Berita Utama

BERIMBANG.COM – DEPOK. Pemerintah Kota Depok menegaskan komitmennya: seluruh bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas fasilitas umum dan sempadan sungai akan dibongkar tanpa pengecualian. Operasi penertiban berlangsung masif sepanjang akhir 2025 dan menyasar berbagai titik rawan pelanggaran tata ruang.

Kepala Bidang Trantibum Pamwal Satpol PP Depok, R. Agus Mohammad, memastikan bahwa operasi besar ini dilakukan berkelanjutan hingga seluruh bangli tuntas dibersihkan.

“Semua bangunan liar yang berdiri di trotoar maupun sempadan sungai akan kita tertibkan. Setelah Depok Lama, Cipayung, dan Citayam, operasi bergerak ke Mampang, Grogol, Krukut, Kali Licin, GDC, dan Jalan Komodo Beji,” tegas Agus (26/11/2025).

Penertiban dilakukan tidak hanya dengan pembongkaran, tetapi juga mengubah lahan-lahan yang sudah bersih menjadi area penghijauan dan taman kota, bekerja sama dengan dinas terkait, camat, lurah, dan tokoh masyarakat.

Puluhan Bangli Cipayung Diratakan: Pemkot Kirim Alat Berat

Pada Rabu (26/11/2025), Satpol PP menertibkan bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Citayam, Kecamatan Cipayung. Satu excavator dikerahkan untuk merobohkan bangunan permanen dan semi permanen yang berdiri di atas trotoar hingga menutup aliran sungai.

Hampir seluruh bangunan yang dibongkar telah ditinggalkan pemiliknya. Proses berjalan kondusif tanpa perlawanan. Arus lalu lintas sempat tersendat, namun tidak memicu kemacetan panjang.

180 Bangunan Liar & Markas Ormas Dibongkar di Bantaran Kali Cipayung

Sebelumnya, 180 bangunan liar termasuk markas ormas ilegal dibongkar di bantaran Kali Cipayung (19/11/2025) setelah pemiliknya mengabaikan tiga Surat Peringatan.

Kepala Satpol PP Depok, Dede Hidayat, menegaskan pendekatan yang digunakan adalah persuasif namun tegas sesuai SOP.

Bangunan-bangunan tersebut dinilai menghambat aliran sungai, menutup jembatan, serta memperparah risiko banjir. Lokasinya juga berada di perbatasan Depok–Bogor sehingga operasi dilakukan bersama Pemkab Bogor.

Penertiban ini bagian dari program normalisasi Kali Cipayung yang mencakup pengerukan sedimentasi, pembersihan bantaran, hingga pemasangan pagar pengaman.

Bangli di Jalan Juanda Dibongkar: Berdiri di Atas Jalur Pipa Gas Pertamina

Pada 21 Juli 2025, Satpol PP bersama TNI-Polri menertibkan puluhan bangunan liar di sepanjang Jalan Juanda, Sukmajaya. Tiga alat berat dikerahkan untuk merobohkan bangunan yang berdiri tepat di atas jalur pipa gas Pertamina—area objek vital nasional.

“Ada sekitar dua meter pipa gas di bawah bangunan itu. Jika ada pemicu seperti kegiatan memasak, risikonya bisa meledak,” kata Dede.

Seperti operasi lainnya, penertiban dilakukan setelah SP 1, 2, dan 3 diterbitkan namun tidak diindahkan pemilik bangunan.

Penataan Berkelanjutan dan Amanat Regulasi

Program besar penertiban bangli ini merupakan amanat PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang mewajibkan sempadan sungai bebas bangunan permanen untuk menjaga fungsi pengendalian banjir dan keselamatan publik.

Pemkot Depok berkomitmen melanjutkan penataan hingga ke seluruh titik rawan pelanggaran tata ruang.***

Depok | Berimbang.com — Pernyataan Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, terkait rencana penindakan bangunan liar (bangli) di atas Kali Cabang Tengah, Kelurahan Kemirimuka, Beji, memantik reaksi keras dari warga.

Masyarakat menilai pernyataan tersebut tak boleh berhenti pada wacana. Warga meminta Pemerintah Kota Depok segera mengambil tindakan nyata karena keberadaan bangli mengganggu fungsi saluran air, menyulitkan pemantauan sampah, hingga berpotensi memicu banjir akibat sumbatan.

