Beranda blog Halaman 295

Hibah Bangunan Lama Kantor Kecamatan Sukmajaya Dipertanyakan

0

BERIMBANG.COM, Depok – Pelaksanaan Pembangunan dan penataan lingkungan Kantor Kecamatan Sukmajaya Kota Depok menelan dana APBD sebesar 6,6  Milyar sedang dikerjakan oleh PT. Dasa Malintas. Eks Bongkaran bangunan menjadi sorotan  warga sekitar dikarenakan hibah bangunan lama yang telah dibongkar tidak ada kejelasan surat hibahnya diperuntukkan untuk siapa.

Informasi yang dihimpun berimbang.com, warga sekitar mempertanyakan puing dan besi yang diangkut oleh mobil pik up apakah sudah diserahkan oleh bagian aset apa belum sebab informasi yang diinginkan oleh  warga belum terjawab sampai saat ini.

Ketika di konfirmasi permohonan hibah kepada kepala Badan Keuangan Depok melalui kepala Bidang Aset, Fadli mengatakan, selama ini permohonan hibah dari Camat Sukmajaya belum diserahkan ke bagian aset, untuk itu pihaknya belum mengetahui hibah bekas bangunan tersebut.belum lama ini.

Menanggapi hal tersebut, Camat Sukmajaya, Tito Ahmad,Riyadi membenarkan permohonan hibah sudah diserahkan kepada bagian aset tetapi ada beberapa berkas yang perlu dilengkapi.

” Kami sedang melengkapi berkas – berkas pendukung yang belum lengkapi, ” ujar Tito.

Sementara itu rilis yang di dapat dari pihak pelaksana, Surat Berita Acara serah terima lahan proyek  Pembangunan Dan Penataan lahan Kantor Kecamatan Sukmajaya dengan Nomor :  648/ 301/ IX/ 2019 menerangkan pihak kecamatan Sukmajaya telah mengadakan pemeriksaan bersama untuk memulai pekerjaannya diarea lahan tersebut, maka kami sebagai perwakilan pemberian tugas memberikan tanggung jawab atas lahan tersebut kepada kontrakan.

Iik

Demi Indonesia Maju, FKDOI Dukung Pelantikan Jokowi-Maruf

0

BERIMBANG.com Jakarta – Forum Komunikasi Driver Online Indonesia (FKDOI) mendukung pelantikan presiden terpilih 2019-2024 Jokowi-Maruf secara konstitusi demi Indonesia maju,

Dalam dukungannya, FKDOI menggelar acara dengan tema kebijakan pemerintah terkait dengan ojek online dalam rangka menciptakan situasi kamtibnas yang kondusif

Sekaligus Dekalarasi Perdamaian FKDOI yang akan digelar di Sanggar Prativi Building Jalan Pasar Baru Selatan No.23
Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Oktober 2019.

Dalam acara diskusi publik itu pengamat transportasi publik dan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sebagai narasumber,

Harapan FKDOI di periode ke 2 ini tahun 2019-2024, dalam kepemimpinan Jokowi dapat lebih baik lagi dalam pembangunan infrastruktur serta membangun Sumber Daya Manusia (SDM) lebih maju dan unggul.

Sekretaris Jendral FKDOI Leony Ramadhanty berharap kehadiran para narasumber bisa memberi motivasi dan dukungannya terhadap peserta dan tamu undangan yang hadir,

Pengamat Kebijakan Publik Danis T Saputra W, S.IP, M.I.P. menjelaskan tentang analisis kebijakan pengembangan ojek online, bahwa Ojek online sudah menjadi bagian yang dekat dengan masyarakat, dimana dalam sistem ojek online harga adalah jantungnya,

“melihat pengguna ojek online mempunyai lebih dari satu aplikasi, yang memungkinkan pengguna untuk melihat harga yang lebih murah untuk dapat mencapai tujuannya, jadi yang perlu diperjuangkan, Dalam ojek online adalah bagaimana harga bisa stabil,” katanya.

Selain itu, kata dia, Undang-undang adalah cara yang paling tepat untuk melindungi para driver dari ojek online yang mana dalam Pemerintahan pak Jokowi ojek online sudah mendapat pengakuan dari pemerintah dan masyarakat sebagai transportasi yang sangat dibutuhkan dan sudah ditentukan regulasinya oleh pemerintah

“Begitu juga Sistem menjadi permasalahan yang penting. Saat ini manajemen ojek online  tidak boleh melakukan pemecatan sepihak pada driver hal itu diatur dalam permenhub no 12 tahun 2019,” jelas Danis T Saputra W, S.IP, M.I.P.

