DEPOK,, Perhelatan Lebaran Depok 2026 yang digelar sejak 27 April 2026 berlangsung meriah dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Berbagai pertunjukan seni budaya, hiburan rakyat hingga rangkaian acara yang berlangsung selama beberapa hari dinilai sukses menyedot perhatian publik.
Namun di balik kemegahan acara tersebut, muncul pertanyaan dari sejumlah warga terkait transparansi anggaran yang digunakan panitia penyelenggara.
Informasi yang beredar menyebutkan anggaran dari APBD Kota Depok untuk kegiatan tersebut hanya sebesar Rp300 juta. Sementara total biaya keseluruhan acara diduga mencapai angka yang jauh lebih besar melalui dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dan sejumlah pengusaha kontraktor.
Salah satu warga Kemirimuka, Anton Sujarwo, mengaku mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Lebaran Depok yang dianggap mampu menghadirkan hiburan dan pelestarian budaya bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi acara yang sangat luar biasa dan sukses dengan berbagai macam hiburan seni budaya. Tapi kami juga ingin tahu, sebenarnya berapa total biaya yang dihabiskan untuk acara semegah itu,” ujar Anton kepada wartawan, Minggu (17/5/2026).
Anton meminta panitia maupun pihak terkait terbuka kepada publik mengenai sumber pendanaan di luar APBD.
“Berapa total anggaran di luar APBD yang informasinya berasal dari dana CSR perusahaan dan pengusaha kontraktor? Kami sebagai warga meminta kejelasan dan transparansi,” katanya.
Hal senada disampaikan warga Cimanggis, Sulastri. Ia mempertanyakan asal-usul dana penyelenggaraan acara yang berlangsung besar-besaran tersebut.
“Acara Lebaran Depok dengan segudang kegiatan itu dananya dari mana? Kami berharap panitia menjelaskan siapa saja yang menyumbang dan berapa total keseluruhan dana yang digunakan,” ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak panitia maupun Pemerintah Kota Depok terkait total keseluruhan anggaran pelaksanaan Lebaran Depok 2026, termasuk rincian sumber pendanaan dari pihak swasta maupun CSR perusahaan.
Warga berharap adanya keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terlebih kegiatan tersebut melibatkan penggunaan fasilitas publik dan mendapat perhatian luas dari warga Kota Depok.
Iik
