Penulis: admin berimbang

BERIMBANG.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor gelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bidang pertanahan, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Selasa (16/02/2021).

Bermaksud mengevaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), persiapan sertifikasi aset Pemerintah Daerah (Pemda) dan persiapan peresmian Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menjelaskan, Rakortas dilakukan untuk membahas sejumlah poin penting.

Yakni, evaluasi program PTSL tahun 2020 dan persiapan program PTSL di tahun 2021. Percepatan sertifikasi aset Pemkab Bogor seperti sertifikasi PSU perumahan, sertifikasi kantor desa, Puskesmas dan sekolah,

Untuk mendukung terwujudnya Karasa Bogor Sehat dan Cerdas serta persiapan peresmian Kantor BPN wilayah Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

“Percepatan sertifikasi aset Pemda ini sangat penting. Berdasarkan program pemerintah pusat melalui Kementarian ATR BPN, tahun 2025 semua bidang tanah harus sudah bersertifikat,”

“Maka dari itu Pemerintah Daerah harus mendorong untuk mempercepat program itu,” jelas Burhanudin.

Lanjut dia, untuk mendorong percepatan sertifikasi bidang tanah di Kabupaten Bogor. Kementerian ATR BPN akan meresmikan kantor perwakilan BPN wilayah Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor,

Peresmian besok Rabu 17 Februari 2021, di eks Kantor Kecamatan Cileungsi. Peresmian akan dilakukan langsung oleh Meteri ATR BPN, Dr Sofyan Djalil.

“Kita sudah mengajukan dua lokasi kantor BPN untuk wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur, tetapi Bogor Timur yang sudah siap, dan tingkat pelayanannya tinggi. Itu lah diperioritaskan lebih dulu,” terang Burhanudin.

Menurutnya, kantor BPN wilayah Kecamatan Cileungsi akan melayani tujuh kecamatan yang secara operasional full terkait pelayanan sertifikasi bidang tanah.

Peresmian didasarkan surat Menteri ATR BPN No 15 tahun 2020 tentang pembentukan kantor BPN perwakilan wilayah Cileungsi dan Serang Banten.

“Di Indonesia hanya Jabar (Jawa Barat) yakni Kecamatan Cileungsi dan Provinsi Banten yang terpilih,” tegas Sekda Kabupaten Bogor.

Kemudian, kata Burhanudin, Rakortas juga difokuskan untuk mengevaluasi persertifikatan tanah Hunian Tetap (Huntap) seluas 52 hektar.

“PPTnya sudah turun, sedang proses sertifikatnya, Insya Allah tahun ini selesai, karena amanat ibu Bupati Bogor semua mereka yg terdampak bencana harus dimukimkan di lokasi zona hijau,” tukasnya.

(Tim Komunikasi Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com – Badan Intelejen Negara (BIN) bekerjasama dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, lakukan kegiatan terpadu tes acak Rapid Antigen dan PCR Swab,

Tes itu bagi para pengunjung terminal Bojonggede, Kabupaten Bogor, Selasa (16/02/2021). BIN kerahkan 2 unit mobil laboratorium PCR Bio Safety Level 2 (BSL-2).

Koordinator Lapangan Mobile Laboratorium Covid-19 BIN, Kol. Inf. Budi Santoso menuturkan, test massal ini dilakukan sebagai upaya mendeteksi penyebaran Covid-19 di wilayah Bojonggede yang menjadi zona merah penyebaran Covid-19 berdasarkan data Satgas Kabupaten Bogor.

“Kami mengerahkan dua unit mobil laboratorium PCR Biosafety Level 2 (BSL-2) sebagai laboratorium lanjutan bagi masyarakat yang kedapatan reaktif berdasar hasil Swab Antigen. Bilamana berdasar hasil tes PCR hasilnya positif, maka data akan diserahkan ke pihak Satgas Kecamatan dan Kabupaten,” tutur Budi.

Budi menambahkan, tim medical intelejen menurunkan 26 orang yang terdiri dari berbagai formasi, yakni dokter, analis, perawat dan formasi pendukung lainnya.