Ia berharap, bagaimana pemerintah yang akan datang bisa mengayomi driver ojek online dalam melayani masyarakat dalam operasional.

“Harapannya, bagaimana supaya dalam pemerintahan ojek online dapat berdemokrasi yang baik, dan menjadi Mitra pemerintah yang kritis,” pungkas Dani.

Sementara, kepala bidang angkutan jalan Massdes Arouffy menyampaikan, saat ini Pemerintah pusat telah memberikan atensi yang lebih memadai kepada usaha transportasi online di Indonesia baik roda empat maupun roda dua.

Untuk Ojol roda dua, kata dia, Hal tersebut terealisasi melalui telah diterbitkannya regulasi tentang “ojek” melalui Permenhub No.12 Tahun 2019 ttg Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

“Dimana di dalamnya telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan,” terangnya.

Lanjut Massdes Arouffy menjelaskan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan turut membantu/memfasilitasi/memediasi upaya terwujudnya kemitraan antara Operator-operator Transportasi Online dengan pihak Pemilik Lahan/bangunan yang direncanakan untuk tempat naik-turun penumpang dan tempat kendaraan angkutan online menunggu penumpangnya,

“hal tersebut di maksudkan agar proses naik-turun penumpang maupun menunggu penumpang, tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Khususnya di ruas-ruas jalan di area simpul-simpul transportasi seperti Stasiun KA, Terminal, Pusat perbelanjaan dan lainnya,” kata Massdes Arouffy.

(amy78/red)

Pemkot Depok Dan PT PJR Harus Duduk Bareng Selesaikan Perselisihan Pasar Kemirimuka

0

BERIMBANG COM, Depok – Belum tuntasnya perselisihan Pasar Kemirimuka membuat terhambatnya pembangunan pasar yang seharusnya pasar yang tidak layak hingga terkesan kumuh dapat segera dilakukan revitalisasi pasar.

Saling gugat antara kedua belah pihak antara Pemerintah Kota Depok dan PT Petamburan Jaya Raya ( PT. PJR)  maupun yang dilakukan pihak pedagang tidak akan menghasilkan suatu solusi bila Pemangku jabatan di Kota Depok dengan  PT PJR  tidak melakukan duduk bersama untuk menghasilkan suatu kesepakatan dan akan sulit untuk menjadikan pasar bernilai ekonomi untuk masyarakat Kota Depok.

Kuasa Hukum pedagang pasar kemirimuka, Leo Prihadiansyah, SH mengatakan, saling gugat yang dilakukan kedua belah pihak tidak akan menyelesaikan masalah karena pihak kuasa hukum PT PJR selalu melawan sehingga dalam segi hukum diperbolehkan untuk melakukan proses hukum sesuai dengan undang – undang.

” Kami sudah menawarkan kepada PT Petamburan melalui kuasa hukumnya untuk melakukan musyawarah atau duduk bareng dengan Pemerintah Kota Depok tetapi selalu gagal,” ujar Leo melalui sambungan selulernya. Sabtu ( 19/10).

” Hukum perdata sampai puluhan tahun pun tidak akan selesai- selesai, pastinya selalu saling gugat terus dan jadinya lahan pasar kemiri menjadi sengketa yang berkepanjangan tidak seleaainya. Tambah Leo.

Proses musyawarah, masih Leo, yang akan dilakukan bukan hanya Pemerintah Kota Depok tetapi harus melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan daerah yaitu Kejaksaan Negeri Depok, Kapolres Depok serta Badan Pertanahan Nasional dan pihak terkait yang mempunyai kepentingan dalam hal tersebut.

” Jangan ada campur tangan lain selain forkopimda, BPN dan PT. Petamburan, karena kalau ada akan memperkeruh suasana sehingga tidak akan menghasilkan apa – apa,” pungkasnya..

Iik

Ketum Laskar Dewa Dukung Calon Kades Ciherang Pondok No 1 H.Aldi Wiharsa

0

BERIMBANG.COM, Bogor – H. Aldi Wiharsa Calon Kepala Desa Ciherang Pondok Nomor urut 1 yang merupakan Calon Kades petahana maju kembali pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin periode 2020 – 2026 yang akan digelar pada 3 November 2019 mendatang.

