BERIMBANG.COM, Pancoran mas – Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengapresiasi acara syukuran Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok di Kantor PWI Kota Depok Jl. Melati, Pancoran Mas, Minggu (9/02/2019).

Hadir dalam acara tersebut adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Sidik Mulyono, Kepala Disrumkim Dudi Mi’raz, Ketua KPU Nana Shobarna, Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Kota Depok Multanti, Camat Pancoran Mas Utang Wardaya, Forkopinda dan para insan pers di Kota Depok.

Ketua PWI Kota Depok, Tardip Panggabean menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Depok dan semua pihak yang telah mensupport acara HPN tahun 2019 ini, semoga sinergitas ini dapat terus terjaga dengan baik.

Tardip menambahkan, PWI Kota Depok dan Dompet Dhuafa juga memberikan bingkisan kepada mantan ketua PWI dan wartawan senior yang bertugas di wilayah Kota Depok. Kemudian di acara tersebut dilakukan penandatanganan prasasti oleh Walikota Depok atas telah selesainya renovasi Sekretariat PWI Kota Depok.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh aparata Pemerintah dan warga Kota Depok lebih khusus Pak Walikota Depok yang terus menerus mensuport kami sebagai wartawan, hal ini wartawan akan terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Depok,” ungkap Tardip.

Walikota Depok Dr. Muhammad Idris mengatakan, wartawan bukan hanya jembatan informasi dan komunikasi saja namun sebagai mitra yang terdekat pemerintah untuk kepentingan sosialisasi dan dapat mencerdaskan anak bangsa.

Idris melanjutkan, sebagai seorang pers harus selalu menjaga kode etik jurnalis, independensi wartawan terus dijaga, sehingga informasi yang disampaikan dapat menjadi informasi yang dapat mencerdaskan masyarakat kita dalam hal menentukan sikap pembangunan dan penyelenggaraan program pemerintah.

“Sebagai jurnalis harus mampu memiliki wawasan yang luas mendunia atau global, jadi bukan tentang daerah atau di kota Depok saja namun bisa mencapai seluruh Indonesia, dalam hal keterkaitan infomasi di daerah khususnya Kota Depok dan di Indonesia,” kata Idris.

Sementara itu Sekretaris PWI Depok Suwandi pada kesempatan acara syukuran HPN ini kami juga memberikan penghargaan kepada 10 orang mantan Ketua PWI Depok serta memberikan bantuan kepada putra-putri almarhum wartawan yang bertugas di Depok. (Adi).

BERIMBANG.COM, Depok – Hari Kurniawan (25), tersangka penganiayaan yang menewaskan Fitri (2) tak hanya sekali membanting anak tirinya, hal ini terungkap dari pemeriksaan penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Depok.

Wakapolresta Depok AKBP Arya Perdana mengatakan Hari membanting Fitri pada Selasa (5/2/2019) dan Jumat (8/2/2019) atau saat bayi perempuan malang itu meregang nyawa.

“Kalau keterangan dari istrinya dua kali dibanting, pengakuannya dua kali itu. Hasil visum sementara memang ada darah di kepala korban,” kata Arya di Mapolresta Depok, Senin (11/2/2019).

Pemicu pria yang berprofesi sebagai pengamen jalanan itu tega menganiaya karena dia sering terlibat cek-cok masalah ekonomi dengan istrinya Eni Novia Anggreni (19).

Bedanya, saat pertama, Hari melakukan perbuatan kejinya depan Eni, sedangkan yang kedua dilakukan saat Eni sedang mengamen sehingga tak berada di rumah.

“Dia lagi jongkok, keteknya saya angkat langsung saya lempar posisi dia (Fitri) waktu itu dia lagi duduk,” ujar Hari.

Kepada penyidik, Hari berdalih Fitri masih bernyawa saat meminta tolong kepada warga Jalan Haji Kahfi RT 01/RW 09 Kelurahan Cimpaeun, Tapos.

Penuturan tersebut beda dengan keterangan warga bahwa Fitri sudah tak berdaya dan mengeluarkan kotoran saat dibawa ke Bidan Rasenih dan dokter Johan yang jaraknya tak sampai 10 menit dari kontrakan.