Hari ini targetnya, kata dia, yakni sebanyak 500 peserta Rapid Antigen. Sejauh ini sudah ada beberapa orang diantaranya dinyatakan positif. Orang tersebut sudah dilakukan tes PCR di mobil laboratorium.
 
“Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak bulan Mei tahun 2020 dan angkanya sudah diatas 50.000 orang yang kita lakukan test. BIN tidak bisa bergerak sendiri, kami sangat membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memutus penyebaran virus Covid-19,”

“Masyarakat harus terus disiplin laksanakan protokol kesehatan. Kemudian Satgas Covid-19 harus terus melaksanakan 3T  (Tracing, Testing, Treatment),” kata Budi.

Sementara itu, Camat Bojonggede Dace Hatomi mengatakan bila ada warganya yang kedapatan positif berdasar hasil PCR test dari BIN tersebut, maka akan dilakukan isolasi dan dikoordinasikan kepada Puskesmas setempat.

“Bila hasil Lab PCR positif maka akan kita rujuk ke ruang isolasi yang dikoordinasikan oleh Puskesmas setempat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sebaran virus dan mengantisipasi titik mana saja untuk pencegahan selanjutnya,” terang Dace.

(Tim Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com – Surat yang pernah dilayangkan oleh Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) cabang Bogor memberi masukan hasil temuannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor,

Ketua Dewan Perwakilan Cabang PWRI Kab. Bogor Rohmat Selamat, SH. mkn. menguraikan isi tujuan surat yang dilayangkan, sebagai organisasi kontrol sosial bisa menjadi perwakilan masyarakat,

Dia membacakan aspirasi terkait keluh kesah, kesulitan dan permasalahan di masyarakat Kabupaten Bogor, serta solusi menurut analisa PWRI Kabupaten Bogor.

Diantaranya, membantu masyarakat yang kesulitan saat membutuhkan pelayanan kesehatan, anggota PWRI Kab. Bogor menemukan beberapa hal persoalan seperti berikut ini:

Peserta JKN

Warga Belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, namun tidak mampu membayar biaya rumah sakit,

Padahal sudah terdaftar pada program JKN BPJS kesehatan sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) alias Peserta Mandiri,

Tapi menunggak iuran karena faktor ekonomi, sehingga saat sakit kepesertaanya tidak bisa di pergunakan.

Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) baik karena habis kontrak, di rumahkan akibat alasan pendemi virus covid-19 dan lain-lain.

Kepesertaanya di non aktifkan oleh pemberi kerja, sehingga ketika sakit tidak dapat di jamin oleh bpjs kesehatan.

“Solusi dari kami,” kata Rohmat. DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, bisa merumuskan dalam hal pemberian pelayanan kesehatan yang paripurna di kabupaten Bogor,

Dengan cara melaksanakan Universal Health Coverage (UHC) sebagaimana Amanat Permendagri Nomor  64 tahun 2020 Tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021,

lampiran hal 42 point e. “(Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah daerah wajib integrasi jaminan kesehata Daerah dengan Jaminan kesehatan nasional guna terserenggaranya  jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk,)”

Agar, menurut Rohmat, warga yang belum terdaftar JKN BPJS kesehatan yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit dan peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) alias peserta mandiri yang tidak mampu membayar iuran kerena faktor ekonomi,

serta Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) otomatis kepesertaan JKN BPJS kesehatannya dialihkan sebagai peserta penerima bantua iuran PBI,

SJPPK Dari Dinkes

Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan (SJPPK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Bogor, dengan rekomendasi Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM),

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2017 dibatasi hanya maksimal Rp 7.5juta per efisode perawatan.

Sehingga jika pasien mendapatkan pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit swasta di Kab. Bogor maupun di rumah sakit di luar Kab. Bogor,

dan biaya yang timbul akibat pelayanan kesehatan tersebut melebihi Rp. 7,5juta, maka pasien/keluarga harus membayar selisih biaya (cost sharing).

