Penulis: admin berimbang

Depok

Usung Idris, DPD PKS Depok Dinilai Penggiringan Opini

BERIMBANG.com, Depok – Terkait pemberitaan pada salah satu media lokal yang menyatakan DPD PKS Depok mengusung Mohammad Idris pada Pilkada mendatang mendapat tanggapan serius. Menurut Koordinator Koalisi Partai Non Parlemen (KPNP) Kota Depok Anwar sebagai kebohongan publik. Menurutnya, jangan ada penggiringan opini publik foto dengan sejumlah tokoh dianggap sebagai surat rekomendasi.

“Harus dibedakan antara rekom dan surat keputusan (SK). Kalo memang ada SK ya tunjukan biar difoto sama wartawannya. Kalo cuma foto bareng kan biasa,”ujar Anwar, Selasa (21/07/2020) malam.
Menurutnya masa kepemimpinan Idris masih banyak program yang jauh dari Pemerintahan “clean dan good governance”. Ia mencontohkan, masalah sampah, kemacetan, dll.

Anwar mengatakan jangan bikin sensasi dan bikin opini dimasyarakat tanpa fakta dan bukti konkrit. “PKS bisa rusak citranya, sangat memalukan sekaliber ketua DPD tidak bisa membedakan rekom dan SK. Demikian pula incumbent calon Wali Kota Mohammad Idris agar bisa menunjukan bukti. Kan dah bohongin publik. Coba kalo memang ada (SK) ya ditunjukin seperti waktu PDIP putuskan mengusung Afifah dan Pradi,” terang Ketua Partai Perindo Depok ini.

Ia mengingatkan, PKS harus memperhitungkan agar tidak salah pilih. Bila salah pilih, menurutnya akan menjadi partai yang dimusuhi semua partai.

“Contoh nyata walaupun PKS partai pemenang. Di DPRD Depok tidak mendapat satupun sebagai Ketua AKD (alat kelengkapan dewan),” paparnya.
Sampai saat ini ada tiga nama yang tengah memperebutkan tiket Rekomendasi dari DPP PKS, Yaitu Hardiono, IBH dan Mohammad Idris. Terkait rekomendasi adalah ketetapan dari DPP dan belum ada pernyataan secara resmi.

Red

Bogor

Prodombas Pinbas MUI Mahir Farm Cijeruk Akan Adakan Kurban Akbar

BERIMBANG, COM 0,CIJERUK – Kehadiran Mahir Farm sebagai sentra penggemukan domba dan kambing dapat memberikan kemudahan dalam pemilihan hewan berkualitas.

Bahkan, sentra penggemukan satu ini yang berlokasi di Kampung Kawung Luwuk, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, bisa dianggap sebagai mitra kredibel dalam memenuhi standar spesifikasi hewan kurban sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah dan syariat agama.

Selama kurang lebih 15 tahun, Mahir Farm mampu meyakinkan para customernya dalam menetapkan standar yang telah ditetapkan untuk memenuhi mitra-mitranya agar tercapai pemenuhan kepuasan pelanggan.

Tak heran kehadirannya bisa menarik semangat peternak warga lokal, khususnya di wilayah pedesaan yang ada di Kabupaten Bogor. Tentunya, demi untuk menggenjot produksi penggemukan domba maupun kambing sebagai komoditas andalannya.

Manajemen Officer Mahir Farm, Dany mengatakan bisnis penggemukan dan jual beli domba kambing, saat ini cukup menjanjikan. Apalagi, pakan ternaknya sudah semakin variatif dan memudahkan peternak dalam menjalankan usaha penggemukan atau penjualan domba dan kambing hidup, terutama untuk ibadah kurban.

“Mahir Farm menjadi salah satu pusat dari para petani-petani sekitar yang menjadi rekanan untuk diambil hewannya. Sekaligus kita serap baik sebagai bahan bakaran penggemukan maupun saat kita memiliki order. Jadi kita ambil dari mitra-mitra yang kemudian nantinya kita distribusikan penjualannya juga,” ungkap Dany kepada wartawan, Kamis (23/7/2020).

Mekanisme pendistribusiannya, kata Dany, terlebih dahulu para mitra diminta melakukan proses pemeliharaan, setelah masa panen maka akan dilakukan penimbangan serta pengambilan domba dan kambing tersebut.