“Keterangan dari pelaku saat dibawa ke RS masih ada detak jantungnya, tapi lemah. Pas meminta tolong ke warga dia berpura-pura enggak tahu dan enggak berbuat apa pun,” tutur Arya.

Hari dijerat pasal 80 ayat 2, 3, dan 4 UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo pasal 351 ayat 3 KUHP tentang Penganiayaan.

Akibat perbuatannya, ayah satu anak itu terancam mendekam dalam penjara selama 15 tahun.

“Pasal 80 ayat 2 ,3, dan 4 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo 351 tentang Penganiayaan ayat 3 KUHP. Ancaman hukuman maksimalnya 15 tahun penjara,” lanjutnya.

BERIMBANG.COM, Depok – Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat memberikan fasilitas Sertifikat Halal bagi para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), hal ini di berikan untuk meningkatkan daya saing yang baik bagi para pelaku IKM fi Kota Depok.

Kepala Disperindak Jabar M. Arifin soedjayana mengatakan, Pemerintah Propinsi Jawa Barat ingin meningkatkan kesadaran pelaku IKM dengan adanya prodak olahan pangan pangan berlabel halal. Sebab sertifikat halal tersebut akan meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Jawa Barat khususnya di Kota Depok.

“Penyematan sertifikat label halal ini akan semakin meyakinkan masyarakat bahwa prodak olahan aman di konsumsi dan bisa bersaing dengan prodak lainnya,” kata Arifin pada media berimbang.com di aula balaikota (31/01/19).

Sementara Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna mengatakan, sebanyak 11 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Depok, memperoleh sertifikat halal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Fasilitas tersebut merupakan realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang bermitra dengan Pemprov Jabar.

Pradi Supriatna mengapresiasi atas difasilitasinya pelaku IKM Depok dalam mendapatkan sertifikat halal. Melalui fasilitas tersebut, diharapkan memberikan manfaat dan memotivasi pelaku IKM. Khususnya IKM kuliner untuk terus meningkatkan standardisasi produk, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Depok.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jabar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar atas fasilitas ini. Semoga sinergisitas ini terus berlanjut dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat,” tutur Pradi di lokasi acara, Kamis (31/01/19).

Pradi Supriatna menjelaskan, hingga tahun 2018, dari total 1055 IKM di Kota Depok, sebanyak 250 IKM telah memiliki sertifikat halal. IKM tersebut berasal dari bidang usaha kuliner.

“Melalui APBD Kota Depok, kami juga terus berupaya menfasilitasi pelaku IKM dalam memperoleh sertifikat halal. Tahun 2011-2018 sudah sebanyak 210 IKM yang difasilitasi,” katanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok Kania Parwati mengungkapkan, merupakan langkah awal Pemerintah Kota Depok di berikan kepercayaan sebagai tuan rumah pemberian Sertifikat halal se Jawa Barat. Sehingga Kota Depok dapat mengenalkan proda prodak unggulan Kota Depok yang di pamerkan oleh IKM Kota Depok, juga dapat menampilkan pakain Batik khas Kota Depok.

“Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan sebagai tuan rumah penyerahan sertifikat halal oleh Pemerintah Popinsi Jawa Barat, sehingga akan menambah bagi IKM Kota Depok saat ini sudah 51 Ikm Kota Depok yang mendapatkan sertifikat di tahun 2018,” ungkap kania.

Harapan nya ke depan kata Kania, produk produk IKM Kota Depok akan benar benar menjadi produk yang dapat di pasar ke tingkat Nasional bahkan bila perlu bisa go Internasional termasuk batik unggulan Kota Depok yang saat di milikinya.(Adi).

BERIMBANG.COM, Balaikota – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali melakukan inovasi terbaru dengan menciptakan Ruang Kendali Kota Depok atau Depok City Operation Room (DeCOR) yang diresmikan langsung oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris di lantai 5 Balaikota Depok, Rabu (23/01/2019).

Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan, bahwa DCOR merupakan pusat kendali terpadu yang terintegrasi dengan seluruh pelayanan di Kota Depok.

“Intinya pengadaan DeCOR ini sebagai upaya penerapan salah satu misi Kota Depok, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dan transparan. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” tutur Idris pada media saat jumpa pers diruang room operation.