Kembali Rohmat memberi Pendapat Solusinya. DPRD memberikan rekomdasi kepada Bupati untuk Merevisi PERBUP NO 65 Tahun 2017 dan perubahannya PERBUP NO 43 Tahun 2018, Tentang Jaminan Kesehatan Daerah.

Untuk tidak lagi ada pembatasan biaya sebesar 7,5juta, tetapi dengan cara dimasukan peserta PBI untuk penduduk Kab. Bogor yang tidak memiliki asuransi di kelas 3,

memperbaiki pelayanan kesehatan dan segera melaksanakan Universal Helath Coverage.

Ruang Rawat & Pelayanan

Ruangan sesuai kelas rawat pasien sering full, Sulitnya masyarakat mendapatkan ruangan insetive seperti ruangan Intensive Car Unit (ICU), Neonatal Intensive Car Unit (NICU), Pediatric Intensive Car Unit (PICU), Minimnya dokter spesialis bedah anak di Kabupaten Bogor,

Dan sistem rujukan yang belum berjalan dengan masih ditemukannya rumah sakit kesulitan mencari rumah sakit penerima rujukan dan keluarga pasien harus ikut mencari rumah sakit penerima rujukan.

standar World Health Organization (WHO) 1 per 1000 penduduk atau 1 per 60.000 spesimen untuk Kabupaten Bogor tidak tercapai.

Lagi, rohmat memberi pendapat Solusinya, mendorong DPRD untuk meminta agar Bupati Bogor segera memperbaiki pasilitas RSUD,

Dengan menambah ruangan insetive seperti rauangan Intensive Car Unit (ICU), Neonatal Intensive Car Unit (NICU), Pediatric Intensive Car Unit (PICU), serta merekrut dokter spesialis bedah anak di Kabupaten Bogor.

Test COVID-19

Rapid Test dan Swab Test di RS Swasta di bebankan kepada masyarakat peserta JKN Bpjs Kesehatan.

Waktu tunggu hasil Swab Test di Puskesmas mencapai dua pekan, akibat Polymerase Chain Reaction (PCR) atau alat untuk menguji sampel Swab Test di kabupaten bogor, tidak maksimal,

Pada 3 oktober 2020 dari 7 unit baru di pergunakan 2 dan teregister pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) yaitu yang berada di RSUD Cibinong dan RSUD Ciawi.

Lagi dan lagi, Rohmat memberi pendapat Solusinya. Melakukan evaluasi Dinas Kesehatan dalam hal Pengawasan Pelayanan Kesehatan,

serta mengevaluasi Kinerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor,

sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus melakukan Rapid Test dan Swab Test membayar dengan biaya pribadi.

Ambulan Desa

Ambulan Desa tidak Efektif kerena tidak dilengkapi dengan fasilitas alat medis, sering terjadi ketika warga membutuhkan Ambulan level 3 dengan fasilitas medis,

Menurut Rohmat, sulit untuk mendapatkanya jika adapun harus dengan biaya yang tidak sedikit.

Rohmat juga memberi pendapat solusinya. Agar menyediakan Ambulans level 3 Gawat Darurat (AGD) Ambulans  yang dapat dipergunakan untuk seluruh masyarakat kabupaten Bogor yang membutuhkan Ambulans secara gratis.

Ambulan ICU yang memiliki fasilitas medis antara lain: 1.monitor, 2.Ventilator, 3. Defibrator, 4. Alat Kejut Jantung, 5. infus, 6.kateter,

PWRI Mendorong DPRD, untuk melakukan Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Tingkat Perceraian

Tingkat Perceraian di kabupaten Bogor sangat tinggi dan cukup mengkhawatirkan, baru awal tahun  tanggal 18 januari 2021, telah mencapai 847 perkara.

PWRI juga mendorong DPRD untuk meminta agar MUI Kab. Bogor segera mencari solusi atas tingginya angka perceraian dalam bidang keagamaan maupun penguatan ekonomi keluarga.