“Kalau soal penjualananya lebih cenderung pada sistem per kilo gram. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat antara penjual dan pembeli, termasuk tidak ada lagi taksiran kira – kira berapa harga satu ekornya. Makanya, penjualannya berdasarkan ukuran harga pasti, yakni kilo gram,” tegasnya.

Dany menyebut, mengenai kualitas sendiri hewan yang ada di Mahir Farm bisa dijamin aman, karena langsung diambil dari peternakan yang dipelihara sendiri. Begitu juga kesehatannya yang selalu dijaga serta dilakukan pengecekan sampling dari Dinas Peternakan.

“Kami pastikan hewan – hewan disini benar – benar pres, sebab tidak lagi dipajang dijalan yang kena panas atau hujan. Fasilitas dan pakannya juga terjamin, termasuk saat dipotong atau penyembelihan, sehingga ketika dikirim pada konsumen tetap dalam kondisi perporma baik,” ucapnya.

Jenis domba dan kambing yang ditawarkannya sangat beragam diantaranya ada domba, Garut, Priangan serta Dugul atau domba ekor tipis dan gemuk yang sering dikenal masyarakat sebagai domba Gibas. Kambingnya ada kambing Jawa, Sanen, PE, Alfin.

“Unggulan adalah kambing Merino yang kita kembangkan di Mahir Farm. Intinya, kita memberikan kemudahan dalam penjualan maupun pembelian. Salah satunya dengan cara dijual per kilo gram. Disisi lainnya, kami memberi kepastian harga. Artinya pembeli bisa melihat dulu, jika cocok maka dapat menawar harga,” terangnya.

Ia mengaku, sejauh ini pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan pihak – pihak terkait, baik itu pemerintah, swasta maupun yayasan. Kerja sama tersebut, merupakan komitmen dalam penjualan ternak domba maupun kambing yang berkualitas dan halal.

Karena itu, pihaknya bakal terus meningkatkan pelayanan penjualan kepada masyarakat. Apalagi, saat ini yang sudah kerja sama dengan Mahir Farm salah satunya Prodombas PINBAS MUI yang akan menggelar program kurban akbar indonesia secara nasional bersama para ulama dan habaib.

Kurban akbar ini sebagai bentuk transparansi terhadap konsumen saat hewan yang dipesannya sesuai dengan bobot yang dikirimkan. Termasuk, melakukan perbaikan tata laksana kurban yang saat ini sering melihat pemotongan antara sedang dipotong dan belum dipotong. Padahal, dalam Sunahnya dijelaskan perlakukanlah hewan kurban mu itu dengan baik.

“Kalau dilihatkan seperti itu kan tidak baik, apalagi suka lihat pemotongan hewan kurban diatas selokan atau tanah yang banyak bakteri, kontaminasi bakteri ini bisa mempercepat proses pembusukan daging. Nah, hal-hal inilah yang harus dihindari, makanya kita perbaiki tata laksana itu dengan baik menyiapkan meja potong serta tirai,” jelasnya

Dany mengaku, pihaknya juga memiliki program prioritas penyaluran tepat sasaran bagi guru ngaji dan desa – desa yang dianggap cukup banyak mustahiknya, seperti di Kampung Cacing. Dimana, watga disini memiliki penghasilan dari mengumpulkan cacing di kali Cisadane.

“Itulah program unggulan yang jadi prioritas, kita berharap bisa berjalan dengan baik. Dan bagi masyarakat yang akan atau berminat ingin membeli domba serta kambing bisa datang langsung ke Mahir Farm atau melalui https://www.bukalapak.com/u/pinbas_mui ,” pungkasnya. (yosep/Nana)

Bogor

Ormas Garda Prabowo Kota Bogor Terima SKT Dari Kesbangpol

BERIMBANG. COM, BOGOR – Puluhan anggota ormas Garda Prabowo tadi siang, Kamis (23/7/2020) mendatangi kantor Kesbangpol di jalan kesehatan No.2 tanah Sareal kota Bogor. Kedatangan mereka untuk menyaksikan langsung penyerahan surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kesbangpol.

Sejak pukul 09.00 WIB pagi, mereka sudah berkumpul dengan seragam khasnya. Tampak rapih, sopan dan santun.

