Bulan: Maret 2019

BERIMBANG.COM, Depok – Walikota Depok Muhammad Idris, memimpin langsung apel Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang jatuh pada Tanggal 21 Februari itu di yakini Keberadaan sampah tidak hanya menjadi sumber penyakit, tapi juga bisa menjadi sumber bencana jika tidak dikelola dengan benar. Sebagai warga untuk lebih peduli terhadap sampah hasil produksi rumah tangga selama ini.

“Sampah itu sebagai problem utama di sebuah Kota jika mengelolanya tidak baik tentunya akan menjadi sebuah bencana bagi manusia, seperti apa yang tejadi di TPA Leuwi Gajah tahun 2006 yang lalu. Sampai 157 jiwa meninggal akibat robohnya TPA dan menghapus dua perkampungan di sekitarnya,” ujar Idris di acara HPSN yang di pusatkan di TPA Cipayung, Duren Mekar, Bojongsari, Depok, Selasa (21/02/2017).

Idris mengajak seluruh komponen masyarakat Depok untuk lebih meningkatkan kepedulian pada pengelolaan sampah. Karena kepedulian pada lingkungan hidup akan berpengaruh terhadap besar kecilnya bencana dan kumuhnya di suatu wilayah.

“Geraka memilah sampah dan mengurangi sampah plastik harus kita mulai dari dirinya sendiri, jika peduli dengan lingkungan hidup, maka kita akan hidup bersih, sehat ” ucap Idris.

menurut Idris jika tidak peduli dengan pelestarian lingkungan hidup, terutama sampah akan berdampak buruk pada kesehatan dan kebersihan lingkungan.

“Kami mengajak masyarakat dan bersama-sama kita menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi bencana yang sama-sama tidak kita kehendaki,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Etty Suryahati mengatakan, jika masyarakat Depok tidak peduli mulai dari sekarang dengan sampah di sekitarnya dengan mulai memilah sampah, maka bukan tidak mungkin Kota Depok bisa mengalami hal yang sama seperti di Leuwi Gajah.

“Tentu kalau sampai terjadi tragedi ini, tidak kita kehendaki sama sekali. Karena untuk mengembangkan sebuah TPA, saat ini lahannya sudah sangat sulit sekali. Bahkan, tidak ada,” tuturnya.

Eti menambahkan, semua orang butuh membuang sampah. Untuk membuang sampah ke TPA Cipayung saja, pihaknya harus melakukan pemilahan terlebih dahulu. Karena itu, pihaknya sangat terbantu dengan semakin besarnya kepedulian masyarakat yang ikut memilah sampah sendiri.

“Inilah masalah yang kita hadapi saat ini dalam penanganan sampah. Mari kita bersama-sama, bergandengan tangan mulai memilah sampah dari rumah. Agar kuota sampah di TPA Cipayung kita tidak sampai overload,” ajaknya.(adi).

BERIMBANG.COM, Depok – Pemerintah Kota Depok melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, telah melakukan penandatanganan komitmen bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) tentang pengembangan dan kinerja berbasis elektronik. Penandatanganan tersebut, sebagai upaya BKPSDM Depok untuk menerapkan Kinerja Mobile (K-MOB).

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Karier (Bangrir) BKD Provinsi Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, K-MOB merupakan hasil penyempurnaan dari pengembangan sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Online. Dikatakannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011, menjadi landasan dari proses aplikasi SKP Online yang dimodifikasi sesuai kondisi, kebutuhan, dan target kerja instansi.
“K-MOB merupakan aplikasi realtime mengukur kinerja pegawai, meliputi sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Dua aspek ini kemudian disinkronkan dengan data presensi (kehadiran) pegawai, data penyerapan anggaran, dan data output kinerja pegawai yang tersedia,” kata Dedi kepada wartawan, Kamis (28/02/2019).

Kepala BKPSDM Kota Depon Sopian Suri mengatakan, dalam K-MOB para Aparatur Sipil Negara (ASN) diharuskan melaporkan capaian kinerja sesuai dengan rincian tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) setiap harinya. Capaian kinerja tersebut, kemudian dikonversikan ke dalam nilai rupiah.

