Penulis: admin berimbang

Bogor

Wamenlu & Duta Besar Negara Sahabat Dukung Program Sport end Tourism Kab. Bogor

BERIMBANG.com Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Republik Indonesia, para duta besar negara sahabat dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dukung sepenuhnya program sport and tourism yang ditawarkan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Hal ini dijelaskan Wamenlu saat menghadiri Briefing Updates On Bogor Sport And Tourism dengan Jakarta Ambassador Golf Acossistion (JAGA), yang diselenggarakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) di Sentul Highlands Golf Club, Kabupaten Bogor, Ahad (07/02/2021).

Wamenlu Mahendra Siregar mengatakan, atas nama para duta besar negara sahabat, para anggota DPR RI mengucapkan terima kasihnya kepada Bupati Bogor atas penerimaan yang hangat dan atas rasa persahabatan yang diberikan.

Kami dukung, kata dia, dan berharap kita semua yang hadir dapat memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ditawarkan oleh Kabupaten Bogor, untuk menikmati olahraga dan pariwisata di Kabupaten Bogor.

“Bupati Bogor melalui BPPD mempu melihat peluang-peluang yang muncul pada saat kondisi yang tidak mudah seperti sekarang. Yakni dengan memanfaatkan program sport and tourism. Dalam konteks olahraga dan parawisata ini jelas olahraga golf menjadi salah satu yang diutamakan,”

“Pertama, dilakukan di alam terbuka, kedua aturan mainnya membatasi jumlah yang hadir. Sehingga otomatis sudah melakukan aturan untuk menjaga jarak,” terangnya.

Soal peluang di tengah pandemi, Mahendra menambahkan, “ini peluang yang penting dan saya berikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor melalui BPPD yang sudah menangkap peluang ini dengan baik,”

“Kami hadir dengan para duta besar dari negara-negara sahabat dan anggota DPR RI serta perwakilan kementrian dan lembaga. Semua merasa puas, bahwa dalam kondisi seperti ini, ada semangat optimisme mmembangkitkan perekonomian melalui sektor parawisata,” katanya.

“Kami optimis dengan trobosan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor, serta semangat juangnya untuk membangkitkan perekonomian. Semoga bisa melalui masa pandemi dan senantiasa menjalaninya dengan semangat serta optimisme yang tinggi,” tambahnya.

Mengenai program sport and tourism, Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan, kondisi pandemi Covid-19 menjadi masa sulit dalam membangkitkan sektor pariwisata di Kabupaten Bogor. Terlebih dengan branding “Bogor Sport  and Tourism” memiliki  banyak sekali  tempat wisata olahraga,

Terdapat 11 lapangan golf berstandar Internasional dan ditetapkan sebagai destinasi golf terbaik di Asia Pasifik dari Asosiasi Golf Asia Pacific, selain itu Kabupaten Bogor juga memiliki Stadion Pakansari, Sentul International Circuit, Adventure dan Paralayang.

“Ini memang masa sulit, tapi kita harus optimis dan bersinergi untuk bangkit bersama di masa pandemi Covid-19 saat  ini,”

“Kabupaten Bogor juga sangat menarik untuk investasi, dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk hampir 6 juta jiwa, berbatasan dengan Jakarta, dekat dengan Bandara, dan pelabuhan. Memiliki potensi pertanian, perikanan, industri, pariwisata yang besar, yang sangat menarik untuk investasi,” terang Bupati Bogor.

Sementara, Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (Kabupaten Bogor) Zainal Syafruddin mengatakan, BPPD Kabupaten Bogor menyelenggarakan kegiatan Revitaslisasi Sektor Pariwisata Pasca Pandemi Covid 19 “Briefing Updates On Bogor Tourism And Industry”.

Kegiatan tersebut mengundang para duta besar negara sahabat, anggota DPR RI serta perwakilan kementrian dan lembaga.

“Kami mempromosikan pariwisata dan olahraga yang bisa dinkmati di Kabupaten Bogor. Hal ini demi membangkitkan perekonomian Kabupaten Bogor melalui revitalisasi sektor pariwisata,” paparnya.