Ketua RW 15 Kemiri muka, Arif Afifullah,menyampaikan sebelumnya pernah ada bangunan liar di belakang dmall namun di bongkar,sekarang kembali di bangun tanpa sepengatahuannya, tiba – tiba bangunan sudah berdiri.

“Beberapa hari yang lalu pak wakil walikota Depok menghubungi saya  selaku ketua RW 015  untuk menyampaikan  secara persuasif kepada warga yang membangun atau yang menggunakan bangunan liar tersebut di mana. Bangunan liar tersebut di gunakan untuk berjualan soto untuk membongkar sendiri,dan sudah saya sampaikan ke pengguna bangunan liar tersebut untuk membongkar sendiri namun tidak di respon secara positif, ”sambung Arif saat ditemui di Pasar Kemirimuka. Selasa (25/11).

” Ya, Pak Wakil hubungi saya untuk melakukan sosialisasi kepada pemilik untuk membongkar sendiri bangunannya, ” tambahnya.

Nada serupa disampaikan aktivis Depok, Anton Sujarwo biasa disapa Cak Anton Arema, yang menilai sikap Chandra terkesan lebih banyak pencitraan ketimbang tindakan tegas.

“Jangan hanya omon-omon. Buktikan, berani tidak Wakil Wali Kota bongkar. Pasar Kemiri saja sudah kumuh, makin tidak teratur penanganannya,” tegas.Antom

Sebelumnya, Chandra Rahmansyah saat melakukan sidak sampah di Pasar Kemiri pada Senin (17/11/2025), mengaku melihat langsung adanya bangunan liar yang berdiri di atas aliran Kali Cabang Tengah. Ia menyebut telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut.

“Saya melihat sendiri banyak sampah memenuhi saluran air Kali Cabang Tengah dan di atasnya berdiri bangunan liar,” kata Chandra.

“Saya menghimbau pemilik bangunan untuk segera membongkar. Kami akan tindaklanjuti bersama Satpol PP dan pastikan apakah bangunan tersebut berizin atau tidak.”

Warga kini menunggu langkah nyata pemerintah, apakah penertiban bangunan di atas kali benar dilakukan atau kembali sekadar menjadi bahan pernyataan publik.

Iik

Iik

DEPOK | BERIMBANG.COM — Puluhan massa aksi dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Warga, Jurnalis dan Mahasiswa kembali mendatangi Markas Polres Metro Depok, Selasa (25/11/2025). Aksi yang diinisiasi Tim 9 DPP FWJ Indonesia itu membawa satu tuntutan utama: bersihkan Depok dari peredaran obat keras daftar G yang kian meresahkan generasi muda.

Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya (Opan), turut hadir memimpin rombongan bersama jajaran DPP dan perwakilan Korwil FWJI dari sejumlah daerah: Bekasi, Tangerang, Jakarta, hingga Bogor. Hadir pula pegiat anti penyalahgunaan obat terlarang Kang Edo, serta Ketua Umum LSM Ganas, Brian Sakti.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk besar bertuliskan:
“Desak Kapolres Depok Bongkar dan Tangkap Jaringan Pengedar Obat Keras Daftar G — New Psychoactive Substances.”

Tim 9 FWJ Indonesia: “Depok Harus Bersih dari Obat Perusak Generasi”

Ketua Tim 9 DPP FWJ Indonesia, Bahrudin alias Bang Bule, menegaskan bahwa penindakan peredaran obat daftar G tidak boleh setengah hati.

“Kami membawa pesan generasi bangsa. Dampak negatif obat daftar G sangat merusak lingkungan dan masa depan anak muda. Kami mendesak Kapolres Depok segera bongkar dan tangkap seluruh jaringan pengedarnya. Jangan beri ruang sedikit pun,” tegas Bang Bule dalam orasi.

Ia didampingi Wakil Ketua Tim 9, Risky Syaifulloh, yang menegaskan bahwa elemen masyarakat siap bersatu membantu kepolisian dalam gerakan bersih-bersih narkoba dan obat keras.

