Penulis: admin berimbang

BERIMBANG.com – Pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Masa Khidmat 2020-2025. hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, berlangsung di Bumi Gumati, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (01/10/2020).

“Kepada para pengurus MUI Kabupaten Bogor yang baru dilantik, agar terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi serta lebih memantapkan diri sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju, nyaman dan berkeadaban,” kata Burhanudin.

Sebagai organisasi yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian, kata dia, MUI selama ini telah berhasil menunjukan diri untuk tidak tergantung oleh pihak lain di luar organisasi dalam mengambil keputusan.

“MUI telah menunjukan diri bahwa dirinya tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi kemasyarakatan lainnya apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam,”

“Hal tersebut merupakan perwujudan dari niat pada saat pendirian MUI, yaitu sebagai wadah silaturahmi Ulana, Zu’ama dan Cendikiawan Muslim dari berbagai kelompok dikalangan umat Islam,” kata Burhanudin.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bogor Masa Khidmat 2020-2025, KH. Ahmad Mukri Aji berpesan kepada seluruh jajarannya agar mengutamakan kepentingan organisasi dan umat  diatas kepentingan pribadi.

“MUI ini sebagai wadah para ulama bersilaturahmi, sebagai wadah untuk membimbing, membina dan mengayomi umat maupun umara (pemerintah) demi terwujudnya kesalehan sosial di masyarakat.”

“Saya ingin kepentingan umat, masyarakat dan organisasi diatas kepentingan pribadi, itu yang harus kita ingat dan kita tanamkan pada diri kita masing-masing,” kata Mukri Aji.

(Derima/Rizki/Tim Humas Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Keputusan Dewan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia (DPR RI) untuk mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020 menimbulkan reaksi dan kecaman dari berbagai pihak.

Banyak pihak ingin memastikan RUU PKS ini dapat masuk ke Prolegnas prioritas dalam rapat DPR RI pada bulan Oktober mendatang. Sebab urgensi disahkannya RUU PKS ini sudah tidak dapat ditunda lagi.

Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan RI, Olivia Chadijah Salampessy kepada Radio Tegar Beriman (Teman) 95,3 FM Diskominfo Kabupaten Bogor.

Menurut Olivia, kehadiran RUU PKS ini sudah sangat diharapkan, karena jika nantinya RUU ini disahkan akan menjadi undang-undang yang bisa melindungi hak-hak korban untuk mengakses keadilan, sehingga mendapatkan proses keadilan yang berkeadilan.
 
“Undang-undang ini akan mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta pemidanaan pelaku. Undang-undang ini juga akan memberikan kepastian hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual,” tandas Olivia.

RUU ini juga, kata dia, mencakup pemidanaan khusus bagi para pelaku baik itu di perusahaan, bagi pelaku-pelaku yang menghambat, yang bertindak lalai, ada sanksi-sanksi administrasinya.

Kemudian undang-undang ini juga, lanjut Olivia, akan memberi ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan berbagai pencegahan dan tentunya juga akan menegaskan aturan terhadap berbagai layanan pemerintah maupun layanan negara.

“Catatan tahunan Komnas Perempuan yang dikeluarkan pada 8 Maret 2020 menyebutkan, dalam kurun waktu 12 tahun dari tahun 2008 sampai 2019 kekerasan terhadap perempuan naik hampir 800 persen artinya di tahun 2008 ada 54.425 kasus, dan di tahun 2019 menjadi 431.471 kasus,” jelasnya.  

Lebih lanjut dia menjelaskan, Khusus untuk kasus kekerasan seksual saja, di sepanjang tahun 2019 ada 4.898 kasus belum lagi kasus-kasus pengaduan baru yang berlangsung dari bulan Januari sampai bulan Agustus ini.

Komnas Perempuan sudah mengkompilasi dan mengklasifikasi mulai bulan Januari sampai Mei itu kurang lebih 900an kasus pengaduan yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan. Padahal biasanya per bulan itu cuma 100an sebelum terjadi pandemi. Setelah terjadi pandemi kasusnya cenderung meningkat.

“Menariknya bahwa jenisnya pun menjadi beragam khususnya kasus-kasus yang diadukan itu kekerasan berbasis online meningkat luar biasa. Kenapa ini RUU PKS harus segera didorong, karena setiap kasus yang diadukan hanya 29 persen diproses di kepolisian, dari yang diproses itu Cuma 22 persen bisa diputuskan di pengadilan,” terang Olivia.

