Bulan: Juli 2020

Bogor

Hari Anak Nasional, Wabup Bogor: Momentum Komitmen Pemenuhan Hak Anak

BERIMBANG.com Ditengah Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2020.

Acara yang dikemas secara virtual, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daearah (OPD). Peringatan Hari Anak Nasional Tahun ini dipusatkan di Aula Kantor DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/07/2020).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan peringatan HAN tahun ini sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen dalam pemenuhan hak terhadap anak.

“Saya ucapkan Selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak-anak di Kabupaten Bogor. Peringatan HAN tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita masih dalam suasana Pandemi Covid-19,”

“tapi ini semua merupakan momentum untuk meneguhkan komitmen kita semua dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak anak, tumbuh kembang anak, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” kata Iwan.

Iwan juga menambahakan, kepedulian dan komitmen terhadap pemenuhan hak anak ini menjadi sangat penting karena anak-anak terdampak langsung akibat Pandemi Covid-19.

“Saya rasa kepedulian dan komitmen terhadap pemenuhan hak anak ini menjadi krusial terutama karena anak-anak terdampak secara langsung akibat Pandemi Covid-19, termasuk didalamnya system Pendidikan, layanan perlindungan anak, kehidupan ekonomi keluarga, hingga perubahan interaksi sosial dalam masyarakat tempat mereka bertumbuh,” tambahnya.

Lebih lanjut Iwan menegaskan, perayaan seperti ini jangan hanya sifatnya seremonial saja, tapi benar-benar fokus untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kedepannya.

“Anak-anak ini merupakan kebanggaan kita semua, para penerus cita-cita perjuangan dan masa depan bangsa, oleh sebab itu selakyaknya kita harus memberikan perhatian khusus bagi perkembangan anak-anak di Kabupaten Bogor kedepannya.”

“Tema HAN tahun ini sangat baik, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Tapi jangan sampai tema yang bagus itu hanya sekedar pemanis, tapi tidak ada tindakan nyata dari kita semua,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Nurhayati mengatakan, pada kegiatan kali ini pihaknya menggelar sesuai dengan keputusan Presiden No 44 tentang kegiatan hari anak dengan sederhana.

“Karena situasinya sedang Pandemi Covid-19, tetap kita juga melakukan protokol kesehatan. Kita juga kerjasama dengan dinas intansi berkaitan anak,” terangnya.

Ia juga menambahkan, Dalam waktu dekat DP3AP2KB Kabupaten Bogor akan menggelar rapid tes secara massal di sekolah dan kepada para guru.

“Dalam waktu dekat ini kita bekerjasama dengan Dinkes Kabupaten Bogor akan lakukan rapid test di sekolah, tapi kita juga menyesuaikan, nanti dilaksanakannya mungkin, sehubung anaknya belum masuk jadi prioritas guru yang mengajar dulu dalam waktu dekat ini,” pungkasnya.

Secara simbolis, Wakil Bupati Bogor memberikan bantuan 1000 masker dan 50 kaos untuk SMPN 2 Cibinong. Bantuan lain yang diberikan pada peingatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2020 berupa 631 Akte Kelahiran, 1003 KIA, 50 Paket Sembako dan 20 Alat Bantu Disabilitas.

(Derima/Parman/Diskominfo Kab. Bogor)

Depok

Afifah Alia Berjanji Gratiskan Biaya Kesehatan Dengan Modal KTP

BERIMBANG.com, Depok – Calon Wakil Walikota Depok, Afifah Alia yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) di Pilkada Kota akan menggratiskan biaya kesehatan dengan hanya menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Depok bila terpilih menjadi Walikota atau Wakil Walikota mendatang .

Calon Wakil Walikota Depok yang akan berpasangan dengan Calon Walikota Depok , Pradi Supriatna sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP untuk maju dalam pertarungan Pilkada yang sebentar lagi akan di gelar.

” Kami akan gratiskan biaya kesehatan, akan ditanggung biayanya bagi warga Depok yang membutuhkan pengobatan ataupun rawat inap dengan hanya menunjukan KTP, ” ujar Afifah di acara diskusi santai yang digelar oleh DMC di Hotel Bumi Wiyata di bilangan Margonda. Rabu ( 22/7).

Afifah menyebutkan , tidak semua Rumah Sakit yang ada di Kota Depok dapat melayani warga Depok dengan hanya menunjukan KTP tetapi hanya Rumah Sakit Umum Daerah yang dapat melayani pasien.