Tepat pukul 11.00 WIB siang, TB Abas dari Kesbangpol kota Bogor menyerahkan surat keterangan terdaftar kepada dewan koordinasi cabang (DKC) kota Bogor yang disaksikan langsung oleh jajaran pengurus dan anggota.

Acara penyerahan SKT tersebut disaksikan dan dihadiri langsung oleh ketua dewan koordinasi daerah (DKD) garda Prabowo provinsi Jawa barat, Ir Bambang Rasiantoro. Dalam kesempatan itu, ketua DKD provinsi Jawa barat menyampaikan beberapa hal kepada ketua DKC garda Prabowo.

“Khususnya di kota Bogor, agar bisa bersinergis dengan pemerintah, masyarakat terutama. Supaya garda Prabowo di tingkat kota, maupun kabupaten bisa diterima oleh masyarakat,” kata Ir. Bambang Rasiantoro.

Dirinya pun berpesan kepada semua jajaran, baik ditingkat kota/kabupaten untuk bisa bersinergis. Baik muspika, TNI-Polri, dengan kejaksaan di dalam membangun kota Bogor.

“Agar bisa bersinergis dengan organisasi kemasyarakatan yang lainnya, yang ada di kota Bogor dan sekitarnya,” pungkasnya.

(Yosep/Nana)

Bogor

Hari Anak Nasional, Wabup Bogor: Momentum Komitmen Pemenuhan Hak Anak

BERIMBANG.com Ditengah Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2020.

Acara yang dikemas secara virtual, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daearah (OPD). Peringatan Hari Anak Nasional Tahun ini dipusatkan di Aula Kantor DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/07/2020).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan peringatan HAN tahun ini sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen dalam pemenuhan hak terhadap anak.

“Saya ucapkan Selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak-anak di Kabupaten Bogor. Peringatan HAN tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita masih dalam suasana Pandemi Covid-19,”

“tapi ini semua merupakan momentum untuk meneguhkan komitmen kita semua dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak anak, tumbuh kembang anak, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” kata Iwan.

Iwan juga menambahakan, kepedulian dan komitmen terhadap pemenuhan hak anak ini menjadi sangat penting karena anak-anak terdampak langsung akibat Pandemi Covid-19.

“Saya rasa kepedulian dan komitmen terhadap pemenuhan hak anak ini menjadi krusial terutama karena anak-anak terdampak secara langsung akibat Pandemi Covid-19, termasuk didalamnya system Pendidikan, layanan perlindungan anak, kehidupan ekonomi keluarga, hingga perubahan interaksi sosial dalam masyarakat tempat mereka bertumbuh,” tambahnya.

Lebih lanjut Iwan menegaskan, perayaan seperti ini jangan hanya sifatnya seremonial saja, tapi benar-benar fokus untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kedepannya.

“Anak-anak ini merupakan kebanggaan kita semua, para penerus cita-cita perjuangan dan masa depan bangsa, oleh sebab itu selakyaknya kita harus memberikan perhatian khusus bagi perkembangan anak-anak di Kabupaten Bogor kedepannya.”

“Tema HAN tahun ini sangat baik, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Tapi jangan sampai tema yang bagus itu hanya sekedar pemanis, tapi tidak ada tindakan nyata dari kita semua,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Nurhayati mengatakan, pada kegiatan kali ini pihaknya menggelar sesuai dengan keputusan Presiden No 44 tentang kegiatan hari anak dengan sederhana.

“Karena situasinya sedang Pandemi Covid-19, tetap kita juga melakukan protokol kesehatan. Kita juga kerjasama dengan dinas intansi berkaitan anak,” terangnya.

Ia juga menambahkan, Dalam waktu dekat DP3AP2KB Kabupaten Bogor akan menggelar rapid tes secara massal di sekolah dan kepada para guru.

“Dalam waktu dekat ini kita bekerjasama dengan Dinkes Kabupaten Bogor akan lakukan rapid test di sekolah, tapi kita juga menyesuaikan, nanti dilaksanakannya mungkin, sehubung anaknya belum masuk jadi prioritas guru yang mengajar dulu dalam waktu dekat ini,” pungkasnya.

