Bulan: Oktober 2019

BERIMBANG.COM, Depok – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Tahun 2019 terasa gaungnya dengan penyelenggaraan apel dan beragam kegiatan. Bahkan, bagi ASN Kota Depok dianjurkan mengenakan pakaian muslim pada 22 Oktober 2019 sebagai bentuk penghormatan HSN.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Depok H. Acep Al Azhari mengatakan, peringatan Hari Santri Nasional merupakan momentum yang mengingatkan kita pada pola pendidikan Pesantren yang sangat kental dengan muatan religi.

“Zaman sekarang ini, nilai hidup baik dan buruk, halal dan haram sudah sangat tipis perbedaannya. Kalau kita tidak peka, tentunya bisa celaka hidup kita,” tutur H. Acep, Selasa (22/10/2019).

Sebagai tokoh pendidikan, dirinya mengimbau untuk para pendidik atau penyelenggara pendidikan hendaklah cerdas dalam menjalani kehidupan. Pasalnya, baik pada diri sendiri dan anak didik bisa menyelamatkan diri dari dunia dan akhirat.

“Jadi, Hari Santri Nasional itu bukan sekedar pakaiannya santri, tapi menata bagian dalam diri kita agar tidak terbawa arus budaya dan pergaulan yang akan menyesatkan hidup kelak dikemudian hari,” tandasnya.

Red

BERIMBANG.COM, Depok – Pelaksanaan Pembangunan dan penataan lingkungan Kantor Kecamatan Sukmajaya Kota Depok menelan dana APBD sebesar 6,6  Milyar sedang dikerjakan oleh PT. Dasa Malintas. Eks Bongkaran bangunan menjadi sorotan  warga sekitar dikarenakan hibah bangunan lama yang telah dibongkar tidak ada kejelasan surat hibahnya diperuntukkan untuk siapa.

Informasi yang dihimpun berimbang.com, warga sekitar mempertanyakan puing dan besi yang diangkut oleh mobil pik up apakah sudah diserahkan oleh bagian aset apa belum sebab informasi yang diinginkan oleh  warga belum terjawab sampai saat ini.

Ketika di konfirmasi permohonan hibah kepada kepala Badan Keuangan Depok melalui kepala Bidang Aset, Fadli mengatakan, selama ini permohonan hibah dari Camat Sukmajaya belum diserahkan ke bagian aset, untuk itu pihaknya belum mengetahui hibah bekas bangunan tersebut.belum lama ini.

Menanggapi hal tersebut, Camat Sukmajaya, Tito Ahmad,Riyadi membenarkan permohonan hibah sudah diserahkan kepada bagian aset tetapi ada beberapa berkas yang perlu dilengkapi.

” Kami sedang melengkapi berkas – berkas pendukung yang belum lengkapi, ” ujar Tito.

Sementara itu rilis yang di dapat dari pihak pelaksana, Surat Berita Acara serah terima lahan proyek  Pembangunan Dan Penataan lahan Kantor Kecamatan Sukmajaya dengan Nomor :  648/ 301/ IX/ 2019 menerangkan pihak kecamatan Sukmajaya telah mengadakan pemeriksaan bersama untuk memulai pekerjaannya diarea lahan tersebut, maka kami sebagai perwakilan pemberian tugas memberikan tanggung jawab atas lahan tersebut kepada kontrakan.

Iik

BERIMBANG COM, Depok – Belum tuntasnya perselisihan Pasar Kemirimuka membuat terhambatnya pembangunan pasar yang seharusnya pasar yang tidak layak hingga terkesan kumuh dapat segera dilakukan revitalisasi pasar.

Saling gugat antara kedua belah pihak antara Pemerintah Kota Depok dan PT Petamburan Jaya Raya ( PT. PJR)  maupun yang dilakukan pihak pedagang tidak akan menghasilkan suatu solusi bila Pemangku jabatan di Kota Depok dengan  PT PJR  tidak melakukan duduk bersama untuk menghasilkan suatu kesepakatan dan akan sulit untuk menjadikan pasar bernilai ekonomi untuk masyarakat Kota Depok.

Kuasa Hukum pedagang pasar kemirimuka, Leo Prihadiansyah, SH mengatakan, saling gugat yang dilakukan kedua belah pihak tidak akan menyelesaikan masalah karena pihak kuasa hukum PT PJR selalu melawan sehingga dalam segi hukum diperbolehkan untuk melakukan proses hukum sesuai dengan undang – undang.

” Kami sudah menawarkan kepada PT Petamburan melalui kuasa hukumnya untuk melakukan musyawarah atau duduk bareng dengan Pemerintah Kota Depok tetapi selalu gagal,” ujar Leo melalui sambungan selulernya. Sabtu ( 19/10).

” Hukum perdata sampai puluhan tahun pun tidak akan selesai- selesai, pastinya selalu saling gugat terus dan jadinya lahan pasar kemiri menjadi sengketa yang berkepanjangan tidak seleaainya. Tambah Leo.

Proses musyawarah, masih Leo, yang akan dilakukan bukan hanya Pemerintah Kota Depok tetapi harus melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan daerah yaitu Kejaksaan Negeri Depok, Kapolres Depok serta Badan Pertanahan Nasional dan pihak terkait yang mempunyai kepentingan dalam hal tersebut.

” Jangan ada campur tangan lain selain forkopimda, BPN dan PT. Petamburan, karena kalau ada akan memperkeruh suasana sehingga tidak akan menghasilkan apa – apa,” pungkasnya..

Iik

BERIMBANG.COM, Depok  – Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam melakukan sidang perdata baik gugatan, peninjauan kembali hingga kasasi sebanyak delapan kali terhadap aset kepemilikan lahan Pasar Kemiri Muka, Beji yang dimiliki PT Petamburan Jaya Raya (PJR)  sejak 13 tahun bergulir dipastikan PT PJR pemegang kepemilikan Sah lahan pasar Kemirimuka.

Kasus ini muncul saat pihak PT PJR ingin kembali menata ulang serta merenovasi bangunan pasar yang sebagian sudah rusak namun Pemkot Depok menolak dengan dalih Surat Hak Guna Usaha (SHGU) sudah habis masa berlaku setelah 20 tahun dan lahannya harus kembali menjadi aset Negara.

Ternyata dalam kegiatan persidangan perdata yang memakan waktu hampir belasan tahun ini pihak Pemkot Depok selalu kalah untuk menyakinkan keberadaan lahan atau aset yang sejak awal memang milik PT PJR. Data persidangan gugatan untuk memastikan kepemilikan lahan sesuai hukum yang berlaku di delapan kali persidangan antara lain.

Gugatan pertama yang dilayangkan Pemkot Depok terhadap PT Petamburan Jaya Raya (PJR) yaitu antara lain di Pengadilan Negeri (PN) Bogor No. 36/pdt/G/2009/PN Bogor tergugat Pemkab. Bogor, Pemkot Depok dan pedagang Pasar Kemiri Muka, tanggal 1 April 2010 dinyatakan kalah oleh Hakim Ketua Sri Asmarani didampingi hakim anggota Ekova Rahayu A dan Agus Widori. Kemudian Pemkot Depok melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung ternyata Hakim Ketua Zoebar Djajadi dan hakim anggota Wiwik Widijastuti serta Sjofian Moehammad memutuskan Pemkot Depok kalah tanggal 5 Oktober 2010.

Kurang puas hasil di PT Bandung, Pemkot Depok kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) hasilnya kembali kalah dengan nomor putusan 695 K/pdt/2011 dipimpin Hakim Ketua Dr. H. Muhammad Saleh diputuskan 9 Februari 2012. Selanjutnya turunan putusan MA dikeluarkan PN Bogor no. 476/pdt/2013 yang diputuskan MA tanggal 4 April 2014 Hakim Ketua H. Andi Syamsu Alam dan hakim anggota Sohoni Mohdally dan H. Hamdi diputuskan Pemkot Depok kembali kalah.

Setelah empat kali sidang gugatan perdata kalah, kini giliran Persatuan Pedagang Pasar Kemiri Muka (P3KM) yang melakukan gugatan ke PT PJR ke PN Depok tanggal 29 September 2016 dengan No. 199/pdt.plw/2015/PN Depok sidang dipimpin Hakim Ketua Lucy Ermawati dan hakim anggota Selviana Purba dan Tri Joko kembali memutuskan pedagang kalah.

Setelah kalah ternyata empat pedagang yang mengatasnamankan P3KM yaitu Mulyadi, Zamaludin, Muhsinin dan Salmun melakukan gugatan ke PT PJR di PN Depok dengan nomor 81/pdt.plw/2018/PN Dpk hakim yang memimpin Yuanre Maritte dan hakim anggota Ramon Wahyudi serta Darmo Wibowo ternyata kalah lagi.

Tidak itu saja kini giliran Mulyadi Cs dari P3KM melakukan banding hasil putusan PN Depok ke PT Bandung dengan No. 200/pdt/2019/PTBdg jo no.81/pdt.plw/2018/PN Depok hasil putusan tanggal 13 Juni 2019 oleh Hakim ketua Subaryanto dan hakim anggota Berlin Damanik serta Nelson Pasaribu ternyata kalah. Belum selesai juga mengalah kini giliran Pemkot Depok kembali mengugat PT PJR dengan nomor gugatan 272/pdt.G/2018/PN Depok ternyata diputuskan Hakim Ketua Nanang Herjunanto dan hakim anggota Sri Rejeki serta Marsinta tanggal 19 Agustus 2019 kembali kalah.

Total kekalahan dalam menghadapi gugatan terhadap PT PJR khususnya Direktur Yuddy Pranoto dari jajaran Pemkot Depok untuk mengklaim bahwa lahan di kawasan Pasar Kemiri Muka, Beji mencapai delapan kali. Namun, hingga 13 tahun berjalan sidang gugatan perdata kaitan terhadap lahan tersebut sampai saat ini tidak kunjung tuntas bahkan aksi sita jaminan yang dilakukan awal tahun 2019 ditunda karena terkait adanya pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019. Hingga kini ribuan pedagang berharap ada kejelasan kaitan renovasi dan perbaikan lokasi jualan selama ini.

Red