” Hanya khusus RSUD saja yang bisa melayani warga Depok , kami juga akan melakukan penambahan RSUD untuk dapat melayani semua masyarakat agar dapat menampung semua bagi yang tidak mampu membiayai rumah sakit, ” harapnya.

Sementara itu, warga Kecamatan Beji,Soleh mengatakan, program yang diusung Afifah Aliya sangat membantu sekali bagi masyarakat yang kurang mampu, karena menurutnya, masih banyak warga belum mempunya BPJS sedangkan mereka memang benar – benar tidak mampu.

” Kami berharap sekali programnya dapat terwujud dan benar – benar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan gratis ,” ujar Soleh berharap.

Iik

Depok

H Acep Dan Hardiono Bahas Isu Yang Berkembang Di Kota Depok

BERIMBANG.com, Depok  – Masa Pandemi Covid-19 telah menghentikan seluruh aktivitas masyarakat. Hal serupa berpengaruh pada ekonomi, pendidikan dan politik. Hal itu dibenarkan oleh tokoh pendidikan dan wirausahawan Kota Depok H. Acep Azhari.

“Selamat masa pandemi ini saya juga ikut lock down dan rumah makan ini (Bakoel Samara-red,) juga baru buka. Alhamdulillah, ini saya bertemu kembali dengan pak Hardiono ya temu kangen,” ujar H. Acep di Rumah Makan Bakoel Samara, Meruyung, Pancoran Mas, Depok, Minggu (19/07/2020).

H. Acep menuturkan dalam silaturahmi tersebut banyak hal yang dibahas terutama terkait isu saat ini. Ia mengungkapkan, perlunya pembangunan ekonomi di Depok dengan konsep Lingkar Ekonomi terbatas (close loop economi). Yaitu membangun potensi pasar secara masif di 63 kelurahan.

“Banyak potensi lokal di Depok yang memiliki potensi dan harus dikembangkan. Dari sektor UMKM banyak yang berkembang dan perlu mendapatkan perlindungan atau payung hukum dari Pemkot Depok. Posisi Depok yang strategis cukup berpotensi berkembang lebih baik,” paparnya.

Pertemuan dengan Sekda Kota Depok Hardiono, masih menurut H Acep, hanya sebatas Silaturahmi dan  pertemuannya sekarang ini baru bisa terwujud, sebelumnya  sudah lama tidak bertatap muka.

“Ini juga dalam rangka silaturahmi dengan H. Acep Azhari yang sudah lama tidak ketemu dan tidak muncul di media.
Untuk konsep ekonomi dan Pendidikan bisa dimasukkan dalam perencanaan,” kata Hardiono.

Dirinya mengatakan, kalau terkait politik ya nantilah. Apalagi, kalau ditanya soal saya siap maju sebagai calon Wali Kota Depok dan siapa pendamping dirinya sebagai Calon Wakil Wali Kotanya.

“Yang jelas saya sudah siap mencalonkan diri sebagi Calon Wali Kota Depok. Ada 9 orang calon pendamping saya. Kriterianya yang pas dari Pengusaha atau Politik,” pungkasnya.

Red

Depok

Ormas Dan LSM Depok Bersama Korps Brimob Polri Gelar Deklarasi Damai

BERIMBANG.com, Depok – Sejumlah Ormas Dan LSM di Kota Depok bersama Korps Brimob Polri Kelapa Dua menggelar Deklarasi Damai bertempat di Saung Injuk Ibu Lilis ,Jalan Raya Rawa Denok, Rangkapan Jaya, Depok. Senin ( 20/7).

Tema yang diusung dalam kegiatan tersebut adalah ” Gabungan Ormas dan LSM Kota Depok bersama Korps Brimob POLRI siap menjaga Kondusifitas Wilayah ”

 

 

Ketua Panitia penyelenggara, Ajajih Azis dalam sambutannya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua Ormas dan LSM yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan Silaturahmi dan Deklarasi Damai khususnya kepada Korps Brimob Pori yang telah berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar.

” Terima Kasih untuk semuanya yang hadir dan mudah – mudahan menjadi jalan terbaik kedepannya,” ujar Aziz.

Hal yang sama di sampaikan Perwakilan Ormas dan LSM, Ahmad Dahlan mengucapkan terima kasih bagi yang hadir, Dengan adanya kegiatan yang digelar merupakan momen langka dimana menurutnya belum ada kegiatan ini di gelar di Kota Depok.