H. Aldi Wiharsa mengatakan, Dirinya maju kembali mencalonkan Kepala Desa tentunya untuk melanjutkan berbagai program yang telah dilaksanakannya selama menjabat kades Ciherang Pondok periode 2013 – 2019.

“Insya Allah saya kembali maju untuk melanjutkan berbagai program kerja demi kemajuan Desa Ciherang Pondok,” ujarnya

Aldi mengungkapkan, menurutnya masih banyak program yang harus dijalankan untuk kemajuan warga masyarakat Desa Ciherang Pondok

“Banyak hal yang ingin saya perbuat melalui program untuk masyarakat dan kemajuan desa ini, semoga niatan saya maju kembali mencalonkan diri mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan warga. Karena saya begitu menyadari, selama menjabat kades, pastinya masih terdapat kekurangan, baik secara personal maupun dalam hal kinerja selama memimpin Desa,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Laskar Demokrasi Warga (Laskar Dewa) Gus Fauzi Ali Hanfi sangat mendukung H.Aldi Wiharsa untuk maju kembali mencalonkan sebagai Kepala Desa Ciherang Pondok periode 2020 – 2026.

“Dengan memiliki niatan untuk memajukan Desa, tentunya kami sangat mendukung pada hal positif tersebut. Semoga ketika H.Aldi Wiharsa terpilih kembali sebagai Kepala Desa Ciherang Pondok dapat menjalankan program-programnya dengan baik, serta menjadi Kepala Desa yang amanah dan bijak terhadap warganya,” ujar Gus Fauzi usai Kunjungan silaturahmi Calon petahana H.Aldi Wiharsa tersebut ke kediamannya, rabu (16/10/19) kemarin.

(Na)

Sengketa Lahan Pasar Kemirimuka, Pemkot Depok Dan Pedagang Selalu Kalah

0

BERIMBANG.COM, Depok  – Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam melakukan sidang perdata baik gugatan, peninjauan kembali hingga kasasi sebanyak delapan kali terhadap aset kepemilikan lahan Pasar Kemiri Muka, Beji yang dimiliki PT Petamburan Jaya Raya (PJR)  sejak 13 tahun bergulir dipastikan PT PJR pemegang kepemilikan Sah lahan pasar Kemirimuka.

Kasus ini muncul saat pihak PT PJR ingin kembali menata ulang serta merenovasi bangunan pasar yang sebagian sudah rusak namun Pemkot Depok menolak dengan dalih Surat Hak Guna Usaha (SHGU) sudah habis masa berlaku setelah 20 tahun dan lahannya harus kembali menjadi aset Negara.

Ternyata dalam kegiatan persidangan perdata yang memakan waktu hampir belasan tahun ini pihak Pemkot Depok selalu kalah untuk menyakinkan keberadaan lahan atau aset yang sejak awal memang milik PT PJR. Data persidangan gugatan untuk memastikan kepemilikan lahan sesuai hukum yang berlaku di delapan kali persidangan antara lain.

Gugatan pertama yang dilayangkan Pemkot Depok terhadap PT Petamburan Jaya Raya (PJR) yaitu antara lain di Pengadilan Negeri (PN) Bogor No. 36/pdt/G/2009/PN Bogor tergugat Pemkab. Bogor, Pemkot Depok dan pedagang Pasar Kemiri Muka, tanggal 1 April 2010 dinyatakan kalah oleh Hakim Ketua Sri Asmarani didampingi hakim anggota Ekova Rahayu A dan Agus Widori. Kemudian Pemkot Depok melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung ternyata Hakim Ketua Zoebar Djajadi dan hakim anggota Wiwik Widijastuti serta Sjofian Moehammad memutuskan Pemkot Depok kalah tanggal 5 Oktober 2010.

Kurang puas hasil di PT Bandung, Pemkot Depok kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) hasilnya kembali kalah dengan nomor putusan 695 K/pdt/2011 dipimpin Hakim Ketua Dr. H. Muhammad Saleh diputuskan 9 Februari 2012. Selanjutnya turunan putusan MA dikeluarkan PN Bogor no. 476/pdt/2013 yang diputuskan MA tanggal 4 April 2014 Hakim Ketua H. Andi Syamsu Alam dan hakim anggota Sohoni Mohdally dan H. Hamdi diputuskan Pemkot Depok kembali kalah.