Alhamdulillah, lanjut dia, peluang ini disambut dengan baik. Kehadiran Kementrian Luar Negeri, Para Duta Besar negara sahabat dan para anggota DPR RI tentunya menambah semangat dan optimisme kami dalam membangun Kabupaten Bogor semoga kerjasama ini bisa terus berlanjut.

(Dewi/Rido/Diskominfo Kab. Bogor)

Depok

Dugaan Tempat Praktek Wik wik di Depok Berimbas Razia Gabungan

BERIMBANG.com Depok – Ramai diberitakan beberapa waktu lalu praktek prostitusi dikontrakan wilayah pasar Kambing, jalan Ir. Juanda, berimbas razia gabungan ke beberapa tempat, di Kota Depok Jawa Barat.

Satpol PP Kota Depok bersama TNI-Polri merazia beberapa tempat, dengan prioritas pencegahan penyebaran covid 19 serta melaksanakan Peraturan Daerah (Perda). pada 6 Februari 2021.

Razia kali ini, masih banyak pelaku usaha melanggar jam operasional yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Satpol PP melakukan penyisiran mulai jalan Margonda, Siliwangi dan Jalan pintu masuk Grand Depok City (GDC).

Dipimpin langsung oleh Kasat Pol PP N Lienda Ratnanurdianny S.H. M.Humdan didamping Taufiqurahkman S.ag. MM. (Kabid Gakda) Serta Kasie Transmatibum R Agus Mohamad S.kom, M.Si.

Tempat yang disinyalir digunakan sebagai kontrakan prostitusi di Pasar Kambing Jalan Ir. Juanda, menjadi salah satu tempat yang di razia.

“Kita memberikan himbauan dengan cara humanis tetapi harus tetap tegas dalam menyampaikannya” kata Kasat Pol PP N Lienda Ratnanurdianny S.H. M.hum. via telepon,

Lienda menjelaskan, anggotanya mendapatkan laporan dari masyarakat, adanya minuman beralkohol (Minol) dan Pekerja Seks Komersial (PSK) dijalan Ir. Juanda.

“Benar saja ditempat tersebut terdapat Minol dengan jumlah 35 botol disalah satu warung yang berada di Pasar Kambing,”

“Serta 10 PSK yang kita amankan untuk dibawa ke kantor agar bisa dipertanggung jawabkan,” jelas Lienda.

Sanksi yang akan diberikan tergantung pelanggarannya, “Setelah barang bukti diamankan maka para pelanggar akan dijadwalkan untuk mengikuti tindak pidana ringan (Tipiring) di pengadilan negeri Depok,” pungkasnya.

YE

Daerah

Komisi A Minta SPRI Siapkan Naskah Akademik Belanja Iklan

BERIMBANG.com Medan – Pembahasan belanja Iklan nasional yang rencananya akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) terus bergulir.

Kini, rencana itu mendapat sambutan positif dari Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto memandang penting belanja iklan bagi daerah.

Hal itu dikemukakan Hendro saat menerima audiensi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Provinsi Sumatera Utara, Devis Karmoy di ruang Rapat Komisi A DPRD Sumut, kemarin Jumat (05/02/2021).

Dalam audiensi bersama Ketua Komisi A dan yang dihadiri Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumatera Utara, Timbul Sinaga bersama dua anggota Komisi A, Abdul Rahim Siregar dan Megawati Zebua.

Ketua DPD SPRI Sumut Devis Karmoy menyampaikan potensi belanja iklan nasional yang selama ini berputar di pusat bila diserap ke daerah, tidak hanya mensejahterakan media dan wartawan lokal, namun ikut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sumut berharap organisasi pers penggagas pembagian belanja iklan nasional di daerah dapat menyiapkan data-data termasuk UU dan turunannya terkait biaya belanja iklan nasional yang tengah berpolemik.

“Jadi coba kami di kasih data, berapa potensi belanja iklan yang saat ini di monopoli oleh perusahaan (agency) , regulasinya apa, apakah ada (UU) turunan untuk pembentukan Perda (Peraturan daera). Sehingga itu nanti (menjadi) dasar kita untuk melakukan kajian,” ujarnya.

