Minggu, April 26, 2026
Beranda blog Halaman 51

Prabowo Subianto Terima Pin Emas dari SMSI atas Dedikasinya Jaga Demokrasi

admin berimbang
-
0
Prabowo Subianto Terima Pin Emas dari SMSI atas Dedikasinya Jaga Demokrasi

BERIMBANG.com – Menteri Pertahanan Jenderal TNI (HOR) (Purn) Prabowo Subianto menerima penghargaan berupa pin emas dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) atas dedikasinya menjaga demokrasi.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Umum SMSI, Firdaus, dan diterima oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Sujono Djojohadikusumo pada Peresmian Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) di Auditorium RRI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu (3/8/2024).

Firdaus yang juga anggota dewan penasihat Formas mengungkapkan, SMSI memberikan penghargaan tertinggi ini  karena selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto tidak pernah melakukan intimidasi terhadap media.

“Sikap ini dinilai penting dalam mendukung kematangan pers sebagai pilar keempat demokrasi, sehingga proses transformasi demokratisasi di Indonesia dapat berlangsung dengan baik,” kata Firdaus saat menyerahkan pin emas kepada Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik bungsu Prabowo Subianto.

Sebagai Menteri Pertahanan yang juga Ketua Dewan Pembina sebuah partai politik, Prabowo dinilai selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kebijakan dan tindakannya dianggap berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, sehingga potensi keterbelahan dapat dihindari.

“Keteladanan Prabowo dalam penegakan demokrasi di Indonesia patut diapresiasi dan dijadikan standar bagi bangsa ini dalam menjaga keutuhan NKRI,” ujar Firdaus. (*)

 

Proyek Rehabilitasi Dan Penataan Lingkungan Rusunawa Banjaran Pucung Tidak Sesuai RAB, Disrumkin Akan Tanya Konsultan

admin berimbang
-
0
Proyek Rehabilitasi Dan Penataan Lingkungan Rusunawa Banjaran Pucung Tidak Sesuai RAB, Disrumkin Akan Tanya Konsultan

BERIMBANG.com, Depok – Proyek Rehabilitasi Dan Penataan Lingkungan Rusunawa Banjaran Pucung dengan nilai anggaran kurang lebih sebesar 900 juta rupiah dengan pelaksana PT. Editri Gracia Abdi di persoalkan oleh warga rusun, pasalnya material yang digunakan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya ( RAB ).

Pemasangan Atap rangka yang seharusnya menggunakan baja ringan , terpantau menggunakan Kayu yang sudah ada dan pembuatan direksikit tidak ada , namun pelaksana menyewa kamar satu unit dirusun untuk tidur para tukang dan tidak jarang juga pekerja tidak menggunakan alat keselamatan kerja,saat bekerja ( K3 )

Hal tersebut dikatakan LSM LAKRI, Maulana saat melakukan pemantauan di lapangan belum lama ini.

Maulana menyayangkan, pekerjaan yang menggunakan APBD Depok, dilakukan terkesan asal – asalan dan tidak mematuhi spesifikasi yang ada, dirinya juga mempertanyakan pengawasan oleh konsultan dan jawabannya tidak memuaskan, ini jelas ada pembiaran dan kami tidak akan membiarkan hal ini sampai disini saja.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Tata Bangunan,  Suwandi mengatakan akan segera klarifikasi kepada pelaksana proyek dan konsultan pengawas secara tertulis.

” Kamu akan layangkan surat ke konsultan pengawas , nanti selanjutnya akan kami informasikan , ” terang Suwandi belum lama ini.

 

iik

 

Muswil Ke 3 Pimpinan Wilayah Rifa’yah Masa Khidmat 2024-2029 Sukses Digelar

admin berimbang
-
0
Muswil Ke 3 Pimpinan Wilayah Rifa’yah Masa Khidmat 2024-2029 Sukses Digelar

BERIMBANG.com, Depok – Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-3 Pimpinan Wilayah Rifa’iyah Jabodetabek sukses digelar pada 28 Juli 2024 di Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam memajukan gerakan Rifa’iyah dan membentuk kepemimpinan baru untuk masa khidmat 2024-2029. Rifa’iyah adalah organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Berawal sebagai gerakan protes pada tahun 1850 yang dipelopori oleh Pahlawan Nasional K.H. Ahmad Rifa’i dari Kendal, Jawa Tengah, gerakan ini tidak hanya berfokus pada dakwah Islam, tetapi juga pada perlawanan sosial.

