BERIMBANG.COM, Depok – Kelurahan Sukmajaya adakan sosialisasi Pokja kelurahan sehat kepada masyarakat Sukmajaya khususnya untuk meningkatkan pengetahuan tentang keluarga sehat di wilayah masing-masing dalam mengantisipasi berbagai macam masalah kesehatan yang ada di dalam keluarga. Senin (28/9/2015).

Hadir dalam acara sosialisasi tersebut, Wakil Walikota Depok, Camat Sukmajaya dan beberapa praktisi kesehatan sebagai narasumber.

Camat Sukmajaya, Dadang Wihana dalam dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi Pokja Kelurahan Sehat merupakan hari keempat dari rangkaian kegiatan di kecamatan dalam rangka melaksakan sosialisasi maupun menyampaikan informasi terkait masalah-masalah kesehatan.

“ Tema utamanya adalah masalah gangguan kejiwaan yang terjadi di masyarakat karena saya mengalami sendiri ada masyarakat yang mengidap gangguan kejiwaan yang harus segera diberikan pertolongan bahkan ada satu keluarga yang mengidap gangguan jiwa,” Ujar dadang.

Menurut Dadang, gangguan jiwa yang terjadi di masyarakat adalah masalah bersama dimana dalam penanggulangannya harus di carikan solusi kedepannya.

“ Sementara yang kami lakukan adalah dengan memberikan kasih sayang kepada mereka dan memberikan perhatian,” Ucap Dadang.

Sementara itu Wakil Walikota, Idris Abdul Shomad mengatakan kesehatan merupakan mahkota, masyarakat harus menyadari bahwa kesehatan itu penting untuk dijaga untuk itu kesehatan merupakan kewajiban Pemerintah Kota Depok.

“ Untuk itu kesehatan perlu ditingkatkan, walaupun Pemerintah Kota Depok belum sempat menjadi 10 besar kota sehat, tapi Alhamdulillah Kota Depok tidak termasuk 10 besar paling terendah kesehatannya, masih termasuk ada ditengah-tengah,” Ujar Idris.

“ Dilihat dari Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) didalamnya ada 24 indikator dimana masalah kesehatan di Kota Depok perlu ditingkatkan terus, ternyata dampaknya untuk mewujudkan kesehatan ini adalah sumber daya manusia yang kurang,”Ucap Idris.(Yuli Efendi)

BERIMBANG.COM, Depok – Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Depok untuk masyarakat diserahkan penuh kepada Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) karena menurut Manager BJB Cabang Depok, Iwan Ridwan, Pemerintah Kota Depok lebih mengetahui usulan masyarakat yang memerlukan.

” Kami serahkan dana CSR sepenuhnya kepada Kepala Dinas Kominfo sebagai leading sektornya dalam pengelolaan dana tersebut atas usulan masyarakat yang memerlukan untuk menindak lanjuti kebutuhan masyarakat di wilayahnya,” Ujar Iwan di Kantor BJB Cabang Depok, Jalan Margonda Raya ketika dikonfirmasi berimbang.com. Senin (28/9/2015).

Menurut Iwan, Pemerintah Kota Depok mempunyai saham di BJB dan setiap Propinsi, Bupati di setiap daerah berbeda-beda modalnya.

” Maka dari itu pihak pemkot sah-sah aja mengendalikan dana anggaran CSR untuk di salurkan agar tepat sasaran ke masyarakat karena merekalah yang lebih mengetahui apakah usulan itu diterima atau tidak serta layak dan tidaknya,” Ucap Iwan.

Sementara itu, Sekretaris Umum, Ingri Pertiwi menambahkan bahwa usulan masyarakat bisa melalui Diskominfo ataupun ke pihak BJB langsung.

” Setiap usulan masyarakat tetap kami memantau juga wilayah yang akan diberi bantuan jadi kami tidak tutup mata mengawasinya,” Ujar Ingri.

Menurut Ingri, Dana CSR BJB Cabang Depok di perkirakan dari laba bersih yang didapat dikalikan 5% di tahun 2014 ada sekitar 2 Miliar yang digelontorkan kepada masyarakat langsung. Dari Dana CSR, masih menurut Ingri, penyalurannya digunakan untuk segala bidang.

Ditempat terpisah, Wakil Walikota Depok, M. Idris Abdul Shomad ketika dikonfirmasi berimbang.com merasa kaget leading sektornya ada di Diskominfo karena menurut Idris dana CSR merupakan kewajiban dari Bank BJB.