Selain uraian diatas PWRI Kab.Bogor melihat Permasalahan Guru khusus Guru swasta dan honorer tidak ada kejelasan masa depan Pekerjaan.

Rohmat juga mendorong DPRD Kabupaten Bogor meminta agar Bupati Kabupaten Bogor memberikan perhatian khusus,

Salah satunya dengan pengelolaan Corporate social responsibility (CSR) untuk kesejahteraan dan kesehatan kepada guru swasta dan honorer.

“Selanjutnya dengan hati yang tulus, Kami sampaikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya,”

“Disertai dengan ucapan terima kasih kepada Ketua Dewan  yang telah memimpin DPRD Kab Bogor dengan arif bijaksana,” kata Rohmat.

Sebagai Wakil Rakyat, Rohmat berujar, sudah seharusnya dalam merespon persoalan-persoalan masyarakat, Ketua Dewan bersikap Pengasih, Penyayang, Adil dan Bijaksana.

“Dengan demikian, Kami menyadari betapa berat tanggung jawab seorang Ketua Dewan dalam menjakankan tugasnya sebagai wakil rakyat,”

“Harus mengutamakan kepentingan masyarakat, yang pasti kelak dimintai pertanggungjawaban Oleh Allah. SWT” Ujarnya.

Harapannya, kata Rohmat, agar dapat dilaksanakan dan diterima saran dan masukan tersebut,

Kemarin Senin (15/02/2021). Respon DPRD mengundang PWRI cabang Bogor, diruangannya, “Terimakasih banyak atas aspirasi yang telah disampaikan kepada kami,”

“Dan kami, DPRD Kabupaten Bogor akan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut.” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, SSi..

Editor: Tengku Yusrizal

BERIMBANG.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor mengunjungi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (16/2/2021). 

Yuno Abeta Lahay selaku ketua PHRI beserta jajaran diterima Ketua PWI Kota Bogor Arihta Utama Surbakti, didampingi para wartawan di sekretariatnya, Jalan Kesehatan, Tanah Sareal.

Ketua PHRI Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay mengatakan, pihaknya sudah sejak lama ingin sowan atau berkunjung ke PWI, namun baru terlaksana hari ini (16/2).

Selain bersilaturahmi di hari jadinya PHRI ingin berbagi sebagai tanda kasih sayang kepada wartawan.

“Kebetulan hari jadi PWI dan PHRI itu sama tanggal 9 Februari, hanya umurnya saja yang berbeda kalau PWI ke75, sedangkan PHRI ke52. Mudah mudahan bingkisan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman wartawan,” ucap Yuno.

Dia berharap silaturahmi yang sudah terbangun ini terus terjalin kedepannya. Dan menurutnya, PHRI sudah saatnya berkolaborasi dengan PWI.

“Saya mengajak anggota bisa lebih dekat lagi, karena kadang ada inisiatif atau kreatifitas kami ingin bisa tersosialisasikan secara luas melalui teman-teman media,” kata Yuno.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor Aritha Utama Surbakti menyampaikan kunjungan PHRI merupakan suatu kehormatan bagi PWI, sehingga hal ini menguatkan kemitraan yang sudah terjalin sejak 2016.

“PHRI saat itu banyak berkontribusi pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PWI Peduli Kemanusiaan atau PEKA. Dengan bersilaturahminya PHRI ini mudah-mudahan sinergitas kami terus terbangun,” ujar Arihta.

Arie sapaan akrabnya menambahkan, kemitraan PWI dan PHRI ini tentu menjadi hal yang sangat penting, karena bisa saling menopang dalam hal pertumbuhan dan kemajuan industri perhotelan.

“Saya kira ini harus terus dibangun termasuk dengan organ-organ lain, yang tentunya sinergitas itu penting untuk meningkatkan kualitas kerja jurnalistik juga mendorong bisnis semakin tumbuh terlebih di era pendemi,” tandasnya. (**)

BERIMBANG.com – Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2021, di Aula Bappenda, kemarin Senin (15/02/2021). Bupati Bogor Ade Yasin meminta optimalisasi mitigasi bencana.