Dalam pandangannya, Ketua Komisi A DPRD Sumut ini, menilai jika belanja iklan nasional berpotensi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), DPRD Sumut siap berkolaborasi dengan para penggagas.

Dalam audiensi tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara ini kemudian menyebut nama Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumut, Timbul Sinaga, sebagai  pihak berkompeten di sektor potensi penerimaan PAD.

“Kalau memang (belanja iklan nasional) ini seandainya ada prospek untuk menambah PAD di Sumatera Utara, ini pak Timbul orang ekonomi, beliau salah satu orang yang sangat serius dalam mengelaboratif potensi-potensi penerimaan untuk PAD Sumatera Utara,” tutur Hendro.

Ketua Komisi A DPRD Sumut ini menambahkan bahwa dengan memperoleh informasi terkait belanja iklan nasional yang memiliki potensi besar bagi Sumatera Utara, DPRD Sumut akan mengatur sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

“Dan informasi terkait belanja iklan yang disampaikan kita akan arrange (mengatur) lagi, dan dalam PP 12 (Tahun 2018) proses pembentukan Ranperda itu memang pengusulnya tidak harus pihak luar, tetapi harus (dari) anggota atau fraksi atau Komisi yang ada di DPRD Sumatera Utara,” tambahnya.

“Jadi jalurnya nanti masuk ke Komisi atau anggota (yang) menghimpun, lalu diusulkan menjadi rancangan Perda atau Prolegda tahun berikutnya,” ucap Ketua Komisi A DPRD Sumut.

Hendro juga menyebut untuk pembentukan produk Perda tidak sulit, asalkan pengusul menyiapkan naskah akademiknya.

“Jadi syaratnya ada naskah akademik dan draf Ranperda yang diusulkan, itu kok gak sulit,” tandasnya.

Untuk diketahui, Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dalam PP ini disebutkan, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai fungsi masing-masing  pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan.

Sementara Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumut Timbul Sinaga, pada kesempatan yang sama memberikan masukan kepada Ketua DPD SPRI Sumut untuk melengkapi mekanisme perundang-undangan, serta turunannya yang mengatur soal belanja iklan.

Hal senada disampaikan anggota Komisi A, Abdul Rahim Siregar kepada Ketua SPRI Sumut dalam audiensi tersebut. Politisi PKS Sumut ini mendukung rencana pembentukan Ranperda belanja iklan nasional bagi daerah.

“Kalau memang ini ada manfaat dan kontribusinya untuk PAD misalnya, kita welcome, kita menerima. Dan memang kalau Perda.. kan ada dua, ada yang diusulkan pemerintah provinsi Sumatera Utara dan ada yang inisiatif DPRD, dan ini harus dibekali dengan naskah akademik,” ujarnya.

Penulis: Devis K. DPD SPRI Sumut

Depok

Mahasiswa Undip Sosialisakan Smart system QRIS Pada UMKM Depok

BERIMBANG.com Depok – Pandemi Covid-19 yang tak berujung, berpengaruh besar pada perekonomian. Dibutuhkan Smart system dalam bertransaksi (non tunai) yang praktis dan ekonomis.

Pemerintah pusat melalui Bank Indonesia pun telah, menggelorakan sistem pembayaran praktis yaitu QRIS. Namun, nyatanya masih diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih bagaimana tata cara penggunaan sistem keuangan tersebut.

Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip), Alvin Muhammad Sabila menuturkan pembayaran dengan menggunakan sistem QRIS sangatlah bermanfaat.

Alvin bersama rekannya mensosialisaikan QRIS kepada pedagang dan kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sasuma di Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu, 06 Februari 2021.

“Dengan sistem ini, akan mempermudah masyarakat dalam berdagang utamanya, ketika mereka mulai merambah ke perdagangan online,” Ucap Alvin.

Dia menjelaskan, QRIS merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Dimana, kode seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) disatukan dalam QR Code.

“QRIS dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS. Meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Alvin juga  menegaskan, selain melakukan sosialisasi dengan turun ke lapangan dia bersama rekan-rekan satu kampusnya juga mengadakan seruan gerakan ‘belanja di warung tetangga’.