Pada awal Oktober 1991, ulama dan cendekiawan Rifa’iyah berkumpul di Wonosobo dan membentuk Majelis Ulama Rifa’iyah untuk menjembatani kelahiran organisasi resmi. Pada tanggal 25 Desember 1991, di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Cirebon, organisasi Rifa’iyah resmi didirikan. Hal ini menandai transformasi gerakan kultural Rifa’iyah menjadi sebuah organisasi yang lebih sistematis dan modern.

Muswil ke-3 PW Rifa’iyah Jabodetabek bertujuan membentuk kader-kader baru yang akan menggerakkan roda kepemimpinan organisasi. Agenda utama muswil ini adalah pemilihan Ketua Pimpinan Wilayah dan Ketua Dewan Suro untuk masa khidmat 2024-2029, serta pembentukan jajaran organisasi. Muswil juga menjadi ajang untuk mencapai mufakat bersama, menumbuhkan rasa kebersamaan, menyatukan perbedaan pendapat, dan melatih kemampuan dalam mengemukakan pendapat. Dengan mengusung tema “Sinergi Bersama: Membangun Solidaritas dan Ukhuwah Islamiyah dengan Penyegaran dan Visi Rifaiyah yang Visioner,” diharapkan muswil kali ini dapat menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar anggota serta menyegarkan semangat dalam melaksanakan visi dan misi organisasi yang lebih visioner dan progresif.

Melalui rapat Pleno, Muswil ke-3 ini menetapkan Bapak H. Fahrozi Dahlan sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Rifaiyah Jabodetabek dan Kyai Muhammad Taufieq, S.Pd.I. sebagai Ketua Dewan Suro untuk masa khidmat 2024-2029. Dengan terpilihnya kepemimpinan baru ini, diharapkan PW Rifaiyah Jabodetabek akan semakin berkembang dan maju dalam lima tahun ke depan.

Kyai Muhammad Taufieq, S.Pd.I., sebagai Wali Dewan Suro, memberikan pesan kepada seluruh pengurus yang terpilih agar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama dan merapatkan barisan untuk menjadikan Rifaiyah Jabodetabek sebagai percontohan bagi Rifaiyah di seluruh Indonesia.

Ketua Umum PP Rifaiyah, Dr. KH. Mukhlisin Muzarie, M.Ag., menyatakan bahwa tugas organisasi pada hakikatnya adalah tugas agama. “Tujuan kita adalah meneruskan perjuangan Syaikh Ahmad Rifa’i dalam mengembangkan, membimbing, dan membina umat agar dapat mengamalkan agama Islam dengan baik, seperti yang disebut dalam kitab Syaikh Ahmad Rifa’i: ‘sah iman lan sah ibadah’,” jelasnya. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PW yang terpilih dan siap mengemban amanah selama lima tahun ke depan.

Selama proses Muswil, berbagai kegiatan dilakukan untuk memperkuat solidaritas dan meningkatkan pengetahuan anggota. Diskusi panel dan seminar tentang kepemimpinan serta strategi pengembangan organisasi menjadi bagian dari agenda. Para peserta aktif berpartisipasi dalam diskusi yang bertujuan untuk menyusun rencana strategis lima tahun ke depan, yang fokus pada pemberdayaan komunitas dan penguatan basis dakwah.

Ketua panitia pelaksana Muswil ke- 3, Hasyim Asy’ari, M.Psi.T., berharap hasil dari musyawarah ini dapat membawa perubahan positif dan memacu semangat baru dalam setiap kegiatan Rifa’iyah di wilayah Jabodetabek. Harapan ke depan, dengan kepemimpinan baru, Rifa’iyah Jabodetabek diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan program-program inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas hidup umat dan memperkuat peran organisasi dalam kehidupan masyarakat.

“Hal ini akan menjadi modal yang penting untuk menjadikan Rifaiyah Jabodetabek sebagai motor penggerak dalam menciptakan program-program inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras dan menghadirkan program-program yang inovatif dan tepat guna, demi kemajuan bersama,” tambah H. Fahrozi Dahlan, Ketua Pimpinan Wilayah terpilih.

