Bulan: Juni 2021

BERIMBANG.com – Hendak mengaktifkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang telah lama Non Aktif (NA) dari tahun 2009, yang dilihat oleh petugas kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“NA nya gak aktif mulai 2009,” terang Seksi pelayanan KPP Pratama Cibinong, Arif dikantornya, setelah melihat print NPWP inisial Sgt, yang diberikan oleh petugasnya, kemarin Rabu (23/6/2021).

Sgt yang enggan menyebut nama lengkap itu menceritakan awal mula dia mendapat NPWP yang tak mengetahui dibuatkan oleh perusahaan tempat ia bekerja, kala itu kartu tanda penduduk (KTP) Sgt, di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Lama berhenti dari tempat bekerjanya, Sgt tak memperhatikan lagi itu namanya NPWP yang terdaftar sesuai KTP di Sukoharjo, sebab dirinya merasa belum berpenghasilan kena pajak.

Lalu Sgt pindah ke Jawa Barat ditahun 2013. KTP pun menjadi pindah di alamat Kabupaten Bogor.

Sgt bermaksud membangun usaha dengan prediksinya ia bakal menjadi warga negara yang taat pajak. upayanya mendatangi KPP Pratama Cibinong untuk kejelasan NPWP yang dimilikinya itu.

“Saya gak ngerti ni NPWP masih berlaku atau tidak, dan saya juga gak ngerti pajak, makanya saya datang ke kantor pajak, sesuai KTP saya, malah Satpam yang menjawab pertanyaan saya,” kata Sgt.

“Niat saya mau jadi warga negara yang baik, mau bantu negara. Persiapannya kedepan ya bayar pajak, kan harus jelas pajak dibayarnya dimana, bisa berhitung berapa yang harus dibayar, agar perencanan usaha saya itu akurat,” katanya.

Bersama rekannya, Sgt mendatangi KPP Pratama Cibinong. dihalaman kantor, ia ditanya oleh Satpam, dan itu Satpam meminta mengisi apa yang tidak dimengerti oleh Sgt.

“Lah saya keder mas itu penjelasan satpam, percuma juga berdebat. Karena saya bawa rekan saya wartawan, kemudian meminta penjelasan dari orang berkapasitas untuk menjawab pertanyaan saya,” katanya.

“Sempat adu argumen sedikit dengan tu Satpam, eh.. malah memfoto id rekan saya, baru tuh dibawa keruangan. kan aneh, maksudnya apa?, sudahlah.. saya ini mau nanya NPWP masih berlaku atau tidak,” ujar Sgt menegaskan.

Dia membandingkan kalau masyarakat awam datang sendiri tanpa didampingi, “Sukur aja ada rekan saya, kalau orang awam datang, pasti balik lagi tu orang,” katanya.

Sgt merasa lega setelah mendapat keterangan dan penjelasan petugas KPP Pratama Cibinong, tapi NPWP nya belum aktif yang harus menghubungi KPP di Sukoharjo.

“Alhamdulilah petugas memberi pengertian ke saya, tapi tetap harus dari KPP Sukoharjo untuk mengaktifkannya,” ucap Sgt.

Untuk diketahui, Membuat NPWP dapat dilakukan secara online melalui internet ataupun secara offline datang langsung ke kantor pelayanan pajak didaerahnya masyarakat bisa bertanya apapun seputar pajak.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP wajib menjelaskan kesulitan atau kendala yang dihadapi masyarakat.

berikut ini  dikutip dari laman https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/kp2kp. Apa itu KP2KP?

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, KP2KP atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah KPP Pratama.

Tidak hanya berada di bawah KPP Pratama, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan juga bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.

Selain KPP Pratama, ada juga jenis-jenis KPP lain di Indonesia yang bisa anda Simak.

