Penulis: admin berimbang

BERIMBANG.com – Bupati Bogor, Ade Yasin ikuti kegiatan Kunjungan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi serentak secara nasional, di Pusbang SDM Aparatur Perhubungan Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Sabtu (27/11/2021).

Bupati Bogor menyatakan, seharusnya Kabupaten Bogor sudah bisa turun ke level 1, sebab berdasarkan data terbaru dari BPS bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bogor saat ini berjumlah 5,24 juta penduduk,

jika dirasionalisasikan, menurutnya, dengan target vaksinasi berdasarkan jumlah penduduk terkini maka capaian vaksinasi di Kabupaten Bogor sudah melebihi target bahkan sudah mencapai 70%.

“Kemarin diskusi dengan Dinas Kesehatan dan Asisten ternyata vaksinasi kita kelebihan target karena target 4,2 juta itu dihitung dari 6 juta penduduk, sementara menurut survei terbaru BPS pada Agustus lalu hasil terakhir jumlah penduduk kita sebanyak 5,427 juta ketika hitung targetnya, seharusnya targetnya vaksinasi kita 3,78 juta penduduk yang harus divaksin,” ungkap Ade Yasin.

Menurut Ade Yasin, berdasarkan jumlah penduduk capaian vaksinasi di Kabupaten Bogor sudah 70% harusnya sudah bisa level satu.

Dirinya bahkan sudah membuat surat yang akan ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai Ketua Satgas Provinsi agar merevisi target vaksinasi Kabupaten Bogor.

“Kemarin waktu saya ke Jonggol di sana vaksinasi sudah 100% lebih dan di beberapa kecamatan memenuhi target dan sekarang kami semakin sulit mencari orang yang harus divaksin karena rata-rata sudah,”

“Kalau kita tetap ditarget 4,2 juta agak sulit karena itu artinya sudah hampir 100%, jadi harus direvisi jumlah penduduk, dirasionalisasikan dengan jumlah target,” terangnya.

Kabupaten Bogor, Ade menjelaskan, sebetulnya sudah mencapai target 70%, target 4,2 juta penduduk itu mungkin berdasarkan data tahun 2018 dimana jumlah penduduk Kabupaten Bogor pernah berada di angka 5,9 juta penduduk.

Tetapi, kata dia, setelah pandemi banyak penduduk yang pindah karena adanya pembangunan strategis nasional seperti waduk, waduk saja ada dua, mungkin masyarakat pindah ke daerah lain seperti Sukabumi, Cianjur dan daerah lainnya.

Lalu mahasiswa banyak yang libur, pabrik banyak PHK sehingga banyak masyarakat yang pulang ke kampung halamannya masing-masing.

“Jadi ketika kami menerima survei terakhir dari BPS jumlahnya 5,427 juta penduduk, seharusnya dengan capaian vaksinasi sekarang, kita sudah level 1,”

“Kita sudah diskusi dengan Forkopimda dan membuat surat untuk disampaikan ke Kapolri, kami ingin ada perbaikan data. Surat akan kita kirim juga ke Gubernur tembusannya ke Pemerintah Pusat,” tegas Bupati Bogor.

Bupati Bogor menambahkan, seharusnya ada kelonggaraan dalam berusaha baik dari sektor ekonomi maupun pariwisata, tapi karena seolah-olah belum tercapai target 70% vaksinasi, jadi dianggap tidak memenuhi syarat.

Jika dihitung kembali Kabupaten Bogor sudah memenuhi syarat kelonggaran, karena sudah diatas dua juta lebih masyarakat Kabupaten Bogor yang divaksinasi.

“Revisi ini penting karena jangan sampai stuck di level 3, bahkan vaksinasi Lansia jika target 4,2 juta maka vaksinasi Lansia sudah 43%,”

“Kalau pakai data terbaru dari BPS, ada 780 ribu Lansia yang sudah divaksin artinya 50% Lansia sudah divaksin dan kita sudah memenuhi syarat ke level 1, ini akan kami ajukan juga suratnya,” jelasnya.

