BANDUNG — Polemik bonus Rp5 miliar untuk Persib Bandung memicu perdebatan publik. Di satu sisi, kebijakan ini disebut sebagai bentuk dukungan moral bagi tim. Namun di sisi lain, sebagian suporter menilai ada nuansa politis yang berpotensi mengganggu profesionalisme sepak bola.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan isu tersebut. Ia menegaskan bahwa skema pemberian bonus tidak melanggar aturan, karena telah dikonsultasikan dengan manajemen klub.
Menurut Dedi, ide bonus bermula dari pertemuan antara dirinya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta manajemen Persib. Dalam diskusi tersebut, pihak klub menyampaikan beratnya target yang dihadapi, terutama dalam laga tandang.
Merespons tantangan itu, muncul komitmen dari Maruarar Sirait untuk memberikan bonus Rp1 miliar bagi setiap kemenangan di laga tandang. Dari tujuh pertandingan tersisa, lima di antaranya merupakan laga tandang, sehingga total bonus mencapai Rp5 miliar.
Dedi mengaku sempat mempertanyakan aspek legalitasnya sebelum disampaikan ke publik. Ia menyebut manajemen memastikan tidak ada pelanggaran aturan dalam skema tersebut, termasuk terkait publikasi informasi.
“Saya bahkan menanyakan hingga tiga kali apakah boleh dipublikasikan, dan dijawab boleh,” ujarnya.
Meski demikian, kebijakan ini menuai kritik dari sebagian Bobotoh. Aksi bentangan spanduk bertuliskan “Shut Up KDM” saat laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi simbol penolakan terhadap campur tangan yang dianggap bernuansa politik.
Menanggapi hal itu, Dedi memilih bersikap santai. Ia justru mengapresiasi kritik tersebut sebagai pengingat agar sepak bola tetap profesional dan tidak tercampur kepentingan lain.
Di tengah polemik, Dedi mengajak publik untuk kembali fokus pada dukungan terhadap tim. Ia menilai energi suporter sebaiknya diarahkan untuk memberi semangat kepada pemain, bukan memperpanjang perdebatan di ruang publik.
Perdebatan ini menunjukkan adanya dua sudut pandang yang sama-sama kuat: transparansi dan dukungan finansial di satu sisi, serta kekhawatiran akan politisasi olahraga di sisi lain. Ke depan, transparansi yang disertai sensitivitas terhadap persepsi publik menjadi kunci agar kebijakan serupa tidak kembali memicu kontroversi.***