Polres Depok Terima Perwakilan Aksi: Komitmen Bersihkan Kota Tanpa Kompromi

Polres Metro Depok merespons dengan menerima sembilan perwakilan massa aksi untuk berdiskusi langsung. Pertemuan digelar bersama jajaran penting, di antaranya:

• Kasat Narkoba
• Kasat Intel
• Wakasat Narkoba
• Kanit Narkoba
• Kanit Intel

Ketua Umum FWJ Indonesia, Opan, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Polres Depok.

“Depok ini benteng perbatasan Bogor–Tangerang–Bekasi. Ketegasan Polres Depok adalah contoh bagi wilayah lain. Ini upaya nyata penyelamatan generasi,” ucap Opan.

Kasat Narkoba: “Tak Ada Kompromi. Semua Pengedar Kami Kejar.”

Kasat Narkoba Polres Metro Depok, Kompol Yefta Ruben Hasian Aruan, menegaskan bahwa pihaknya telah mengamankan banyak pelaku dan menindak hampir seluruh laporan masyarakat.

“Instruksi pimpinan sangat tegas. Tidak ada kompromi bagi pengedar dan pemakai obat daftar G. Hampir semua aduan masyarakat sudah kami tindak, dan para pelakunya kami proses hingga ke meja hijau,” tegasnya.

Kompol Ruben juga membuka ruang sinergi lebih erat bersama FWJ Indonesia agar informasi dari masyarakat dapat tersampaikan cepat dan akurat.***

BERIMBANG.com, Depok – Kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan SMP Negeri 35 Depok semakin menunjukkan tanda-tanda jalan di tempat. Meski nilai proyek mencapai Rp15,1 miliar dan potensi kerugian negara diperkirakan menembus Rp8 miliar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum menunjukkan langkah signifikan.

” Kami minta KPK serius , ada apa KPK belum melanjutkan kasus korupsi  lahan SMPN 35  yang seharusnya tetap dilanjutkan agar kasus ini terang benderang di mata publik, ” ujar Anton saat ditemui berimbang.com di bilangan Margonda. Senin (24/11).

Aktivis Depok, Anton Sujarwo, menilai lembaga antirasuah itu seolah-olah ragu menyeret aktor utama yang diduga terlibat.

Anton menegaskan bahwa laporan LSM Gelombang yang masuk sejak awal 2025 seharusnya cukup kuat untuk menjadi pintu masuk pembongkaran praktik mark up dalam proses pembebasan lahan di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis.

Namun hingga kini, KPK baru memeriksa seorang staf kecamatan selama 10 jam lalu LPM dan Ketua RT/RW, tanpa perkembangan berarti. Lebih jauh, nama pejabat Disrumkim berinisial SF—yang disebut berulang kali dalam pemeriksaan—justru belum tersentuh secara serius.

“Ini seperti ada keberanian yang tertahan. KPK jangan berhenti pada posisi staf. Kalau dalam pemeriksaan nama SF terus muncul, seharusnya ada langkah lebih tegas,” ujar Anton.

Ia juga menyoroti betapa ironisnya jika proyek pendidikan dijadikan ladang bancakan. Dalam pandangannya, dugaan permainan anggaran atas nama masa depan siswa Depok adalah bentuk pengkhianatan terhadap publik.

“Sektor pendidikan itu pondasi masa depan anak-anak kita. Kalau benar lahan sekolah dijadikan bancakan oknum tertentu, ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga moral,” tambahnya.

Anton meminta KPK tidak menunggu situasi gaduh atau tekanan publik sebelum menetapkan tersangka. Menurutnya, masyarakat Depok akan terus mengawal kasus ini agar tidak tenggelam seperti banyak perkara lain yang hilang dari perhatian.

“Kalau buktinya cukup, tetapkan tersangka. Jangan menunggu kasus ini jadi isu nasional dulu baru bergerak,” tegasnya.

Ia juga menitipkan pesan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar mengambil sikap tegas terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang di daerah, terutama dalam proyek publik bernilai besar.

“Kalau pemerintah pusat tidak serius, ini bisa mencoreng citra komitmen antikorupsi Presiden. Saya sebagai militan PS08 akan terus mengawal,” pungkas Anton.

Kemandekan penanganan kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga ujian kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan pemerintah. Tanpa langkah nyata, ketidakadilan hanya akan semakin mengakar.

