Penulis: admin berimbang

BERIMBANGCOM — SOLO | Polemik dugaan ijazah palsu yang selama ini menyeret nama Joko Widodo memasuki babak baru. Kali ini, eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, ikut diperiksa oleh pihak kepolisian, seiring laporan yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya.

Jokowi pun akhirnya buka suara. Dalam keterangannya di kediamannya di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (25/7/2025), mantan Presiden RI itu menegaskan bahwa dirinya tidak melaporkan individu tertentu.

“Yang saya laporkan itu peristiwa, dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Bukan orangnya,” ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan.

Pernyataan ini muncul di tengah gelombang pemeriksaan terhadap sejumlah tokoh publik yang pernah vokal mengkritisi Jokowi, termasuk Abraham Samad.

Dari Peristiwa ke Nama-Nama

Meski tidak menyebut nama secara langsung, penyelidikan polisi kemudian mengarah ke tokoh-tokoh tertentu. Salah satunya adalah Abraham Samad, yang dikenal luas sebagai sosok antikorupsi.

“Nama-nama itu muncul karena hasil penyelidikan. Saya tidak ikut campur. Itu ranah Polri,” tambah Jokowi.

Ia menepis keras tudingan bahwa proses hukum ini dipicu intervensi politik.

Dimensi Politik dan Kecermatan Publik

Munculnya nama Abraham Samad dalam kasus ini langsung menuai reaksi publik. Banyak yang menilai proses hukum ini sarat dimensi politis, mengingat Samad pernah mengkritisi langsung keabsahan ijazah Jokowi.

Namun, di sisi lain, Jokowi seolah ingin mengembalikan fokus pada prosedur hukum yang menurutnya berjalan secara mandiri tanpa tekanan.

“Saya hanya pelapor peristiwa, bukan penentu siapa yang dipanggil atau tidak,” tandasnya.

Relawan Projo Ikut Terseret

Tak hanya tokoh oposisi, relawan Jokowi sendiri turut dimintai keterangan. Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, disebut ikut diperiksa. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum tidak tebang pilih dan semakin menambah kompleksitas kasus ini.

Kesimpulan: Hukum atau Politik?

Meski Jokowi berupaya menjaga jarak dari proses penyidikan, publik terus menyoroti apakah laporan ini akan membuka ruang keadilan atau justru memperuncing konflik politik.

Dengan semakin banyak tokoh yang terlibat, kasus dugaan ijazah palsu kini tak sekadar soal keabsahan dokumen, melainkan telah berubah menjadi medan tarik-ulur antara hukum, persepsi publik, dan kekuasaan.***

Berimbang.com | Jakarta – Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan setelah muncul desakan agar pemerintah segera memulai aktivitas operasional di kawasan yang digadang-gadang akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia. Sorotan ini semakin tajam setelah batalnya rencana upacara 17 Agustus di IKN, memunculkan kembali spekulasi bahwa megaproyek warisan Presiden Jokowi tersebut bisa saja mangkrak.

Partai NasDem menjadi salah satu pihak yang mendorong agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera berkantor di IKN. Langkah ini dinilai akan menjadi sinyal kuat bahwa pemindahan ibu kota benar-benar terjadi, bukan sekadar proyek politis.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai kehadiran Gibran dan aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi indikator utama keseriusan pemerintah.

“Kalau sudah mulai ada aktivitas, terutama dari Wapres dan ASN, saya kira spekulasi tentang nasib IKN akan hilang dengan sendirinya,” ujar Adi dalam kanal YouTube resminya, Jumat (25/7/2025).

Menurut Adi, pembangunan yang sudah berjalan perlu diiringi dengan ekosistem pemerintahan aktif agar semangat pemerataan pembangunan bisa benar-benar terwujud, seperti yang menjadi misi utama pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Senada dengan Adi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Aria Bima, mendorong agar seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai berkantor di Otorita IKN (OIKN) untuk menghidupkan roda ekonomi dan mencegah kekosongan aktivitas.

“Kalau pemerintah pusat belum sepenuhnya pindah, minimal BUMN bisa jadi pionir agar IKN tidak hanya jadi kota hantu yang dibangun dengan APBN,” tegas Aria.

Dorongan ini juga beriringan dengan desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) resmi pemindahan ibu kota sebagai landasan hukum yang kuat dan tidak multitafsir.

Kini, sorotan tertuju pada Gibran Rakabuming dan langkah pemerintah berikutnya. Apakah IKN benar-benar akan menjadi babak baru dalam sejarah Indonesia? Atau justru menjadi proyek ambisius yang kehilangan arah pasca Jokowi?***

📅 Berimbang.com | 26 Juli 2025 | Redaksi Nasional

Berimbang.com, Cianjur — Demokrasi di Indonesia selalu diwarnai harapan baru setiap lima tahun sekali. Masyarakat memilih pemimpin demi masa depan yang lebih baik. Tapi sayangnya, tidak semua pemimpin menepati janji. Alih-alih membangun daerah, tak sedikit pejabat justru tega mengkhianati rakyat dengan merampok uang negara.

Berikut lima kasus korupsi pejabat yang bukan hanya memalukan, tapi juga menyakitkan hati rakyat. Dana publik yang seharusnya untuk kesejahteraan malah dihambur-hamburkan untuk hal tak masuk akal. Siapkan emosi Anda sebelum membaca!