Komnas Perempuan, seluruh jaringan masyarakat sipil, seluruh komponen masyarakat meminta para wakil rakyat membuka mata, membuka hati, melihat sudah terlalu banyak korban yang berjatuhan karena “kelalaian negara” dalam menghadirkan hukum yang komperhensif bagi pemenuhan hak-hak korban.

“Saatnya, kita semua bergandeng tangan, karena semakin banyak yang mengetahui dan memahami pentingnya RUU PKS maka otomatis semakin banyak juga orang yang tertolong dan terlindungi dari tindak kekerasan seksual di negara ini,” tandasnya.

(Mey/Rido/Diskominfo)

BERIMBANG.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor resmi dijabat Syarifah Sofiah Dwikorawati, dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, didampingi Wakil WaliKota Dedie A Rachim, di Balaikota Bogor, pada Kamis (01/10/2020).

Sebelumnya Sekda Kota Bogor dijabat Ade Sarip Hidayat, yang memasuki masa purna bakti atau pensiun. Syarifah Sofiah Dwikorawati yang sebelumnya menjabat kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Hasil dari proses panjang oleh Panitia Seleksi Sekda Kota Bogor, keputusan Bima Arya, didasari dengan pendalaman rekam jejak serta mempertimbangkan banyak hal, selain diskusi-diskusi untuk menyerap masukan,

“Saya yakin Ibu Syarifah dengan segudang pengalaman,” kata Bima. “Insya Allah koordinasi antara Kota dan Kabupaten Bogor akan menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Menarik, pesan mantan Sekda, Ade Sarip, agar selalu menjalin sinergitas dengan para jurnalis atau wartawan, “Apapun yang terjadi, wartawan memiliki peran penting dalam mensukseskan program pembangunan di Kota Bogor,” katanya.

(TYr)

BERIMBANG.com – Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menebar benih ikan di setu kemuning taman Cinta jalan raya Tonjong Sudimampir, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, menggunakan perahu bebek, kemarin, Rabu (30/09/2020).

Sekretaris Dinas (Sekdis), Wawan Wahyono, Kepala Bidang (Kabid) Rohman, Camat Bojong gede, Dache, dan Kepala desa Cimanggis Azis Anwar, menyaksikan sekaligus melepas ribuan ikan itu.

Wawan Wahyono menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan tebar bibit, “bapak/ibu sekalian pada hari ini (30/09), kita akan mengadakan re-stocking bibit ikan, bibit ikan yang ada disini adalah bibit ikan tawes dan bibit ikan nila sekitar 12500 ekor.” Ujar Wawan Wahyono.

Sementara itu, Rohman Kepala Bidang Produksi Perikanan mengatakan, tujuan merawat dan melestarikan danau/setu, pelepasan ikan, “Rutin dilaksanakan setiap tahun dengan target tahun ini adalah sebanyak 15 Setu dari 91 Setu, yang ada di Kabupaten Bogor,” katanya.

Lanjut Rohman, sumber benih ikan dari instalasi milik dinas yaitu UPT. Balai benih ikan (BBI). adapun bibit ikan yang akan kita tebar adalah bibit ikan tawes dan ikan nila, “yang mana ikan tawes sendiri adalah ikan khas Kabupaten Bogor.” Ujar terangnya.

Camat Bojonggede Dache, “Sedikit ada saran dari saya mungkin kita bisa buat kerambah atau jaring untuk perkembangan ikan di setu kemuning ini.” sarannya.

Kepekaan Kepala Desa Cimanggis Aziz Anwar, melihat momen térsebut dalam memberdayakan dan mensejahterakan warganya, ia mengutarakan kebutuhannya. 

“Senantiasa nya hari ini saya amat butuh jaring apung atau rumah apung, yang mana akan jadi tempat budidaya ikan di desa Cimanggis ini, Jadi, perekonomian desa Cimanggis dapat kita putar melalu program ini.” pungkas Azis Anwar.

(jul)

BERIMBANG.com Bogor – Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menolak Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Ketua umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto, mengatakan menolak RUU tersebut, yang saat ini masih dalam proses pembahasan oleh pemerintah dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR).

“Kami sangat perlu mengantisipasi karena Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari dan oleh untuk pekerja yang bersifat bebas mandiri demokratis dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia menguraikan, Pemerintah mengajukan tujuh substansi pokok perubahan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.

Ketujuh substansi tersebut diantaranya adalah waktu kerja, rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, upah minimum, pesangon PHK, dan program jaminan kehilangan pekerjaan.