Iik

BERIMBANG.com, Depok – Pernyataan Kepala BPN Depok, Budi Jaya Silalahi, yang menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi seharusnya tidak berhenti di level retorika seremonial.

Warga Pancoranmaa, Leo, menilai langkah BPN Depok dalam menurunkan tunggakan berkas dari 7.790 menjadi 4.790 memang patut diapresiasi, tetapi angka tersebut tetap menunjukkan masalah mendasar dalam sistem pelayanan.

“Kalau masih ada ribuan berkas yang tersendat, itu artinya ada ketidakberesan di tubuh BPN. Jangan hanya bicara kepercayaan, tetapi buktikan dengan nol tunggakan dan pelayanan yang benar-benar transparan,” ujar Leo, Kamis (2/10/2025).

Leo juga mengkritik konsep ‘coffee morning’ yang digadang sebagai ruang dialog dengan masyarakat. Menurutnya, forum tersebut cenderung menjadi pencitraan ketimbang menyelesaikan masalah substansial.

“Coffee morning itu bagus di permukaan, tapi masyarakat tidak butuh kopi atau basa-basi. Yang mereka tunggu adalah sertifikat tanah keluar tepat waktu tanpa pungli dan tanpa calo,” tegasnya.

Lebih lanjut, Leo menilai upaya melibatkan UMKM dalam kegiatan BPN seharusnya jangan dijadikan alat legitimasi kinerja.

“UMKM itu perlu ruang dukungan nyata, bukan hanya ditempel di acara BPN. Jangan sampai institusi yang bermasalah di pelayanan publik justru bersembunyi di balik jargon pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Menurut Leo, kepercayaan masyarakat terhadap institusi bukan dibangun dengan kata-kata manis, melainkan lewat kerja nyata, transparansi, dan keberanian memberantas praktik mafia tanah yang selama ini justru sering dikaitkan dengan BPN.

Iik

Berimbangcom — Jakarta.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menerbitkan aturan baru terkait penulisan tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Mulai berlaku tahun ini, penulisan tempat lahir di KTP tidak lagi mencantumkan nama desa maupun kecamatan, melainkan hanya nama kabupaten/kota sesuai wilayah administrasi saat lahir.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran terbaru Dirjen Dukcapil yang mengatur standarisasi data kependudukan. Tujuannya, untuk menyamakan format data dan mempermudah integrasi dengan berbagai sistem administrasi, termasuk paspor, SIM, hingga layanan perbankan.

“Selama ini banyak perbedaan penulisan tempat lahir, ada yang pakai nama desa, ada yang kecamatan, sehingga menyulitkan sistem pencocokan data. Dengan aturan baru ini, semuanya akan seragam,” ujar Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.

Meski begitu, kebijakan ini menuai pro-kontra di masyarakat. Sebagian warga menilai penyederhanaan ini memudahkan, tetapi ada pula yang merasa kehilangan identitas lokal karena nama desa atau kecamatan tidak lagi tercantum.

Pemerhati kebijakan publik, Bambang Haryanto, menilai Dukcapil perlu memberikan sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami alasan di balik aturan ini. “Kalau penjelasannya jelas, publik akan lebih mudah menerima,” katanya.

Dukcapil memastikan aturan ini tidak mengubah dokumen lain seperti akta kelahiran, yang tetap mencantumkan informasi detail desa atau kecamatan tempat lahir.***

BERIMBANG.COM – Depok. Pelantikan Pengurus Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI LS) se-Jabodetabek yang digelar di Studio Soneta milik Rhoma Irama, Minggu (27/7/2025), sempat memanas usai digeruduk oleh penceramah kontroversial Bahar bin Smith bersama puluhan pengikutnya. Meski mendapat penolakan keras, pelantikan tetap berlangsung sukses.

Kedatangan Bahar bin Smith ke lokasi acara sempat menciptakan ketegangan. Ia menolak keras pelantikan PWI LS dan menyebut organisasi ini sebagai pemecah belah umat. “Silakan pengajian, tapi gak ada pelantikan! Kami tidak mau ada PWI di Jabodetabek, titik!” ujar Bahar dengan nada tinggi, saat ditenangkan oleh aparat TNI dan Polri.

