BERIMBANG.COM | DEPOK – Aksi mogok kerja karyawan Hotel Bumi Wiyata Depok memasuki hari kedua, Rabu (8/7/2026). Di tengah tuntutan pembayaran gaji yang belum dipenuhi, sorotan publik justru mengarah kepada sejumlah anggota DPRD Kota Depok yang sedang menjalani kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan mengunggah momen jamuan makan di media sosial.
Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel (FSB KAMIPARHO) menyatakan aksi mogok kerja akan berlangsung hingga 14 Juli 2026. Aksi tersebut dipicu belum dibayarkannya sejumlah hak pekerja, termasuk tunggakan upah dan penyesuaian upah tahun 2026.
Ketua PK FSB KAMIPARHO PT Bumi Putra Wisata, Muhammad Soleh, mengatakan pekerja masih menunggu pembayaran gaji Maret dan April 2025, serta upah Februari hingga Juni 2026 yang hingga kini belum diterima.
“Kami akan terus melakukan mogok kerja sampai hak-hak pekerja dipenuhi. Jika belum ada penyelesaian, aksi akan kami perpanjang,” tegas Soleh.
Selain menuntut pembayaran upah, serikat pekerja juga meminta perusahaan segera melaksanakan penyesuaian upah tahun 2026 yang hingga kini belum direalisasikan.
Menurut Soleh, berbagai upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Namun, manajemen perusahaan disebut menyampaikan tidak memiliki kewenangan maupun kemampuan untuk menyelesaikan persoalan pembayaran hak karyawan.
Persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan UPT Wilayah I Jawa Barat. Meski pemeriksaan telah dilakukan, serikat pekerja mengaku belum menerima hasil resmi pemeriksaan.
Serikat pekerja juga membuka kemungkinan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tetap tidak dipenuhi. Mereka berharap Pemerintah Kota Depok ikut turun tangan membantu penyelesaian konflik ketenagakerjaan tersebut.
Di saat para buruh masih memperjuangkan hak mereka, perhatian publik tertuju pada aktivitas sejumlah anggota DPRD Kota Depok yang tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Beberapa unggahan di status WhatsApp memperlihatkan momen jamuan makan para legislator.
Kontras kondisi tersebut memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Di satu sisi para pekerja masih memperjuangkan hak atas upah yang belum dibayarkan, sementara di sisi lain para wakil rakyat menjalankan agenda kunjungan kerja yang kemudian menjadi sorotan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPRD Kota Depok maupun Pemerintah Kota Depok terkait sorotan publik tersebut maupun langkah penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi para pekerja Hotel Bumi Wiyata.
Iik
