6 April 2025
Terbaru:

Bulan: Januari 2020

Jakarta
Admin Berimbang

Dirut KAI dan MRT Bentuk Usaha Patungan Integrasi Moda Transportasi

BERIMBANG COM, Jakarta – Sukses dalam penyajian pelayanan ekstra dan mendapatkan banyak pujian pengguna jasa transportasi darat dari Manca Negara, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dibawah kepemimpinan Edi Sukmoro kembali membentuk perusahaan patungan dengan PT Mass Transportation System (MRT) yang diberi nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

Dikabarkan, perusahaan patungan tersebut akan mengelola 72 stasiun termasuk stasiun kereta api, bandara dan commuterline. Hal itu dikatakan Direktur Utama PT MRT William Sabandar, Jum’at (10/1/2020).

Ia juga belum mengungkap berapa nilai investasi. Namun, dia menjelaskan kepemilikan saham mayoritas ada di MRT sebesar 51 persen dan 49 persen KAI.

“Kita lakukan perjanjian ini sebagai langkah konkret pasca penandatanganan Head of Agreement (HOA) yang telah dilakukan sebelumnya pada Senin, 6 Desember 2019. “Ucapnya.

Struktur pembagian lingkup kerja dua perusahaan ini diutarakannya, PT KAI akan menjadi pelaksana aksi penataan kawasan stasiun-stasiun kereta api, sedangkan PT MRT akan bertindak sebagai Project Management Unit yang memfasilitasi dan memonitor perkembangan pelaksanaan penataan.

Proyek jangka pendek dan jangka panjang atau quick win yang dimiliki MITJ sebagai target pencapaian, “Untuk jangka pendek akan langsung dikerjakan dan ditargetkan selesai pada Maret 2020. “Singkat William.

Dijelaskannya, untuk target jangka pendek meliputi penataan empat stasiun yang akan menjadi visual awal dari gambar keseluruhan proyek kongsian BUMN-BUMD ini, dan pengintegrasian akan dilakukan pada stasiun Tanah Abang, Sudirman, Senen dan Juanda. “Ulas dia.

William juga menegaskan untuk pencapaian target jangka panjang pengintegrasian akan dilakukan pada rute, pengelolaan, kartu dan karcis masuk, kedepannya MITJ akan menjadi penyedia jasa dan Pemprov DKI Jakarta sebagai pengendali.

“Kita berharap nantinya para penyedia transportasi swasta seperti ojek online akan diintegrasikan pada target jangka panjang yang kami yakini dapat menjadi kunci penata lalu lintas masuk dan keluarnya kendaraan di sekitar stasiun. “Paparnya.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Kadishub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo, Dirut MRT Jakarta William P. Sabandar, dan Dirut KAI Edi Sukmoro yang disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dilakulan di Kantor Kementerian BUMN hari Jum’at (10/1/2020).

“Perjanjian hari ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai pengelolaan sistem moda transportasi yang terintegrasi guna membentuk sebuah perusahaan patungan dengan nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ). “Terang Edi Sukmoro.

Edi berkeyakinan, bersama Pemprov DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta, PT KAI akan mengembangkan kawasan stasiun dan mengintegrasikan transportasi kereta api di ibukota.

“Kami optimis langkah-langkah tersebut dapat mengurangi kemacetan dan memberikan nilai lebih untuk kawasan DKI Jakarta. “Jelas Edi Sukmoro.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyikapi MITJ akan menjadi garda utama pencapaian target ratio commuter sebesar 75:25 pada 2030.

“Artinya akan ada 75 persen masyarakat Jabodetabek yang menggunakan kendaraan umum dan 25 persen lainnya kendaraan pribadi. “Ujar Anies.[]

Bogor
Admin Berimbang

Ditarik Leasing Walau Sudah Bayar Angsuran, Debitur Bakal Laporkan

BERIMBANG.com Bogor – Sukarna debitur Leasing WOM Finance Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat, merasa aneh dan tidak terima dengan perlakuan kreditur yang memfasilitasi pihak ketiga yang ia sebut Matel menarik sepeda motor miliknya yang masih menjadi objek jaminan Fidusia

pengakuan itu disampaikan kepada wartawan pada jumat malam 10 januari 2020, ia menunjukan bukti angsuran yang dibayarkan di minimarket (Alfamart) Cipining pada 09 Januari 2020, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Sadar karena terlambat, Sukarna melakukan pembayaran dua bulan sekaligus atas nama dirinya Sukarna, namun ia mendapat kabar bahwa motornya telah ditarik debt kolektor (Matel) pada tanggal 08 Januari 2020 lalu.

