BERIMBANG.COM, Bogor – Meskipun mendapat kritikan serta sorotan dari berbagai kalangan hingga anggota Komisi III DPR RI, namun pengungkapan kasus pungutan liar (pungli) dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Bocimi di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor,hingga saat ini belum juga menemui titik terang. Penyidik Satreskrim Polres Bogor pun masih berkutat dalam proses penyidikan kasus yang juga mendapat sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu lantaran berkaitan dengan paket kebijakan pemerintah di bidang hukum yakni pemberantasan pungli.

Kasubbag Humas Polres Bogor AKP Ita Puspita mengakui bahwa penanganan kasus pungli tol Bocimi belum mengalami perkembangan. Ia beralasan, penyidik Satreskrim Polres Bogor mengalami kendala dalam mengungkapnya, karena hingga saat ini belum ada laporan polisi sehingga bisa diartikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan alias hasil temuan bukan berdasarkan pengaduan.

" Belum ada perkembangan, masih tahap penyidikan dan belum ada laporan polisi jadi tidak ada yang dirugikan. Untuk lebih jelas, silakan tanya ke Kasat Reskrim saja," ujar AKP Ita saat dihubungi via selulernya, Kamis (02/03/2017).

Terpisah, Asep (41) salah seorang warga penerima Uang Ganti Rugi (UGR) alias korban pungli mengaku aneh jika dalam kasus tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Dia menuturkan, saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi bersama penerima UGR lainnya jelas disebutkan bahwa dirinya mengalami kerugian hingga Rp9 juta lantaran ada pemotongan oleh IT saat pencairan UGR gelombang pertama.

" Dalam berkas pemeriksaan jelas disebutkan bahwa saya merasa dirugikan, bagaimana bisa pihak Polres Bogor mengatakan tidak ada yang dirugikan? Kalau soal hasil temuan atau atas dasar pengaduan, saya tidak paham karena hanya masyarajat biasa," ungkapnya.

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Pakuan (Unpak) Bogor, Bintatar Sinaga kembali mengaku heran dan merasa ada kejanggalan dalam penanganan kasus pungli tol Bocimi oleh Satreskrim Polres Bogor. Ia mengatakan, jika kasus tersebut berdasarkan hasil temuan berarti penyidik memiliki petunjuk yang bisa dijadikan dasar sehingga perkara melawan hukum itu masuk tahap penyidikan, meski begitu tetap harus hati-hati dalam mengungkapnya terlebih kasus pungli tol Bocimi merupakan isu Nasional.

" Soal pihak yang merasa dirugikan atau korban, itu kan sudah didapat dari hasil pemeriksaan. Artinya, ada pihak yang melakukan praktik pungli, tinggal polisi mencari alat bukti yang kuat supaya tersangka atau pelaku bisa ditahan," jelasnya.

Terlepas kasus ini hasil temuan atau berdasarkan aduan, tambah dia, sudah menjadi tugas polisi untuk mengusut suatu perkara dalam kontek penegakan supremasi hukum. Ia berharap, masyarakat khususnya warga yang menjadi korban agar tidak dibingungkan dengan persoalan hasil temuan, aduan ataupun hasil operasi tangkap tangan.

" Masyarakat jangan dibuat bingung. Kalau sudah mengantongi alat bukti segera tangkap pelakunya, jika belum lengkap yah tugas polisi untuk mencarinya agar berkas penyidikan bisa dinyatakan lengkap alias P21," harapnya.

Sementara itu, pasca adanya kabar penetapan status tersangka terhadap IT yang menjabat bendahara Desa Wates Jaya. Warga penerima UGR yang menjadi korban pungli dan telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi mengaku kerap mendapat ancaman atau teror dari pihak yang diduga suruhan pelaku (preman,red), untuk itu polisi diminta segera melakukan penahanan terhadap IT agar tidak ada lagi upaya teror ataupun intimidasi.

" Akhir-akhir ini aksi teror atau ancaman semakin parah, bahkan dilakukan orang-orang tidak dikenal alias preman," keluh WN (46) warga penerima UGR lainnya.

Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Bimantoro belum memberikan komentar apapun saat dikonfirmasi via seluler nya, padahal selain sempat dibahas Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat rapat kerja (raker) beberapa waktu lalu penanganan kasus pungli tol Bocimi juga disorot Presiden Jokowi. (Na)

BERIMBANG.COM, Bogor – Pengurus Kwartir Ranting (kwaran) gerakan Pramuka Kecamatan Cijeruk, masa bakti 2017-2022 baru saja di lantik, acara yang di laksanakan di SDN Lengis, Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pengurus Kwaran di lantik langsung oleh Didi Kurnia sebagai Ketua Kwarcab Kabupatan Bogor. Selain itu di lantik juga pengurus Lembaga Pelaporan Keuangan (LPK).

Pelantikan ini sebagai Prioderisasi kepengurusan yang lama telah habis masa baktinya karena dalam ke Pramukaan setiap lima tahun sekali harus ada musyawarah ranting(musran).

" Walau pengurus yang lama atau yang baru dalam lima tahun sekali harus ada Musran, itu harus di ikuti oleh pengurusnya, Alhamdulilah untuk tahun 2017-2022 kepengurusan kwaran Kecamatan Cijeruk sudah di bentuk dan di lantik hari ini," ujar Didi Kurnia, Ketua Kwarcab Kabupaten Bogor. Rabu (1/3/17) 

Didi berharap untuk pengurus yang baru ini bisa mendongkrak prestasi kepramukan baik tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten dalam rangaka saka bakti gerakan pramuka.

" Saya harap pengurus yang baru ini dapat meningkatakan prestasi saka bakti kepramukaan di Jawa Barat tahun 2020 yang akan datang, sehingga pramuka di Kabupaten Bogor dapat menjadi yang terbaik," harap Didi.

Nurjamil Ketua Kwaran yang baru di lantik mengatakan, sebagai Ketua yang baru dirinya siap memimpin pramuka di Kecamatan Cijeruk dengan melanjutkan Program yang telah ada dari Ketua lama, namun ada beberapa hal yang akan di tambahkan dan perbaiki untuk kedepanya, dirinya juga siap memajukan prestasi pramuka di Kwaran Cijeruk ini. 

"Insya Allah dengan dukungan jajaran Mabiran dan kerjasama Pengurus Kwaran dan Mabigus, saya siap mengemban amanah untuk lima tahun kedepan, kerja sama yang baik juga kordinasi dengan semua pengurus akan menjadiakan pramuka di Kecamatan cijeruk akan maju. diharapkan ke depannya lebih maju lagi, terutama agar kegiatan diisi dengan derap langkah Pramuka Peduli, misalnya Gerakan Tanam Pohon, bantuan sosial kemanusiaan, peduli sampah dan lingkungan," ucapnya. (Na/Wan)

BERIMBANG.COM, Bogor –  Derasnya desakan agar tersangka kasus Pungutan liar (Pungli) dalam pembebasan lahan untuk pembangunan proyek Tol Bocimi di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, segera ditetapkan membuat Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Bogor bekerja ekstra dalam menangani kasus yang mendapat sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Sumber dilapangan menyebutkan, bahwa penyidik telah menetapkan status tersangka terhadap salah seorang stap Desa Wates Jaya berinisial IT pasca pemeriksaan ulang warga penerima Uang Ganti Rugi (UGR) pada Jumat (24/02/2017) lalu.

" Tersangka yang sudah ditetapkan berinisial IT, kini sedang dikembangkan untuk mencari tersangka lainnya," ungkap Sumber yang namanya enggan disebutkan, Senin (27/02/2017).

Adanya pemeriksaan lanjutan, dibenarkan Asep (41) salah seorang warga Desa Wates Jaya yang terdaftar sebagai penerima UGR alias korban pungli. Ia mengaku diperiksa kembali oleh penyidik Satreskrim Polres Bogor pada Jumat lalu dari pukul 16:00 WIB hingga pukul 20:00 WIB di Mapolres Bogor setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolsek Cigombong pada Kamis (09/02) lalu bersama beberapa warga penerima UGR lainnya.

" Iya pak, saya diperiksa lagi pada hari Jumat di ruang penyidik Satreskrim Polres Bogor. Pemeriksaan berlangsung dari pukul 16:00 hingga pukul 20:00 WIB," kata dia.