” Leading Sektor ? gak ada dong leading sektor, itukan merupakan kewajiban perusahaan,”Ucap Idris merasa kaget.

” Mungkin saja Bank BJB memberikan rekomendasi kepada Pemkot karena memang sahamnya ada di Bank BJB dan Walikota punya otoritas dalam pengelolaan keuangan sehingga ada MOU pengelolaan CSRnya dikelola oleh Pemkot sehingga terjadinya kerjasama,” Ujar Idris.

Idris juga menyampaikan selain dana CSR BJB Cabang Depok, ada beberapa bank pemberi dana CSR seperti BNI, BRI, dan BTN.(Yuli Efendi)

BERIMBANG.COM, Depok – Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad menyebutkan bahwa peran Ketua RT/RW sangat strategis dalam membantu pemerintahan dalam hal pembangunan di wilayah masing-masih, disamping mempunyai fungsi strategis, Ketua RT/RW juga sebagai jembatan warga sampai tingkat Kelurahan serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Pemerintah Kota Depok dalam hal ini dapat menjadikan Ketua RT/RW sebagai mitra pemerintah dan menjadi ujung tombak Pemerintah dalam membantu pembangunan yang di laksanakan pemerintah daerah.

“ Pembangunan di Kota Depok, mau tidak mau pemerintah harus wajib bermitra dengan Ketua RT/RW siapapun Walikotanya, tidak boleh jauh-jauh dari RT/RW dan harus dekat sehingga pembangunan ini dapat berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar dan bisa kita tingkatkan pembangunan di Kota Depok, Ujar Idris dalam sambutannya di Forum RT/RW di Kelurahan Grogol. Sabtu (26/9/2015).

Terkait Intensif RT/RW, Idris mengatakan Intensif RT/RW tergantung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) bila Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) meningkat kenapa tidak Intensifnya kita naikkan.

“ Bisa saja kita naikkan Intensifnya bila PAD kita besar, Pemerintah Kota Depok juga dalam anggarannya, masih banyak yang di prioritaskan seperti anggaran pendidikan sebesar 20 % dan juga anggaran lainnya seperti pembangunan infrastruktur.

Idris mencontohkan, selain RT/RW Amil yang memandikan mayat juga perlu diperhatikan karena sangat berperan penting bila ada yang meninggal dunia untuk itu Idris menginginkan ada fasilitas intensif dan pelatihan Bimtek juga sama seperti RT/RW agar mempunyai sertifikasi.

“ Pengalaman pribadi yang pernah saya alami ketika saya jadi ustad dan belum menjadi Wakil Walikota, pernah saya di datangi warga untuk memandikan mayat tetapi saya tidak bisa melakukannya karena bisa teorinya saja, apa jadinya bila mayat dibiarkan tanpa adanya Amil,” Ujar Idris.

Idris juga menyampaikan untuk pembangunan infrastruktur Jalan Lingkungan RT/RW sudah mencapai 95 % terbangun oleh Pemerintah Kota di Tahun 2015.

“Ini merupakan peran serta dan aspirasi dari masyarakat melalui RT/RW dan juga aspirasi anggota Dewan untuk itu Walikota yang terpilih nanti apakah dapat apa tidak memperbaiki jalan kota sampai 100% dilakukan,”Ujarnya.(Yuli Efendi)

BERIMBANG.COM, Depok – Dari hasil pertemuan Bimbingan Teknik (Bimtek) di Puncak Bogor, Forum Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) akhirnya terbentuk di Kota Depok, dari pertemuan yang diadakan di Sekretariat bersama di RW 01 Jalan Vila Santika RT 05/RW 01 Kelurahan Grogol, Limo. Sabtu (26/9/2015)

Ketua Forum RT/RW, Marsyan menuturkan bahwa pertemuan antara RT dan RW yang sekarang diadakan adalah dalam rangka reuni antara pengurus RT/RW se Kota Depok.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Walikota Depok, Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Beji Cinere Limo, Lurah Grogol , perwakilan BPMK, serta Tokoh Masyarakat setempat.

Dengan terbentuknya Forum RT/RW, kata Marsyan adalah cikal bakal terbentuknya Forum sesungguhnya karena masih semi legal dan belum mutlak karena belum menyeluruh sampai tingkat kecamatan.

“ Kami juga akan ikut sertakan seluruh Ketua RT dan RW Tingkat Kota Depok untuk bersama-sama membangun Kota Depok kedepannya bahwa kami sadar betul , kami adalah ujung tombak pemerintah karena kami langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat,”ungkap Marsyan.