Dalam penangananan bencana, baik bencana alam dan non alam di Kabupaten Bogor, Mitigasi bencana ini bertujuan untuk mencegah supaya tidak terjadi bencana. Juga untuk memperkecil resiko dari bencana.

“Untuk itu saya selalu tekankan ketika pengangaran tahun 2021 baik ke TAPD maupun dinas terkait mitigasi bencana itu harus perioritas,”

“Karena dalam mitigasi tidak semua orang bisa melakukan, kalau pasca bencana semua orang bisa melakukan. Membantu apapun baik tenaga, materi dan lainnya,” terang Bupati Bogor.

Kemudian Ade Yasin melanjutkan, kolaborasi, koordinasi dan sinergi menjadi hal penting yang harus dilakukan antar dinas terkait. Terutama dalam melakukan penanganan bencana di Kabupaten Bogor baik bencana alam dan non alam. Serta perbaiki juga pelayanan kedarurat bencananya.

“Setelah saya pelajari ternyata semua dinas menjadi bagian dari penanganan bencana. Tidak hanya mitigasi bencana juga dalam penanganan dampak bencana,”

“Saya juga minta aktifkan kembali Desa Tangguh Bencana (Destana), semua harus bersinergi memperisiapkan maupun pelatihannya,” ungkap Ade.

Menurut Ade, berdasarkan informasi dari BMKG potensi bencana biasanya terjadi di bulan Desember dan Januari. Tetapi efek dari badai la nina mengakibatkan perubahan kondisi sehingga diprediksi potensi bencana bisa bisa berlangsung hingga bulan maret dan april mendatang.

“Persoalan bencana memang kita tidak hapal kapan dan dimana. Tetapi ketika sudab ada peringatan kita harus siap-siap. Untuk melakukan penanganan bencana alam yg terbaik,”

“Terlebih di tahun 2021 ini ada 13 Kecamatan yang kerap terjadi bencana alam kecil. Ini bisa menjadi besar kalau tidak ada upaya pencegahan bencana. Itulah pentingnya mitigasi bencana,” imbuhnya.

(Tim Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.COM, Bogor – Kapolsek Cijeruk mengadakan silaturahmi bersama semua Ormas, LSM dan Sekjen, masing – masing Ormas  yang berada di Wilayah Kecamatan Cijeruk – Cigombong, selasa (16/2/2021) pagi tadi

Hadir dalam acara silaturahmi tersebut Kapolsek Cijeruk, Kompol Nurahim, SH, yang didampingi Panit Reskrim Iptu Mujianto, Panit Intel Aiptu Rudi,  dan Panit Binmas yang diwakili Aiptu Dadang, Danramil 2123 Cijeruk yang diwakili Anggotanya, Ormas Laskar Dewa, Ormas Pemuda Pancasila, LPMI, Ormas FKPPI, Ormas BBRP, Ormas BBR, NU, Ormas Banser, Ormas BPPKB, Ormas Gempa, Ormas team 9, dan Ormas KPP3 acara yang bertempat di Aula Polsek Cijeruk

Saat sambutannya, Kapolsek Cijeruk Kompol Nurahim, SH menyampaikan, Dirinya mengucapkan terimakasih kepada semua para Ketua Ormas dan Sekjen serta yang mewakili yang telah hadir pada acara Silaturahmi tersebut. Menurutnya, di adakannya silaturahmi tersebut agar saling mengenal sesama antar Ormas dan agar tetap menjaga sinergitas antar Ketua Ormas maupun Anggotanya

Disamping itu, Kapolsek juga mengajak kepada semua Ormas untuk ikut serta menjaga keamanan Kamtibmas di masing-masing diwilayah serta menjalin sinergitas yang lebih baik. Ia juga menegaskan bila mana ada Oknum Ormas yang melanggar hukum, dirinya tidak segan-segan akan menindaknya.

“Saya tidak akan segan – segan untuk menindak apa bila ada Oknum Ormas yang Melanggar Hukum atau melakukan tindak pidana yang merugikan Orang lain dan mengganggu ketertiban Kamtibmas,” tegasnya.