” ini adalah momen langka. Dimana belum pernah ada kegiatan seperti ini, semoga dengan begini depok menjadi Kota yang aman dan kondusif, perlu diketahui depok merupakan wilayah yang dulunya merupakan tempat yang aman, semoga ini semua bisa terjaga. semoga dengan begini kita bisa bersahabat, kita bisa berteman seperti semboyan orang depok yaitu “makan gak makan yang penting kumpul.” Semoga kedepan kita tetap bisa menjaga Solidaritas,” ucap Dahlan.

Sementara itu, Komandan Korps Brimob Polri diwakili Dansat intel Korbrimob Polri Kombes Pol Zulfikar Tarius S.Sos, M.Si mengajak para rekan – rekan Ormas dan LSM berkerjasama dalam menanggulangi kejadian atau Konflik dilapangan menjelang Pilkada Depok saat Pandemi Covid 19.

” Kami harapkan ketua ormas sekalian selaku tokoh masyarakat tolong jaga bersama sama masyarakat kita khususnya di kota depok. Disisi lain kita mengahadapi Pandemi Covid19 marilah kita himbau masyarakat kita menjaga kondusifitas dan menerapkan protokol covid19 dengan tertib.
Kita disini berasal dari berbagai wilayah di indonesia dan bersatu berkumpul di depok. Untuk itu marilah jadikan perbedaan ini sebagai warna dan persatuan kita,” harapnya.

” Terkait dengan pilkada, kita boleh berbeda beda namun perbedaan pilihan jangan menjdikan kita terpecah belah. TNI/POLRI sangat mengharap bantuan Ormas/LSM dalam menjaga keamanan masyarakat. Intinya marilah kita jaga persatuan ini khususnya kota depok ini demi masa depan anak cucu kita nanti,” Tutupnya.

Iik

Depok

Maluku Satu Rasa Gelar Halal Bihalal

BERIMBANG.com, Depok – Dengan mengangkat tajuk ‘Masyarakat Maluku, sucikan hati, bersihkan diri, bersinergitas menuju Kota Depok yang bermartabat’, Maluku 1 Rasa (M1R) Salam Sarane Bersatu menggelar kegiatan Halal Bihalal yang berlangsung di Hotel Bumi Wiyata, Jl. Margonda, Depok yang dihadiri Wali Kota Depok Mohammad Idris, Sabtu (18/07/2020).

Ketua Panitia halal bihalal M1R Anki Wattilete mengatakan, Kegiatan ini tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan ini adalah kesempatan kami untuk bersilaturahmi juga untuk saling memaafkan.

“Meski acara ini sempat tertunda karena adanya peraturan PSBB, namun kita bersyukur akhirnya acara ini dapat terselenggara dengan dihadiri Bapak Wali Kota Depok,” kata Anki Wattilete.

Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam sambutannya mengatakan, dirinya hadir keacara tersebut disambut apa adanya, tidak ada rekayasa, tanpa ada settingan.

“Ini membuktikan masyarakat Maluku dengan masyarakat Depok bisa bersatu,” ujar Mohammad Idris.

Idris bercerita, saat dirinya singgah di Kota Musik itu Ia bertemu dengan seorang wanita paruh baya yang sedang menyanyikan lagu ‘sio mama’ saat merindukan anaknya.

“Saya teringat waktu itu saya ke Maluku di Ambon, setelah maghrib saya mendengar nyanyian seperti seorang gadis, ternyata seorang ibu yang tengah merindukan anaknya sambil menyanyikan lagu sio mama,”  kenang Idris.

Dirinya juga mengutarakan kekagumannya kepada Peppy Soplely, MC acara tersebut yang merupakan Pendeta Gereja Protestan Maluku (GPM).

“Saya terkesan pada Bu Peppy yang merupakan seorang Pendeta, namun membawakan acara halal bihalal,” paparnya.

Terakhir Idris berharap, tema M1R ini bukanlah sekedar tema yang seromonial, tapi tema yang dapat direalisasikan untuk masyarakat Depok.

“Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda pilihan tapi kita bisa bersatu,” pungkasnya.

Iik

Depok

Logat Khas Depok, Kader PKK Kelurahan Depok Pandu Acara Ngobrash Sawali

BERIMBANG.com, Depok – Ada yang menarik di acara Ngobrolin Air, Sanitasi dan Hygiene Bersama Wali Kota Depok (Ngobrash Sawali) yang berlangsung secara virtual di Depok Operation Room (DeCOR), pada Jumat (17/07/2020).