Muswil ke-3 ini menjadi saksi penting perjalanan Rifaiyah Jabodetabek menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Rifaiyah Jabodetabek siap menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan yang lebih besar lagi. Semangat dan dedikasi ini diharapkan mampu menginspirasi organisasi Rifaiyah lainnya di seluruh Indonesia untuk terus maju dan berkembang.**

Kongres Dipercepat, Rakernas SMSI Berlangsung Dinamis

admin berimbang
-
0
Kongres Dipercepat, Rakernas SMSI Berlangsung Dinamis

BERIMBANG.con – Arena Rakernas SMSI di Hotel The Jayakarta, Jakarta Pusat berlangsung dinamis. Rakernas yang dibuka Ketua Dewan Pers Dr. Hj. Ninik Rahayu, mayoritas peserta Rakernas menyetujui laporan dari pengurus SMSI Pusat dan meminta Firdaus untuk kembali menjadi Ketua Umum untuk periode 2024-2029.

Makali yang mendapat mandat sebagai pemimpin sidang, meminta kepastian peserta Rakernas berkaitan aspirasi yang meminta Rakernas diperluas dan dilanjutkan dengan Kongres ll SMSI 2024.

“Daripada menunggu dua bulan atau 3 bulan lagi dan biaya lagi, sudah kita sepakati saja diperluas menjadi Kongres,” ungkap Jhon Heri, Ketua SMSI Sumsel.

H.Hardiyansyah, SH Ketua SMSI Jabar menambahkan, kongres yang diputuskan di Rakernas sudah sesuai dengan AD/ART SMSI.

“Mulanya, agenda di rakernas hanya akan menetapkan tanggal pelaksanaan kongres mengingat masa jabatan ketum tinggal beberapa bulan saja. Kemudian mengerucut menjadi kongres karna disepakati oleh lebih dari 2/3 provinsi yang hadir. Maka jadilah kongres berjalan dan Ketua umum terpilih secara aklamasi untuk periode 5 tahun kedepan,” ujar Hardiyansyah.

Rakernas dan Kongres ini berlangsung pada 30-31 Juli dan 1 Agustus 2024 di Jakarta, dan dihadiri hampir seluruh pengurus SMSI dari seluruh Indonesia.

Terpilihnya Firdaus secara aklamasi, kata dia, mencerminkan kepercayaan yang tinggi terhadap kepemimpinannya selama ini. Firdaus dinilai telah menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam memajukan organisasi dan meningkatkan profesionalisme media siber di Indonesia.

Dalam pidatonya, Firdaus mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh anggota SMSI atas kepercayaan yang diberikan. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan media siber serta meningkatkan kualitas dan integritas jurnalisme di Indonesia.

“Alhamdulillah, saya bersyukur atas kepercayaan dari seluruh peserta Kongres ll SMSI. Saya berharap, SMSI kedepannya tetap mengutamakan kebersamaan dan kekompakan untuk memajukan organisasi, salah satunya membentuk presidium sehingga bukan personal tapi soliditas tim,” tandas Firdaus.

Firdaus juga berencana untuk melanjutkan program-program strategis yang telah dirintis sebelumnya dan menginisiasi berbagai inovasi untuk menghadapi tantangan di era digital. Diantaranya, mengupayakan anggota, khususnya pengurus provinsi yang telah lolos UKW Utama bisa meningkatkan profesionalitas dengan ikut ToT.

Kongres SMSI 2024 diharapkan menjadi momentum bagi media siber Indonesia semakin solid dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi. Dukungan penuh dari anggota dan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat posisi SMSI dalam industri media nasional.

Firdaus juga mengucapkan terima kasiih atas dukungan sponsor yang telah mendukung kegiatan ini sehingga berjalan dengan sukses dan lancar.

“ Terima kasih kepada BUMN PP, Bank BRI, bank bjb, dan BRI Insurance yang memberikan supportnya sehingga acara Rakernas dan kongres II ini berjalan sukses dan lancar,” tutupnya.***

Pantas Saja BPN Kabupaten Bogor 1 Sering Didemo, Proses Sertifikat Saja Tak Kunjung Usai

admin berimbang
-
0
Pantas Saja BPN Kabupaten Bogor 1 Sering Didemo, Proses Sertifikat Saja Tak Kunjung Usai

BERIMBANG.com – Pemilik lahan tanah pasti geram karena pengajuan sertifiat tanah gak beres-beres, apalagi kasus sengketa kepemilikan di Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan (BPN Kantah) Kabupaten Bogor 1, Jawa Barat.

Pada Juli 2024, Demontrasi atau Unjuk Rasa (Unras) warga dan mahasiswa soal dugaan banyaknya kasus sengkarut kepengurusan lahan tanah di BPN Kantah Kabupaten Bogor 1 belum usai. Hal itu ditanggapi mahasiswa dan warga dengan unjuk rasa (Unras).