Idris menjelaskan, DeCOR akan terintegrasi dengan berbagai pelayanan publik di Kota Depok. Di antaranya pelayanan Area Traffic Control System (ATCS) yang dimiliki Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Call Center dan pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 yang dimiliki Diskominfo, NTPD 119 yang dimiliki Dinkes, pelayanan pemadam kebakaran serta pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Setiap aduan yang dillaporkan secepatnya akan merespon ke instansi terkait. Misalnya ada kasus kriminalitas, laporan yang masuk melalui panggilan darurat 112 langsung diteruskan ke pihak kepolisian sehingga penanganannya lebih cepat,” ujarnya.

Mohammad Idris menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan sarana dan prasarana (sarpras) dalam memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Termasuk dengan menambah 10 CCTV di beberapa titik yang terintegrasi dengan DCOR tahun ini. Adapun titik-titik pastinya masih dalam perencanaan,” ungkap Idris.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskonfo) Kota Depok Sidik Mulyono menjelaskan, sasaran utama layanan DeCOR ini untuk menyempurnakan pelayanan publik baik pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan ke dalam Pemarintah Kota Depok. Sedang pembangunan DeCOR tersebut di biayai oleh APBD Kota Depok tahun 2018 dengan dua tahap pembangunannya.

“Dengan layanan akses sebagai pusat pengendali data dari seluruj Dinas terkait akan semakin mempermudah pelayanan pada masyarakat Kota Depok,” ujar Sidik.

Sidik juga menambahkan, pembangunan DeCOR kegiatan di kerjakan dua tahap, tahap pertama melakukan pembangunan Knfrastfuktur? Dan untuk tahap kedua di fokuskan peningkatan perangkag teknologi seperti pengadaan server, rak server dan perangkat lain yang menjnjang terbentuk operation room.

“Pemerintah Kota Depok membangun DeCOR ini di makdudkan agar pelayanan publik, layanan data, layanan sosial dan kejadian yang terjadi di Kota Depok dapat cepat, tepat dan akurat, sehingga kejadian demi kejadian dapat cepat terlayani dengan baik,”tutup Sidik. (Adi)

BERIMBANG.COM, Depok – Tak lama lagi, Ruang balai wartawan di lingkungan Balai Kota Depok yang digagas wartawan Depok akhirnya segera akan terwujud, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Depok menggelar rapat mengenai gedung Balai Wartawan (bekas gedung Tagana) pada Jumat, (25/1/19) di lantai 7 ruangan rapat Diskominfo.

Rapat yang di hadiri oleh Kepala Dinas (Kadis) Diskominfo, Sidik Mulyono dan beberapa Organisasi dan Komunitas wartawan di Depok serta wartawan senior telah membahas untuk persiapan gedung wartawan nantinya.

Pembahasan tentang tata tertib dan perlengkapan gedung wartawan berjalan tenang dan harmonis serta canda tawa mewarnai rapat tersebut

Pantauan berimbang.com, poin – poin bahasan dan masukan para awak media diantaranya :
Poin Tata Tertib :

1. Jam Operasional 07:00/18:00
2. Kunci di pegang oleh satpol PP
3. Kawasan dilarang Merokok.
4. Menjaga dan merawat
5. Dilarang membawa alkohol/narkoba
6. Jika organiaasi ingin mengadakan rapat internal/ kominitas mengajukan kepada diskominfo terlebih dahulu
7. Menjaga infentaris ruangan
8. Yang bertugas harus membawa ID Card

Reques yang dihasilkan :

1. Jaringan internet
2. Loker
3. Seperangkat komputer
4. Dispanser
5. Kursi dan meja
6. Perlengkapan makan dan minum
7. Petugas kebersihan
8. Akses door
9. Penangung jawab ruangan
10. CCTV didalam dan di luar ruangan.

Iik

BERIMBANG.COM, Depok – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan di Depok sudah berjalan dengan baik. Untuk itu, Komisi X bakal mendorong Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dan kebudayaan agar lebih maksimal diberikan untuk Depok, yang di nilai banyak potensi yang dimiliki.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mentatakan, pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) di bidang budaya yang memadai di Depok harus didorong agar terus dikembangkan. Sebab, sarpras merupakan sarana berekspresi, berkreasi dan sangat dibutuhkan masyarakat. “Kami paham kesadaran memajukan kebudayaan bukan menjadi beban pemerintah kota. Namun harus dijadikan investasi besar yang bisa sangat berdampak pada tumbuhnya ekonomi kreatif di Depok,” kata Fikri kepada Berimbang.com seusai melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi X DPR RI di aula Balai Kota Depok, Selasa (22/01/19).