Meskipun, lanjut Ade, sudah mencapai target 70% vaksinasi, Pemkab Bogor akan tetap menjalankan vaksinasi agar seluruh penduduk Kabupaten Bogor yang memenuhi syarat semua tervaksinasi.

Ditempat yang sama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo baru saja melaksanakan kegiatan pengecekan terkait dengan vaksinasi yang dilaksanakan di wilayah Bogor salah satunya di Kecamatan Kemang.

Dalam kegiatan ini ia bertatap muka langsung dengan rekan-rekan yang melaksanakan vaksinasi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk memastikan bahwa target vaksinasi yang diharapkan oleh Presiden RI bisa mencapai angka 70% diakhir Desember ini betul-betul bisa tercapai.

“Karena kita ketahui bahwa saat ini kita akan menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru), dimana akan terjadi pergeseran masyarakat yang melaksanakan aktivitas kegiatan yang akan mudik, tahun ini diperkirakan akan ada 19 juta masyarakat yang akan melaksanakan rangkaian aktivitas kegiatannya,” jelas Kapolri.

Dirinya berharap dengan pengendalian laju Covid ini maka pertumbuhan ekonomi dan juga kegiatan baik itu nasional dan internasional yang akan dilaksanakan ke depan bisa berjalan dengan baik,

ini sangat penting katanya, sehingga hari ini dilaksanakan vaksinasi serentak secara nasional dengan target 1,1 juta sampai 1,6 juta. Ia berharap bisa tercapai khususnya di Kabupaten Bogor, karena merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat.

“Saya kira memang harus terus melaksanakan akselerasi sehingga kemudian target pencapaian di akhir Desember ini bisa kita capai,”

“Saya yakin kalau dengan semangat dari seluruh tim yang bertugas, antusias masyarakat yang tadi saya tanya beberapa orang semuanya tidak takut dengan vaksinasi, ini menjadi optimisme pencapaian target di wilayah Jabar dan Kabupaten Bogor, Indonesia secara umum bisa betul-betul tercapai,”

“Harus semangat terus laksanakan akselerasi dan wujudkan kekebalan imunitas yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitas dengan baik dan tentunya ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” kata Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com – Rapat Paripurna Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor, penyampaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,

Serta Penetapan Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan Kepala Daerah Terhadap Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (25/11/2021).

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan bahwa ada dua Raperda dan penetapan persetujuan dana cadangan yang disampaikan.

Untuk dana cadangan, ia memastikan bahwa tahun 2024 Kabupaten Bogor siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, sebagai bukti dengan mencadangkan dana pada tahun 2022 sebesar Rp50 milyar dan tahun 2023 sebesar Rp100 milyar artinya nanti dana cadangan sebesar Rp150 milyar dalam dua tahun.

Sehubungan, lanjut Iwan, telah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Merujuk hal itu, kata dia, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu diubah dan disesuaikan.

“Materi pokok yang diatur dalam Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu antara lain objek retribusi persetujuan bangunan gedung, subjek retribusi persetujuan bangunan gedung, perhitungan nilai retribusi persetujuan bangunan gedung,” ungkap Wabup Iwan.

Wabup Iwan menambahkan, dalam rangka peningkatan laba usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,

Raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, katanya, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Pada PT. BPD jabar dan Banten,

berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

“Materi pokok yang diatur dalam Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, antara lain penyertaan modal dalam bentuk uang, tata cara penyertaan modal, hak dan kewajiban, bagian laba usaha serta pembinaan dan pengawasan,” terangnya.

Selain menyampaikan dua Raperda, Iwan mengurai, dilakukan penetapan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan Kepala Daerah terhadap Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2024.

Itu dilakukan karena untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2024 tidak dapat dibebankan pada satu tahun anggaran. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mengalokasikan dana cadangan secara bertahap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023.

Berdasarkan ketentuan pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

“Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, mengatur antara lain penetapan jumlah dan sumber dana cadangan,”

“Dimana dana cadangan tersebut bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2024,” papar Wabup.

Harapannya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan DPRD senantiasa terjalin erat, produktif dan saling mendukung dalam upaya bersama memenuhi amanah rakyat serta terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com – Bupati Bogor, Ade Yasin bersama Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian Erdiriyo lakukan Gerakan Tanam Padi Program Makmur di Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari, Kamis (24/11/2021).