Pantauan Berimbang.com dalam acara silaturahmi tersebut, Kapolsek juga meberikan himbauan agar para Ormas tetap menjalankan Protokol Kesehatan serta membantu mensosialisasikan kepada Masyarakat untuk menjalankan 5M. Yaitu, Memakai Maskar, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumuan, dan Mengurangi Mobilitas

(Na

BERIMBANG.com Bogor – Pekerjaan galian tanah merah yang berada di Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor beberapa waktu lalu sempat ramai menjadi bahan perbincangan di Media Sosial (Medsos).

Pasalnya dampak yang diakibatkan disinyalir mengganggu ketertiban umum, serta mencelakakan warga yang melewati jalan yang telah tersegel 3 kali, diketahui jalan itu cut & fill namun membawa tanah keluar.

Camat Bojonggede, J. Dace Hatomi, S.IP saat ditemui awak media usai mengikuti sidang di Pengadilan Kabupaten Bogor, ia menjelaskan bahwa untuk galian tanah merah tersebut tidak memiliki ijin.

“Terkait dengan galian, informasi yang saya tahu itu tidak ada izin baik dari lingkungan RT, RW maupun Desa, tidak ada izin.” terangnya. Senin (15/02/2021). 

“Kami sudah melakukan peneguran secara lisan sudah tertulis, kemarin saya taruh mobil Pol PP, pas didepan pintu masuk galian, terus saya tinggal kunci saya ambil bawa pulang,” ujar Dace.

Lanjut Dace menjelaskan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor.

“Saya sudah koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten dan Satpol PP  juga terima komplain dari mana-mana akhirnya malam itu sudah di segel Satpol PP Kabupaten,” jelasnya.

Disinggung pencopotan segel yang telah dipasang Satpol PP telah dua kali, lalu dipasang yang ke tiga kalinya, Dace mengatakan hal itu bukan ranah Camat.

“Mengenai perusakan segel itu bukan ranah saya itu sudah ranah Pol PP. Harapan saya supaya ditegakkan saja sesuai aturan,”

“Prinsip saya sesuaikan dengan aturan kalau ada yang merusak segel yang berwenang adalah yang memasang segel saya tidak berkompeten terkait hal itu. Intinya saya mendukung langkah yang dilakukan Pol PP Kabupaten Bogor,” tutup Dace.

Sebelumnya, Pihak Satpol PP Kab. Bogor sempat dua kali menyegel lokasi pekerjaan cut and fill tersebut dua kali, namun dicopot dan akhirnya petuga Satpol PP kembali menyegel untuk ketiga kalinya.

Di media sosial sebelumnya sempat viral video yang diposting @bogor24update memperlihatkan pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat jalan umum sekitar pekerjaan cut and fill menjadi licin karena banyak ceceran tanah merah di badan jalan.

(Agus/TYr)

BERIMBANG.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia memilih Kabupaten Bogor sebagai salah satu penyelenggara Program Sekolah Penggerak tahap pertama.

Bulan Januari 2020 lalu, telah dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) terkait hal ini antara Kabupaten Bogor dengan Kemendikbud.

Koordinasi dilakukan secara daring dalam kegiatan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada kepala sekolah di ruang VIP A Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Senin (15/02/2021).
 
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan, sebagaimana dirilis oleh Kemendikbud, hasil survey lembaga internasional Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2018,

Menyebutkan 60-70% peserta didik Indonesia secara nasional masih berada dibawah standar kemampuan minimum sains, matematika dan membaca. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) secara nasional memang cenderung meningkat.

”Alhamdulillah di Kabupaten Bogor juga selalu meningkat. RLS Kabupaten Bogor tahun 2019 yaitu 8,18 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu 7,88 tahun. HLS tahun 2019 adalah 12,45 tahun, meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yaitu 12,44 tahun,” terang Iwan.