Jika dalam hari tertentu jelas Sopian, salah seorang ASN tidak dapat bekerja, maka tidak akan ada nilai rupiah yang didapat. Sebaliknya, semakin banyak ASN itu berkarya dan berinovasi maka akan lebih besar nilai rupiah yang akan didapat.

Supian Suri lebih lanjut menjelaskan, bila hal ini dapat merespons positif keberadaan aplikasi K-MOB untuk diterapkan di Kota Depok. Aplikasi sederhana berbasis ponsel pintar (smartphone) ini, katanya, memiliki penyempurnaan yang lebih luas.
“Ke depan, pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) yang kita punya, akan kita integrasikan dengan K-MOB. Mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan,” jelas Sopian pada wartawan berimbang.com di Forum OPD BKPSDM, di Hotel Bumi Wiyata kemaren (28/02/19). (adi).

BERIMBANG.com, Depok – Kini Pemerintah Kota Depok memiliki alat modern pengelola sampah, tempat Pembuangan Akhir Sampah Sementara (TPSS) hanggar 3 yang terletak di Jalan Merdeka. Alat berupa 13 mesin yang mayoritas buatan lokal tersebut, terdiri dari mesin pemilah, mesin pencacah organik, dan pencetak pelet, dengan kemampuan mengolah sampah hingga tiga ton per hari.
“Alhamdulillah, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memiliki alat modern pengolah sampah yang memiliki banyak kelebihan,” ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris, usai meresmikan TPSS Hanggar 3, di Jalan Merdeka, Kecamatan Sukmajaya, Jumat (01/03/19).

Idris menjelaskan, alat pengolah sampah itu, masih dalam tahap uji coba, sampah yang diolah masih sebatas sampah daun kering, ranting maupun dahan. Nantinya, olahan sampah akan lebih beragam jenisnya. Olahan sampah menghasilkan tenaga listrik, digunakan untuk menghidupi mesin. Ini akan
menghasilkan briket yang bisa berfungsi sebagai bahan bakar pengganti arang.
“Untuk sementara hasilnya akan kita gunakan sendiri. Jika sudah efektif, ke depan mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Ety Suryahati, mengaku alat tersebut merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) untuk Pemkot Depok dengan nilai anggaran mencapai Rp 1,4 miliar.
“Sebagai salah satu solusi untuk mengelola sampah. Kami juga dibantu oleh petugas yang berjumlah enam orang. Mudah-mudahan alat ini dapat mengurangi sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara signifikan,” tuturnya.(adi).

BERIMBANG COM, Depok – Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna meresmikan Bank Darah di gedung RSUD Depok, dalam sambutannya Wakil Walikota Depok memberikan apresiasi kepada pihak RSUD Depok yang telah membuka Instalasi Bank Darah guna melayani masyarakat dalam hal ketersediaan stok darah. Jum’at (1/3).

” Dengan adanya Bank Darah, mudah2 dapat membantu pasien yang membutuhkan darah sesuai dengan kebutuhan ,” ucap Pradi.

Pradi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak RSUD Depok untuk lebih melayani masyarakat Kota Depok kedepannya karena menurutnya, dengan pelayanan yang prima dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Dengan adanya Bank Darah, target utamanya adalah bagi ibu – ibu yang mengalami pendarahan saat melahirkan karena menurut Pradi, angka kematiannya cukup serius di Kota Depok.

” Didirikannya Instalasi Bank Darah kita upayakan membantu meminimalkan pasien kekurangan darah, ini sangat membantu sekali,” harapnya.

Hal yang sama dikatakan, Dirut RSUD, Asloe’ah Madjri bahwa dengan kebutuhan darah bagi masyarakat Kota Depok sangat menjadi prioritas karena dapat meminimalkan angka kematian bagi ibu dan balita.