“Jadi dengan menggunakan platform Instagram sebagai media untuk mempromosikan Produk UMKM Sasuma Depok,  harapannya UMKM yang terdampak Covid-19 dapat terbantu melalui promosi digital ini,” paparnya.

Berdasarkan informasi dari Bank Indonesia (BI), QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjag​a keamanannya

Dengan QRIS, Merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI​.

Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR dari aplikasi manapun penyelenggaranya. 

YE

Berita UtamaDepok

Praktek Prostitusi di Depok Berkedok Kontrakan Bebas Beroperasi

BERIMBANG.com Depok – Ditemukan Praktek prostitusi berkedok kontrakan, konon kabarnya bertahun-tahun “bebas” beroperasi di kawasan Juanda Depok, Jawa Barat.

Bahkan, kabarnya bisnis esek-esek yang melibatkan puluhan wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) ini dilindungi oleh oknum penegak hukum yang mendapatkan “jatah” tiap bulannya. Benarkah?

Informasi itu berdasarkan hasil investigasi wartawan. Salah seorang wanita PSK mengungkapkan bahwa puluhan kontrakan yang berada di dalam lokasi pasar Kambing Juanda Depok itu banyak yang membuka praktek open BO (Booking) untuk dijadikan sebagai tempat esek-esek.

“Hampir semua kontrakan di sebelah ini bisa di BO. Disini aman kok karena ada yang jaga. Tenang aja, dari mulai depan jalan masuk sudah ada yang ngawasin. Jadi kalau ada razia, pasti ada yang kasih info,” ungkap, inisial A salah seorang PSK saat ditemui di salah satu kontrakan.

A juga mengatakan bahwa setiap harinya, ada saja tamu yang booking tempat dan PSK hingga pagi hari.

“Disini sering kok tamu yang BO sampai pagi. Pokoknya dijamin aman. Kalau gak aman, saya juga takutlah,” ungkap A, sembari menyebutkan nama salah seorang preman dari Ormas (Organisasi Masyarakat) besar diduga membekingi bisnis prostitusi di tempat tersebut.

Keterangan terpisah dari pelanggan inisial NR yang pernah menyewa jasa PSK di Pasar Kambing Juanda Depok, membenarkan informasi itu.

Menurut NR, omzet pemasukan dari bisnis prostitusi di tempat itu dinilai sangat menggiurkan, ia menganalisa dengan hitungannya.

“Bayangkan saja. Jika ditempat itu ada 30 orang PSK yang dapat orderan 1 tamu setiap harinya dengan biaya BO Rp 500 ribu, berapa pemasukan yang didapat ? Lalu jika dikalikan dalam satu bulan, kira-kira omzetnya kan bisa mencapai Rp 450 juta-an,” ujar NR.

“Lalu kenapa tempat itu tidak terjamah oleh aparat penegak hukum? Silakan dinilai sendiri,” pungkas NR kepada wartawan, kemarin Kamis (04/04/2021).

Tak hanya menyediakan tempat esek-esek dan PSK, kontrakan yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur dan kipas di dalam kamar berukuran 4×4 meter layaknya hotel melati, juga sering menyediakan minuman keras (miras) berbagai jenis untuk para tamu yang datang.

Intormasi lain yang di dapat media ini menyebutkan bahwa di beberapa kontrakan esek-esek itu ada sekitar 30 orang wanita PSK dan 3 orang mami atau germo.

Tarif untuk sekali berkencan, dipatok dengan harga Rp 350 ribu sampai dengan Rp 500 ribu. Sementara untuk tarif BO hingga pagi hari, biaya minimal Rp 1 juta, tergantung dari tawar menawar antara pemesan dan para wanita penjaja seks di tempat tersebut.

Para germo yang membuka praktek prostitusi di Pasar Kambing Juanda Depok itu juga menawarkan bisnisnya melalui jejaring sosial, MiChat.

Selain esek-esek, kabarnya di lokasi itu juga sering dipakai sebagai tempat untuk berjudi dan transaksi narkoba.

