PWI Depok Dukung Program Rumah Bersubsidi: “Rumah Layak untuk Wartawan Itu Hak, Bukan Imbalan”
BERIMBANG.com, Depok – Memiliki rumah sendiri menjadi impian banyak orang, tak terkecuali para wartawan. Kini, harapan itu makin dekat berkat program rumah bersubsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), yang didukung penuh oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok.
Lewat kerja sama dengan BTN, Kominfo-Digital (Komdigi), dan BP Tapera, Kementerian PKP menggagas penyediaan 1.000 unit rumah subsidi. Sebanyak 300 unit di antaranya disiapkan khusus bagi wartawan anggota PWI yang belum memiliki hunian.
Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, menyatakan dukungannya secara terbuka saat melakukan survei ke lokasi perumahan di Pesona Kahuripan X, Cileungsi, Bogor, Selasa (22/04/2025).
Silakan saja kalau ada organisasi lain tidak setuju. Tapi bagi kami di PWI Depok, ini program yang sangat relevan dan tak ada hubungannya dengan independensi,” ujarnya tegas.
Menurutnya, rumah adalah kebutuhan primer yang wajar diperjuangkan oleh siapa pun, termasuk para jurnalis yang bekerja di lapangan setiap hari.
Ini bukan soal politik, ini soal hak dasar. Pemerintah punya itikad baik, dan wartawan juga punya hak yang sama sebagai warga negara dan wajib pajak,” tambah Rusdy.
Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang menggandeng Dewan Pers untuk menyesuaikan syarat penerima manfaat dengan standar kompetensi wartawan. “Justru seharusnya Dewan Pers ikut mengawal, bukan lepas tangan,” katanya.
Adapun rumah subsidi yang ditawarkan di Pesona Kahuripan hadir dalam tipe 30/60, lengkap dengan dua kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga dan dapur. Dengan harga terjangkau dan cicilan berkisar Rp1,2–1,4 juta per bulan, hunian ini diharapkan mampu mengakomodasi wartawan berpenghasilan rendah (MBR).
Syarat utamanya? Belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan, dan memenuhi batas penghasilan maksimal Rp7–13 juta sesuai status dan wilayah.
Verifikasi akan dilakukan langsung oleh PWI Pusat untuk memastikan program ini tepat sasaran. Dengan kata lain, program ini bukan sekadar wacana, melainkan wujud nyata keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar insan pers.