Diantaranya, aksi unjuk rasa (Unras) yang digelar warga dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor Raya, pada Juli 2024, meminta informasi soal tanah yang dikuasai oleh PT Djasinga, sedangkan warga mengaku telah menggarap lahan itu turun temurun.

Namun pihak Kantah melalui Kepala Seksi (Kasi) Penataan dan Pemberdayaan BPN Kabupaten Bogor, Taufik Haryono enggan memberi informasi secara detail soal itu, ia menyerahkan jawaban pada pimpinannya.

Ditemui terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Yuniar Hikmat Ginanjar, saat bertandang ke Kantah Kabupaten Bogor 1, pada (8/7/2024), enggan memberi komentar soal Unras.

“Silahkan tanyakan langsung kepada Kakan (Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Bogor 1) mengenai masalah (PT Jasinga Vs Warga) tersebut,” ujar Kakanwil Jabar.

Pun dihari yang sama (8/7), Kakantah BPN Kabupaten Kabupaten Bogor 1 Yuliana, terpantau sibuk mengantar Kakanwil memasuki mobilnya, ia malah mengarahkan jawaban ke Kepala Seksi (Kasi) terkait alias bungkam.

Terjadi lagi demonstrasi dibulan yang sama pada (26/7/2024) digelar oleh Gerakan Mahasiswa Suara Rakyat (Gemasura) dan masyarakat. Mengungkap sengkarut banyaknya kasus yang tak kunjung usai, di Kantah Kabupaten Bogor 1.

Unras Gemasura meminta Kakantah Kabupaten Bogor 1 di copot sebab tak becus menyelesaikan masalah. Dalam pernyataan secara tertulis membeberkan salah satunya kasus di Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang, kabupaten Bogor soal tanah kas Desa seluas 34 hektar belum juga kelar.

Pihak Kantah melalui Kepala Seksinya Iman, menanggapi para pendemo Gemasura, ia meminta waktu dan mengkaji masalahnya agar bisa diselesaikan.

“Dan mungkin kedepannya kita akan melakukan kajian terlebih dulu bersama dengan Seksi teknis lainnya terkait dengan permohonan yang di mohonkan oleh pemerintah Desa,” jelas Iman, “Kami mohon waktu lah untuk melihat permasalahannya seperti apa,” Kata Iman.

Sertifikat tanah gak kelar-kelar

Selain didemo warga dan mahasiswa, pengajuan berkas/dokumen pengakuan hak atau membuat sertifikat tanah untuk pertama kalinya di BPN Kantah Kabupaten Bogor 1, lamban dan bahkan terkesan memperlambat.

Hal itu terhimpun dari Informasi para kuasa pemohon yang menunjukan tanda terima dokumen, kepada berimbang.com rata-rata pengajuan tahun 2023. Semuanya mengeluh soal lambatnya penyelesaian terbit sertilikat tanah untuk pertama kali atau pengakuan hak.

Keterangan di apliaksi sentuh tanahku terbaca semua nomor berkas para pemohon itu telah melewati aturan waktu yang ditentukan. Proses pengakuan hak 98 hari kerja.

Salah satu kuasa pemohon yang mengadu kepada wartawan, ia enggan menyebut nama, bercerita keheranan soal persyaratan yang selalu hadir usai mendapat arahan dari staf diruangan Sekretaris Bersama atau Sekber.

“Setiap kali saya tanya berkas, dulu saya selalu diarahkan ke Sekber, ada aja kurangnya. Selalu saya siapkan kekurangan itu. Kenapa gak sekalian gitu (soal kekurangan syarat), jadi kan.. Enggak bulak balik,” kata kuasa pemohon.

Kisah kuasa pemohon tersebut serupa dengan pemohon lainnya yang meminta wartawan mengawal perjalanan berkasnya, “Sudah di Korsub (Koordinator substansi) bang, Sudah dikasi (Kepala Seksi) bang,” kata staff di Sekber, ke wartawan, beberapa waktu lalu.

Pun, pernah terjadi beberapa bulan yang lalu, berkas/ dokumen yang telah naik ke Kepala Kantor, “Berkas balik lagi bang, saya belum periksa,” kata Staf di Sekber.

Pernyataan para staf itu diteruskan ke Kakan, namun komunikasi terakhir menanyakan soal berkas yang harus ditanda tangan Kakan, nomor ponsel wartawan di kala konfirmasi diduga di blokir, tidak bisa lagi menghubunginya, terpantau hanya ceklis satu.