Sukarna tidak tahu, bahwa sepeda motor yang baru saja dia bayarkan angsurannya sudah ditarik Matel (debt kolektor pihak ketiga) sehari sebelumnya.

Dengan kejadian tersebut, Sukarna akan melaporkan peristiwa ini ke kepolisian Sektor ataupun ke Kepolisian Resort setempat, guna pertanggungjawaban WOM Finance sebagai perusahaan pembiayaan.

(Red)

Bogor
Admin Berimbang

Bupati Bogor Lantik 168 Pejabat Esselon III dan IV

BERIMBANG.com Bogor – Bupati Bogor Ade Yasin melantik 168 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pelantikan berlangsung di Ruang Serbaguna I Gedung Sekretariat Daerah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Jumat (10/01/2020).

Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan kesuksesan pelaksanaan Roda Pemerintahan tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama seluruh perangkat daerah terkait.

“saya tegaskan lagi disini, dalam pelaksanaan Pemerintahan tidak ada yang paling hebat atau paling unggul, keberhasilan hanya dapat diraih dengan kerjasama yang baik dari super team,” ujarnya.

Ade Yasin juga berpesan untuk para pejabat yang dilantik.l, “Saya minta bapak-bapak, ibu-ibu senantiasa menjaga integritas dan loyalitas, terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ade Yasin.

Kemudian ia juga meminta kepada para pejabat untuk responsif terhadap kondisi internal dan eksternal serta tidak menunda pekerjaan.

“Khusus untuk dinas dinas yang mempunyai program yang banyak jangan tunggu di akhir tahun, segera kerjakan,” tegas Ade Yasin.

Ade Yasin juga menyinggung soal penanganan bencana di Kabupaten Bogor, ia berharap para ASN pro aktif membantu para korban bencana.

“Tidak perlu menunggu perintah, ini soal kemanusiaan,” tandas Ade Yasin.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin dan para pimpinan OPD, RSUD serta para pimpinan BUMD.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

Jakarta
Admin Berimbang

Karena Kenyamanannya, Turis Asing Puji Kereta Api Indoneeia

BERIMBANG COM,Jakarta  – Transportasi darat yang satu ini telah menjadi salah satu moda massal andalan dan prioritas di Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mampu melakukan pembenahan secara intensif dan berkala sejak beberapa tahun lalu.

Peningkatan pelayanan PT. KAI mulai dari kebersihan dan kerapihan, sehingga membuat masyarakat makin nyaman dan menggemari transportasi darat ini ketimbang armada lainnya.

Itu terbukti dengan intensitas kenyamanan, kebersihan, dan kerapian yang ditampilkan PT KAI, baik disetiap stasiun hingga dalam gerbong.

Tak hanya diminati masyarakat Indonesia, kereta api juga menjadi pilihan banyak warga asing yang melancong sebagai transportasi andalan. Hal itu diketahui dari video yang diunggah akun Instagram @railfans.indonesia, Selasa (7/1/2020).

Dalam video singkat itu terlihat para bule tengah menikmati perjalanan menggunakan kereta api. Salah satunya bernama Veronica yang mengaku telah dua kali naik kereta api di Indonesia.

Dia memuji makanan yang dijual di kereta api. Menurutnya nasi goreng ala Indonesia yang tersedia di gerbong memiliki cita rasa yang lezat.

“Ini kedua kalinya saya datang ke Yogyakarta menggunakan kereta dari Jakarta. Selain nasi gorengnya yang nikmat, saya juga sangat terkesan dengan kopinya. Karena kopi dalam kereta di Jerman sangat tidak enak dan di sini sangat-sangat enak. Kereta banyak ruang, dan sejauh ini cukup tepat waktu, “puji Veronica.