PWI LS dikenal sebagai organisasi yang berdiri untuk mengawal kajian ilmiah KH Imaduddin Utsman Al Bantani mengenai nasab (garis keturunan) Ba’alawi, yang menyimpulkan bahwa para habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW berdasarkan kajian sejarah, filologi, hingga tes DNA.

Rhoma Irama, sang Raja Dangdut, diketahui ikut mendukung gerakan PWI LS. Ia bahkan membuka pintu Studio Soneta untuk pelantikan pengurus, serta mengundang sejumlah tokoh dan ilmuwan dalam podcast-nya untuk membahas isu nasab ini secara terbuka. Di antara narasumbernya adalah KH Imaduddin sendiri, pakar filologi Dr. Menachem Ali, dan ahli DNA Dr. Sugeng Sugiharto.

Sementara itu, Ketua Umum PWI LS Gus Abbas Buntet menyebut pelantikan ini sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan spiritual dan pelurusan sejarah Islam di Indonesia. Ia menegaskan bahwa PWI LS bukan organisasi provokator, melainkan forum ilmiah yang lahir dari hasil kajian panjang dan mendalam.

Meski menuai protes, acara pelantikan berlangsung tertib hingga selesai dan mendapat sambutan hangat dari ratusan peserta yang hadir.***

Berimbang.com – Jakarta.
Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanas. Setelah bertahun-tahun jadi bahan perdebatan, kini drama panjang ini memasuki babak baru yang kian dramatis dan penuh tensi politik.

Kepolisian melalui penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menyita ijazah asli milik Jokowi dalam proses pemeriksaan di Solo beberapa waktu lalu. Penyitaan ini menjadi bagian dari penyidikan atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan kubu Jokowi terhadap sejumlah pihak, termasuk pakar telematika Roy Suryo dan aktivis dr. Tifa.

Langkah tegas ini dinilai sebagai senjata pamungkas tim hukum Jokowi untuk membungkam spekulasi berkepanjangan seputar keabsahan dokumen pendidikannya dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Namun, justru di saat publik menanti kejelasan, Roy Suryo balik menyerang. Dalam sebuah debat panas di program Intrupsi InewsTV, Roy Suryo menyatakan telah mengantongi lebih dari 10 ijazah asli milik alumni UGM angkatan 1985, yang disebutnya sebagai alat pembanding otentik.

“Kabar terbaru ini, ada sekitar 10 ijazah di tahun 1985 yang kita siapkan. Ijazah ini asli, dari rekan-rekan seangkatan, bukan salinan. Ini akan kita bandingkan langsung dengan milik Jokowi,” tegas Roy Suryo di hadapan publik.

Roy menyebut akan melakukan analisis forensik terhadap keseluruhan ijazah tersebut, guna mengecek kesesuaian format, tanda tangan, kop institusi, hingga kualitas kertas, dengan dokumen milik Presiden Jokowi. Ia bahkan mengklaim bahwa publik berhak tahu dan menuntut transparansi total dari pemegang kekuasaan.

Respons Istana dan Polisi
Sementara pihak Istana masih belum memberi tanggapan resmi terkait manuver Roy Suryo, tim hukum Jokowi meyakini bahwa ijazah yang telah disita polisi akan berbicara sendiri di pengadilan. Mereka menilai pembuktian melalui jalur hukum adalah satu-satunya langkah sah dan konstitusional dalam mengakhiri kontroversi ini.

Namun demikian, langkah penyitaan justru dianggap membuka ruang baru bagi adu bukti secara langsung di meja hijau—dan itu artinya, drama belum berakhir.

Dampak Politik dan Persepsi Publik
Pengamat politik menilai babak baru ini bukan hanya soal dokumen pendidikan, tapi juga menyangkut legitimasi moral dan sejarah politik seorang kepala negara. Apalagi jika kasus ini terus bergulir di tengah suhu politik nasional yang masih hangat pasca-Pilpres 2024.

Dengan dua kubu kini sama-sama mengklaim memiliki bukti otentik, rakyat Indonesia tampaknya harus menunggu lebih lama untuk menyaksikan siapa yang benar-benar memiliki kebenaran—secara hukum maupun secara sejarah.***

BERIMBANG.com, Depok  — Belasan anak yatim di wilayah Pancoranmas, Depok mendapat santunan dari perusahaan multinasional MBA yang bergerak di berbagai bidang, termasuk jasa perikanan, perhotelan, pariwisata, dan sektor lainnya.