“Guna melindungi dan membela hak serta kepentingan pekerja. RUU Omnibus Law ini jelas akan memberikan dampak terhadap menurunnya kesejahteraan pekerja Indonesia,” tegas Darto pada acara rapimnas FSP RTMM-SPSI di Bogor, Rabu (30/09/2020).

Sudarto juga menjelaskan, pihaknya telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi, DPR dan Kementerian terkait bahwa RUU Omnibus Law ini meresahkan para pekerja.

Berdasarkan data yang dihimpun FSP RTMM-SPSI selama 10 tahun terakhir, ada 63 ribu pekerja industri rokok yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Jumlah industri inipun berkurang dari 4.700 perusahaan menjadi hanya sekitar 700 di 2019.

“Penyesuaian tarif cukai dan HJE berdasarkan target penerimaan dalam APBN menyulitkan kalangan industri dalam merencanakan produksi dan penetapan harga jual produk. Kami setiap tahun selalu mendorong agar kenaikannya moderat dan kalau memungkinkan berdasarkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” tambah Sudarto.

Dirinya berharap, pemerintah menjaga kelangsungan IHT dan industri makanan dan minuman yang merupakan ladang penghidupan bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Regulasi, lanjut dia, yang dibuat pemerintah hendaknya mempertimbangkan juga kepentingan semua pihak, terutama tenaga kerja dalam memperoleh penghidupan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 2.

“Untuk sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT), sebaiknya mendapatkan proteksi dari pemerintah karena produk tersebut asli Indonesia dan menjadi ciri khas produk negara kita ,” pungkas Sudarto.

(Yus)

BERIMBANG.com – Perkumpulan wartawan di Kabupaten Bogor, yang menamakan kelompoknya Forum Wartawan Bojonggede Bersatu (FWBB) mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, Jawa Barat. kemarin Rabu, (30/09/2020).

FWBB bermaksud menjalin sinergi dalam bentuk penyebaran informasi positif untuk masyarakat khususnya Kabupaten Bogor. Kunjungan kehormatan atau audiensi ke Disdukcapil itu mendapat penjelasan dari Sekretaris Dinas (Sekdis) Dukcapil, Rumambi, Kepala Bidang dan Kepala Seksinya, tentang kinerja pelayanan dan anggaran.

Rumambi menjelaskan, pelayanan dalam masa pandemi COVID-19 Disdukcapil berupaya memberi pelayanan maksimal melayani kebutuhan warga yang akan membuat KTP, Kartu Keluarga, dan lainnya. Pihak Disdukcapil telah menyediakan layanan melalui aplikasi WhatsApp dan Email.

Untuk lebih lanjut nomor WhatsApp dan Emali pelayanan di Disdukcapil, silahkan sentuh tautan ini https://disdukcapil.bogorkab.go.id/category/info

Kemudian untuk mencegah keramaian yang rentan penularan CORONA-19, kata Rumambi, menutup sebagian bangku tamu menunggu diwilayah kantornya, juga memantau langsung setiap UPT melalui CCTV, agar selalu mengikuti Protokol kesehatan (Prokes).

Selanjutnya, Rumambi meminta kepala seksi identitas penduduk, Suparno untuk menjelaskan teknis, “Pembuatan, Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pengajuan melalui kecamatan, untuk Kartu Keluarga (KK) bisa cetak di Kecamatan, setelah diverifaksi oleh UPT dan dinas,” katanya. 

Suparno mengungkap distribusi KTP yang sempat direalisasikan melalui Kantor Pos beberapa bulan lalu, sebab datangnya pandemi COVID-19, telah dihentikan, “karena anggarannya telah habis,” kata Suparno.

Rumambi melanjutkan, prioritas pemotongan anggaran untuk COVID-19 adalah rapat-rapat yang mengundang keramaian, termasuk sebagian anggaran pelayanan juga ada yang dipotong.

Disdukcapil tidak menambah anggaran dalam RAPBD Perubahan, “Alhadulilah, kami tidak ada perubahan anggaran, menggunakan anggaran apa yang ada digunakan se’efisien mungkin,” kata Rumambi.

Selain itu, FWBB mencecar pertanyaan pelaksanaan teknis dalam input Sistem Informasi Umum Pengadaan atau Sirup, Sekretaris Dinas, kepala bidang dan kepala seksi itu belum bisa menjawab. sebab kapasitas orang yang menjelaskan sedang sibuk.

menutup kesimpulan kunjungan FWBB, Sekretaris Dinas Rumambi, “Pelayanan harus terus berjalan, hingga makan siangpun (petugas pelayanan) bergantian,” Pungkasnya.

(TYr)