Veronica datang bersama temannya yang berasal dari Swedia bernama Annalogra. Mereka akan mengunjungi salah satu destinasi wisata yang berada di Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), yakni Gunung Bromo.

Terpisah, seorang WNA asal Jerman juga mengomentari kereta api Indonesia. Matias mengungkapkan kesannya menumpang kereta api jurusan Jakarta – Jogja, dan mengakui kereta api di Indonesia sangat bagus.

“Menaiki kereta dari Jakarta ke Yogyakarta, sangat bagus,” beber Matias.

Video – video yang diunggah oleh pengelola akun media sosial Instagram @railfans.indonesia, Selasa (7/1/2020) kemaren telah membuktikan bahwa para bule dari Mancanegara mengaku nyaman dan senang bisa merasakan moda transportasi kereta api di Indonesia.

Tentunya langkah PT KAI dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan kereta api patut diapresiasi. Hal itu tidak terlepas dari kerja keras Direktur Utama Edi Sukmoro, beserta jajarannya.

Mereka dinilai mampu membawa kemajuan kereta api Indonesia dengan terus berusaha meningkatkan pelayanan dan peremajaan serta membuat inovasi baru demi kenyamanan para pengguna jasa kereta api.

Publik menilai kedepannya PT KAI dibawah kepemimpinan Edi Sukmoro menjadi contoh yang harus ditiru oleh semua armada transportasi Darat, Laut maupun Udara.[]

Bogor
Admin Berimbang

Tentang Korban Bencana, Komisi V DPRD Jabar Sambangi Kabupaten Bogor

BERIMBANG.com Bogor – Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar) temui Tim Gabungan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bogor, di Posko Terpadu Bencana yang dipusatkan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (08/01/2020).

Rombongan Komisi V DPRD Jabar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ruyat, diterima Wakil Bupati (Wabup) Bogor Iwan Setiawan, dan Ketua Tim Gabungan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bogor Dandim 0621 Letkol Harry Eko Sutrisno.

Hadir dalam acara itu seluruh anggota Komisi V DPRD Jabar dan Perwakilan Dinas Kesehatan Jawa Barat. Dari DPRD Kabupaten Bogor hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim dan Ketua Komisi IV Muad Khalim. Dari Pemkab Bogor hadir Kepala BPBD Yani Hasan, Sekretaris BPBD Budi Pranowo.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat memastikan bantuan logistik bagi masyarakat tersalurkan dengan baik, walaupun aksesnya sulit.

“Memang aksesnya yang masih susah, namun bantuan sudah mulai diterima masyarakat. Hal ini juga karena sinergitas dengan seluruh instansi termasuk TNI dan Polri,” kata Achmad.

Sementara itu, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menceritakan beberapa faktor terjadinya longsor di dua kecamatan di Kabupatem Bogor, saat anggota komisi V DPRD Provinsi mengecek logistik untuk para korban bencana.

Ia mengatakan, di dua kecamatan yaitu Kecamatan Nanggung, dan Sukajaya, ada tiga faktor penyebab longsor yang menyebabkan puluhan rumah tertimbun.

“Kami sudah kordinasi juga dengan Badan Informasi Goespasial (BIG), apa penyebab terjadinya longsor di Sukajaya dan Nanggung ada tiga,” kata Iwan.

Lanjut dia, Dari tiga faktor itu diantaranya, penggunaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak produktif, banyaknya lobang galian emas ilegal, dan masalah rumah yang berada di bawah sawah.

“Hal itu terbalik, seharusnya rumah itu diatas sawah malah dibangun dibawah sawah, banyak juga HGU dan tambang ilegal emas disana,” jelas Iwan.

Lalu, ketiga faktor itu menyebabkan, tidak adanya penahan tanah dari tebingan sehingga menyebabkan longsor terjadi.