Bahkan kepala kantor yuliana sebelum memblokir nomor wartawan, melalui pesan singkat whatapps, dikala anak buahnya tak mengerti pekerjaannya, ia mengatakan juga, “Silahkan bapak tanya Korsub atau Kasi,” Balas Yuliana beberapa bulan lalu, saat ditanya soal perjalanan berkas yang tak kunjung usai.

Hingga tahun 2024 berganti tiga kali Koordinator di Sekber, permohonan itu masih belum usai juga, salah satu staf memberi info terkini satu diantara perjalanan berkas, “Dikasi bang,” jawab staf, saat ditanya soal pengajuan yang telah setahun lamanya belum juga usai. Beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, pengawalan wartawan soal pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sebagai kontrol sosial, sebab anggaran mereka dibiayai oleh rakyat melalui APBD dan APBN yang wajib diawasi.

Beberapa kali berimbang.com mencoba datang langsung konfirmasi dan klarifikasi memimta tanggapan beberapa hal soal pelayanan dan aksi unjuk rasa warga dan mahasiswa, Kepala Kantor selalu sibuk sulit ditemui.

Melalui Kepala Substansi Tata Usaha (Kasubag TU) Kantah Kabupaten Bogor 1, Muhaimin Hamidun Umar, selalu menjawab soal perjalanan berkas, “Wss. (Walaikumsalam) Ijin abangku..aq (aku) coba cek updatenya,” ketiknya melalui pesan singkat whatsapps.

Soal dua kali Unras dibulan yang sama dilakukan oleh mahasiswa, Kasubag TU Muhaimin Hamidun Umar, hanya menjawab, “Ijin abangku ..akan d buatkan klarifikasi,” tulisnya. (26/7/2024), hingga (31/7/2024) redaksi belum menerima atau mendapat jawaban yang dijanjikannya.

Seperti diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, selalu mewanti-wanti soal mudahkan kepengurusan pembuatan sertifikat untuk pertama kali.

Pun Menteri sebelumnya, Hadi Tjahjanto mengatakan hal yang sama, agar mempermudah terbitkan sertifikat tanah pertama kali, hingga dibuatkan aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) salah satunya melalui aplikasi Sentuh Tanahku dan lainnya.

(Tengku Yusrizal)

Ketua PWI Kota Bogor periode 2024-2027 Resmi di Pimpin Aldho

admin berimbang
-
0
Ketua PWI Kota Bogor periode 2024-2027 Resmi di Pimpin Aldho

BERIMBANG.com – Herman Indrabudi akrab disapa Aldho resmi terpilih usai mendapatkan 33 suara dalam Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor periode 2024-2027 yang digelar di Hotel Sahira, Kota Bogor, pada Sabtu (27/7/2024).

Aldho mengungguli rivalnya Eko Hadi yang hanya mendapatkan suara sebanyak 10 dari total suara pemilih sebanyak 43 suara. Sebelumnya, ada 4 calon Ketua PWI Kota Bogor yakni Herman Indrabudi, Eko Hadi, M Yusuf dan Donny Herlambang.

Karena Dony Herlambang belum memenuhi syarat, akhirnya yang resmi mencalonkan hanya 3 orang, namun, ketika akan berjalannya pemilihan, M Yusuf mengundurkan diri.

Sehingga, yang bertarung dalam konferensi tersebut ialah Herman Indra Budi atau Aldho dan Eko Hadi.***

Ketum Laskar Dewa Pimpin Rapat Evaluasi Satgas, Menjelang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

admin berimbang
-
0
Ketum Laskar Dewa Pimpin Rapat Evaluasi Satgas, Menjelang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

BERIMBANG.COM, Bogor – Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Demokrasi Warga (Laskar Dewa) mengadakan rapat para pengurus Satuan Tugas (Satgas) Dewan pimpinan Pusat (DPP) Laskar Dewa.

Hadir dalam rapat tersebut para petinggi dan anggota Satgas yang langsung di Pimpin Ketua Umum Laskar Dewa, Gus Fauzi Ali Hanafi, bertempat di Kantor DPP Laskar Dewa, kampung Pasir Kuda, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Jumat (26/7/2024)

Tujuan rapat tersebut merapatkan barisan Satgas Laskar Dewa untuk selalu menjaga kekompakan serta agar tetap Satu Komando, mengingat yang sebentar lagi akan menghadapi Pesta Demokrasi dalam Pemililahan Kepala Daerah Jawa Barat dan Pemilihan Bupati Kabupaten Bogor. Seperti sebelumnya Laskar Dewa selalu ikut serta dalam mensukseskan dalam Pesta Demokrasi tersebut.