Kewajiban KP2KP

Secara singkat,  Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan memiliki kewajiban untuk:

* Melakukan pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
* Melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan.
* Melakukan pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
* Mengukuhkan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak.
* Memberi dan menghapus nomor objek pajak secara jabatan.
* Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

(Tengku Yusrizal)

BERIMBANG. COM, Bogor – Gabungan unsur Kepolisian Polsek Cijeruk-Cigombong, koramil 2123 Cijeruk Cigombong, Pol PP Kecamatan Cigombong, dan Dishub Wilayah Cigombong terus menggelar Operasi Yustisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyebaran Covid-19

Kegiatan yang dilaksanakan di depan lampu merah atau tepatnya di pintu tol Cigombong  tersebut langsung dipimpin oleh Kanit Lantas Polsek Cijeruk, AKP Ma’ruf, kamis (24/06/2021) pagi tadi

Kanit Lantas Polsek Cijeruk, AKP Ma’ruf mengatakan, PPKM dilakukan untuk menekan tingkat penularan atau antisipasi penyebaran Covid-19 di masyarakat terutama bagi pengendara atau penumpang kendaraan yang tidak memakai masker.

“Kami akan terus melakukan pendisiplinan PPKM bagi pengendara dan penumpangnya serta masyarakat, yang kedapatan melanggar tidak memakai masker akan diberikan sanksi berupa sosial,” ungkapnya.

Dirinya menerangkan, sanksi sosial tersebut berupa arahan dan teguran mengingatkan sangat pentingnya menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah. “Selain itu, mereka yang melanggar tidak pakai masker kami berikan masker gratis,” ucapnya.

Selain menegur, Dalam operasi ini juga pihaknya memberikani edukasi atau pemahaman tentang prokes Covid-19 kepada masyarakat yang melanggar.

“Kami berharap masyarakat bisa mendukung, mentaati dan mematuhi aturan pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan,” pungkasnya, AKP Ma’ruf

(Na)

BERIMBANG.com – Sebagai bentuk tindak lanjut dan implementasi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) RI Nomor 14 Tahun 2021 terkait dengan perpanjangan dan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan perubahan SK PPKM Berdasarkan Inmendagri Nomor 14 Tahun 2014 yaitu, pengurangan jumlah pengunjung dari 50% menjadi 25% dari kapasitas ruangan maupun luas bangunan operasional.

Perpanjangan PPKM berskala mikro itu mulai berlaku kemarin 22 Juni sampai dengan 5 Juli 2021, berdasarkan Keputusan Bupati Bogor.

Juga pengetatan jam operasional satu jam lebih awal. Berikut perubahan aturan PPKM dengan sebelumnya:

1. Untuk operasional MALL saat ini hanya diperbolehkan untuk jumlah pengunjung dibatasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan komersial, jam operasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sebelumnya MALL diperbolehkan dengan jumlah pengunjung dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas bangunan komersial, jam operasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

2. Untuk operasional SUPERMARKET saat ini jumlah pengunjung hanya diperbolehkan dengan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang belanja, jam operasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sebelumnya SUPERMARKET diperbolehkan dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang belanja, jam operasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

3. Selanjutnya, untuk operasional MINIMARKET saat ini jumlah pengunjung hanya diperbolehkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas minimarket, jam operasional pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sebelumnya MINIMARKET hanya diperbolehkan dengan jumlah pengunjung paling banyak  50% (lima puluh persen) dari kapasitas minimarket, jam operasional pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

4. Kemudian untuk AKTIVITAS PASAR DADAKAN/BAZAR saat ini jumlah pengunjung diperketat dari sebelumnya diperbolehkan 50% kini hanya diperbolehkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat pelaksanaan, jam operasional pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

5. Operasional WARUNG MAKAN/RESTORAN/CAFÉ wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk penyajian diprioritaskan dengan sistem pelayanan ala carte, apabila tidak dimungkinkan maka dapat diselenggarakan pelayanan secara buffet, namun proses pengambilan makanan dilayani petugas khusus. Sementara untuk makan/minum ditempat, jumlah pengunjung dibatasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang makan, di SK sebelumnya jumlah pengunjung dibatasi 50%. untuk makan/minum ditempat dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB. untuk pelayanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang  diijinkan sesuai dengan jam operasional warung makan/restoran/ café mandiri.