Setelah empat kali sidang gugatan perdata kalah, kini giliran Persatuan Pedagang Pasar Kemiri Muka (P3KM) yang melakukan gugatan ke PT PJR ke PN Depok tanggal 29 September 2016 dengan No. 199/pdt.plw/2015/PN Depok sidang dipimpin Hakim Ketua Lucy Ermawati dan hakim anggota Selviana Purba dan Tri Joko kembali memutuskan pedagang kalah.

Setelah kalah ternyata empat pedagang yang mengatasnamankan P3KM yaitu Mulyadi, Zamaludin, Muhsinin dan Salmun melakukan gugatan ke PT PJR di PN Depok dengan nomor 81/pdt.plw/2018/PN Dpk hakim yang memimpin Yuanre Maritte dan hakim anggota Ramon Wahyudi serta Darmo Wibowo ternyata kalah lagi.

Tidak itu saja kini giliran Mulyadi Cs dari P3KM melakukan banding hasil putusan PN Depok ke PT Bandung dengan No. 200/pdt/2019/PTBdg jo no.81/pdt.plw/2018/PN Depok hasil putusan tanggal 13 Juni 2019 oleh Hakim ketua Subaryanto dan hakim anggota Berlin Damanik serta Nelson Pasaribu ternyata kalah. Belum selesai juga mengalah kini giliran Pemkot Depok kembali mengugat PT PJR dengan nomor gugatan 272/pdt.G/2018/PN Depok ternyata diputuskan Hakim Ketua Nanang Herjunanto dan hakim anggota Sri Rejeki serta Marsinta tanggal 19 Agustus 2019 kembali kalah.

Total kekalahan dalam menghadapi gugatan terhadap PT PJR khususnya Direktur Yuddy Pranoto dari jajaran Pemkot Depok untuk mengklaim bahwa lahan di kawasan Pasar Kemiri Muka, Beji mencapai delapan kali. Namun, hingga 13 tahun berjalan sidang gugatan perdata kaitan terhadap lahan tersebut sampai saat ini tidak kunjung tuntas bahkan aksi sita jaminan yang dilakukan awal tahun 2019 ditunda karena terkait adanya pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019. Hingga kini ribuan pedagang berharap ada kejelasan kaitan renovasi dan perbaikan lokasi jualan selama ini.

Red

Jalin Kerjasama, IWO Mendapat Apresiasi Ketua DPRD Sumedang

0

BERIMBANG.com Sumedang – Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Sumedang resmi menjalin kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hal itu diapresiasi langsung oleh Ketua DPRD Sumedang, Irwansyah Putera.

“Terimakasih kepada rekan rekan IWO Sumedang telah berinisiatif ingin menjalin kerjasama dengan DPRD terkait dengan pemberitaan yang layak untuk di publikasi,” ujar Irwansyah disela kegiatan Audiensi IWO dengan DPRD Sumedang, Jum’at (18/10/2019).

Kedepan, sambung Irwansyah, segala program ataupun kegiatan dilingkungan DPRD Sumedang akan di publikasikan oleh rekan rekan IWO melalui medianya masing masing.

“Dengan terjalinnya kerjasama ini, kami berharap sinergitas antara DPRD dan IWO kian terjalin dengan baik,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sumedang, Asep Sumaryana, selain menyambut baik kerjasama itu, dirinya berpesan agar IWO tetap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis.

“Perlu disampaikan bahwa media merupakan pilar ke 4 dalam bernegara setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oleh sebab itu, peran media sangat menentukan dalam menyosialisasikan seluruh program maupun kegiatan Pemerintah Daerah (Pemda) dan intansi terkait lainnya yang dinilai penting untuk diketahui publik,” terangnya.

Lanjut Asep menjelaskan, sejatinya setiap anggota IWO tetap memegang teguh 9 prinsip jurnalis yakni, Kebenaran,

Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat, Inti jurnalisme adalah disiplin dalam melakukan verifikasi, Jurnalis harus menjaga independensi dari sumber yang diliput,

Menjalankan kewajiban sebagai pengawas yang independen terhadap kekuasaan, Menyediakan forum bagi masyarakat untuk saling kritik dan berkompromi,

Berjuang untuk membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan, Membuat berita tetap komprehensif dan proporsional serta Tetap berkewajiban untuk mendengarkan hati nurani.

“Intinya, kehadiran IWO menjalin kerjasama dengan DPRD diharapkan tercipta demokratisasi yang optimal untuk membangun Sumedang terlebih dapat menginfluinser masyarakat Sumedang,” tandasnya.