Ketua Umum Laskar Dewa, Gus Fauzi Ali Hanafi saat sambutan sekaligus memberikan arahnya menekankan agar semua Satgas dari mulai para petinggi sampai anggota harus selalu menjaga kekompakan dan tetap satu Komando dalam menjalankan tugas dengan sesuai intruksi dari pimpinan.

Lanjut Gus Fauzi mengatakan, mengingat sebentar lagi akan dilaksanakannya Pesta Demokrasi, maka dari itu untuk sementara rapat di kususkan untuk Satuan Tugas untuk mengevaluasi dalam melaksanakan tugasnya. Karena menurutnya, Satgas merupakan garda terdepan dalam pengamanan pada kegiatan serta simbol bentuk adanya Laskar Dewa.

“Berhubung sebentar lagi akan menghadapi Pesta Demokrasi dari mulai pemilihan Bupati Bogor dan Gubernur Jawa Barat, tidak menutup kemungkinan kita akan mendukung dari salah satu pasangan Calon Bupati maupun Gubernur, maka dari itu kita rapatkan barisan. Sebelum kita mengambil sikap untuk mendukung salah satu calon jadi rapat ini sementara hanya di kususkan untuk Satuan Tugas agar tetap menja kekompakan dan satu Komando. Nah, setelah nanti sudah mengambil sikap siapa yang kita dukung nanti kita mengadakan rapat kembali dengan mengundang dari perwakilan DPW, DPD, dan DPC Laskar Dewa di masing – masing wilayah agar semuanya sepakat dengan apa yang akan di intruksikan nanti, karena Laskar Dewa ini memiliki moto Satu Visi, Satu Misi, Satu Komando,” Paparnya.

(Na)

Unjuk Rasa Mahasiswa Sikapi Sengkarut Sengketa Tanah di BPN Kabupaten Bogor

admin berimbang
-
0
Unjuk Rasa Mahasiswa Sikapi Sengkarut Sengketa Tanah di BPN Kabupaten Bogor

BERIMBANG.com – Demonstrasi mahasiswa terulang lagi, didepan gedung Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan (BPN Kantah) Kabupaten Bogor, soal banyaknya kasus mafia tanah yang tak kunjung tuntas.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan dengan membakar ban oleh Gerakan Mahasiswa Suara Rakyat (Gemasura) dan masyarakat, menyikapi sengkarut penyelesaian kasus-kasus sengketa dan kinerja pelayanan BPN Kantah Kabupaten Bogor,

Melalui keterangan tertulis, ketua Gemasura, Zayyen Iman mengunggap dan merinci hasil penelusuran, diantaranya kasus tanah terlantar dikampung kawung luwuk, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

“Ribuan hektar tanah terlantar dan sikap membisu BPN Kantah Kabupaten Bogor menjadi fokus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menangani kasus tersebut,” tulisnya.

Selain itu, soal kepemilikan lahan Jimmi Mamesah seluas 70 Ha di Gunung Geulis yang telah berlangsung selama 7 tahun hingga Menkopolhukam turun tangan.

“Bahkan baru-baru ini ratusan warga terancam tanah mereka diambil alih oleh perusahaan tambang, hingga ratusan warga yang geram menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor,” terangnya.

Sengketa warga dengan perusahaan tambang, lanjutnya, telah terjadi hampir 40 tahun, padahal warga mengaku telah menempati turun menurun, menurut keterangan kepala Desa Gunung Putri, 5 perusahaan yang mengklaim tanah warga seluas 40 hektar.

Kasus lainnya, menurut hasil penelusurannya Zayyen Iman, lebih spesifik mengungkap tanah milik kas Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, kabupaten Bogor seluas 34 hektar yang tercatat dalam buku C Desa yang telah dikuasai dari tahun 1960,

Dia merasa heran tanah kas Desa sebagian menjadi sertifikat atas nama pribadi ditahun 1986, dan diperjual belikan, hingga tahun 2011 sengketa masuk ranah pengadilan yang telah dibatalkan.

tahun 2023-2024, Zayyen Iman menduga Kantah Kabupaten Bogor menerbitkan kembali 14 sertifikat pengganti atas nama pribadi.

Keterangan Zayyen Iman, pada 13 Juni 2024 para ahli waris atas nama sertifikat nama pribadi itu menyadari tanah tersebut tanah kas Desa dengan menandatangani akta perjanjian pelepasan tanah ahli waris kepada pemerintah desa (Pemdes) Bojong Koneng selua 34 hekar.

