BERIMBANG.COM, Jakarta – Sidang ke-11 gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers (DP), berlangsung cukup singkat, ada hal menarik yang terjadi dalam persidangan kali ini. 

Menjelang sidang ditutup, salah satu majelis hakim sempat meminta penjelasan kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas, terkait peraturan Dewan Pers yang menimbulkan kerugian kepada wartawan. 

"Apakah peraturan-peraturan Dewan Pers ini ada wartawan yang dirugikan yang karena peraturan-peraturan tersebut berakibat wartawan dilaporkan ke polisi," tanya hakim kepada kuasa hukum penggugat Dolfi Rompas, Rabu, 15/08/2018

Menjawab pertanyaan majelis hakim, "Itu benar pak hakim, akan kita uraikan dalam sidang pembuktian nanti," ujar Rompas, yang pernah menjadi wartawan media lokal di Manado.

Dolfi Rompas, menyatakan tetap pada gugatannya di awal persidangan. 

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Abdul Kohar, dan dua hakim anggota Desbennery Sinaga dan Tafsir Sembiring. 

Menanggapi replik penggugat, kuasa hukum Dewan Pers M. Dyah meminta waktu kepada majelis hakìm untuk mengajukan duplik pada Selasa 28-8-2018 mendatang. Akhirnya disepakati dilanjutkan sesuai permintaan kuasa hukum Dewan Pers.

Usai persidangan, kuasa hukum Dolfi Rompas mengatakan, pihaknya menolak eksepsi yang diajukan Dewan Pers yang menyatakan gugatannya kabur dan apa yang dilakukan tergugat sudah sesuai UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 

"Kami tetap yakin semua peraturan Dewan Pers yang ada dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar UU Pers itu sendiri dan UU Ketenagakerjaan," ujar Rompas, dengan mimik wajah penuh keyakinan.

Rompas menambahkan, Dewan Pers tidak punya kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan yang menjadi dasar gugatan PMH. 

"Karena fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU Pers tidak ada satupun ayat yang memberi kewenangan untuk itu," pungkasnya. (HM/TYr/Red)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DP SPRI), resmi mengadu ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, terkait surat Dewan Pers Nomor 371 yang menghina, memfitnah, memaki, dan menyebarkan ujaran kebencian terhadap SPRI dan sejumlah organisasi wartawan, perusahaan media dan wartawan Indonesia.

SPRI menilai, bahwa dalam sistem ketatanegaraan kita, Presiden adalah penegak hukum. Sehingga presiden wajib mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan lembaga yang keberadaannya disahkan lewat Surat Keputusan Presiden.

Ketua Umum (Ketum) SPRI, Hence Mandagi, mengatakan  "Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, dalam suratnya yang disebarluaskan ke sejumlah menteri dan humas pemerintahan se-Indonesia dengan beraninya mencaci-maki insan pers dengan sebutan penumpang gelap dan abal-abal," ujarnya, dalam release yang dikirim ke redaksi. Jumat,10/8/2018. 

"Bahkan menuduh orang (rakyat) mendirikan media dengan tujuan untuk memudahkan pemerasan terhadap pejabat dan perushaan," tutur Hence, 

Mandagi menambahkan, surat Dewan Pers tersebut mengandung unsur ujaran kebencian yang dapat menyebabkan lembaga pemerintahan dan pelaku usaha membenci SPRI dan wartawan, media online, serta organisasi wartawan se-Indonesia yang disebut dalam suratnya. 

Lanjut Hence, "Presiden harus segera bertindak tegas kepada Dewan Pers karena akibat perbuatannya ada ratusan ribu wartawan media online serta puluhan ribu perusahaan pers terancam kehilangan pekerjaan dan bangkrut, bahkan terancam dikriminalisasi," tegasnya. 

"Kami ini rakyat Indonesia yang memiliki hak konstitusi yang dijamin Undang-Undang Dasar untuk mendapatkan hidup layak, bebas berkumpul, berserikat, dan berusaha. Oleh karena itu presiden wajib membela hak-hak kami insan pers yang 'diperkosa' oleh Dewan Pers," jelas Mandagi.

Ketum SPRI, meminta presiden segera membekukan kepengurusan Dewan Pers periode 2016-2019 demi melindungi kemerdekaan pers dari orang-orang yang tidak kredibel dan profesional. 

Seperti diketahui, pada tanggal 1 Juli 2018, Ketum SPRI Hence Mandagi, telah melayangkan surat terbuka kepada presiden dengan tema Selamatkan Kemerdekaan Pers. Namun hingga kini belum ditanggapi oleh Presiden. 