Anehnya, meski praktek esek-esek berkedok kontrakan, perjudian dan transaksi narkoba itu sudah lama dilakukan, namun hingga kini tidak terlihat tindakan dari aparatur penegak hukum yang ada di Kota Depok. Ada apa?

Puluhan kontrakan yang tiap malam terlihat ramai didatangi para tamu mulai pukul 22.00 WIB. itu pun terkesan dilindungi oleh oknum-oknum yang ingin mendapatkan “jatah” dari bisnis “lendir” tersebut.

YE

Bogor

Bupati Bogor Lantik 88 Kades Terpilih: Jalankan Program Samisade

BERIMBANG.com Bupati Bogor, Ade Yasin, melantik 88 Kepala Desa (Kades) terpilh masa bakti tahun 2021-2027. Pelantikan dilaksanakan diruang terbuka di Lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jumat (05/02/2021).

Ia meminta seluruh Kades terpilih untuk segera berlari kencang melaksanakan program kegiatan pembangunan desa. Terlebih akan adanya program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) sebagai upaya akselerator pemulihan sosial dan perekonomian desa disaat pandemi.

Dengan mengoptimalkan tenaga perangkat desa yang mampu dan berpengalaman baik dalam menyusun RPJMDes, RKPDes, administrasi pelaksanaan pembangunan, pelaporan serta aplikasi sistem informasinya.

“Saya ingin mereka berlari bekerja, karena dimasa pandemi ini banyak hambatan dan rintangan. Mereka harus peka terhadap kondisi seperti ini, jalankan tugas dengan baik tetap jaga kondusifitas wilayah,” tegasnya.

Lanjut Ade, laksanakan kerja dengan maksimal terlebih dengan adanya program Samisade yang merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendorong desa membangun.

Desa merupakan pengungkit kebangkitan Kabupaten Bogor karena sebagian besar kekayaan Kabupaten Bogor sesungguhnya berada di 416 desa yang tersebar di 40 Kecamatan Kabupaten Bogor.

“Program Samisade diharapkan akan menjadi akselerator pemulihan sosial dan perekonomian desa disaat pandemi. untuk tahun 2021, total anggaran terverifikasi berjumlah Rp.311,83 miliar,” terangnya.

“Samisade di arahkan untuk kegiatan pemulihan ekonomi melalui program pembangunan infrastruktur dengan padat karya memberdayakan masyarakat desa yang terdampak PHK penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya,” tuturnya.

Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran Samisade serta meminimalisir adanya penyalahgunaan anggaran. Pihaknya telah membentuk tim pengawas yang dikomandoi kecamatan.

Nantinya pengawas akan memantau mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan.

“Selain tim pengawas kita juga sudah bermitra dengan aparat di Kabupaten Bogor, sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal dan mencegah adanya kekeliruan,” tuturnya.

Ade Yasin berharap kepada para camat untuk membina, membimbing dan berkomunikasi intensif dengan kepala desa dalam memenuhi tugas-tugas awal kepala desa dan senantiasa menjaga kondusifitas dan guyubnya masyarakat dalam membangun desa.

(Dewi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

Bogor

Pembinaan 30ribu Pelaku UKM Terdata di Kabupaten Bogor, Kabid: Semua Tanpa Biaya

BERIMBANG.com Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah(Diskopukm), Kabupaten Bogor, Jawa Barat sedang mensosialisakan pendidikan dan pelatihan bagi 30ribu pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM), secara bertahap.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Usaha Mikro, Yudi Taufik menjelaskan hal itu, 30ribu UKM yang telah terdata itu menjadi binaannya dari produk barang dan jasa, serta pedagang kaki lima (PKL).

“Bagi UKM yang sudah terdata itu menjadi binaan kami (Diskopukm),” kata Yudi, kepada berimbang.com dikantornya, Kamis 4 Februari 2021.

Berbeda bagi pembinaan PKL yang belum terdata itu bekerjasama dengan Dinas terkait, ia mengatakan, “Untuk (pedagang) kaki lima, kami gak berdiri sendiri nih untuk pembinaannya,”

“Bagi UKM (khususnya PKL) yang belum terdata, itu menjadi binaannya teman-teman Disdagin (Dinas Perdagangan dan Perindustrian),” terang Yudi.