Iwan menguraikan, Program Sekolah Penggerak sejalan dengan program pembangunan Kabupaten Bogor Pancakarsa khususnya Karsa Bogor Cerdas demi terwujudnya visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban.

Program tersebut akan  menuntut pemanfaatan platform teknologi informasi dan komunikasi yang tentunya perlu didukung oleh akses listrik, jaringan internet, perangkat dan SDM. Untuk itu juga perlu dipersiapkan sarana prasarana pendukungnya.

”Program Sekolah Penggerak diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan bertransformasi meningkatkan mutu pembelajaran kemudian melakukan pengimbasan ke sekolah lain agar juga meningkat mutunya,” urainya.

Kemudian, lanjut Iwan, Program Sekolah Penggerak ini berjalan sukses sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di daerah demi tercapainya Karsa Bogor Cerdas dan  visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.

Sementara itu, untuk diketahui, Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.

Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).

Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri atau swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju.

Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak.

(Tim Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.COM, Bogor Pengurus Daerah (PD) Generasi Muda (GM) FKPPI Kabupaten Bogor, memimpin Musyawarah Rayon 10 – 04 – 14/15, Kecamatan Cigombong – Cijeruk dan Kecamatan Caringin, tahun 2021. Musra dua rayon itu dilaksanakan di gedung serbaguna OKP Kecamatan Cigombong, senin (15/02/2021).

Menurut Ketua PC GM FKPPI 10.04 Hirjamiat Roses, Musra GM. FKPPI sebagai sarana regenerasi kepengurusan menuju organisasi yang mandiri, sejahtera, solid, kuat dan militan.

Dia mengataktran, GM FKPPI merupakan organisasi kepemudaan intelektual yang berbeda dengan ormas lain, yang seluruh anggotanya dituntut agar mampu mengembangkan potensi wilayahnya masing – masing secara mandiri, demi kesejahteraan bersama tanpa merugikan pihak – pihak lain.

Dalam kesempatan yang sama, Danramil 2123 Mayor Hasan Bisri dalam sambutanya mengatajan, GM FKPPI merupakan kepanjangan tangan dari TNI, sehingga ia menegaskan agar para anggota GM FKPPi harus menjaga nama baik organisasi dan nama baik orang tua masing – masih sebagai anggota TNI dan Polri serta keluarga besar organisasi. Selain itu, lanjut dia, GM FKPPI harus lebih mengedepankan kepedulian sosial terhadap sesama, terutama dalam menyikapi banyaknya bencana alam yang terjadi di berbagai daerah.

“GM FKPPI harus menjadi motifator bagi organisasi – organisasi lain. Memiliki jiwa korsa yang tinggi, memiliki kepedulian sosial, disiplin, kuat, solid, militan dan tidak arogan”, tegasnya

Sementara, Camat Cigombong Winarso memberikan apresiasi setinggi – tingginya kepada jajaran GM FKPPI Rayon Cigombong – Cijeruk yang selama di masa pandemi ini sudah berjibaku melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Camat juga berpesan agar GM FKPPi harus melakukan upaya untuk mencegah semakin parahnya pengikisan nilai – nilai Nasionalisme di tanah air akibat ekspansi budaya luar serta kemajuan tekhnologi.

“Cigombong akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. Maka PR besar bagi GM FKPPi harus melakukan apa untuk menyiapkan peogram tersebut, jangan sampai pada akhirnya hanya jadi penonton”, tandasnya.

Terakhir, Camat berharap di masa pandemi covid – 19 yang saat ini masih belum juga ada penurunan, GM FKPPI harus turut serta berperan aktif untuk memberikan pemahaman kepada maayarakat umum dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Dalam kegiatan Muyawarah Rayon itu diisi dengan pembekalan, pengarahan serta pembinaan rayon oleh Ketua PC. Kemudian penetapan jadwal acara musra, pembahasan tata tertib musra, sidang paripurna, pemihan dan penetapan ketua terpilih. Ditambah dengan pemilihan formator, rapat formatur serta laporan tim formator. Puncak acara ditutup dengan prosesi pengukuhan Ketua rayon GM FKPPI 10.04 – 15 Kecamatan Cigombong – Cijeruk R. Bayu dan Ketua Rayon 10.04 –14 Caringin, Deny Cahya, untuk masa bakti 2021 – 2026.

