Aktivis Depok Kritik Keras Setahun Kepemimpinan Supian–Chandra: “Jangan Hanya Pencitraan, Rakyat Butuh Bukti Nyata!”
Depok – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Depok, dan Wakil Wali Kota menuai kritik tajam dari kalangan aktivis. Meski berbagai klaim keberhasilan digaungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, sejumlah pihak menilai masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara substansial.
Aktivis Depok, Anton Sujarwo, secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap jalannya pemerintahan periode 2025–2030 tersebut. Ia menilai narasi “Depok Maju” jangan sampai berhenti pada slogan dan publikasi semata.
“Kami tidak anti-pemerintah. Tapi jangan seolah-olah semua sudah baik. Realitas di lapangan masih banyak masalah klasik yang belum tersentuh tuntas, terutama soal kemacetan, banjir, dan transparansi anggaran,” tegas Anton, Sabtu (21/2/2026).
Soroti Dana RW dan Transparansi
Anton menyoroti program Dana RW Rp300 juta yang digadang-gadang sebagai terobosan pemerataan pembangunan. Menurutnya, program tersebut harus diawasi ketat agar tidak menjadi celah penyimpangan.
“Dana besar di tingkat RW itu bagus secara konsep. Tapi bagaimana mekanisme pengawasannya? Apakah partisipasi warga benar-benar dilibatkan atau hanya formalitas?” ujarnya.
Ia meminta Pemkot membuka laporan realisasi anggaran secara detail dan mudah diakses publik agar tidak menimbulkan kecurigaan.
Infrastruktur Dinilai Belum Signifikan
Meski pemerintah mengklaim fokus pada pembenahan infrastruktur dan tata kota, Anton menilai dampaknya belum terasa signifikan.
“Kemacetan di titik-titik utama masih terjadi. Penanganan banjir juga belum menunjukkan perubahan drastis. Jangan hanya tancap gas di media, tapi lambat di realisasi,” sindirnya.
Evaluasi ASN Jangan Tebang Pilih
Terkait evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang gencar dilakukan Wakil Wali Kota, Anton mendukung langkah pembenahan birokrasi. Namun ia mengingatkan agar prosesnya tidak bersifat selektif.
“Reformasi birokrasi harus objektif dan profesional. Jangan sampai evaluasi hanya menyasar pihak tertentu, sementara yang dekat dengan kekuasaan aman-aman saja,” tegasnya.
Kepuasan Publik 82 Persen Dipertanyakan
Anton juga menanggapi hasil survei yang menyebut tingkat kepuasan publik mencapai 82 persen pada awal 2026. Ia meminta transparansi metodologi survei tersebut.
“Publik berhak tahu siapa lembaga surveinya, berapa jumlah respondennya, dan bagaimana metode pengambilannya. Jangan sampai angka kepuasan hanya jadi alat legitimasi politik,” katanya.
Peringatan untuk Tahun Kedua
Menurut Anton, tahun pertama bisa dianggap masa adaptasi. Namun memasuki tahun kedua, ia meminta pemerintah lebih fokus pada hasil konkret.
“Tahun kedua harus jadi pembuktian. Kalau hanya mengandalkan seremoni dan klaim prestasi, kepercayaan publik bisa turun lagi seperti di awal masa jabatan,” pungkasnya.
(Tim Redaksi)