6. WISATA ALAM, DESA WISATA BESERTA FASILITAS PENUNJANGNYA DAN KONSERVASI ALAM/HEWAN EX SITU, pengunjung atau wisatawan hanya diperbolehkan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas yang sebelumnya diperbolehkan sebanyak 50% dan jam operasional pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

7. WAHANA PERMAINAN DI LUAR RUANGAN juga diperketat yang tadinya jumlah pengunjung diperbolehkan paling banyak 50% dari kapasitas wahana, kini jumlah pengunjung hanya diperbolehkan paling banyak 25% dari kapasitas wahana, dengan jam operasional dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

8. Untuk  WAHANA PERMAINAN DI DALAM RUANGAN yang sebelumnya jumlah pengunjung dibatasi maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, saat ini dikurangi menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas. Untuk jam operasional juga dikurangi satu jam lebih awal yang tadinya dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, kini menjadi dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

9. Selanjutnya untuk KOLAM RENANG UMUM, WATERPARK DAN YANG SEJENISNYA yang sebelumnya jumlah pengunjung dibatasi maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, saat ini dikurangi menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas. Dengan jam operasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

10. Begitu juga dengan BIOSKOP yang sebelumnya jumlah pengunjung dibatasi maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, saat ini dikurangi menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas. Untuk jam operasional juga dikurangi satu jam lebih awal yang tadinya dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB kini menjadi dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

11. Untuk ARENA BERNYANYI yang sebelumnya jumlah pengunjung dibatasi maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, saat ini dikurangi menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas. Untuk jam operasional juga dikurangi satu jam lebih awal yang tadinya dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB menjadi  pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

12. Selanjutnya, untuk Jasa Perawatan Tubuh yang sebelumnya jumlah pengunjung dibatasi maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, saat ini dikurangi menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas, untuk jam operasional juga dikurangi satu jam lebih awal yang tadinya dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB kini dikurangi dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

13. Berlaku juga untuk GYM yang sebelumnya jumlah pengunjung dibatasi maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, saat ini dikurangi menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas, untuk jam operasional juga dikurangi satu jam lebih awal yang tadinya dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, kini dikurangi jadi dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.

14. Berkaitan dengan RAPAT/PERTEMUAN juga mengalami perubahan dari yang sebelumnya kapasitas dibatasi maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan, saat ini dikurangi menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat penyelenggaraan dengan pengaturan waktu pelaksanaannya tidak lebih dari 3 (tiga) jam.

15. Untuk PELANTIKAN/PENGUKUHAN/WISUDA juga mengalami perubahan dari yang sebelumnya jumlah kapasitas orang dibatasi maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, saat ini dikurangi menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat penyelenggaraan dengan pengaturan waktu pelaksanaannya tidak lebih dari 3 (tiga) jam.

16. PERAYAAN HARI BESAR NASIONAL/KEAGAMAAN  juga mengalami perubahan dari yang sebelumnya jumlah kapasitas orang dibatasi maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat penyelenggaraan dengan pengaturan waktu pelaksanaannya tidak lebih dari 3 (tiga) jam. Kini kapasitas orang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat penyelenggaraan dengan pengaturan waktu pelaksanaannya tidak lebih dari 3 (tiga) jam.

17. ACARA KEGIATAN KHITANAN DAN KEGIATAN PERNIKAHAN juga mengalami perubahan yang sebelumnya kapasitas orang paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas tempat penyelenggaraan dengan maksimal jumlah orang paling banyak 150 (seratus lima puluh) orang yang disertai dengan pengaturan jadwal tamu undangan dan waktu pelaksanaannya tidak lebih dari 3 (tiga) jam. Kini kapasitas orang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat penyelenggaraan dengan maksimal jumlah orang paling banyak 150 (seratus lima puluh) orang yang disertai dengan pengaturan jadwal tamu undangan dan waktu pelaksanaannya tidak lebih dari 3 (tiga) jam.

Sumber: Diskominfo Kabupaten Bogor