilkan berbagai kegiatan Kedubes Maroko, antara lain ‘Ceremony of Appreciation with The Indonesian Citizen Journalists Association’ yang dilaksanakan oleh Kedubes Maroko bersama PPWI pada 4 Februari 2021 lalu. Berikut link https://youtu.be/qVUDUoiCeIg?t=909

(PERSISMA/Red)

BERIMBANG.com – Profesi Advokat  atau pengacara tak bisa disangkal telah berperan membesarkan nama Insank Nasrudin S.H. berkat ketekunan, kegigihan serta idealismenya dalam memegang sebuah prinsif yang dianut yaitu kepercayaan, disiplin dan berintegritas.

Pengacara muda berbakat yang memiliki segudang pengalaman dalam dunia hukum itu menjadi sorotan dikalangan artis, pelaku bisnis, politisi, pejabat dan masyarakat  umum.

Sebab kredibilitas Insank Nasruddin tak diragukan dalam menangani perkara dipengadilan, ia tidak pernah memilih perkara yang menurutnya layak untuk dibela untuk mendapatkan keadilan.

Beberapa artis nasional pun sempat ia bela, diantaranya, kuasa hukum dari Lyra Virna dalam kasus travel pada tahun 2018, kuasa hukum Ratna Sarumpet ibu dari Atiqah Hasiholan, yang menghebohkan ketika menghadapi kasus hoaks, kala itu.

Dalam momentum menjelang Pilpres sehingga ia nampak terlihat berdebat di ruang sidang pengadilan maupun diacara dialog tv nasional saat Insank membela Ratna Sarumpaet.

Lalu kemudian, pelanggaran UU ITE kasus ikan asin yang melibatkan Rey Utami, Pablo Benua, lagi-lagi Insank Nasruddin menjadi kuasa hukumnya, namun karena alasan berbeda prinsip Insank Nasruddin memutuskan untuk mundur dari kasus hukum tersebut.

Juga kuasa hukum dari pencipta lagu ‘Jangan Salah Menilai,’ Tagor Pangaribuan, lagu yang telah populer dikalangan penikmat musik vokal, Tagor Pangaribuan keberatan atas klaim yang mendaftarkan lagu ‘Jangan Salah Menilai’.

Selain kasus artis, banyak perkara yang Insank Nasruddin tangani tidak terekspos, namun para kliennya merasakan puas dalam kasus yang Insank tangani atau sesuai keinginan kliennya.

Jam Terbang/Pengalaman

Karena ketekunan dan pengetahuan hukumnya, Insank Nasruddin piawai menangani masalah hukum seperti sengketa-sengketa bisnis, perkara pidana maupun perdata hingga masalah sengketa keluarga.

diantaranya, masalah-masalah yang ia tangani selain artis, seperti korporasi menangani kontrak perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun perusahaan asing yang berada di Indonesia.

Dia juga pernah menangani perkara Tindak Pidana Ekonomi Khusus dalam kasus pidana perbankan, sekuritas, Tindak Pidana Pencucian Uang sampai dengan tindak pidana korupsi, dan lain-lain.

Dengan segudang pengalamannya itu menambah kepercayaan masyarakat kepada Insank Nasruddin untuk menyelesaikan masalah hukum, terbukti dengan antrian perkara yang akan diselesaikan.

Firma hukum yang dimilikinya sendiri diberi nama “Insank Nasruddin & Co Law Firm”, yang berkantor di Jakarta Selatan, ia adalah seorang sarjana hukum yang sedang menyelesaikan bergelar master hukum dari Universitas Jayabaya.

Lelaki berdarah Bugis Makassar ini kelahiran 10 juli 1981, tak pernah gentar menghadapi lawan dimeja hijau.

Hingga kini Insank Nasruddin membangun nama besarnya dengan kesederhanaan dan komitmen membela serta menegakkan hukum.

Bahkan semangat membelanya, Insank sering mengucapkan dalam filosofinya, “Jangan perlakukan hukum tak ubahnya seperti petasan yang meledak saat dikehendaki saja”.

Insank Nasruddin sampai saat ini telah berkecimpung dalam bidang hukum, ia selalu geram melihat ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, dan menjadi alasannya hadir sebagai pembela.

(Sumber foto: instagram @insanknasruddin)

(Tengku Yusrizal)

BERIMBANG.com – Kapolri, bersama Panglima TNI, Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI), Kepala BNPB, didampingi Forkopimda Jawa Timur, melepas pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) PPKM darurat, di Mall Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, pada (17/7/2021).

Bantuan tersebut dalam bentuk sembako dan obat-obatan, yang nantinya akan dibagikan di masing-masing Polres di Jawa Timur.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito,

didampingi Forkopimda Jatim, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, serta di dampingi pejabat utama Polda Jatim, melakukan Kunjungan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Setibanya di Jawa Timur, rombongan langsung melakukan kunjungan di Pos PPKM darurat di desa Sawotratap, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya rombongan pejabat ini melakukan pengecekan gudang obat, di Kodim 0816 Sidoarjo, dan lanjut melepas pendistribusian Bansos PPKM darurat di Mall Pelayanan Publik, Sidoarjo.

Di Jawa Timur bantuan sosial yang dibagikan sebanyak 195 ton beras dan 1.350 paket sembako, serta obat-obatan. Selain itu, Polri menurunkan bantuan sosial, sebesar 2500 ton beras, dan 70 ribu paket sembako.

Dalam sambutan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan. Sebagaimana diketahui, bahwa segala macam upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah, untuk mencegah dan menahan laju pertumbuhan covid.

Mulai dari kegiatan sebelum ini adalah PPKM mikro. Namun demikian, kita tahu bahwa angka covid terus meningkat sehingga diputuskan PPKM darurat dalam rangka menahan laju pertumbuhan covid.

Tentunya terdapat pembatasan-pembatasan yang dilakukan di beberapa tempat, tentunya ini berdampak. Namun demikian, ini semua dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat dari laju pertumbuhan covid.

“Oleh karena itu, hari ini menindaklanjuti perintah, dari bapak Presiden, kami dari Polri menurunkan bantuan sosial, sebesar kurang lebih 2500 ton beras, dan 70 ribu paket sembako, yang merupakan bagian dari program bapak Presiden untuk Bansos diseluruh wilayah yang terdampak,” tandasnya.

“Oleh karena itu saya minta untuk seluruh jajaran bekerja sama, dibantu oleh rekan-rekan Babinsa di lapangan, untuk segera melakukan penyaluran di titik-titik yang terdampak,” arahan Kapolri saat melepas pendistribusian Bansos.

Selain itu, Kapolri juga menegaskan, bahwa tidak ingin ada informasi dilapangan yang menyampaikan terkait masalah bantuan sosial.

“Tolong diguyur habiskan stok, kalo kurang ajukan lagi, nanti akan segera dikirim, dan Ibu Menteri Sosial juga akan mengirimkan, jadi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi beban terhadap masyarakat yang terdampak,” perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat berikan sambutan.

Sekali lagi, lanjutnya, ini semua dilakukan dalam rangka mencegah dan mengurangi laju pertumbuhan covid agar bisa kembali normal, dan masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti biasa.

“Jadi mohon doa, mohon dukungannya, mohon kontribusi dari seluruh rekan-rekan seluruh masyarakat, sehingga kita bisa bersinergi untuk mengatasi masalah yang kita hadapi bersama saat ini,” tegas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.(***)