Klarifikasi Kepala SMAN 10 Depok Menuai Sorotan, DPRD Jabar Minta Evaluasi Jalur PAPS
BERIMBANG com | Depok — Polemik penerimaan siswa di SMAN 10 Kota Depok memunculkan sorotan tajam setelah Kepala Sekolah Tinasari Pristiyanti dinilai tidak kooperatif dalam memberikan klarifikasi publik. Isu ini mencuat usai beredarnya informasi adanya siswa dari Kabupaten Bogor yang diterima di sekolah tersebut, meskipun warga sekitar masih banyak yang belum tertampung.
Baca juga: KCD II Akan Panggil Kepsek SMAN 10 Depok, Klarifikasi Polemik Jalur PAPS
Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Jawa Barat, I Made Supriyatna, menyatakan pihaknya akan segera meminta klarifikasi langsung dari Tinasari.
“Baik, akan saya panggil kepseknya untuk diminta klarifikasi,” ujar I Made Supriyatna melalui pesan singkat, Jumat (19/7/2025).
Baca juga : SMAN 10 Depok Diduga Abaikan Jalur PAPS, Warga Bojongsari Kecewa: “Anak Kami Malah Tersisih”
Sebelumnya, klarifikasi yang diberikan Tinasari bukan ditujukan kepada media, melainkan langsung kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Farabi A Rafiq. Langkah tersebut dinilai menyalahi etika komunikasi publik dan mengesampingkan peran jurnalis sebagai penyampai informasi kepada masyarakat.
Dalam pesannya, Tinasari menjelaskan bahwa siswa yang diterima berasal dari wilayah Gunung Sindur melalui jalur Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS). Namun, pernyataan ini justru menambah kegelisahan warga sekitar SMAN 10 Depok.
“Saya dan beberapa orang tua merasa diperlakukan tidak adil dalam proses seleksi jalur PAPS,” ungkap seorang wali murid asal Bojongsari.
Program PAPS merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengutamakan penerimaan siswa dari lingkungan sekitar sekolah, terutama anak-anak yang berisiko putus sekolah. Namun dalam praktiknya, diduga terjadi pelanggaran asas prioritas lokal.
Data yang dihimpun menyebutkan adanya beberapa siswa dari Gunung Sindur, Kabupaten Bogor yang diterima di SMAN 10 Depok. Warga menduga adanya “permainan” dalam proses seleksi.
“Kami warga sekitar ditolak, malah yang dari luar daerah diterima. Ini tidak masuk akal,” lanjut sumber tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMAN 10 Tinasari Pristiyanti belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui telepon maupun pesan belum mendapatkan respons.
Pentingnya Evaluasi Sistem dan Transparansi
Kasus ini membuka kembali wacana tentang pentingnya transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan siswa, terutama jalur PAPS. DPRD Jabar diminta untuk turun tangan dalam mengawasi pelaksanaan program pendidikan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akar rumput.
iik
–