Secara simbolis, Wakil Bupati Bogor memberikan bantuan 1000 masker dan 50 kaos untuk SMPN 2 Cibinong. Bantuan lain yang diberikan pada peingatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2020 berupa 631 Akte Kelahiran, 1003 KIA, 50 Paket Sembako dan 20 Alat Bantu Disabilitas.

(Derima/Parman/Diskominfo Kab. Bogor)

Depok

Afifah Alia Berjanji Gratiskan Biaya Kesehatan Dengan Modal KTP

BERIMBANG.com, Depok – Calon Wakil Walikota Depok, Afifah Alia yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) di Pilkada Kota akan menggratiskan biaya kesehatan dengan hanya menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Depok bila terpilih menjadi Walikota atau Wakil Walikota mendatang .

Calon Wakil Walikota Depok yang akan berpasangan dengan Calon Walikota Depok , Pradi Supriatna sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP untuk maju dalam pertarungan Pilkada yang sebentar lagi akan di gelar.

” Kami akan gratiskan biaya kesehatan, akan ditanggung biayanya bagi warga Depok yang membutuhkan pengobatan ataupun rawat inap dengan hanya menunjukan KTP, ” ujar Afifah di acara diskusi santai yang digelar oleh DMC di Hotel Bumi Wiyata di bilangan Margonda. Rabu ( 22/7).

Afifah menyebutkan , tidak semua Rumah Sakit yang ada di Kota Depok dapat melayani warga Depok dengan hanya menunjukan KTP tetapi hanya Rumah Sakit Umum Daerah yang dapat melayani pasien.

” Hanya khusus RSUD saja yang bisa melayani warga Depok , kami juga akan melakukan penambahan RSUD untuk dapat melayani semua masyarakat agar dapat menampung semua bagi yang tidak mampu membiayai rumah sakit, ” harapnya.

Sementara itu, warga Kecamatan Beji,Soleh mengatakan, program yang diusung Afifah Aliya sangat membantu sekali bagi masyarakat yang kurang mampu, karena menurutnya, masih banyak warga belum mempunya BPJS sedangkan mereka memang benar – benar tidak mampu.

” Kami berharap sekali programnya dapat terwujud dan benar – benar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan gratis ,” ujar Soleh berharap.

Iik

Depok

H Acep Dan Hardiono Bahas Isu Yang Berkembang Di Kota Depok

BERIMBANG.com, Depok  – Masa Pandemi Covid-19 telah menghentikan seluruh aktivitas masyarakat. Hal serupa berpengaruh pada ekonomi, pendidikan dan politik. Hal itu dibenarkan oleh tokoh pendidikan dan wirausahawan Kota Depok H. Acep Azhari.

“Selamat masa pandemi ini saya juga ikut lock down dan rumah makan ini (Bakoel Samara-red,) juga baru buka. Alhamdulillah, ini saya bertemu kembali dengan pak Hardiono ya temu kangen,” ujar H. Acep di Rumah Makan Bakoel Samara, Meruyung, Pancoran Mas, Depok, Minggu (19/07/2020).

H. Acep menuturkan dalam silaturahmi tersebut banyak hal yang dibahas terutama terkait isu saat ini. Ia mengungkapkan, perlunya pembangunan ekonomi di Depok dengan konsep Lingkar Ekonomi terbatas (close loop economi). Yaitu membangun potensi pasar secara masif di 63 kelurahan.

“Banyak potensi lokal di Depok yang memiliki potensi dan harus dikembangkan. Dari sektor UMKM banyak yang berkembang dan perlu mendapatkan perlindungan atau payung hukum dari Pemkot Depok. Posisi Depok yang strategis cukup berpotensi berkembang lebih baik,” paparnya.

Pertemuan dengan Sekda Kota Depok Hardiono, masih menurut H Acep, hanya sebatas Silaturahmi dan  pertemuannya sekarang ini baru bisa terwujud, sebelumnya  sudah lama tidak bertatap muka.

“Ini juga dalam rangka silaturahmi dengan H. Acep Azhari yang sudah lama tidak ketemu dan tidak muncul di media.
Untuk konsep ekonomi dan Pendidikan bisa dimasukkan dalam perencanaan,” kata Hardiono.

