Bulan: September 2025

Berimbang.com – Mi instan asal Indonesia kembali menjadi buah bibir di kancah internasional. Otoritas pangan Taiwan menemukan dugaan kandungan residu pestisida etilen oksida pada salah satu varian Indomie, rasa Soto Banjar Limau Kulit, yang dianggap tidak sesuai standar keamanan pangan negara tersebut.

Temuan ini sontak membuat publik waspada, mengingat mi instan sudah lama menjadi makanan favorit masyarakat lintas generasi. Otoritas Taiwan bahkan meminta warganya untuk tidak mengonsumsi batch tertentu dari produk Indomie hingga investigasi rampung.

Taiwan Tarik Produk, Hong Kong Ikut Waspada

Menurut keterangan resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Taiwan pada Kamis (11/9/2025), batch yang dimaksud memiliki masa kedaluwarsa 19 Maret 2026. Otoritas Hong Kong pun ikut bereaksi dengan mengimbau warga untuk membuang produk tersebut bila sudah terlanjur membeli, baik dari pasar lokal maupun lewat jalur daring.

Etilen oksida sendiri dikenal luas sebagai bahan kimia industri—mulai dari sterilisasi alat medis, pembuatan deterjen, hingga plastik. Namun, paparan berlebih bisa memicu gangguan kesehatan serius, mulai dari iritasi kulit, masalah pernapasan, hingga risiko kanker.

BPOM RI: Masih Aman untuk Dikonsumsi

Merespons kegaduhan ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyebut produk Indomie yang ditarik di Taiwan sebenarnya aman untuk dikonsumsi di Indonesia.

BPOM menjelaskan, hasil uji Taiwan menemukan kadar etilen oksida setara 0,34 ppm, sementara Indonesia telah menetapkan batas maksimal residu (BMR) 2-Chloro Ethanol sebesar 85 ppm—jauh di atas temuan tersebut.

“Dengan demikian, produk mi instan itu masih memenuhi persyaratan keamanan pangan di Indonesia maupun sejumlah negara lain seperti Amerika dan Kanada,” tulis BPOM.

Meski begitu, BPOM mengaku tetap melakukan langkah antisipasi, termasuk audit investigatif dan meminta PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menjaga mutu serta keamanan produk ekspornya.

Perbedaan Standar Jadi Masalah

Perbedaan standar inilah yang memicu tarik-ulur regulasi. Taiwan melarang total etilen oksida pada pangan, sementara Indonesia dan beberapa negara lain masih menetapkan ambang batas tertentu.

Codex Alimentarius Commission (CAC), sebagai badan standar pangan internasional di bawah WHO/FAO, hingga kini belum menetapkan batas baku residu etilen oksida secara global.

Kesimpulan

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi industri pangan Indonesia. Reputasi produk ekspor bisa terguncang hanya karena perbedaan standar regulasi antarnegara.

Publik pun menunggu apakah Indofood akan mengambil langkah proaktif untuk menghindari insiden serupa, atau justru kembali terseret dalam pusaran kontroversi pangan internasional.**”

Jakarta, Berimbang.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan praktik korupsi dalam distribusi kuota haji. Informasi yang dihimpun, ada agen travel yang menawarkan calon jemaah bisa langsung berangkat tanpa antrean dengan tarif fantastis, mencapai Rp300-400 juta per orang.

Plt. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan kuota haji tambahan tersebut diduga dialirkan melalui jalur haji khusus. Uang dari penjualan kuota kemudian disebut mengalir ke oknum pejabat di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

“Sedang kami dalami. Indikasinya, ada pihak yang memperjualbelikan kuota haji khusus dengan janji bisa berangkat tanpa antrean,” kata Asep di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Padahal, antrean haji reguler bisa mencapai 20 hingga 30 tahun, sementara haji khusus sekalipun tetap memiliki antrean sekitar 1–2 tahun. Celah inilah yang diduga dimanfaatkan oknum dengan bekerja sama dengan agen travel.

Modusnya, calon jemaah diminta membayar lebih mahal agar bisa langsung berangkat tanpa harus menunggu. “Kami masih menelusuri siapa saja pihak yang terlibat dalam praktik ini,” tambah Asep.

KPK menegaskan akan memanggil sejumlah pihak terkait, baik dari kalangan travel maupun pejabat di Kemenag. Jika terbukti, kasus ini berpotensi menyeret nama-nama besar di tubuh birokrasi penyelenggara ibadah haji.***

Berimbang.com, Jakarta – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus kembali menggelar aksi unjuk rasa bertajuk #RakyatTagihJanji di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

Pantauan di lokasi hingga pukul 17.00 WIB, massa aksi masih bertahan dengan membawa bendera dan spanduk berisi kritik, salah satunya bertuliskan “Makzulkan Gibran, Tolak Dinasti Jokowi.”