Itu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memakmurkan petani Indonesia, terlebih saat ini memasuki puncak penanaman padi untuk wilayah timur yakni: Cariu, Jonggol dan Tanjungsari.

Ade Yasin mengatakan gerakan tanam bersama memang November-Desember ini merupakan waktu yang tepat untuk menanam padi dan ini adalah salah satu program percontohan makmur yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tanjungsari.

“Program Makmur ini ternyata mampu menaikkan 40% produktivitas dari hasil petani yang saya kira baik untuk di implementasikan disini dan mudah-mudahahan ini juga dapat memperbaiki dan menambahkan penghasilan petani,” ungkapnya.

Menurutnya, kenaikan 40% merupakan kenaikan dari hasil panen pendampingan yang dilaksankan oleh petani gabungan baik dari BUMN, Kemenko bidang Perekonomian, juga pihak swasta yang dinamakan Program Makmur di tiga Kecamatan Tanjungsari, Jonggol dan Cariu.

“Mudah-mudahan Insyaallah meningkat, tapi jangan lupa setelah ada jangan beli dimana-mana, pokoknya beli di petani Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Selanjutnya, Deputi Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo berharap Kabupaten Bogor menjadi percontohan karena Bupati Bogor memiliki program Bogor Gercep yang melibatkan anak-anak milenial yang langkah dan aksinya sangat cepat.

Bahkan, kata Erdiriyo, di daerah lain belum ada yang mengimplementasikan, di Kabupaten Bogor sangat cepat aksinya, “Saya sangat berterima kasih, kami ucapkan selamat atas peluncuran Program Makmur, mari kita majukan usaha rakyat,” pujinya.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, lakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi Publik dan Pemuktahiran Konten Pada Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), di Aula Diskominfo Kabupaten Bogor, Rabu (24/11/2021).

Bimtek secara virtual dengan PPID Pembantu Dinas dan Kecamatan se-Kabupaten Bogor, untuk meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik dan pemutakhiran konten web PPID Pembantu yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.

Turut hadir dikegiatan tersebut, Kabid PIKP Ratih Purnamasari, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Ilham, Narasumber Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Fathul Ulum, Narasumber Direktur Utama CV Gilang Solution Technology Asep Permana, dan jajaran pegawai Diskominfo Kabupaten Bogor.

Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bogor, Nia Indrawathi mengungkapkan pentingnya mengelola informasi publik bukan hanya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 f, tetapi informasi yang dikelola dengan baik akan berdampak dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena partisipasi dari masyarakat diperlukan untuk perbaikan pelayanan publik.

“Sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 yang diamanatkan didalam pasal 9 & 10 tentunya kita wajib menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat,”

“Salah satunya dengan memanfaatkan website, untuk itu melalui kegiatan ini kami lakukan sebagai upaya dalam membantu menyelesaikan kendala-kendala yang ada di setiap PPID Pembantu, agar kita bisa memberikan pelayanan informasi yang berkualitas, sehingga masyarakat pun yang membutuhkan informasi menjadi mudah, kita pun sebagai pengelola juga mudah,” tegasnya.

Nia berharap Bimtek ini dapat membantu para pengelola di tingkatan PPID Pembantu, agar selalu dapat memutakhirkan website yang menjadi tanggung jawabnya, dan dapat bekerja maksimal dalam pelayanan informasi publik sehingga Kabupaten Bogor akan mendapat nilai badan publik yang informatif.

Selanjutnya, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Fathul Ulum mengatakan, informasi adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi karena informasi dapat memberikan jaminan, peran aktif, pengetahuan, partisipasi masyarakat serta dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, karena pemerintahan yang baik tidak terlepas dari keterbukaan informasi, transparan dan akuntabilitas.

“Kewajiban badan publik baik PPID utama dan PPID pembantu memiliki kewajiban menunjuk PPID, mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi, menyediakan informasi secara akurat, benar dan tidak menyesatkan, baik informasi berkala, serta merta, ataupun setiap saat,” tandasnya.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)