Atas informasi tersebut, lanjut Zayyen Iman, pada Juni 2024 Pemdes Bojong Koneng, menyurati BPN Kabupaten Bogor, untuk permohonan menolak penerbitan sertifikat atas nama pribadi.

“19 Juni 2024 Pemdes Bojong Koneng telah melayangkan pengaduan kepada Satreskrim Polres Bogor atas penerbitan 14 sertifikat pengganti dengan ditembuskan kepada Pemda dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor,” terangnya.

Namun, menurut Zayyen Iman, hingga kini Pemdes Bojong Komeng belum menerima informasi dari BPN Kabupaten Bogor soal permohonan pembatalan 14 sertifikat pengganti tersebut,

“Kami menduga adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan BPN Kabpaten Bogor,” Tulisnya.

“Atas dasar tersebut kami Gerakan Mahasiswa Suara Rakyat (Gemasura) bersama masyarakat menuntut agar Kepala BPN Kabupaten Bogor di copot dsri jabatannya karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga telah terjadi banyaknya persengketaan lahan di Kanupaten Bogor,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, mewakili Kepala Kantah Kabupaten Bogor, Iman Malvina Yusuf Putra melihat bahwa permasalahan yang dituntut oleh sejumlah aksi itu menyangkut polemik pertanahan yang berada di wilayah Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Memang, kata Iman, permasalahan di wilayah tersebut pihak Kantah Kabupaten Bogor baru menerima surat masuk pada 19 Juli 2024.

“Dan mungkin kedepannya kita akan melakukan kajian terlebih dulu bersama dengan Seksi teknis lainnya terkait dengan permohonan yang di mohonkan oleh pemerintah desa,” jelas Iman yang didampingi oleh Kasubag TU Muhaimin Hamidun Umar dan Kasi SKP Rani.

Iman juga menjelaskan, dalam konteks itu pihaknya melihat ada beberapa putusan-putusan pengadilan negeri setempat terkait dengan permasalahan tersebut.

“Mungkin itu, dan dalam waktu dekat terkait tuntutan oleh aksi massa tadi. Dalam waktu dekat kita akan mengkaji dari permohonan itu, tapi kami mohon waktu lah untuk melihat permasalahannya seperti apa,” Kata Iman

“Karena ini dalam menyelesaikan suatu persoalan tanah bisa langsung begitu saja diselesaikan tapi harus adanya kajian-kajian dan mekanisme yang mesti kita tempuh terlebih dulu,” tandasnya.

(Sahrul/Tengku Yusrizal)

Ribuan Siswa Belum Sekolah, Disdik Depok Minta Ke BMPS Buka PPDB SMA/SMK Swasta

admin berimbang
-
0
Ribuan Siswa Belum Sekolah, Disdik Depok Minta Ke BMPS Buka PPDB SMA/SMK Swasta

BERIMBANG.com, Depok – Dinas Pendidikan Kota Depok telah melakukan upaya maksimal untuk membantu ribuan siswa SMP yang tidak lulus dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 bagi SMA/SMK negeri yang merupakan kewenangan Disdik Provinsi Jawa Barat (Jabar). Bahkan, Wali Kota Depok Mohammad Idris juga membuat surat permohonan kepada Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin untuk mengoptimalkan PPDB melalui surat bernomor 420/458-Disdik yang ditandatangani pada Senin, 22 Juli 2024.

Surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil menyelenggarakan PPDB Tahun Ajaran Baru 2024/2025 yang dilaksanakan Disdik Jabar, masih terdapat lulusan SMP yang belum dapat tertampung di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri di Kota Depok. Jalur optimalisasi yang dimaksud mencakup penambahan jumlah siswa per Rombongan Belajar (Rombel) atau penambahan Rombel di SMA/SMK negeri di Kota Depok.

Selain itu, data Disdik Kota Depok menunjukkan bahwa meskipun Kota Depok memiliki 15 SMA negeri dan 4 SMK negeri dengan kapasitas siswa sebesar 5.685, namun masih ada 34 SMP negeri dan 260 SMP swasta dengan total kurang lebih 35 ribu lulusan SMP yang belum dapat tertampung di sekolah negeri.

Namun, upaya Disdik Kota Depok untuk membantu ribuan siswa SMP gagal setelah Disdik Provinsi Jabar menolak usulan optimalisasi yang dianggap tidak sesuai prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Sutarno, “Jalur optimalisasi tidak diatur. Jadi pelaksanaan PPDB harus sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan Kemendikbudristek.” Hal tersebut diungkapkan ketika Sutarno diutus Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk menyampaikan surat ke Pj Gubenur Jabar, Bey Machmudin dan Disdik Provinsi Jabar di Bandung pada Rabu, 24 Juli 2024.