Saat pemeriksaan, tambah dia, penyidik menanyakan proses pencairan UGR gelombang pertama secara mendetail dan modus pemotongan oleh salah seorang stap Desa Wates Jaya berinisial IT yang menjabat sebagai bendahara terhadap warga penerima. Menurut dia, polisi diminta agar jangan hanya menetapkan status tersangka tapi juga melakukan penahanan, karena saat ini upaya teror dan intimidasi terhadap korban pungli dilakukan secara terang-terangan.

" Kalau bisa dia (IT,red) ditahan saja agar kami merasa aman dari upaya teror. Para korban siap memberikan kesaksian dalam kasus ini, karena memang ada pemotongan," imbuhnya.

Direktur Kajian dan Analisa Publik, Rico Pasaribu mengapresiasi langkah penyidik Satreskrim Polres Bogor yang telah menetapkan status tersangka . Artinya, kata dia lagi, tudingan bahwa kasus pungli tol Bocimi lamban atau diambangkan jadi terbantahkan sehingga kepercayaan publik terhadap penegakan supremasi hukum semakin meningkat dan paket kebijakan di bidang hukum Presiden Jokowi yakni pemberantasan pungli dianggap sudah berjalan secara optimal.

" Peningkatan status ini memang harus dilakukan agar tidak terjadi opini negatif dari masyarakat, sekarang tinggal keberanian aparat kepolisian untuk menahan tersangka kasus pungli tol Bocimi," ujarnya.

Ia juga kembali menghimbau agar para korban tidak takut dalam menghadapi ancaman teror dari pelaku, sebab dalam kasus itu diperlukan keberanian warga penerima UGR untuk memberikan kesaksian sehingga semua pihak yang terlibat dapat diseret ke penjara. Selain itu, sambungnya, penyidik juga musti mengusut aliran duit haram hasil pungli.

" Jangan takut ancaman, ada lembaga yang nantinya memberikan perlindungan. Ini negara hukum, jadi tidak dibenarkan adanya aksi teror ataupun intimidasi. Polisi harus segera menahan tersangka sehingga tidak ada lagi teror terhadap korban pungli," pintanya.

Belum ditetapkannya tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam pembebasan lahan Tol Bocimi ini mendapat sorotan tajam dari para wakil rakyat di senayan. Dalam rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Rabu (22/02/2017) lalu, anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus yang mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

" Dalam rapat kerja dengan Kapolri, kami juga mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus pungli pembebasan lahan Tol Bocimi tapi belum sempat dijawab karena waktunya sudah habis. Nanti akan dijawab secara tertulis," ujar Nasir Djamil anggota Komisi III DPR RI,Kamis (23/02/2017).

Menurut dia, penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Bogor harus profesional dalam melakukan proses penyidikan, serta tidak ada alasan apapun untuk menunda penetapan status tersangka terhadap pihak yang di duga kuat terlibat jika sudah meminta keterangan.

Sejumlah saksi sudah mengantongi alat bukti apalagi ada upaya intimidasi dari pelaku kepada warga penerima Uang Ganti Rugi (UGR) alias korban pungli agar tidak tidak memberikan kesaksian.

" Kapolri harus segera bertindak, bila perlu tim Propam Mabes Polri di terjunkan untuk mengusut apakan ada keterlibatan oknum penegak hukum sehingga penanganannya berlarut-larut," tandasnya.

Hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak Kepolisian Resort Bogor terkait desakan agar dilakukannya upaya penahanan terhadap IT yang di sebut-sebut telah menjadi tersangka dalam kasus pungli pembebasan  lahan untuk pembangunan Tol Bocimi. (Na)

BERIMBANG.COM, Bogor- Desakan agar Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Bogor segera menetapkan tersangka pada kasus dugaan pungutan liar (pungli) pembebasan lahan untuk pembangunan proyek tol Bocimi di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, makin deras mengalir. Politisi senayan yang duduk di Komisi III DPR RI pun ikut  mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus yang menjadi isu Nasional itu kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat kerja (raker) di ruang rapat Komisi III pada Rabu (20/02/2017) lalu.