Dirinya mengatakan, kalau terkait politik ya nantilah. Apalagi, kalau ditanya soal saya siap maju sebagai calon Wali Kota Depok dan siapa pendamping dirinya sebagai Calon Wakil Wali Kotanya.

“Yang jelas saya sudah siap mencalonkan diri sebagi Calon Wali Kota Depok. Ada 9 orang calon pendamping saya. Kriterianya yang pas dari Pengusaha atau Politik,” pungkasnya.

Red

Depok

Ormas Dan LSM Depok Bersama Korps Brimob Polri Gelar Deklarasi Damai

BERIMBANG.com, Depok – Sejumlah Ormas Dan LSM di Kota Depok bersama Korps Brimob Polri Kelapa Dua menggelar Deklarasi Damai bertempat di Saung Injuk Ibu Lilis ,Jalan Raya Rawa Denok, Rangkapan Jaya, Depok. Senin ( 20/7).

Tema yang diusung dalam kegiatan tersebut adalah ” Gabungan Ormas dan LSM Kota Depok bersama Korps Brimob POLRI siap menjaga Kondusifitas Wilayah ”

 

 

Ketua Panitia penyelenggara, Ajajih Azis dalam sambutannya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua Ormas dan LSM yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan Silaturahmi dan Deklarasi Damai khususnya kepada Korps Brimob Pori yang telah berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar.

” Terima Kasih untuk semuanya yang hadir dan mudah – mudahan menjadi jalan terbaik kedepannya,” ujar Aziz.

Hal yang sama di sampaikan Perwakilan Ormas dan LSM, Ahmad Dahlan mengucapkan terima kasih bagi yang hadir, Dengan adanya kegiatan yang digelar merupakan momen langka dimana menurutnya belum ada kegiatan ini di gelar di Kota Depok.

” ini adalah momen langka. Dimana belum pernah ada kegiatan seperti ini, semoga dengan begini depok menjadi Kota yang aman dan kondusif, perlu diketahui depok merupakan wilayah yang dulunya merupakan tempat yang aman, semoga ini semua bisa terjaga. semoga dengan begini kita bisa bersahabat, kita bisa berteman seperti semboyan orang depok yaitu “makan gak makan yang penting kumpul.” Semoga kedepan kita tetap bisa menjaga Solidaritas,” ucap Dahlan.

Sementara itu, Komandan Korps Brimob Polri diwakili Dansat intel Korbrimob Polri Kombes Pol Zulfikar Tarius S.Sos, M.Si mengajak para rekan – rekan Ormas dan LSM berkerjasama dalam menanggulangi kejadian atau Konflik dilapangan menjelang Pilkada Depok saat Pandemi Covid 19.

” Kami harapkan ketua ormas sekalian selaku tokoh masyarakat tolong jaga bersama sama masyarakat kita khususnya di kota depok. Disisi lain kita mengahadapi Pandemi Covid19 marilah kita himbau masyarakat kita menjaga kondusifitas dan menerapkan protokol covid19 dengan tertib.
Kita disini berasal dari berbagai wilayah di indonesia dan bersatu berkumpul di depok. Untuk itu marilah jadikan perbedaan ini sebagai warna dan persatuan kita,” harapnya.

” Terkait dengan pilkada, kita boleh berbeda beda namun perbedaan pilihan jangan menjdikan kita terpecah belah. TNI/POLRI sangat mengharap bantuan Ormas/LSM dalam menjaga keamanan masyarakat. Intinya marilah kita jaga persatuan ini khususnya kota depok ini demi masa depan anak cucu kita nanti,” Tutupnya.

Iik

Depok

Maluku Satu Rasa Gelar Halal Bihalal

BERIMBANG.com, Depok – Dengan mengangkat tajuk ‘Masyarakat Maluku, sucikan hati, bersihkan diri, bersinergitas menuju Kota Depok yang bermartabat’, Maluku 1 Rasa (M1R) Salam Sarane Bersatu menggelar kegiatan Halal Bihalal yang berlangsung di Hotel Bumi Wiyata, Jl. Margonda, Depok yang dihadiri Wali Kota Depok Mohammad Idris, Sabtu (18/07/2020).

