Penulis: Admin Berimbang

BERIMBANG.COM, Depok – Kesiapan Dinas Perhubungan Kota Depok menjelang mudik dihari lebaran sudah disiapkan, Antisipasi melonjaknya penumpang tidak begitu signifikan dimana  peningkatannya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan Kepala dinas Perhubungan Depok, Gandara Budiana.

” Tidak ada peningkatan melonjaknya penumpang mudik sama sekali, hampir sama dengan tahun sebelumnya, kalaupun naik tidak banyak, kami juga melibatkan dari Polres dan BNN untuk antisipasi bila terjadi  sesuatu hal yang tidak diinginkan dan untuk menjamin kelancaran arus mudik 2016 ini ,” ujar Gandara kepada berimbang.com di ruang kerjanya. Rabu (15/6/2016).

” Kalau untuk mudik gratis ada peningkatan, Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan hampir 520 bus angkutan serta bagi pemudik  angkutan yang membawa kendaraan roda dua, bisa diangkut dengan menggunakan kereta secara gratis dari kantor Bulog.

” Sedangkan pemudik yang sudah melakukan pendaftaran di terminal Depok saja yang sudah daftar sekitar 1200 jiwa sedangkan tahun sebelumnya hanya  dibawah 1000 jiwa,” ucap Gandara.

Jalur mudik tujuan, masih Gandara, hanya menuju Jawa Timur dan Jawa Tengah meliputi daerah semarang, Jogjakarta sedangkan untuk jalur mudik ke Jawa Barat tidak ada.

Lanjutnya, Dinas Perhubungan Depok juga akan mengecek semua kendaraan yang akan dipakai untuk mudik dan perusahaan angkutan sudah di berikan surat untuk segera mengecek kendaraan ketempat pengujian agar nantinya di perjalanan tidak ada kendala.

Personil Dishub khsususnya di Bidang Pengendalian dan Operasional sudah disiapkan untuk siaga di hari H -7 untuk melakukan pengamanan di jalur-jalur sibuk.

” Ya biasanya mulai ramainya di H-3, tetapi kami antisipasi untuk personil melakukan siaga  di H -7,” Pungkasnya. (Efendi)

BERIMBANG.COM, Depok – Walikota Depok, Mohammad Idris menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Depok Tahun Anggaran 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar, Jalan Mochammad Toha, Nomor 164, Bandung, Selasa (07/06/2016).

Selain Kota Depok, ada 11 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat yang juga menerima LHP pada hari yang sama. Kesebelas Pemda tersebut adalah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Bekasi.

Bagi Kota Depok, ini adalah kali kelima mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan yang diraih Kota Depok.

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Kota Depok mendapatkan predikat opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2015. Hal ini berarti, Kota Depok telah berhasil meraih predikat WTP 5 (lima) kali berturut-turut, sejak tahun 2011-2015.

Atas nama Pemerintah Kota Depok dan pribadi, saya menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se- Kota Depok yang telah bekerja keras dalam menyusun laporan keuangan yang baik sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan di Kota Depok serta mendukung upaya mewujudkan _Good Governance_ (tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa) serta _clean goverment_ (pemerintah yang bersih dan bebas KKN).

”WTP yang berhasil diraih Kota Depok dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah berkat kerjasama, keuletan, dan kesabaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Depok,” ujar Idris usai menerima LHP.

Dirinya menjelaskan, Kota Depok yang saat ini dari segi kuantitas pegawai masih terbatas, senantiasa meminta penambahan ASN.

”Dari 2.100.000 jiwa penduduk Kota Depok, ASN baru berjumlah 7800 orang, dengan tenaga teknis 2700-an dan sisanya tenaga fungsional. Ratio pelayanan 1: 260, artinya 1 orang ASN melayani 260 orang penduduk. Jadi masih perlu peningkatan jumlah pegawai,” jelas Walikota.

”Kami terus memberikan motivasi terutama yang menangani masalah keuangan. Dengan kerjasama berbagai pihak, termasuk ASN dan warga, alhamdulilah Depok masih dapat mempertahankan WTP yang ke lima kalinya,” kata pemimpin Kota Belimbing.

Walikota juga mengatakan, akan terus meningkatkan kinerja ASN, terutama pada pelayanan publik.

”Ucapan terima kasih kami haturkan pada seluruh warga Depok, karena atas kontribusi mereka juga sehingga kami berhasil mempertahankan WTP,” ujarnya. (Diskominfo Kota Depok)

BERIMBANG.COM, Depok – Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak berlaku di Rumah Sakit Graha Permata Ibu (GPI) yang beralamat di Jalan Raya Kukusan, Beji Kota Depok, pasalnya pasien BPJS ditolak oleh RS tersebut saat keluarga korban menunjukan Kartu BPJS kepada pihak Rumah Sakit. Senin (6/6/2016). Belum lama ini.

Salah satu keluarga pasien, Husni menuturkan, ketika pasien sudah berada di Unit Gawat Darurat (UGD) dan karena pasien sudah merasa tidak kuat atas penyakitnya akhirnya keluarga korban mengambil keputusan untuk rawat inap dengan pendaftaran pasien umum tanpa menggunakan kartu BPJS karena kartu BPJS yang akan diserahkan ditolak oleh pihak rumah sakit tambahnya lagi, alasan Rumah Sakit,kartu BPJS tidak bisa digunakan dan tidak memberikan arahan kepada keluarga korban apalagi memberikan penjelasan.

” Pasien sangat darurat agar segera cepat ditangani oleh pihak RS makanya kami tidak sempat membuat surat rujukan dari Klinik yang ditunjuk oleh BPJS,” ujar Husni.

” Apakah kami akan menunggu tindakan dari rumah sakit sedangkan pasien harus segera dilakukan tindakan medis karena ini menyangkut nyawa seseorang yang harus segera ditangani ,” ucap Husni dengan nada kesal.

Ketika pihak RS GPI di konfirmasi berimbang.com melalui bagian humas, Novita mengatakan, akan mengecek kondisi pasien, apakah bisa tanpa rujuk dari klinik peserta BPJS atau tidak karena yang menentukan itu Dokter yang ada di RS, bukan dari pasien.

” Akan kita cek dulu kondisinya, kalau memungkinkan tidak pakai rujukan dari klinik juga tidak apa-apa,” ungkap Novita. Kamis (9/6/2016).

Novita juga menyampaikan sebab BPJS ditolak dikarenakan sejak awal pasien melakukan perawatan tidak ada rujukan dari klinik peserta BPJS dan waktunya sudah melebihi 3 hari sejak pasien dirawat.

” Kami dari pihak RS sudah melakukan sesuai peraturan yang ada disini, makanya alasan kami menolak karena tidak adanya rujukan, untuk itu pasien di daftarkan sebagai pasien umum bukan peserta BPJS sebab tidak bisa merubah pendaftaran awal,” kilahnya.

Untuk diketahui bahwa Walikota Depok telah menghimbau kepada beberapa Rumah Sakit untuk menerima pasien BPJS. (Iik)