" Kami sudah mempertanyakan perkembangan kasus pungli tol Bocimi, dan apakah ada keterlibatan oknum penegak hukum sehingga proses penanganannya berlarut-larut. Nanti Kapolri akan memberikan jawabannya secara tertulis," ujar Nasir Djamil anggota Komisi III DPR RI, Jumat (24/02/2017).

Menurut politisi PKS itu, tidak ada alasan apapun bagi penyidik Satreskrim Polres Bogor untuk menunda penetapan tersangka kasus pungli tol Bocimi jika sudah memintai keterangan sejumlah saksi dan menyita buku tabungan milik warga penerima Uang Ganti Rugi (UGR) yang menjadi korban pungli untuk dijadikan alat bukti. Apalagi, tambah dia, kasus tersebut telah menjadi isu Nasional serta mendapat sorotan Presiden Jokowi.

" Polisi harus serius dalam menangani kasus pungli Bocimi. Selain untuk menjaga kepercayaan masyarakat, juga ada pengakuan korban terkait upaya intimidasi dari pelakunya," tambahnya.

Pakar Hukum dari Universitas Indonesia (UI) Muhamad Yusuf berpendapat, munculnya desakan yang semakin deras kepada jajaran kepolisian Resort Bogor maupun sorotan dari berbagai pihak soal pungli tol Bocimi tidak dapat dihindari, karena pemberantasan pungli adalah salah satu paket kebijakan pemerintahan Joko Widodo -Jusuf Kalla dibidang hukum dengan harapan bisa memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum. 

" Penyidik Satreskrim Polres Bogor sedang menangani paket kebijakan Presiden Jokowi yakni penuntasan kasus pungli Bocimi, jadi harus serius dalam menanganinya. Saat ini, kepercayaan publik belum pulih terhadap penegakan supremasi hukum terutama dalam proses penanganan sebuah perkara hukum," tuturnya.

Sementara itu, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida meminta Polres Bogor transparan terhadap penanganan kasus tersebut dan secara bertahap harus ada penyampaian perkembangan penanganan kepada masyarakat. Selain itu, juga musti profesional sehingga semua pelaku yang terlibat bisa ditangkap tanpa pandang bulu.

" Kasus pungli Tol Bocimi sudah menjadi isu Nasional karena pemberantasan pungli merupakan intruksi Presiden, apalagi pembangunan Tol Bocimi adalah program Negara untuk kepentingan rakyat," kata Laode..

Karena itu, sambungnya,  penetapan status tersangka harus segera dilakukan bilamana proses penyidikan sudah lengkap dan Mabes Polri maupun Polda Jabar musti ikut terlibat baik dalam pengawasan maupun penanganan kasus. Jika masih ada kendala dalam pembuktian sehingga berkas penyidikan belum bisa dianggap lengkap, harusnya memberikan informasi yang transaparan kepada masyarakat.

" Semua pihak yang ikut mengawasi perjalanan kasus yang sedang ditangani Satreskrim Polres Bogor, agar tidak ada penyimpangan ataupun hal lainnya yang membuat kasus pungli tol Bocimi mengambang," pintanya.

Terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Bogor Raya, Fatiatulo Lazira menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan advokasi hukum kepada warga penerima UGR yang menjadi korban dan mendesak penyidik Satreskrim Polres Bogor segera menetapkan status tersangka terhadap pihak yang diduga kuat terlibat atau melakukan pungli sehingga bisa dilakukan penahanan. Tak hanya itu, Ia pun meminta agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turun tangan karena telah terjadi upaya intimidasi dari pelaku pungli kepada korban.

" Kami siap memberikan bantuan hukum dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Meskipun tidak ada jangka waktu dalam melakukan proses penyidikan, tapi jangan sampai berlarut- larut penanganan kasus ini," tegasnya.

Di konfirmasi, Kasubag Humas Polres Bogor AKP Ita Puspita menjelaskan, hingga saat ini kasus dugaan punggli pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol bocimi masil dalam proses penyidikan dan akan di menetapkan tersengka jika sudah mengantongi alat bukti yang cukup dalam kasus tersebut.

" Masih dalam proses penyidikan, nanti kami akan informasikan jika proses penyidikan sudah lengkap," singkatnya. (Na)