Dalam kegiatan Ngobrash Sawali yang dikemas dalam video conference menghadirkan Wali Kota Depok Mohammad Idris, IUWASH PLUS Chief of Party, William James Parente, Kadisrumkin, Dinkes Kota Depok, Direktur PDAM Kota Depok, Bank BJB, Bank Mandiri dan Perusahaan Swasta.

Yang menariknya, Pembawa Acara (MC) dipercayakan oleh satu Kader Tim Monev (Monitoring Evaluasi) Kota Depok, Lili Shalihat yang dikenal ngablak apa adanya dengan logat khas Depok.

“Lah sempet gerogi juga awalnya. Karena harus mengikuti aturan protokol dalam membawakan acara Ngobrash Sawali. Meski gak langsung bertatap muka dengan Pak Wali Kota dan pejabat lainnya, tapi kan ditonton se-Depok,” kata Lili Shalihat, Jumat (17/07/2020).

Lili Shalihat yang memang salah satu Kader PKK di Kelurahan Depok dan tergabung dalam Tim Monev Kota Depok mengatakan, dirinya merasa lega karena diperbolehkan oleh pihak Diskominfo Kota Depok dalam membawakan acara (MC) dengan gaya khas dirinya.

“Alhamdulillah diberi kebebasan oleh Diskominfo dalam mengekpresikan gaya dan olah vocal ngebawain acara. Kan saya mah orangnya memang begini apa adanya kalo jadi MC,” ucapnya.

Sedangkan Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta United States Agency for International Development (USAID) untuk memperpanjang program Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH PLUS) hingga 2026. Hal ini perlu dilakukan guna memfasilitasi masyarakat yang belum terlayani sanitasi air bersih dan perilaku higiene.

“Kami minta program IUWASH PLUS diperpanjang minimal dari tahun 2021-2026. Karena masih banyak warga yang belum terfasilitasi terkait sanitasi air bersih,” ujarnya

Dikatakan Mohammad Idris, selama kurun waktu 2017-2020, terdapat empat kelurahan yang mendapat program IUWASH PLUS ini. Diantaranya Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kemiri Muka, Depok dan Abadi Jaya dengan total 37 RT dan 14 RW.

“Di Kota Depok terdapat 5.223 RT dan 908 RW, namun hanya 0,007 persen yang sudah dimonitoring teman-teman tim monev. Sisanya masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kita semua. Untuk itu perlu kiranya, program ini terus berlanjut,” pungkasnya.

Red

JakartaNasional

SPRI Surati Kepala Daerah dan Menteri Terkait UKW dan Verifikasi Media

BERIMBANG.com Menyusul terbitnya Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: KEP.2/152/LP.000.000/III/2020 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan Serikat Pers Republik Indonesia, maka secara resmi profesi wartawan di Indonesia sudah memiliki standar kompetensi kerja khusus.

Serikat Pers Republik Indonesia atau SPRI adalah organisasi pertama dan satu-satunya yang memiliki registrasi standar kompetensi khusus wartawan yang teregistrasi di Kementrian Ketenagakerjaan RI. Ada 15 unit kompetensi yang resmi diregistrasi Dirjen Binalatas Kemenaker dengan nomor: Reg.24/SKPK-DG/2020.

“Pada tahun 2019 lalu Dewan Pimpinan Pusat SPRI juga sudah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan saat ini sedang mengurus lisensinya di Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP,” beber Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, kamis, (16/07/2020).

Dikatakan dia, pelaksanaan UKW yang dilakukan Dewan Pers melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang lisensinya ditetapkan sendiri secara sepihak oleh Dewan Pers adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257).

“UKW yang dilaksanakan oleh Dewan Pers adalah cacat hukum karena pelaksananya adalah LSP yang lisensinya bukan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP,” tandas Mandagi.

Selain persoalan UKW, DPP SPRI juga menyoroti polemik Verifikasi Perusahaan Pers yang terjadi di berbagai daerah.

Menurut Mandagi, pernyataan Dewan Pers yang menyebutkan bahwa kerja sama Pemerintah Daerah dengan media atau Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers akan berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan adalah informasi sesat yang berpotensi menghilangkan hak ekonomi perusahaan pers yang berbadan hukum resmi.

Mandagi secara gamblang menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah dua kali mengirim surat ke DPP SPRI dengan surat nomor: 438/S/X.2/11/2019 Perihal: Tangapan BPK atas Permohonan klarifikasi terkait kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers dan surat nomor: 105/S/X.2/03/2020 Perihal: Tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi dan konfirmasi dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia.

Dijelaskan juga, dalam isi suratnya disebutkan bahwa BPK yang di antaranya memiliki tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Kementrian Komunikasi dan Informatika, termasuk Dewan Pers di dalamnya, tidak pernah menyampaikan pernyataan dan memberikan pendapat kepada Dewan Pers bahwa kontrak kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers dapat/akan menjadi temuan pemeriksaan BPK.

“Dengan adanya penegasan dari BPK tersebut maka tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Daerah untuk takut bekerja sama dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers,” pungkasnya.

Mandagi juga menambahkan, DPP SPRI tidak lagi menjadi konstituen Dewan Pers dan saat ini sudah menjadi konstituen dari Dewan Pers Indonesia atau DPI.

Lebih lanjut dikatakan, DPI yang ikut didirikan SPRI melalui proses panjang lewat Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres Pers Indonesia 2019 adalah lembaga independen yang didirikan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh 12 Organisasi Pers berbadan hukum.

Dan saat ini, menurut  Mandagi yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019, DPP SPRI sedang melaksanakan program Sertifikasi Media bagi Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers untuk menjadi bagian di Dewan Pers Indonesia melalui Sertifikasi Media di SPRI.

Atas beberapa pertimbangan itu, DPP SPRI, tertanggal (15/07/2020) secara resmi menyurati seluruh Kementrian, pimpinan Lebaga Negara, para Gubernur, Walikota, dan Bupati.

“Kami menghimbau agar kiranya pemerintah dapat memahami maksud dan tujuan penjelasan di atas dan semoga dengan iklas tetap melayani wartawan non UKW dalam menjalankan tugas peliputan dan tidak ragu lagi bekerja sama dengan Perusahan Pers non verifikasi Dewan Pers yang sudah menjadi bagian dari Jaringan Media Dewan Pers Indonesia,” pungkasnya.

(HM/Red)

Bogor

154 Kepala Keluarga di Kota Bogor Terima BSPS Kementerian PUPR

BERIMBANG.com Sebanyak 154 Kepala Keluarga (KK) di Kota Bogor, khususnya di Kecamatan Bogor Barat menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bantuan stimulan tersebut diserahkan secara simbolis berupa buku rekening oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim di Kebun Wisata Ilmiah Tanaman Obat, Balitro, Jalan Tentara Pelajar, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/07/2020).

Bantuan yang diberikan di tengah kondisi pandemi Covid-19 dan kondisi kesulitan dari segi keuangan, menurut Dedie merupakan upaya pemerintah untuk tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam rangka stimulan bantuan pemukiman atau rumah.

“Tahun 2020, Kota Bogor menargetkan sebanyak 4.000 lebih RTLH ditambah 1.800 dari BSPS, namun ditengah kondisi pandemi, Kota Bogor hanya bisa mengalokasikan setengahnya, yakni kurang lebih 2.000 dan dari BSPS 1.800,”

“Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bantuan ini, para keluarga yang menerima bisa memperbaiki taraf hidup masing-masing,” kata Dedie A. Rachim yang didampingi Asisten Pemerintahan Setda Kota, Irwan Riyanto.

Realisasi BSPS di Kota Bogor sebanyak 3.206 unit dengan rincian 1.726 unit (2019) dan 1.823 unit rumah (2020). Sedangkan untuk RTLH kurang lebih sebanyak 4.000 unit (2019) dan tahun 2020 kurang lebih sebanyak 2000 unit rumah.

Dedie selaku Ketua GTPP Covid-19 Kota Bogor, tidak lupa mengingatkan warga akan pentingnya ventilasi udara di rumah untuk mendukung kesehatan keluarga, khususnya di tengah kondisi pandemi.

Selain itu, dirinya menekankan pentingnya kepedulian antar sesama dalam menghadapi kondisi saat ini. Salah satunya penggunaan masker sebagai langkah pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19.

“Selain itu bantu kondusifitas Kota Bogor,” Ujar Dedie, Kepada masyarakat Kota Bogor, ia mengajak warga untuk menjaga kondusifitas Kota dan bersabar menghadapi kondisi yang ada sambil tetap berikhtiar. Hingga saat ini pemerintah telah mengalokasikan 159 ribu bantuan sosial.

Sebelumnya, Camat Bogor Barat, Juniarti Estiningsih menerangkan, total ada 340 KK penerima BSPS, untuk tahap pertama diberikan kepada 154 KK.