Pelatihan dan pendikan bagi UKM, bukan hanya produksi barang dan jasa,  juga pelatihan melengkapi legalitas para UKM, “Teman-teman dilatih bagaimana memiliki izin-izin,” katanya.

Para UKM yang telah terlatih bakal memiliki, “Izin usaha mikro kecil,” katanya, sesuai dengan klasifikasi modal para UKM, “Semua itu tanpa biaya, di APBD semua sudah dianggarkan,” katanya.

Selain itu ia menjelaskan jenjang para UKM bisa terdata melalui Desa, Kecamatan dan langsung ke Dinas, juga bisa melalui Forum UKM Kecamatan, “Kami ikuti aturan main,” katanya.

Ia mengakui pemberdayaan bagi UKM di Kabupaten Bogor, belum optimal. “Saya katakan belum,” ujarnya. Menurutnya dari 30ribu pelaku UKM hanya, “600 oranglah per tahun (yang bisa di bina).” ungkap Yudi Taufik.

(Tengku Yusrizal)

Bogor

Apel Gabungan Polsek Cijeruk Bagikan Ratusan Masker Kepada Masyarakat

BERIMBANG.COM, Bogor – Dalam rangka kegiatan PPKM, Kapolsek Cijeruk bersama Danramil, Camat, dan Pol pp menggelar Apel gabungan di lokasi halaman  Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, diisi dengan kegiatan bagi-bagi ratusan masker kepada warga diwilayah Kecamatan Cijeruk. Rabu (3/1/2021).

Kegiatan diawali dgn acara gelar Apel gabungan PPKM yg dipimpin langsung Kapolsek Cijeruk Kompol Nurahim, SH. Yang didampingi Camat Cijeruk, serta Danramil 2123 Cijeruk

Jumlah personil dilapangan kegiatan pelaksanaan sebanyak 23  Personil, yaitu dari Polsek 6 Personil, TNI 3 personil, Satpol pp 6 personil, dan dari petugas Satgas Covid-19 Kecamatan 8 personil.

Target Lokasi dan Cluster  Pembagian 250 (dua ratus lima puluh) Masker yang digelar dilokasi Pasar Cibadak – Cijeruk : 150 Masker dan di Jl. Depan Kecamat Cijeruk : 100 Masker.

Di dalam aksinya, Kapolsek Cijeruk Kompol Nurahim disaat sedang aksi  membagikan masker kepada masyarakat selalu melakukan himbauan tentang prokes agar selalu mematuhi intruksi pemerintah dengan 3M, apabila keluar rumah ,Mencuci tangan dengan sabun dan Menjaga jarak  agar terhindar dari virus Corona yang terjadi saat ini.

“Mengingat penyebaran virus covid-19 belum berakhir, kami peduli kesehatan masyarakat dengan berbagi masker agar masyarakat lebih tertib beraktivitas sesuai dengan protokol kesehatan yang ada”, ujar Kapolsek

Maka dari itu kami tidak akan bosan – bosannya untuk mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penularan virus Corona,  dan  himbauan yang kami lakukan semoga dapat menyadarkan masyarakat dalam pencegahan virus covid-19 di era new normal yang saat ini tengah berlangsung. tutur nya

(Na)

Bogor

Kabupaten Bogor Evaluasi Setahun Pandemi COVID-19

BERIMBANG.com Bupati Bogor, Ade Yasin menginginkan penanganan covid-19 yang semakin hari semakin meningkat disasar dari hulu sampai ke hilir secara tepat.

“Hari ini saya bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor menggelar rapat evaluasi, karena pandemi ini sudah hampir setahun,”

Hal itu dikatakan Bupati Bogor usai Rapat Evaluasi penanganan PSBB Perpanjangan Kesembilan melalui PPKM dan Strategi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor Tahun 2021, di Posko Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, Selasa (02/02/2021).