“Dan akibatnya mrmbuat tanah labil dan membuat longsor, dan tidak ada pohon keras. Nanti juga BIG hari ini akan survei ke lokasi loongsor di Sukajaya dan juga Nanggung,” pungkas Iwan Setiawan.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

Bogor
Admin Berimbang

Dokumentasi Administrasi Kependudukan Korban Bencana Kab. Bogor, Kadis: Semuanya Gratis

BERIMBANG.com Bogor – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Pendataan, Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi penduduk yang rentan atau terdampak bencana alam, di ruang Rapat Disdukcapil, Cibinong, Kabupaten Bogor. Rabu, 8  Januari 2019

Rakor yang dipimpin langsung oleh Kepala disdukcapil, Otje Soebagja menjelaskan bahwa Disdukcapil Kabupaten Bogor akan membentuk Tim dan menunggu SK Bupati dalam mengatasi permasalahan dokumen Administrasi Kependudukan yang hilang ataupun rusak akibat bencana alam di wilyah Kabupaten Bogor.

Langkah-langkah yang dilakukan selain membentuk Tim yang terdiri dari unsur Disdukcapil sendiri juga dibantu oleh BPBD Kab.Bogor, unsur Kecamatan, Dinsos dan DPMD,

yang tugasnya mengumpulkan data-data, serta memverifikasikan data tersebut untuk dijadikan acuan dalam mencetak atau menerbitkan Dokumen Administrasi Kependudukan,

seperti KTP, K.K, K.I.A dan Akta Kematian bagi masyarakat yang terkena dampak ataupun rentan terhadap Bencana Alam di wilayah Kabupaten Bogor, tentunya sambil menunggu SK.Bupati turun, tutur Otje.

Bagi masyarakat yang terkena dampak bencana alam yang  kehilangan ataupun rusak dokumentasi administrasi kependudukannya seperti KTP,K.K dan lain sebagainya bisa langsung melaporkan ke Posko-posko yang berada di Desa- desa yang tidak terdampak bencana,

karena, menurut Otje, kita ingin (Disdukcapil) tampil di depan bersama-sama dengan OPD lainnya membantu para korban bencana alam ini.

“Masyarakat yang terkena bencana alam hanya cukup melaporkan ke Posko terdekat yang ada di desa yang tidak terkena dampak bencana dan semuanya gratis,”

“Setelah verifikasi data kita upayakan jika situasi dan kondisi yang memungkinkan langsung kita cetak/terbitkan dokumen- dokumen administrasi kependudukan tersebut,” jelas Otje.

Turut hadir dalam rakor tersebut perwakilan dari BPBD Kab.Bogor, Dinsos, DPMD, Sat POL PP juga Diskominfo Kabupaten Bogor.

(Azi.F/Dina/Diskominfo Kab.Bogor)

Nasional
Admin Berimbang

Dugaan Korupsi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 5 Saksi

BERIMBANG.com Jakarta – Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung RI, hari ini Rabu, 8 Januari 2020, melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT.Asuransi Jiwasraya (persero).

Hal tersebut diungkapan oleh Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono S.H., M.H. melalui keterangan tertulis di Jakarta.

Ia menjelaskan kelima saksi yang dimintai keterangannya adalah Sdr. I Putu Sutama (Mantan General Manager Teknik PT. Asuransi Jiwasraya), Sdr. Yahya Partisan Huae (Wakil Kepala Pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis PT. Asuransi Jiwasraya),

Sdr. Dwianto Wicaksono (Kepala Bagian Keuangan Bancassurance dan Aliansi Strategis PT.Asuransi Jiwasraya), Kepala Divisi Wealth Management Kantor Pusat BRI Bagian Bancasurrance PT.BRI (Persero) TBK dan Sdr. Setyo Widodo (Kepala Bagian Pertanggungjawaban Bancassurance dan Aliansi Strategis PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode 2015 sampai dengan 2018.

Lanjutnya, sebagaimana diketahui, bahwa kasus ini bermula dari adanya laporan yang berasal dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (Sdri. Rini M. Soemarno) Nomor: SR-789/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Dugaan Fraud di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-33/F.2/Fd.2 /12/2019 tanggal 17 Desember 2019.

“Penyidikan perkara ini terus dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,” terang Hari.

Lalu Hari Setiyono S.H., M.H. menguraikan kronologi, adanya dugaan penyalahgunaan investasi yang melibatkan grup-grup tertentu (13 perusahaan) yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Yang diduga akibat adanya transaksi-transaksi tersebut, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 Triliun.

Potensi kerugian tersebut timbul karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi JS Saving Plan.