Disdik Kota Depok kemudian meminta Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Depok untuk membuka kembali pendaftaran yang sudah tutup agar ribuan siswa yang belum dapat bersekolah di sekolah negeri dapat mendaftar di sekolah swasta.

Asri Mulyanita, ketua BMPS Kota Depok, merespons secara positif dan siap membantu mengkoordinasikan penerimaan siswa baru di SMA dan SMK swasta dan tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Dia melakukan koordinasi dan menjalin hubungan yang harmonis dengan Disdik Kota Depok, karena mereka dianggap sebagai mitra saling membantu dalam menjalankan program-program pendidikan dari Kemendikristek. Dia juga menghimbau agar sekolah swasta tetap meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran yang optimal. Asri percaya bahwa banyak siswa yang lulus dari SMA dan SMK swasta dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan bahkan dapat bersaing dengan lulusan SMA atau SMK negeri.**

Tanggapan Pj Gubernur Jabar Terkait Surat Walikota Depok Terkait Optimalisasi PPDB SMAN

admin berimbang
-
0

BERIMBANG.com, Depok – Jumlah siswa yang berusaha mendaftar di sekolah negeri tingkat menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Depok ternyata melampaui kapasitas tahun ajaran baru 2024/2025. Menyusul hal tersebut, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menyampaikan permohonan ke Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, untuk memperkenankan upaya optimalisasi sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Permohonan itu tertuang dalam surat nomor 420/458-Disdik yang ditandatangani pada 22 Juli 2024.

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa PPDB tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat masih ada beberapa lulusan SMP yang belum dapat diterima di SMA/SMK Negeri di Kota Depok. Upaya optimalisasi yang dimaksud dapat berbentuk penambahan jumlah siswa di setiap rombongan belajar (Rombel), maupun penambahan rombongan belajar di setiap SMA/SMK Negeri di Kota Depok yang saat ini hanya memiliki 15 SMAN dan 3 SMKN.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Sutarno, mengutus surat tersebut ke Pj Gubernur Jawa Barat dan Disdik Jabar pada Rabu, 24 Juli 2024. Namun, penyelenggaraan PPDB sesuai prosedur dan pedoman pelaksanaan dan teknis (Juklak Juknis) tidak memperbolehkan jalur optimalisasi yang dimaksud dalam surat tersebut.

Sekdis Disdik Kota Depok, Sutarno, menyampaikan bahwa tidak ada ketentuan mengenai jalur optimalisasi, dan bahwa pelaksanaan PPDB harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi.

Plt Kepala Disdik Jabar, Mochamad Ade Afriandi, menjelaskan bahwa PPDB Jabar 2024 sudah berakhir sejak 15 Juli 2024, yang merupakan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2024/2025.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan, SMA/MA/SMK/MAK diizinkan memiliki jumlah peserta didik tidak lebih dari 36 orang setiap rombongan belajar. Rombongan belajar untuk SMA/MA/SMA Luar Biasa ditetapkan antara 3 hingga 36 rombongan belajar, untuk kelas X, XI, dan XII, dengan setiap jenjang minimal 1 kelas dan maksimal 12 kelas.

Mochamad Ade Afriandi menambahkan bahwa pihaknya memahami animo masyarakat terhadap pendidikan di sekolah negeri di Kota Depok, sehingga memohon bantuan dan dukungan dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan ruang kelas baru dan/atau sekolah baru di Kota Depok guna meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, Pemprov Jabar juga telah memprogramkan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk membantu meringankan beban orang tua siswa yang ingin bersekolah di sekolah swasta. Situasi tertentu, seperti kendala geografis atau ekonomi, diizinkan untuk membuka SMA Terbuka di SMA induknya berdasarkan Permendikbudristek.

Mochamad Ade Afriandi menyambut baik berjalannya PPDB Jabar 2024 jenjang SMA/SMK/SLB sesuai ketentuan yang diatur. Dia memohon maaf atas segala kendala dan kekurangan dalam pelayanan PPDB, yang akan dilaporkan kepada Pj Gubernur Bey Machmudin dan Mendikbudristek agar dapat memperbaiki kebijakan dan teknis pelaksanaannya agar dapat menjadi pelayanan pendidikan yang adil, transparan, dan akuntabel.**

1...505152...439Halaman 51 dari 439

berimbang.com @ 2026