(edo)

Program TMMD ke-106 Kodim 0621/ Kab Bogor ditarget rampung pada 30 Oktober 2019

0

BERIMBANG.COM, Bogor – Komandan Kodim 0621/Kabupaten Bogor, Letkol Inf Harry Eko, memastikan pembukaan jalan di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, telah mencapai 85 persen. Rencananya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) akan meresmikan pada 30 Oktober 2019.

“Akses sudah terbuka. Sekarang kita lagi fokus untuk perkerasan tanah sebelum dilakukan pengaspalan,” kata Lektol Harry ditemui di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Jumat (18/10/19).

Harry mengatakan pembukaan jalan lewat program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-106 itu ditarget rampung pada 30 Oktober 2019. Rencananya, jika pengaspalan rampung jalan akan diresmikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa.

“Karena beliau (Andika) agak kaget juga masih ada desa tertinggal dengan akses jalan yang berat. Jadi rencananya nanti Pak Andika mau meresmikan tanggal 30,” kata Harry.

Pembukaan jalan ini akan menghubungkan Kampung Babakan Kadu, Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, langsung ke Kampung Talaga, Desa Cigunung Herang, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur sepanjang 2,7 kilometer.

Dalam TMMD ke-106 itu, 150 personel Kodim Kabupaten Bogor bersama masyarakat akan membuka jalan sepanjang 2,5 kilometer.

(NA

Sumber: Kodim 0621/Kabupaten Bogor

Pemerintah kab. Bogor Apresiasi UP Alquran Jadi Destinasi Wisata Pendidikan

0

BERIMBANG.com Bogor – Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengapresiasi keberadaan Unit Percetakan Alquran di Ciawi, Kabupaten Bogor. Apalagi UPQ saat ini sudah menjadi destinasi wisata pendidikan.

“Masyarakat kini tahu di Ciawi ada UPQ. Ini salah satu yang perlu kita dukung dan menjadi destinasi wisata pendidikan,” ujar Iwan Setiawan saat mewakili Bupati Bogor pada Sosialisasi Program Pengembangan UPQ di Wisma YPI,Ciawi pada Kamis (17/10/2019).

Hadir dalam Sosialisasi Program Pengembangan UPQ itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, beserta jajarannya.

“Kami jadi termotivasi untuk terus mengembangkan kehidupan sosial keagamaan di Bogor,” lanjut Iwan.

Menurutnya, kehadiran UPQ bisa menjadi ikon dakwah Islam. UPQ juga menjadi wahana pemberantasan buta pemahaman Alquran di Bogor. Iwan berharap UPQ memberi sumbangsih dalam pengembangan SDM dan kecintaan masyarakat Bogor terhadap Alquran.

“Ini sesuai Panca Karsa Bogor, yang salah satunya adalah Karsa Bogor Berkeadaban. Salah satu cirinya, berusaha mewujudkan bogor hormat budaya, sosial dan keadaban, serta mendukung kegiatan keagamaan,” jelasnya.

“Dengan adanya UPQ, kita bisa klaim bahwa di Bogor ada tempat percetakan Alquran. Izinkan kami mengklaim bahwa ini juga menjadi kebanggaan Pemkab Bogor,” tandasnya.

Menteri Agama (Menag) menyambut baik apresiasi Pemkab Bogor. Menag mendorong Ditjen Bimas Islam untuk menjalin sinergi dengan Pemkab untuk mengoptimalkan keberadaan UPQ.

Dalam kesempatan ini, Menag merilis cetakan Mushaf Standar Indonesia (MSI), Juz Amma dan Terjemahnya, serta Surat Yasin. Ketiganya sudah menggunakan naskah terbaru dari LPMQ hasil karya dari kaligrafer putra bangsa.

Menag juga meresmikan cetak perdana 1000 eksemplar Al-Quran Terjemah Bahasa Mandar yang diajukan oleh Balai Litbang dan Diklat Makassar. Cetak perdana ini sekaligus menandai dimulainya PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) UPQ.

(Andi/Diskominfo Kab. Bogor)

Penampilan Band Religi Debu Menjadi Pamungkas Di Acara Depok Halal Festival 2019

0

BERIMBANG.COM, Depok – Puncak acara perhelatan Depok Halal Festival 2019 yang di gelar di D’Mall Depok, ditutup dengan penampilan Live Perpormance Band yang beraliran Religi ‘Debu’ yang digawangi oleh Mustofa sebagai vokalis, Selasa (15/10/2019).