Ketua Panitia halal bihalal M1R Anki Wattilete mengatakan, Kegiatan ini tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan ini adalah kesempatan kami untuk bersilaturahmi juga untuk saling memaafkan.

“Meski acara ini sempat tertunda karena adanya peraturan PSBB, namun kita bersyukur akhirnya acara ini dapat terselenggara dengan dihadiri Bapak Wali Kota Depok,” kata Anki Wattilete.

Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam sambutannya mengatakan, dirinya hadir keacara tersebut disambut apa adanya, tidak ada rekayasa, tanpa ada settingan.

“Ini membuktikan masyarakat Maluku dengan masyarakat Depok bisa bersatu,” ujar Mohammad Idris.

Idris bercerita, saat dirinya singgah di Kota Musik itu Ia bertemu dengan seorang wanita paruh baya yang sedang menyanyikan lagu ‘sio mama’ saat merindukan anaknya.

“Saya teringat waktu itu saya ke Maluku di Ambon, setelah maghrib saya mendengar nyanyian seperti seorang gadis, ternyata seorang ibu yang tengah merindukan anaknya sambil menyanyikan lagu sio mama,”  kenang Idris.

Dirinya juga mengutarakan kekagumannya kepada Peppy Soplely, MC acara tersebut yang merupakan Pendeta Gereja Protestan Maluku (GPM).

“Saya terkesan pada Bu Peppy yang merupakan seorang Pendeta, namun membawakan acara halal bihalal,” paparnya.

Terakhir Idris berharap, tema M1R ini bukanlah sekedar tema yang seromonial, tapi tema yang dapat direalisasikan untuk masyarakat Depok.

“Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda pilihan tapi kita bisa bersatu,” pungkasnya.

Iik

Depok

Logat Khas Depok, Kader PKK Kelurahan Depok Pandu Acara Ngobrash Sawali

BERIMBANG.com, Depok – Ada yang menarik di acara Ngobrolin Air, Sanitasi dan Hygiene Bersama Wali Kota Depok (Ngobrash Sawali) yang berlangsung secara virtual di Depok Operation Room (DeCOR), pada Jumat (17/07/2020).

Dalam kegiatan Ngobrash Sawali yang dikemas dalam video conference menghadirkan Wali Kota Depok Mohammad Idris, IUWASH PLUS Chief of Party, William James Parente, Kadisrumkin, Dinkes Kota Depok, Direktur PDAM Kota Depok, Bank BJB, Bank Mandiri dan Perusahaan Swasta.

Yang menariknya, Pembawa Acara (MC) dipercayakan oleh satu Kader Tim Monev (Monitoring Evaluasi) Kota Depok, Lili Shalihat yang dikenal ngablak apa adanya dengan logat khas Depok.

“Lah sempet gerogi juga awalnya. Karena harus mengikuti aturan protokol dalam membawakan acara Ngobrash Sawali. Meski gak langsung bertatap muka dengan Pak Wali Kota dan pejabat lainnya, tapi kan ditonton se-Depok,” kata Lili Shalihat, Jumat (17/07/2020).

Lili Shalihat yang memang salah satu Kader PKK di Kelurahan Depok dan tergabung dalam Tim Monev Kota Depok mengatakan, dirinya merasa lega karena diperbolehkan oleh pihak Diskominfo Kota Depok dalam membawakan acara (MC) dengan gaya khas dirinya.

“Alhamdulillah diberi kebebasan oleh Diskominfo dalam mengekpresikan gaya dan olah vocal ngebawain acara. Kan saya mah orangnya memang begini apa adanya kalo jadi MC,” ucapnya.

Sedangkan Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta United States Agency for International Development (USAID) untuk memperpanjang program Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH PLUS) hingga 2026. Hal ini perlu dilakukan guna memfasilitasi masyarakat yang belum terlayani sanitasi air bersih dan perilaku higiene.

“Kami minta program IUWASH PLUS diperpanjang minimal dari tahun 2021-2026. Karena masih banyak warga yang belum terfasilitasi terkait sanitasi air bersih,” ujarnya

Dikatakan Mohammad Idris, selama kurun waktu 2017-2020, terdapat empat kelurahan yang mendapat program IUWASH PLUS ini. Diantaranya Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kemiri Muka, Depok dan Abadi Jaya dengan total 37 RT dan 14 RW.