“Kita evaluasi keadaan masyarakat, evaluasi bagaimana penanganan, evaluasi yang saya istilahkan dari hulu ke hilir. Bagaimana dari hulu sosialisasi penertiban dan pendisiplinan, kemudian dari tengah bagaimana menangani masyarakat yang terpapar dan hilirnya bagaimana proses penguburan dan lain-lain,” jelas Ade Yasin.

Ade Yasin juga menginginkan, satgas ditingkat kecamatan dan desa aktif kembali. “Sekarang ini yang bergerak itu kan cenderung Satgas di kabupaten, saya ingin sekarang kita maksimalkan satgas di kecamatan dan desa untuk diaktifkan kembali satgas-satgas tingkat RT, RW.”

“Akhir-akhir ini banyak yang terkonfirmasi positif dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Perlu diketahui, isolasi mandiri di rumah belum tentu aman, kadang ada kalanya kondisi kita turu, tiba-tiba sesak itu perlu penanganan yang cepat. Isolasi mandiri kalau rumahnya kecil dan sempit, kamar mandi hanya satu, itu bisa berdampak pada keluarga dekat,” katanya.

“Saya sarankan untuk dibawa ketempat isolasi yang sudah disiapkan oleh oleh pemerintah,” pintanya.

Lebih lanjut, hal yang paling penting saat ini terus menerapkan protokol kesehatan dengan baik, “Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) efektif dan tidak efektif tergantung dari pola hidup dan kesadaran masyarakat sendiri,”

“Mungkin sekarang masyarakat sudah mulai jenuh dengan situasi seperti ini dan akhirnya mulai tidak disiplin. Pakai masker sudah mulai menolak, apalagi kalau kita liat dikampung-kampung kesadaran menggunakan masker sudah mulai kendor, ini menjadi tantangan dan tugas dari satgas covid ditingkat kecamatan dan desa dibantu oleh RT, RW,” terangnya.

Disinggung mengenai lockdown, Ade Yasin lebih menekankan kepada masyarakat untuk kembali disiplin pada Protokol Kesehatan (Prokes).

“Untuk strategi lockdown saya kita dengan ekonomi yang sedang terpuruk seperti sekarang ini polanya harus seperti apa, kalau kita lockdown sepertinya berat, tapi sebetulnya kalau kita disiplin saja insya alloh tidak akan seperti ini, yang makin kesini makin naik,”

“Jadi saya himbau kepada masyarakat harus disiplin protokol kesehatan untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain,” pungkasnya.

(Derima/Rizki/Diskominfo Kab.Bogor)

Internasional

Kampanye Nasional Vaksinasi, Raja Maroko Penerima Pertama Vaksin Covid-19

BERIMBANG.com Fez, Maroko – Raja Maroko, Yang Mulia King Mohammed VI, pada Kamis 28 Januari 2021 lalu, di Istana Kerajaan di Fez, meluncurkan program kampanye vaksinasi Covid-19 secara nasional.

Dalam kesempatan ini, King Mohammed VI menjadi penerima pertama vaksin Covid-19 itu.

Sesuai dengan instruksi Kerajaan, pemberian vaksin kepada warga Maroko akan digratiskan untuk semua warga.

Hal itu dilakukan dengan tujuan mengimunisasi semua elemen warga masyarakat Maroko dengan jumlah 30 juta atau sekitar 80 persen populasi, dalam rangka mengurangi dan menghentikan kasus infeksi maupun kematian akibat virus Corona.

Melalui program vaksinasi tersebut, Pemerintah dan masyarakat Maroko berharap dapat menahan penyebaran virus, untuk kemudian semua warga dapat kembali ke kehidupan normal secara bertahap.

Sebagaimana diketahui bahwa Covid-19 saat ini telah menghancurkan berbagai tatanan kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk bidang perekonomian.

Program vaksinasi secara nasional Maroko ini akan menyasar semua warga dan orang asing yang berada di wilayah Maroko yang berusia 17 tahun ke atas.

Menurut sumber Pemerintah Kerajaan Maroko, program vaksinasi yang dilakukan di hampir semua negara saat ini, akan berlangsung secara bertahap, dan diyakini akan menguntungkan semua warga.

(PERSISMA/Red)