Asuransi JS Saving Plan telah mengalami gagal bayar terhadap Klaim yang telah jatuh tempo sudah terprediksi oleh BPK-RI sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan dan biaya operasional.

Hal ini terlihat pada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan High Risk (resiko tinggi) untuk mengejar High Return (keuntungan tinggi),

antara lain: 1. Penempatan Saham sebanyak 22,4% senilai Rp 5,7 Triliun dari Aset Finansial Dari jumlah tersebut, 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45) dan sebanyak 95% nya dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.

2. Penempatan Reksadana sebanyak 59,1% senilai Rp 14,9 Triliun dari Aset Finansial Dari jumlah tersebut, 2% nya yang dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kinerja baik (Top Tier Management) dan 98% nya dikelola oleh manager investasi dengan kinerja buruk.

(Edo/Red)

Nasional
Admin Berimbang

Terkesan Ragu Laksanakan Rekomendasi Ombudsman, Rumengan Minta Mendikbud Nadiem Mundur

BERIMBANG.com Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pelopor Angkatan Muda Indonesia (DPP PAMI) Fredi John Rumengan mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim segera mundur dari jabatannya sebagai menteri,

karena terlalu lambat melaksanakan Rekomendasi ORI Nomor: 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018 tentang maladministrasi oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

Menurut Fredi John Rumengan akrab disapa Romy, Mendikbud tidak konsisten memenuhi janjinya untuk segera melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

“Seharusnya Mendikbud tidak perlu menunda-nunda melaksanakan rekomendasi Ombudsman dan langsung menonaktifkan Rektor Unima terlebih dahulu, baru menurunkan tim pemeriksa ke Unima agar tidak terjadi konflik kepentingan,” ujar Romy ketika dimintai tanggapannya di Jakarta, Rabu (08/01-2020).

Kemendikbud, kata dia, kelihatan sekali tidak menghormati hasil investigasi dan penyelidikan yang sudah dilakukan Ombudsman melalui proses yang cukup panjang dan sangat teliti hingga ke Perancis untuk pengumpulan bukti data dan informasi.

Lanjut Romy, Bahkan Ombudsman telah mendatangi langsung Universitas De Marne La Valle Paris Perancis yang mengeluarkan ijazah S3 Rektor Unima Paulina Runtuwene ternyata sudah tidak ada lagi aktivitas sama sekali.

Yang sangat disesalkan, menurutnya lagi, adalah kedatangan Inspektorat Jenderal Muchlis R Luddin dan tim dari Jakarta ke Manado menimbulkan tanda tanya terkait objektifitasnya.

“Saya dapat informasi dari sejumlah dosen di Unima bahwa waktu berangkat ke Manado Irjen berada dalam satu pesawat dengan rektor Unima Paulina Runtuwene, dan itu kan dapat menggangu independensi pemeriksaan,” ungkapnya.

Bahkan, informasi keberadaan satu pesawat dengan rektor Unima tersebut, menurut Rumengan sudah dibenarkan sendiri oleh Irjen Muchlis di depan sejumlah dosen Unima saat yang bersangkuan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dosen Unima di salah satu hotel di Manado pada penghujung tahun 2019.

“Jika Nadiem bersikeras tidak mau menjalankan rekomendasi Ombudsman PAMI mensinyalir menteri sengaja memelihara oknum-oknum mafia pendidikan yang ada di Kemendikbud,” pungkas Fredi John Rumengan.

Sementara itu, Irjen Kemendikbud Muchlis Luddin yang coba dikonfirmasi berkali-kali lewat nomor telpon selularnya
08111***699 tidak bersedia memberikan keterangan.

Sebagaimana diketahui, Rekomendasi Ombudsman Nomor: 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018 berisi pencabutan gelar doctor S3 dan pemberhentian jabatan guru besar yang disandang Rektor UNIMA. Informasi dari pihak internal Ombudsman, ada 3 rektor yang bakal dipecat oleh Menteri Nadiem Makarim, termasuk rektor UNIMA.

(HM)

Daerah
Admin Berimbang

7 Arahan Jaksa Agung Awali Beroperasinya Kantor Kejati Papua Barat

BERIMBANG.com Manokwari – Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Pabar) resmi beroperasi di awal tahun 2020 ini, Jaksa Agung Burhanuddin pun menunjuk Yusuf sebagai Kepala Kejati Pabar pertama.

Mulai beroperasi Kantor Kejati Pabar ini, Yusuf pun melantik sejumlah pejabat di lingkungannya sebagai pelopor agen perubahan dalam penegakan hukum bagi pencari keadilan melalui 7 arahan arahan Jaksa Agung Burhanuddin.

“Saya yakin penempatan saudara pada posisi yang baru akan memberikan nilai tambah dan manfaat bagi penataan, perbaikan, dan penyempurnaan guna kemajuan lembaga kita, sehingga terwujud Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum modern, bermartabat, dan terpercaya,” ucap Yusuf kepada pejabat yang dilantik di halaman kantor Kejati Pabar, Selasa (07/01/2020).

Dia pun memberi kepercayaan kepada jajarannya untuk melangkah lebih baik, ditengah baru berdirinya kantor Kejati Pabar,

karena ini, kata dia, bekal dalam perjalanan penegakan hukum di Bumi Kasuari sebagai catatan sejarah bagi Jaksa dan pegawai yang telah ikut membidani hadirnya Kejaksaan diujung Indonesia ini.

“bahwa tugas dan jabatan yang diemban melekat didalamnya konsekuensi, kewajiban, dan tanggung jawab besar, untuk mendedikasikan diri secara total dan penuh pengabdian dalam memastikan terselenggaranya dan terpenuhinya kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini,” ucap mantan Direktur B pada Jamintel ini.

“Saya juga mengapresiasi cara cepat para Jaksa dan pegawai dalam bekerja nantinya, sebagai tindak lanjut 7 arahan Pak Jaksa Agung agar segera melakukan koordinasi, konsolidasi dan optimalisasi demi pemulihan publik trust masyarakat Papua Barat,” sambungnya.

Karena itu Yusuf menekankan untuk mewujudkan dalam membangun Kejaksaan sebagaimana yang diharapkan,

dia memberikan beberapa penekanan tugas yang harus segera dilaksanakan yakni, pertama Lakukan identifikasi, analisa, dan formulasikan solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di Provinsi Papua Barat, guna akselerasi pelaksanaan tugas.

“Kedua, wujudkan penegakan hukum dengan tidak hanya berpijak pada aturan hukum positif, tetapi dalam hal tertentu perlu juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di tengah masyarakat dengan memperhatikan tatanan dan kearifan lokal,” ucapnya.

Ketiga, ciptakan penegakan hukum yang memastikan terciptanya kepastian dan suasana kondusif bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dan investasinya, sehingga dapat berkorelasi secara positif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“keempat, representasikan seluruh jajaran sebagai penegak hukum yang mampu sejalan dan selaras dengan visi dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ‘Indonesia Maju’ dalam penegakan hukum yang berkualitas dan mampu mendukung terciptanya keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ucap mantan Wakil Kepala Kejati Kalimantan Timur itu.

Kelima, tingkatkan kewaspadaan dan rasa tanggung jawab dengan terus melakukan pengawasan melekat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, sehingga berbagai bentuk penyimpangan dapat diatasi dan dicegah. Terlebih pemantauan kepada setiap personil dari paham radikalisme dan ujaran kebencian, yang seringkali terpapar atau diunggah melalui media sosial yang dimiliki.

“Keenam, berikan kontribusi positif secara konsisten dan berkesinambungan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM,” ujar dia

Terakhir, dia mengingatkan untuk tumbuhkan dan pelihara soliditas dan kebersamaan dalam ikatan “Jaksa itu adalah satu dan tidak dapat dipisahpisahkan (een en ondelbaar).” Jauhi sikap egosektoral, perkuat sinergitas dan koordinasi yang utuh antar masing-masing bidang, guna optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Karena itu Yusuf yang telah melantik pejabat dibawahnya agar bekerja profesional, khususnya kepada Leonard Eben Ezer Simanjuntak selaku Wakil Kepala Kejati Pabar, sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-378/A/JA/12/2019 tanggal 19 Desember 2019.