Dalam kontribusinya ke Pemerintah Kota Depok, Para ketua RT/RW masih mengalami kekurangan dalam membangun wilayahnya masing-masing dikarenakan terganjal masalah keuangan.

“Maka dari itu, kami mengharapkan agar Pemerintah Kota Depok dapat membantu kekurangan-kekurangan serta keluhan-keluhan yang kami alami selama ini untuk mensejahteraka masyarakat di berbagai sektor,”Ucapnya

Tambahnya, Salah satu harapan besar RT/RW adalah meningkatkan intensif honor yang selama ini sudah diberikan kepada RT sebesar 1,5 juta sedangkan untuk RW sebesar 1,3 juta.

“ Dengan nanti terpilihnya Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad menjadi Walikota atau siapapun yang menjadi walikotanya, kami mengharapkan sekali untuk meningkatkan intensif yang tadinya setahun sekali bisa menjadi sebulan sekali, itu yang nanti akan kami perjuangkan ke depannya,” Ujar Marsyan.

Selain kepada Pemerintah Kota Depok, para ketua RT/RW juga mengharapkan kepada anggota dewan membuatkan payung hukum kepada RT/RW agar setiap tindakan yang dilakukan di masyarakat dilindungi.

Sementara itu, Wakil Walikota Idris Abdul Shomad mengucapkan terima kasih atas undangan dari Panitia karena menurutnya, pertemuan yang sekarang ini adalah mempunyai nilai strategis karena dapat mengembangkan dan meningkatkan pembangunan di Kota Depok.

Idris mengatakan, di dalam perundangan-undangan, RT/RW mempunyai kedudukan sebagai peran membantu Walikota Depok di tingkat kelurahan atau desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“ Kalau dikatakan sebagai ujung tombak memang benar karena undang-undang mengatakan seperti itu semoga menjadi mitra yang sangat erat dan memang sudah diikat dengan undang-undang,”Ujar Idris.

Masih Idris, fungsinya pun adalah sebagai pemimpin diwilayah, seperti salah satu tugasnya adalah pendataan warga serta administrasi Pemerintahan serta menjaga keamanan.

“ Tanpa tanda tangan RT/RW untuk pengantar, warga tidak bisa melanjutkan proses birokrasi sampai ke Walikota,”Ucap Idris.

Lalu Idris mengatakan, Ketua RT/RW juga menjadi advokasi terhadap warganya untuk menjembatani permasalahan yang ada di wilayah ke tingkat kelurahan serta usulan-usulan dari masyarakat termasuk menyukseskan Musrenbang.(Yuli Efendi)

BERIMBANG.COM – Oli merupakan bagian penting dari sebuah mobil yang berfungsi sebagai pelumas mesin. Karena fungsinya yang sangat vital tersebut, oli harus diganti secara berkala untuk mencegah terjadinya keausan.

Di buku petunjuk kendaraan, rata-rata produsen mobil menyarankan penggantian oli berdasarkan seberapa jauh jarak yang sudah ditempuh mobil tersebut, yaitu antara 7.500 kilometer sampai 10.000 kilometer. Namun dengan kondisi lalu lintas di kota Jakarta, aturan tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi.

“Jarak 7.500-10.000 kilometer itu sebetulnya merupakan penggunaan kombinasi antara di jalanan macet dengan di jalanan bebas hambatan atau tol. Sementara di Jakarta, tol itu hanya sekedar nama saja. Karena faktanya tol di sini lebih banyak macetnya,” ungkap Mechanic Expert dari G-Speed Indonesia, Galih Laksono di acara “Castrol MAGNATEC Stop-Start Family Fest”, di Jakarta, Sabtu (12/9).

Kondisi jalan raya yang lebih sering macet di Jakarta menurut Galih bisa membuat umur mesin jadi semakin berkurang. “Kondisi berhenti dan kembali berjalan pada saat macet merupakan titik paling ekstrem bagi mesin mobil. Semakin sering mobil terjebak dalam kemacetan, mesin mobil tersebut semakin butuh perlindungan oli,” ungkapnya.

Karena itu, menurutnya panduan jarak tempuh 7.500-10.000 km sudah tidak sesuai lagi. “Dengan kondisi jalan yang lebih sering macet, saya menyarankan untuk mengganti oli setiap jarak tempuh 5.000 km saja. Itu lebih aman untuk mencegah kerusakan mesin,” ujar Galih.