Hadir dalam kesempatan itu, Camat Cigombong Winarso selaku Dewan Penasehat GM FKPPI Rayon 10.04 – 15 Cigombong – Cijeruk, Danramil 2123 Cigombong – Cijeruk Mayor Hasan Basri, jajaran pengurus cabang GM FKPPI Kabupaten Bogor, Ketua Korwil 3 GM FKPPI Erlan serta tamu undangan dari rayon wilayah 3, Bogor Selatan.

(Na/Rd)

BERIMBANG.COM, Bogor – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Tengah tahun 2021 digelar secara virtual yang diikuti 11 Kelurahan se Bogor Tengah Minggu (14/3/2021).

Musrenbang dibuka langsung oleh Wali Kota  Bogor Bima Arya. Dalam eksposenya Camat Bogor Tengah Abdul Wahid memaparkan gambaran umum kondisi wilayah serta masyarakat dan program pembangunan di Bogor Tengah.

Wahid memaparkan penataan bantaran sungai Ciliwung di wilayah Kelurahan Sempur, dan Babakan Pasar melalui program Naturalisasi Sungai Ciliwung

“Program ini harus dilakukan melalui pendekatan dengan masyarakat setempat yang melibatkan lintas sektoral karena dampak dari program ini tidak hanya bagi Kota Bogor tetapi juga warga Jakarta,” kata Wahid dalam eksposenya melalui tayangan video.

Salah satu problema klasik di wilayah Bogor Tengah, kata Wahid, adalah keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang banyak menempati area – area publik seperti trotoar dan jalur hjau. 

Upaya yang dilakukan Kecamatan Bogor Tengah adalah merelokasi para pedagang.  Seperti di kawasan Jalan Malabar dan relokasi PKL di Jalan Pengadilan

“Relokasi PKL di kawasan ini selain untuk memfungsikan kembali trotoar dan jalur hijau juga untuk normalisasi saluran air /drainase yang selama ini tersumbat karena tertutup oleh PKL. 

*Bedah Kampung *

Mengenai program bedah Kampung,  pada tahun 2021.Bedah Kampung difokuskan di Kelurahan Babakan Pasar.

Menurut Wahid, dengan potensi dan modal yang dimiliki Kelurahan Babakan Pasar banyak hal yang bisa dilakukan dan dikolaborasikan.

Modal yang dimiliki Babakan Pasar sangat luar biasa, dekat Istana Presiden, aksesnya bagus dan memiliki modal sosial warga yang ada sejak dulu serta modal lokasi.

“InsyaAllah akan kita maksimalkan untuk merealisasikan program bedah kampung di Babakan Pasar, “ucapnya.

Selain itu, di Kelurahan Babakan Pasar rencananya akan dibuat jogging track dari Kampung Labirin di RW. 10 RW. 9 hingga jembatan RW. 4 di Pulo Geulis.

Tak hanya itu, juga ada program benah Kampung di Kampung Padabeunghar dengan nama Kampung Bambu. Di Bogor Tengah juga sudah  ada Kampung Merdeka Belajar di Kebon Manggis Paledang. 

Pada tahun ini rencananya juga akan dibangun Kampung Tematik di Kelurahan Babakan.

“Jadi, InsyaAllah Kampung Tematik di Bogor Tengan akan bertambah. Sebelumnya sudah ada di Kelurahan Kebon Kelapa Jalan Kepatihan, dan Kampung Labirin di Kelurahan Babakan Pasar, ” paparnya.

Selajutnya, kata Wahid ditengah pandemi COVID-19 salah satu inovasi diluncurkan oleh Kelurahan Babakan yaitu BASIPA (Babakan Siaga Pangan) bertujuan untuk ketahanan pangan.

(Na/Win)