BerandaJabodetabekProyek Flyover UI Depok Rp4,77 Miliar Disorot, Pertanyakan Transparansi, Kualitas hingga Pengawasan

Proyek Flyover UI Depok Rp4,77 Miliar Disorot, Pertanyakan Transparansi, Kualitas hingga Pengawasan

DEPOK — Proyek rekonstruksi Flyover Universitas Indonesia (UI) di Kota Depok dengan nilai kontrak mencapai Rp4,77 miliar mendapat sorotan dari pemerhati Kota Depok, Yuli Efendi yang akrab disapa Pak RW.

Sorotan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari transparansi proyek, keselamatan pengguna jalan, kondisi fasilitas pendukung pekerjaan, hingga pelaksanaan teknis konstruksi di lapangan.

Pak RW menilai proyek yang menggunakan anggaran APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2026 tersebut perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat. Ia mempertanyakan minimnya rambu-rambu lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan serta keberadaan papan informasi proyek yang menurutnya belum terlihat memuat informasi teknis secara lengkap.

“Pekerjaan ini menggunakan anggaran miliaran rupiah. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui secara jelas apa yang dikerjakan, berapa volumenya, bagaimana spesifikasinya, serta bagaimana pengawasannya,” ujar Pak RW, Senin (16/11/2026).

Ia juga menyoroti sejumlah tahapan pekerjaan konstruksi yang menurut pengamatannya perlu diperiksa oleh pihak berkompeten. Di antaranya, dugaan tidak digunakannya lantai kerja atau lapisan dasar sebelum pengecoran serta pekerjaan pengecoran lanjutan yang dipertanyakan terkait penggunaan besi pengikat pada bagian sambungan atau landasan jalan.

Namun, berbagai dugaan tersebut, menurut Pak RW, perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan dokumen pekerjaan oleh instansi yang memiliki kewenangan.

“Kalau memang ada kekurangan, harus diperiksa secara teknis. Jangan sampai persoalan baru diketahui setelah pekerjaan selesai atau ketika muncul kerusakan,” katanya.

Pertanyakan Status Pekerjaan Mendesak

Pak RW juga mempertanyakan alasan proyek tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan yang mendesak.

Menurutnya, status pekerjaan yang dianggap mendesak tetap harus disertai perencanaan yang jelas, transparansi anggaran, pengawasan yang memadai, serta hasil pekerjaan yang memenuhi standar teknis.

Ia bahkan meminta DPRD Kota Depok melakukan pengawasan langsung ke lokasi untuk melihat kesesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan dokumen perencanaan dan kontrak.

“DPRD sebagai lembaga pengawasan seharusnya bisa turun langsung. Lihat apakah pekerjaan sesuai gambar, spesifikasi teknis, volume dan ketentuan kontraknya,” ungkapnya.

Pak RW juga menyoroti keberadaan konsultan pengawas serta keterlibatan aparat penegak hukum dalam pendampingan pekerjaan pemerintah, apabila memang terdapat pendampingan sebagaimana yang dipertanyakan.

Menurutnya, pengawasan tidak semestinya hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan secara fisik.

Dugaan Kepentingan Politik Diminta Dibuktikan

Selain aspek teknis dan pengawasan, Pak RW turut menyampaikan dugaan adanya kepentingan politik di balik proyek tersebut.

Ia mengaitkannya dengan dugaan balas budi politik dalam kontestasi Pilkada Kota Depok dua tahun silam.

Meski demikian, tudingan tersebut belum disertai bukti yang dapat memastikan adanya hubungan antara proyek rekonstruksi Flyover UI dengan kepentingan politik tertentu.

Karena itu, ia meminta agar dugaan tersebut tidak berhenti sebagai spekulasi, melainkan diuji melalui penelusuran dokumen perencanaan, penganggaran, proses pengadaan, hingga pelaksanaan proyek.

“Kalau ada dugaan seperti itu, tentu harus dibuktikan. Jangan hanya berdasarkan asumsi. Yang penting sekarang dokumen dan prosesnya dibuka sehingga masyarakat bisa melihat semuanya secara terang,” ujarnya.

Nilai Kontrak Rp4,77 Miliar

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek rekonstruksi Flyover UI tersebut bersumber dari APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2026.

Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Putra Rumagorga Mandiri sebagai kontraktor pelaksana, sementara PT Heksaga Andhara Mandiri tercatat sebagai konsultan pengawas.

Nilai kontrak pekerjaan tercatat sebesar Rp4.774.546.732 dengan masa pelaksanaan selama 75 hari kalender.

Dengan nilai pekerjaan yang mencapai hampir Rp4,8 miliar, transparansi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta hasil pekerjaan menjadi perhatian publik.

Sejumlah pertanyaan pun mengemuka. Apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan gambar perencanaan dan spesifikasi teknis? Apakah seluruh tahapan pengecoran telah memenuhi standar konstruksi? Bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan selama proyek berlangsung? Dan apakah hasil pekerjaan telah sebanding dengan nilai kontrak yang dibayarkan menggunakan APBD?

PUPR, Kontraktor dan DPRD Diminta Beri Penjelasan

Pak RW meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok memberikan penjelasan secara terbuka mengenai berbagai persoalan yang dipertanyakan masyarakat.

Ia juga berharap kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas memberikan keterangan terkait metode pelaksanaan pekerjaan serta pengawasan teknis di lapangan.

“Jangan sampai kepala dinasnya bungkam, DPRD-nya masuk angin, dan kejaksaan-nya mandul,” kata Pak RW.

Pernyataan tersebut merupakan kritik dari Pak RW dan belum merupakan kesimpulan mengenai adanya pelanggaran atau kesalahan dari pihak-pihak yang disebut.

Berimbang.com juga menekankan bahwa dugaan mengenai kualitas pekerjaan, administrasi, maupun kemungkinan kepentingan politik perlu diverifikasi berdasarkan dokumen dan pemeriksaan dari lembaga berwenang.

Hingga berita ini ditulis, diperlukan penjelasan dari Dinas PUPR Kota Depok, pihak kontraktor, konsultan pengawas, DPRD Kota Depok, serta pihak terkait lainnya mengenai berbagai sorotan tersebut.

Keterbukaan informasi dinilai penting agar proyek yang menggunakan uang masyarakat tersebut dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi administrasi, teknis, kualitas pekerjaan maupun aspek keselamatan pengguna jalan.

Sebab, keberhasilan proyek pemerintah tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran dan selesainya pekerjaan, tetapi juga dari kualitas hasil pembangunan serta pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Redaksi

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments