Categories: Nasional

Ini Hasil Rapimnas II PPP Kubu Romi

BERIMBANG.COM, Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya menggelarkan Rapat Pimpinan Nasional II di Jakarta pada 13-14 Juli 2015.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh Sekjen PPP Ainur Rofiq kepada Beritasatu.com, ada tujuh poin hasil Rapimnas II PPP.

1. Rapimnas II PPP menolak wacana penundaan pilkada dengan alasan apapun, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pilkada dan UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Selanjutnya Rapimnas II PPP meminta Pemerintah dan KPU segera mengatasi masalah-masalah yang berpotensi menghambat pelaksanaan pilkada serentak 2015 di sejumlah daerah.

2. Rapimnas II PPP mendesak KPU untuk merevisi PKPU No. 9 tahun 2015, khususnya ketentuan terkait kepengurusan partai politik yang bersengketa, dengan tetap mengacu kepada yurisdiksi yang dimiliki oleh Menteri sebagaimana diatur di dalam UU No. 2 tahun 2008 jo. UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal mana atas revisi tersebut DPP PPP telah mengusulkan materi revisi untuk mendapat tanggapan segera dari KPU.

3. Rapimnas II PPP menyampaikan SOMASI terbuka kepada KPU RI, yang akan diikuti oleh SOMASI terbuka seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP tingkat provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPP tingkat kabupaten/kota yang akan mengikuti Pemilukada 2015, agar dalam penyusunan PKPU sebagai revisi PKPU No. 9 tahun 2015 tetap mengacu kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

4. Rapimnas II menyatakan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII Surabaya sebagai satu-satunya kepengurusan yang sah dan berhak mengikuti pemilu 2015 dengan mendasarkan diri pada Muktamar VIII PPP tanggal 15-17 Oktober 2014 di Surabaya yang telah memenuhi persyaratan AD/ART PPP sesuai ketentuan pasal 23 ayat (1) UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, SK Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPP PPP, Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT pada 10 Juli 2015 dan Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

5. Rapimnas II PPP menyatakan apa yang disebut sebagai kepengurusan PPP yang dipimpin oleh Djan Faridz dan Achmad Dimyati Natakusumah tidak memiliki basis legal apapun untuk menandatangani dokumen legal apapun dalam proses Pemilukada 2015 di Republik Indonesia, dan karenanya seluruh dokumentasi terkait PPP dan Pemilukada 2015 yang ditandatangani keduanya atau yang menjadi turunan tanda tangan keduanya batal demi hukum untuk digunakan sebagai tindakan administrasi pemerintahan di tingkatan manapun.

6. Rapimnas II PPP menyatakan kesiapan PPP di bawah kepemimpinan Muktamar VIII PPP tahun 2014 di Surabaya untuk berpartisipasi sepenuhnya di dalam proses Pemilukada 2015 secara legal dan fair, tertib, damai, transparan, jujur dan adil.

7. Rapimnas II PPP, menyikapi situasi politik mengandung dinamika yang sangat tinggi, mendukung dan memberikan mandat sepenuhnya kepada DPP PPP untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka penyelamatan demokrasi prosedural dalam rangka Pemilukada 2015, sepanjang dilandaskan kepada AD/ART PPP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.(bs)

Recent Posts

4 Agenda Kerja DPMD Kabupaten Bogor Desember 2019

BERIMBANG.com Bogor - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor telah melaksanakan 4 agenda kerja yang telah dilaksanakan pada… Read More

44 menit ago

Bupati Bogor Buka Forum Antar Pemimpin Daerah BES 2019

BERIMBANG.com Bogor - Bupati Bogor Ade Yasin membuka forum tingkat tinggi antar pemimpin daerah yakni Borderline Economic Summit (BES) 2019,… Read More

21 jam ago

Bupati Bogor Dengar Curhat Warga Tentang Pendidikan & Kesehatan

BERIMBANG.com Bogor - Dalam Rebo Keliling (Boling) di halaman kantor Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (11/12),Bupati Bogor… Read More

2 hari ago

DPMD Kabupaten Bogor Latih 494 Orang Gunakan Aplikasi Penyaluran Dana1

BERIMBANG.com Bogor - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor latih 494 orang menggunakan aplikasi penyaluran dana bagian desa… Read More

2 hari ago

Hari Anti Korupsi, Kejari Kampar Sosialisasi Perang Melawan Korupsi

BERIMBANG.com Riau - Peringatan Hari Anti Korupsi 2019 di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar, Riau melakukan sosialisasi perang melawan korupsi dengan… Read More

3 hari ago

Eka Wardhana Buktikan Ijazahnya Asli, Juga Bakal Laporkan Media

BERIMBANG.com Bogor - Anggota Dewan Kota Bogor Eka Wardhana yang diterpa isu Ijazah palsu, menegaskan bahwa gelar akademik yang dimilikinya… Read More

4 hari ago