Oleh karena itu, Mandagi juga mengatakan, "jika surat aduan yang dilayangkan SPRI secara resmi tidak ditanggapi presiden maka SPRI akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku" Pungkasnya. ***

Press Release, DPP SPRI
Ketua Umum Hence Mandagi,
Sekjen Edi Anwar

BERIMBANG.COM, Jakarta – Organisasi Forum Pers Independent Indonesia (FPII) tidak terima dengan surat edaran Dewan Pers (DP) yang dianggap Mencemarkan nama baik. 

Diwakili, Ketua Presidium FPII, Kasihhati melaporkan Ketua Dewan Pers (DP), Yosep Adi Prasetyo keSentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Metro Jakarta Pusat.

Dengan surat Laporan (LP) Polisi No : 1247/K/VIII/2018 RESTRO JAKPUS, yang diterima Kanit III, Acap Atmadja. 

Menurut Kasihhati, Pemicu laporan, adanya surat edaran yang berkop surat Dewan Pers dan ditanda tangani Ketua Dewan Pers dimana isinya mencemarkan nama baik semua Organisasi Pers, Perusahaan Media, Wartawan yang tidak terdaftar sebagai  konstituen Dewan Pers.

"Saya melaporkan terkait adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE), penghinaan serta pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ketua Dewan Pers, " terang Kasihhati. Rabu, 08/08/2018.

"Surat Edaran Dewan Pers dengan Nomor Surat 371/DP/K/VII/2018 pada tanggal 26 Juli 2018 yang ditujukan kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk kepada Aparat Negara, berisikan bahwa Organisasi yang dipimpinnya 'FPII' merupakan Organisasi abal-abal sudah sangat menghina dan tanpa dasar," ungkap Kasihhati. 

Lanjutnya "FPII bukan penumpang gelap dalam menyuarakan kebebasan pers, mengkritik segala bentuk kriminalisasi maupun diskriminasi terhadap Wartawan. Ini sudah kita buktikan pada tahun 2017 kita sudah dua kali melakukan aksi damai," ujar Kasihhati.  

"Sebelum aksi 04 juli kemarin, FPII sudah jauh sebelumnya menyuarakan hal yang sama. Jadi kita bukan penumpang gelap," tegas wanita yang akrab dipanggil Bunda ini.

Lalu, Kasihhati juga mengajak Para Organisasi Pers, Pimpinan Media, dan Wartawan yang merasa terusik dengan surat edaran tersebut untuk segera mengambil tindakan hukum. 

Terpisah, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menjelaskan "Hari ini, usai sidang PMH terhadap Dewan Pers di PN Jakarta Pusat tadi, saya bersama Ibu Kasihhati, Ketua Presidium FPII, melaporkan Yosep dan kawan-kawan ke Polsek Metro Gambir, yang kemudian diarahkan laporan resminya ke Polres Metro Jakarta Pusat," jelasnya. 

"oknum pengurus Dewan Pers diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana, yakni menyebarkan fitnah dan menghina organisasi serta media-media yang tergabung dalam jaringan media online PPWI ke berbagai instansi dan kalangan," ujar Wilson. 

"Melalui suratnya bernomor 371/DP/K/VII/2018 ke berbagai instansi pemerintah dan swasta, baik di pusat maupun ke daerah-daerah, pengurus Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan kawan-kawan telah melakukan penghinaan terhadap PPWI dan beberapa organisasi pers lainnya serta puluhan ribu media-media se-Indonesia" ujar lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Lanjut Wilson "Dewan pers menyebutkan di surat edarannya itu bahwa PPWI sebagai kelompok organisasi pewarta abal-abal, pemeras pejabat, pemda dan perusahaan," katanya 

"Dia (Dewan Pers) juga mengatakan kita sebagai penyebar hoax, penunggang gelap kebebasan pers, dan kelompok wartawan yang menyalahgunakan ruang kemerdekaan pers," imbuh trainer ribuan anggota TNI/Polri, guru, dosen, mahasiswa, wartawan, dan masyarakat umum di bidang jurnalistik. 

soal pasal yang bakal digunakan untuk menjerat Yosep, Wilson yang juga Pimpinan Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI)

"Itu kewenangan polisilah yang menentukan pasalnya. Namun, yang pasti akan terkait dengan penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, dan karena suratnya menyebar melalui jaringan elektronik, maka juga pasti terkait dengan UU ITE, pasal 45 junto pasal 27 yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun yaa," Pungkasnya. (TYr/P/FPII/HWL/Red).