Mayoritas peserta aksi berasal dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Mereka berorasi secara bergantian dari atas mobil komando menggunakan pengeras suara.

Aksi tersebut membuat arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tersendat. Dari empat lajur, hanya satu lajur yang dapat dilintasi kendaraan. Polisi tampak sibuk mengatur arus menuju Slipi dan Grogol agar tidak terjadi kemacetan parah.

Kritik ke Prabowo Soal 17+8

Salah satu isu utama yang diangkat mahasiswa adalah tuntutan 17+8, yang sebelumnya telah dikomentari Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menyebut sebagian dari 17+8 tuntutan rakyat itu masuk akal, sementara sebagian lain masih membutuhkan perundingan lebih lanjut.

Pernyataan tersebut mendapat respons keras dari mahasiswa.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru, menyebut komentar Presiden justru menunjukkan kelemahan kepemimpinan.

“Jika tuntutan ini kolektif dari masyarakat, tidak ada kata tidak masuk akal. Saat dia mengatakan ada yang masuk akal, berarti dia mengakui gagal, lalai, dan tidak pantas memimpin negeri ini,” ujar Diallo.

Ia menegaskan, poin-poin dalam 17+8 merupakan realitas yang dihadapi rakyat.

“Banyak teman-teman meninggal karena kelaparan, banyak yang stunting, banyak yang di-PHK, dan banyak yang meninggal saat aksi. Itu semua nyata dan harus segera dituntaskan,” katanya.

JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan. Desakan itu disampaikan dalam aksi orasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9).

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru, menegaskan pernyataan Purbaya terkait tuntutan rakyat 17+8 dinilai sangat kontroversial dan melukai hati masyarakat.

“Baru satu hari dia menjabat sebagai menteri sudah langsung menyampaikan pernyataan yang luar biasa mengecewakan, menyakitkan bagi masyarakat karena mengecilkan suara rakyat,” kata Diallo.

Menurut BEM UI, Presiden Prabowo telah salah memilih pengganti Menkeu. Mereka menilai Purbaya gagal menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat yang menjadi dasar lahirnya gerakan 17+8.

“Dia mengecilkan penindasan yang dialami rakyat. Dia mengecilkan setiap tuntutan, padahal tuntutan ini lahir karena ada pembunuhan, perampasan hak, dan ketidakadilan. Kalau begini, lebih baik mundur saja,” tegasnya.

Meski demikian, BEM UI juga menegaskan aksi mereka bukan sekadar menolak figur, melainkan memperjuangkan kepekaan pemerintah terhadap aspirasi rakyat.***

JAKARTA, BERIMBANG.com – Polemik kembali mencuat dari pembahasan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang sedang digodok DPR bersama pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, menilai RUU tersebut menjadi kemunduran besar lantaran klausul terkait gaji dan tunjangan guru justru dihapus dari batang tubuh aturan baru itu.

“Bayangkan, gaji dan tunjangan guru yang sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 malah hilang di RUU Sisdiknas. Ini menunjukkan negara tidak lagi menempatkan guru sebagai profesi istimewa,” ujar Unifah, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, absennya klausul kesejahteraan guru tersebut memperlihatkan sikap inkonsisten pemerintah. Padahal, gaji dan tunjangan adalah isu krusial yang menentukan masa depan profesi guru.

Guru Dianggap Beban

Unifah mengungkapkan, PGRI sudah menyampaikan masukan dalam beberapa kali rapat pembahasan RUU. Namun, tak ada respons berarti dari pemerintah maupun DPR.

“Bisa dilihat, para petinggi ini memandang guru bukan lagi aset, melainkan beban karena nilai anggarannya dianggap besar,” tegasnya.

Kondisi ini, lanjutnya, membuat profesi guru semakin tidak diminati generasi muda. Berdasarkan survei internal PGRI, hanya 11 persen anak muda yang tertarik menekuni profesi guru.

Ancaman Serius Bagi Masa Depan Pendidikan

Unifah menilai, bila kesejahteraan guru terus diabaikan, maka kualitas pendidikan Indonesia terancam stagnan. “Kalau guru saja tidak dihargai, bagaimana mungkin kita berharap ada masa depan pendidikan yang cerah?” katanya.

PB PGRI mendesak pemerintah dan DPR segera meninjau ulang draf RUU Sisdiknas, serta memastikan pasal-pasal soal gaji dan tunjangan guru tetap masuk sebagai bagian fundamental dari regulasi pendidikan nasional.***