“Di Kota Depok terdapat 5.223 RT dan 908 RW, namun hanya 0,007 persen yang sudah dimonitoring teman-teman tim monev. Sisanya masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kita semua. Untuk itu perlu kiranya, program ini terus berlanjut,” pungkasnya.

Red

JakartaNasional

SPRI Surati Kepala Daerah dan Menteri Terkait UKW dan Verifikasi Media

BERIMBANG.com Menyusul terbitnya Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: KEP.2/152/LP.000.000/III/2020 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan Serikat Pers Republik Indonesia, maka secara resmi profesi wartawan di Indonesia sudah memiliki standar kompetensi kerja khusus.

Serikat Pers Republik Indonesia atau SPRI adalah organisasi pertama dan satu-satunya yang memiliki registrasi standar kompetensi khusus wartawan yang teregistrasi di Kementrian Ketenagakerjaan RI. Ada 15 unit kompetensi yang resmi diregistrasi Dirjen Binalatas Kemenaker dengan nomor: Reg.24/SKPK-DG/2020.

“Pada tahun 2019 lalu Dewan Pimpinan Pusat SPRI juga sudah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan saat ini sedang mengurus lisensinya di Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP,” beber Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, kamis, (16/07/2020).

Dikatakan dia, pelaksanaan UKW yang dilakukan Dewan Pers melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang lisensinya ditetapkan sendiri secara sepihak oleh Dewan Pers adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257).

“UKW yang dilaksanakan oleh Dewan Pers adalah cacat hukum karena pelaksananya adalah LSP yang lisensinya bukan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP,” tandas Mandagi.

Selain persoalan UKW, DPP SPRI juga menyoroti polemik Verifikasi Perusahaan Pers yang terjadi di berbagai daerah.

Menurut Mandagi, pernyataan Dewan Pers yang menyebutkan bahwa kerja sama Pemerintah Daerah dengan media atau Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers akan berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan adalah informasi sesat yang berpotensi menghilangkan hak ekonomi perusahaan pers yang berbadan hukum resmi.

Mandagi secara gamblang menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah dua kali mengirim surat ke DPP SPRI dengan surat nomor: 438/S/X.2/11/2019 Perihal: Tangapan BPK atas Permohonan klarifikasi terkait kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers dan surat nomor: 105/S/X.2/03/2020 Perihal: Tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi dan konfirmasi dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia.

Dijelaskan juga, dalam isi suratnya disebutkan bahwa BPK yang di antaranya memiliki tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Kementrian Komunikasi dan Informatika, termasuk Dewan Pers di dalamnya, tidak pernah menyampaikan pernyataan dan memberikan pendapat kepada Dewan Pers bahwa kontrak kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers dapat/akan menjadi temuan pemeriksaan BPK.

“Dengan adanya penegasan dari BPK tersebut maka tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Daerah untuk takut bekerja sama dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers,” pungkasnya.

Mandagi juga menambahkan, DPP SPRI tidak lagi menjadi konstituen Dewan Pers dan saat ini sudah menjadi konstituen dari Dewan Pers Indonesia atau DPI.

Lebih lanjut dikatakan, DPI yang ikut didirikan SPRI melalui proses panjang lewat Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres Pers Indonesia 2019 adalah lembaga independen yang didirikan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh 12 Organisasi Pers berbadan hukum.

Dan saat ini, menurut  Mandagi yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019, DPP SPRI sedang melaksanakan program Sertifikasi Media bagi Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers untuk menjadi bagian di Dewan Pers Indonesia melalui Sertifikasi Media di SPRI.

Atas beberapa pertimbangan itu, DPP SPRI, tertanggal (15/07/2020) secara resmi menyurati seluruh Kementrian, pimpinan Lebaga Negara, para Gubernur, Walikota, dan Bupati.

“Kami menghimbau agar kiranya pemerintah dapat memahami maksud dan tujuan penjelasan di atas dan semoga dengan iklas tetap melayani wartawan non UKW dalam menjalankan tugas peliputan dan tidak ragu lagi bekerja sama dengan Perusahan Pers non verifikasi Dewan Pers yang sudah menjadi bagian dari Jaringan Media Dewan Pers Indonesia,” pungkasnya.

(HM/Red)