Kegiatan santunan ini digelar di lingkungan Taman Lembah Leli, tepatnya di Sumur Entuk Dandang senga tema “Menyebarkan Cinta dan Menciptakan masa depan” , pada Minggu (20/7/2025).

Dalam acara tersebut, perwakilan dari perusahaan MBA, Indra, menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menyambangi rumah masing-masing penerima secara langsung. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan santunan ini.

“Mohon maaf kami belum bisa mengantarkan bingkisan ke rumah masing-masing keluarga. Terima kasih kepada semua teman-teman atas dukungannya,” ujar Indra.

Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa program santunan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) MBA sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

Menurutnya, MBA adalah perusahaan internasional yang menjadikan nilai kemanusiaan sebagai salah satu fondasi utama dalam operasional globalnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat, Fahrurozi, yang akrab disapa Uwa Pesing. Ia mengapresiasi kepedulian MBA terhadap anak-anak yatim di wilayahnya.

“Yang penting ada keberkahan di dalamnya, dan semoga santunan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi yang menerimanya,” kata Uwa Pesing dalam sambutannya.

Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kehangatan. Selain penyerahan santunan, momen tersebut juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan sosial di antara warga sekitar.

iik.

BERIMBANG com | Depok — Polemik penerimaan siswa di SMAN 10 Kota Depok memunculkan sorotan tajam setelah Kepala Sekolah Tinasari Pristiyanti dinilai tidak kooperatif dalam memberikan klarifikasi publik. Isu ini mencuat usai beredarnya informasi adanya siswa dari Kabupaten Bogor yang diterima di sekolah tersebut, meskipun warga sekitar masih banyak yang belum tertampung.

Baca juga: KCD II Akan Panggil Kepsek SMAN 10 Depok, Klarifikasi Polemik Jalur PAPS

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Jawa Barat, I Made Supriyatna, menyatakan pihaknya akan segera meminta klarifikasi langsung dari Tinasari.

“Baik, akan saya panggil kepseknya untuk diminta klarifikasi,” ujar I Made Supriyatna melalui pesan singkat, Jumat (19/7/2025).

Baca juga : SMAN 10 Depok Diduga Abaikan Jalur PAPS, Warga Bojongsari Kecewa: “Anak Kami Malah Tersisih”

Sebelumnya, klarifikasi yang diberikan Tinasari bukan ditujukan kepada media, melainkan langsung kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Farabi A Rafiq. Langkah tersebut dinilai menyalahi etika komunikasi publik dan mengesampingkan peran jurnalis sebagai penyampai informasi kepada masyarakat.

Dalam pesannya, Tinasari menjelaskan bahwa siswa yang diterima berasal dari wilayah Gunung Sindur melalui jalur Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS). Namun, pernyataan ini justru menambah kegelisahan warga sekitar SMAN 10 Depok.

“Saya dan beberapa orang tua merasa diperlakukan tidak adil dalam proses seleksi jalur PAPS,” ungkap seorang wali murid asal Bojongsari.

Program PAPS merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengutamakan penerimaan siswa dari lingkungan sekitar sekolah, terutama anak-anak yang berisiko putus sekolah. Namun dalam praktiknya, diduga terjadi pelanggaran asas prioritas lokal.

Data yang dihimpun menyebutkan adanya beberapa siswa dari Gunung Sindur, Kabupaten Bogor yang diterima di SMAN 10 Depok. Warga menduga adanya “permainan” dalam proses seleksi.

“Kami warga sekitar ditolak, malah yang dari luar daerah diterima. Ini tidak masuk akal,” lanjut sumber tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMAN 10 Tinasari Pristiyanti belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui telepon maupun pesan belum mendapatkan respons.

Pentingnya Evaluasi Sistem dan Transparansi

Kasus ini membuka kembali wacana tentang pentingnya transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan siswa, terutama jalur PAPS. DPRD Jabar diminta untuk turun tangan dalam mengawasi pelaksanaan program pendidikan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akar rumput.

iik

–