Penampilan Band Religi Debu sebagi pamungkas rangkaian acara Depok Halal Festival 2019 ini di inisiasi oleh Pembina International Council for Small Business (ICSB) Kota Depok H. Acep Al Azhari. Dikatakannya, Depok merupakan kota yang religius, sudah selayaknya menampilkan sisi hiburannya pun yang dapat membawa nuasa religius namun disukai oleh kaum milenial di Depok.

“Alhamdulillah…Mustafa Debu dan kawan-kawan siap tampil di penghujung kegiatan Depok Halal Festival 2019. Meskipun dadakan, Mustafa selalu siap untuk Depok dengan performance band Debu yang komplit,” tutur Bang H. Acep yang didampingi Ketua ICSB Kota Depok, Wahyudi usai menutup kegiatan Depok Halal Festival 2019.

Dikatakan Bang H. Acep, semua rangkaian kegiatan Depok Halal Festival 2019 mulai dari awal sampai akhir acara berjalan lancar. Semua berkat kerjasama rekan rekan kepanitian yang gigih dan semangat tinggi dalam mensukseskan semua rangkaian acara demi acara.

“Terima kasih buat semua semua yang telah hadir dan mendukung kegiatan acara kami ini. Juga buat rekan-rekan media cetak dan online di Depok yang tiada hentinya terus memberitakan kegiatan kami,” ucapnya.

Sementara pentolan Band Religi Debu Mustofa saat dikonfirmasi penampilannya yang terbilang dadakan di mintanya ini mengatakan, beliau (Bang H. Acep) orang baik, dirinya cukup lama saling mengenal dan kerjasama dalam kegiatan event besar untuk Kota Depok.

“Saya senang dengar Bang H. Acep mau maju di pilkada sebagai Wakil Wali Kota, saya siap bantu dan berada dibarisan beliau. Orang baik dan soleh seperti Bang H. Acep harus kita dukung untuk jadi pemimpin di Kota Depok,” pungkas Mustafa.

TMMD Reg-106 Tahun 2019, Bangun RTLH Wujudkan Kesetaraan

0

BERIMBANG.com Semarang – Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain pangan dan sandang. Rumah juga sering menjadi identitas bagi siapapun yang tinggal/berada didalamnya,

oleh karena itu sangatlah wajar bila semua orang ingin tinggal dan memiliki rumah yang layak dihuni bersama keluarganya.

Bagi masyarakat menengah ke atas memiliki rumah layak huni mungkin tidak menjadi masalah, tapi sebagian masyarakat memiliki rumah layak huni bisa jadi hanya sebuah impian dan harapan.

Menyimak kondisi tersebut, TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) berupaya mewujudkan kesetaraan sosial bersama-sama masyarakat dan stekholder yang ada di daerah membangun rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat yang membutuhkan.

Demikian penuturan Kapendam IV/Diponegoro Letkol Kav Susanto, S.I.P., M.A.P. terkait pembangunan RTLH pada program TMMD Reg-106 Tahun 2019, diruang kerja Kapendam, Selasa (15/10/2019).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada TMMD Reg-106 yang di gelar di wilayah Kodim 0703/Cilacap, Kodim 0709/Kebumen, Kodim 0719/Jepara dan Kodim 0724/Boyolali, setidaknya akan dibangun 55 unit RTLH. Belum lagi di tempat-tempat di seluruh wilayah Indonesia.

Tujuan pembangunan RTLH, salah satunya adalah untuk membantu meningkatkan kesetaraan masyarakat agar memiliki tempat tinggal yang layak untuk ditinggali bersama keluarga. Dengan harapan apabila mereka sudah memiliki rumah layak huni maka dapat lebih fokus kepada pekerjaan dan matapencaharaianya sehingga hidupnya akan lebih mapan dan sejahtera.

“Bila masyarakat sudah memiliki tempat tinggal yang layak, mereka dapat lebih fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehingga hidupnya dapat lebih mapan dan sejahtera,” ungkapnya.

Selain itu, pembangunan RTLH pada program TMMD merupakan sarana untuk menumbuhkan dan membangun sikap kebersamaan dan kegotongroyongan serta kepedulian sosial.

Kebersamaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan RTLH ini hanya permulaan, harapannya kedepan masyarakat akan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya.

“Pembangunan RTLH untuk membiasakan masyarakat peduli terhadap lingkungannya dan bersama-sama bergotong-royong membantu masyarakat yang membutuhkan. Bukan hanya membangun RTLH saja, tetapi pada semua bidang,” pungkasnya.

(didi penrem)