1. Kepala Desa di Banten Habiskan Dana Rp988 Juta untuk Karaoke dan Nikah 4 Istri

Korupsi dana desa kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh mantan Kepala Desa Lontar, Kabupaten Serang, Banten. Selama 2019 hingga 2021, sang kepala desa menilap dana desa hampir Rp1 miliar.

Mirisnya, dana tersebut digunakan untuk menikahi empat orang istri serta foya-foya di tempat karaoke bersama bawahannya. Tercatat, sekitar Rp55 juta digunakan hanya untuk bersenang-senang di tempat hiburan malam sambil “nyawer” pemandu lagu. Rakyat hanya bisa gigit jari.

2. Proyek Toilet Sekolah Rp98 Miliar di Bekasi, Hasilnya Jauh dari Harapan

Di Bekasi, proyek pembangunan toilet sekolah senilai Rp98 miliar jadi sorotan publik. Alih-alih menciptakan fasilitas sanitasi yang layak, banyak toilet yang dibangun justru tidak sesuai standar, bahkan terbengkalai.

Anggaran jumbo ini diduga kuat dikorupsi oleh oknum pejabat daerah. Sampai saat ini, investigasi masih bergulir, namun rakyat sudah dibuat kecewa dengan hasil yang tak sebanding dengan dana yang digelontorkan.

3. Dana Bansos Disunat, Warga Miskin Hanya Dapat Separuh

Saat pandemi melanda, bantuan sosial seharusnya jadi penyelamat masyarakat. Namun seorang pejabat tingkat kabupaten justru tega memotong dana bansos yang seharusnya utuh untuk rakyat.

Dari nilai bantuan sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga, warga hanya menerima Rp300 ribu. Sisanya masuk kantong pribadi dan kroni politik. Kasus ini menambah daftar panjang pengkhianatan terhadap rakyat kecil.

4. Proyek Jalan Desa Rp2 Miliar, Jalan Hanya Tahan 2 Bulan

Pembangunan jalan di salah satu desa di Jawa Tengah menuai kritik. Dengan nilai proyek mencapai Rp2 miliar, jalan baru malah rusak hanya dalam waktu dua bulan.

Diduga, proyek ini penuh rekayasa. Mulai dari pengurangan kualitas bahan hingga mark-up anggaran. Jalan rusak, rakyat kecewa, pejabatnya bersenang-senang.

5. Oknum Camat Dikorupsi Dana UMKM Rp1,2 Miliar untuk Beli Mobil Mewah

Seorang camat di Sulawesi Selatan terciduk menyalahgunakan dana bantuan untuk pelaku UMKM senilai Rp1,2 miliar. Dana tersebut justru digunakan untuk membeli mobil mewah dan renovasi rumah pribadinya.

Alih-alih membangkitkan ekonomi warga, dana tersebut lenyap begitu saja. Pelaku kini sudah ditahan, tapi luka di hati pelaku UMKM masih belum sembuh.

Penutup: Korupsi, Penghianatan yang Mengakar?

Kasus-kasus ini hanyalah sebagian kecil dari gunung es korupsi di negeri ini. Rakyat menjerit, tapi oknum pejabat masih terus bersandiwara. Sudah saatnya penegak hukum bertindak lebih tegas dan rakyat tidak lagi tutup mata.***

📝 Redaksi: Tim Berimbang Nasional
📩 Kontak: redaksi@berimbang.com
📌 Ikuti terus berita-berita tajam dan berimbang hanya di Berimbang.com.

BERIMBANG.COM – CIREBON. Jagat media sosial tengah ramai membahas fenomena alam langka yang akan terjadi pada 2 Agustus 2027 mendatang—gerhana Matahari total yang diprediksi menjadi salah satu gerhana terlama dalam sejarah modern.

Menurut laporan dari Gulf News, gerhana ini akan berlangsung selama 6 menit 23 detik, jauh lebih lama dari durasi gerhana total pada umumnya yang hanya 2 hingga 3 menit. Fenomena ini akan menjadi yang terlama yang bisa disaksikan dari Bumi antara tahun 1991 hingga 2114.

Fenomena ini terjadi saat Bulan berada tepat di antara Matahari dan Bumi, menutup cahaya Matahari secara penuh dari pandangan sebagian wilayah di Bumi. Meski Cirebon tidak berada di jalur totalitas, warga masih bisa menyaksikan gerhana sebagian, yang diperkirakan cukup mencolok tergantung pada kondisi cuaca saat itu.

Jalur totalitas—di mana Matahari akan tertutup sepenuhnya—akan membentang dari Samudra Atlantik, menyapu sebagian besar kawasan Eropa Selatan, Afrika Utara hingga Timur Tengah, termasuk negara-negara seperti Spanyol, Maroko, Libya, Mesir, Arab Saudi, hingga Kepulauan Chagos.

“Ini adalah momen emas bagi para pecinta astronomi maupun masyarakat umum,” ujar Dr. Yana Adi Prasetya, astronom dari Lapan-RI. “Gerhana 2 Agustus nanti termasuk peristiwa yang sangat jarang terjadi, apalagi dengan durasi totalitas sepanjang itu.”

Waspadai Dampak & Edukasi Masyarakat
Menyambut fenomena ini, sejumlah lembaga pendidikan dan komunitas astronomi di Indonesia sudah mulai menyiapkan program edukasi dan pengamatan bersama. Namun, masyarakat juga diimbau untuk tidak melihat gerhana langsung tanpa alat pelindung khusus, karena dapat merusak mata secara permanen.

Dinas Pendidikan setempat bahkan berencana melibatkan sekolah-sekolah di Cirebon dalam sesi pengamatan edukatif.***