Lalu Rudy Hartawan Manurung, sebagai Asisten Pembinaan, Rudy Hartono sebagai Asisten Intelijen, Badrut Tamam, sebagai Asisten Tindak Pidana Umum, Syafiruddin sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus, Riski Fahrudi sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Asnawi Mukti sebagai Asisten Pengawasan, Abdi Reza Fachlewi Junus sebagai Kepala Bagian Tata Usaha.

Serta diangkat juga para Koordinator Kejati Pabar diantaranya Epi Paulin Numberi, Eryana Ganda Nugraha, Romy Rozaly, Wahyudi Eko Husodo, Yedivia Rum dan Romiyasi.

“Saya yakin penempatan saudara pada posisi yang baru akan memberikan nilai tambah dan manfaat bagi penataan, perbaikan, dan penyempurnaan guna kemajuan lembaga kita, sehingga terwujud Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum modern, bermartabat, dan terpercaya,” papar dia.

Dia juga meminta kepada jajaran yang menduduki jabatan di Kejati Pabar tidak sekedar di belakang meja namun harus turun ke bawah untuk melihat situasi dan kondisi riil staf yang bekerja di lapangan.

Karena itu sebagai tanggung jawab bersama apabila ada perbuatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan staf atau jajarannya secara berjenjang 2 tingkat ke bawah. Untuk itu lakukan dan laksanakan 7 (tujuh) poin penekanan tugas tersebut agar kedepan Kejaksaan menjadi instansi yang dibutuhkan dan dipercaya masyarakat.

“Saya berharap saudara-saudara yang baru dilantik mampu menindaklanjuti perintah tersebut sehingga diharapkan dapat membawa Kejaksaan RI pada umumnya dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat khususnya menjadi lembaga yang mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat, bangsa dan negara,” tegas dia.

Saat pelantikan pejabat Wakajati, para Asisten dan Koordinator, hadir  Gubernur Pabar Dominggus Mandacan, Bupati Monokwari, Demas Paulus Mandacan, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Propinsi dan Kab/Kota.

“Tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan wakil Gubernur beserta jajarannya atas dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terbentuknya Kejati Pabar, harapan kami dalam pelaksanaan tugas kedepannya dapat saling sinergi antara pemerintah Provinsi dengan Kejati demi tercapainya Provinsi Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat,” ucapnya.

“Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Manokwari dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari serta jajarannya atas dukungan secara langsung maupun tidak langsung sehingga hari ini dapat di operasionalkan Kantor Kejati  Papua Barat di Kabupaten Manokwari,” sambung dia.

(Edo/Red)

Bogor
Admin Berimbang

Saring Sebelum Share Berita Bencana, Irjen Kemenkominfo Himbau Masyarakat Bedakan Berita Hoax

BERIMBANG.com Bogor – Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mendampingi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Doddy Setiadi saat mengunjugi Posko Terpadu Penanganan Bencana Kabupaten Bogor, di Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor pada Selasa (07/01/2020).

Irjen Kemenkominfo Doddy Setiadi menghimbau agar masyarakat dapat membedakan antara berita hoax atau tidak terkait bencana yang tengah melanda di disejumlah titik, termasuk Kabupaten Bogor.

Belakangan banyak beredar video-video terkait bencana yang ternyata kebanyakan adalah hoax.

Dia mengatakan, masyarakat dapat menghindari berita-berita hoax dan mentake-downnya langsung dengan menginfokannya kepada dinas kominfo.

“Untuk menghindari atau take down berita-berita hoax tersebut sebenarnya bisa diinfokan kepada kami (kominfo, red). Jadi di screenshot laman beritanya apa, kemudian diberitahu url (link, red)nya apa,” katanya

Lanjut Doddy, Berdasar kedua informasi tersebut, kominfo akan dapat mentakedown atau menghilangkan berita hoax tersebut.

Namun permasalahannya terkadang adapula masyarakat yang langsung percaya dan dengan cepat menyebarkan kabar bohong tersebut dengan cepat.

Doddy juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak lekas menyebar berita yang belum pasti kebenarannya.

“Mengenai hal ini nantinya kita akan infokan kepada rekan-rekan terkait persoalan itu. Tapi yang pasti kami dapat bantu dalam konteks tadi di screenshot dan kirim url. Jadi ada berita hoax bisa kita hilangkan segera,” ungkapnya.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)