Selain Camat, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Muhammad Hutri menerangkan, setiap warga penerima BSPS akan menerima total sebesar Rp 17,5 juta dengan rincian Rp 15 juta dalam bentuk material dan sisanya diperuntukan untuk upah kerja.

(Prokompim)

Daerah

Ridwan Kamil : MPLS Diharapkan Mampu Siapkan Mental Siswa Baru

BERIMBANG.com, Depok – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) diharapkan mampu menyiapkan mental siswa yang baru memasuki masa pembelajaran di SMA, SMK, dan SLB yang merupakan lingkungan baru. Hal tesebut disampaikan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil pada Pembukaan MPLS Tahun Ajaran 2020/2021 melalui konferensi video, Senin (13/7/2020).

Untuk menyiapkan mental tersebut, kata Gubenur, para siswa akan mendapatkan banyak materi dan pengetahuan melalui kegiatan tersebut. “Adik-adik akan mendapatkan pengenalan mendalam terkait sekolah. Ada pendidikan dasar kepemimpinan, materi tentang cinta tanah air, kearifan budaya lokal, dan Jabar Masagi,” tuturnya.

Gubernur pun mengajak seluruh guru dan tenaga pendidik untuk menyukseskan MPLS tahun ini. Ia juga memberi semangat kepada para siswa untuk mengikuti MPLS. “Saya percaya, Adik-adik adalah barudak Jabar yang Juara Lahir Batin,” ungkapnya.

Di tengah pandemi saat ini, Gubernur mengajak seluruh siswa untuk terus menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. “Lakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Deden Saeful Hidayat menjelaskan, kegiatan MPLS sangat strategis karena mewadahi siswa untuk mengenali potensi diri serta menumbuhkan motivasi belajar siswa. “Karena, situasi sebelumnya, mereka belajar di tingkat SMP, sekarang ke tingkat yang lebih atas. Tentu diperlukan motivasi belajar yang lebih baik,” tuturnya.

Selain itu, MPLS pun menjadi media adaptasi bagi para peserta didik untuk menghadapi pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Ia berharap, MPLS tahun ini berjalan baik dan lancar. “Meski dalam kondisi menghadapi Covid-19, mudah-mudahan pelaksanaan MPLS tetap terlaksana dengan baik,” harapnya.

Konferensi video pembukaan MPLS di Jabar ini diikuti oleh Kadisdik Jabar, Dedi Supandi, seluruh kepala bidang di lingkungan Disdik Jabar, Kepala UPTD Tikomdik, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XIII, Ketua MKKS SMA/SMK/SLB provinsi dan kabupaten/kota, Ketua MKPS SMA/SMK/SLB provinsi dan kabupaten/kota serta perwakilan ketua OSIS di tiap kabupaten/kota.

MPLS digelar sejak 13-17 Juli 2020, mulai pukul 07.00-13.00 WIB. Sebagian besar pelaksanaan MPLS dilakukan secara daring, kecuali di beberapa sekolah di Kota Sukabumi yang dilakukan secara tatap muka, namun tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.***

Depok

Kasat Lantas : Forum Lalu Lintas Bentuk Sinergisitas Kepolisian Dengan Pemkot Depok

BERIMBANG.com, Depok – Pemerintah Kota Depok menggelar kegiatan Forum Lalu Lintas (lalin) dengan melibatkan seluruh pihak terkait (stakeholder). Forum tersebut membahas berbagai persoalan di bidang transportasi dan lalin.

Kasat Lantas Polres Metro Depok Kompol Erwin Aras Genda, SH, SIK, MT mengatakan, Forum Lalu Lintas dilaksanakan sebagai bentuk sinergitas antara Kepolisian, Pemkot Depok, akademisi dan stake holder lainnya dalam mengatasi permasalahan lalu lintas yang ada di Kota Depok.

Menurut Kompol Erwin Aras Genda, SH, SIK,MT, saat ini pihaknya sedang fokus membenahi masalah lalu lintas, daerah blackspot (ruas jalan dengan fatalitas laka tertinggi), troublespot (ruas jalan dengan kemacetan tinggi) serta karakteristik jalan yang ada di wilayah Kota Depok, secara khusus kami membahas Jl Raya Sawangan, menjelang exit Tol baru.

Perwira menengah lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003 ini juga menyatakan bahwa penempatan personil lantas didaerah rawan macet yang ada di Kota Depok telah dilakukan sebagai bentuk wujud nyata pelayanan Polri kepada masyarakat, sehingga keamanan, keselamatan serta kelancaran lalu lintas dapat terwujud di Kota Depok.

Iik