Komisi X mendengarkan masukan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang menginginkan teknis penerimaan DAK yang sebisa mungkin dari empat termin menjadi dua termin. Hal itu untuk memudahkan Pemkot Depok. “Setelah mendengarkan dari Kunker Spesifik ini, teknis DAK menyulitkan jika hingga empat termin. Kami akan sampaikan agar Depok dua termin saja, dan pencairannya di awal tahun dan tidak setelah bulan Juli,” ucapnya.

Fikri, yang juga di dampingi Nuroji dapil Depok dan Bekasi ini mengungkapkan, pihaknya mengajak perwakilan dari Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk ikut mendengar langsung dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok bisa dicatat oleh kementerian. Dengan begitu, ke depannya bisa langsung diformulasikan jalan keluarnya yang sesuai dengan prosedur perundangan yang berlaku. “Kami akan langsung tindak lanjuti keluhan, rencana, dan masukannya dari Depok tidak harus menunggu hingga tahun depan,” ujarnya.
Sementara itu Walikota Depok H.M Idris menyambut baik kedatangan Komisi X DPRI berkunjung ke Kota Depok, hal ini akan memberikan kepedulian terhadap Kota Depok mengenai kebudayaan dan pendidikan, sehingga ke depan kebudayaan Kota Depok akan semakin berkembang dengan akan di berikan bantuan sarana dan prasananya.
“Bagi Pemerintah Kota Depok bantuan tersebut bisa membantu perkembangan dan percepatan pembangunan di bidang kebudayaan, sebagaimana sàat ini pemkot Depok dalam tahap pengembangan potensi kebudayaan yang berkembang di masyarakat,” tutur Idris.(adi).

BERIMBANG.COM, Depok – Walikota Depok H.M Idris Resmikan Taman lapangan jalan Jawa dan taman Beji timur, keberadaan taman di tengah warga dapat menjadi sarana pelengkap untuk bersosialisasi antar warga serta memberikan fungsi edukasi bagi warga setempat. Selasa (22/01/2019).

Walikota Depok, Mohammad Idris mengimbau kepada warga untuk tetap menjaga fasilitas taman tersebut yang merupakan aset milik pemerintah. “Alhamdulillah, hari ini kita bisa meresmikan dua taman di Kecamatan Beji, yaitu Taman Lapangan Jawa dan Taman Beji Timur tepatnya di Orchid Residence. Ini merupakan bukti perhatian Pemerintah Kota Depok terhadap warga untuk bisa menikmati fasilitas publik,” ucap Idris.

Idris mengatakan, keberadaan taman ini dapat menjadi sarana pelengkap untuk bersosialisasi, memberikan fungsi edukasi dan sebagai sarana bermain bagi anak. “Diharapkan ke depannya taman ini bisa memberikan dampak positif bagi warga sekitar, maupun warga luar yang berkunjung ke taman ini. Mudah-mudahan warga juga bisa menjaga aset kota yang telah terbangun ini,” kata Idris Pada awak media.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Etty Suryahati mengatakan, Taman Lapangan Jawa dibangun di atas lahan seluas 6.153 meter persegi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,4 miliar. “.Sedangkan untuk Taman Beji Timur berada di atas lahan seluas 1.000 meter persegi dengan alokasi anggaran sebanyak Rp 575 juta,” katanya.

Etty menyebutkan, pada lokasi Taman Lapangan Jawa dibangun lapangan futsal serta juga ada fasilitas lainnya, seperti area jogging dan tempat bermain anak-anak. “Fasilitas Taman Beji Timur ada lapangan badminton, alat fitnes, children playgroup, kemudian dipasang beberapa lampu penerangan sebagai aksesoris pelengkap taman. Kami berharap beberapa taman ini dapat dimanfaatkan oleh warga,” tutur Eti.(adi)