” Kami berharap kepada Wakil Walikota Depok untuk memberikan arahan kepada kami dan sekaligus meresmikan Instalasi Bank Darah,” imbuhnya. (Iik ).

BERIMBANG.COM, Balaikota – Pemerjntah Kota Depok selama kurun waktu kepimpinan Walikota Muhamnad Idris dan Wakil Walikota Pradi Supriatna, hampir menyelesaikan janjinya terlihat dari program programnya, seperti pembangunan Taman Kota, taman taman di setiap kecamatan dan kelurahan belum program yang lainnya.

Guna menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di area publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menambah pembangunan taman terpadu kelurahan. Total sebanyak 15 taman terpadu akan dibangun di tahun 2019.
“Saat ini kita sudah memiliki 29 taman terpadu kelurahan. Tahun ini ditambah 15 taman lagi, sehingga totalnya menjadi 44 taman,” tutur Wali Kota Depok, Mohammad Idris kepada berimbang.com seusai konferensi pers di Aula Teratai Gedung Balai Kota Depok, Kamis (28/02/2019).

Idris mengatakan, pengadaan taman terpadu akan dilakukan secara bertahap. Dengan target penyelesaiannya di tahun 2021.
“Tahun 2020 kita akan bangun lagi 11 taman, sehingga menjadi 55 taman. Sementara sisanya 8 taman akan kita realisasikan di tahun 2021,” kata Idris.

Mohammad Idris mengakui, dalam pengadaan lahan untuk pembangunan taman, pihaknya dihadapkan dengan sejumlah kondisi di lapangan. Salah satunya, harga tanah yang mahal.
“Ada masyarakat juga yang lebih memilih lapangan sepak bola,” tuturnya. (adi).

BERIMBANG.COM, Depok – Dengan menghadirkan 3 pembicara utama, Drs. Zamrowi, M.Si selaku Sekwan, Supariyono (Wakil Ketua DPRD Kota Depok) dan drg. Ernawati Sulistijaningrum S. perwakilan dari pihak BAPEDA, kegiatan Forum OPD Sekretariat DPRD Kota Depok Tahun 2020 dibuka.(25/02).

Selaku pejabat Sekwan DPRD Kota Depok, Drs. Zamrowi. M.si mengawali acara forum Renja dengan terlebih dahulu menjelaskan tentang Peraturan Walikota Depok Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Depok dan isu strategis sekretariat DPRD tahun 2020.

Tugas Sekretariat DPRD Kota Depok adalah Membantu Walikota melaksanakan urusan pendukung urusan Pemerintahan. Dan berfungsi sebagai Penyelenggara Administrasi kesekretariatan DPRD, Penyelengara Administrasi keuangan DPRD, Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD, dan Penyediaan dan pengkoordinasiaan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD.

Mengacu kepada Visi Kota Depok, “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius” dan Empat Misi Kota Depok yang berkaitan dengan Tupoksi Sekretariat DPRD adalah Misi pertama Kota Depok yakni Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Isu strategis Sekretariat DPRD Kota Depok tahun 2020 adalah 1. Kompetensi sumber daya aparatur sekretariat DPRD, 2. Kualitas pelayanan sekretariat DPRD kepada DPRD, 3. Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi, 4. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Depok tahun 2020 meliputi 7 program dengan 45 kegiatan.

Kegiatan forum OPD Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Depok Tahun 2020 bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dihadiri para perwakilan OPD, Beberapa Anggota Dewan dan Insan Pers Kota Depok.*

BERIMBANG.COM, Depok – Bertempat di ruang Sidang Paripurna, DPRD Kota Depok sukses menggelar Sidang Paripurna dengan dua agenda, Penyampaian laporan hasil reses DPRD Kota Depok masa sidang ke II Tahun Sidang 2018-2019 dan Penyampaian Rencana Kerja DPRD Kota Depok Tahun 2020.(26/02)

Sidang Paripurna dipimpin oleh Yeti Wulandari selaku Wakil Ketua DPRD Kota Depok didampingi oleh Supariyono yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok. Turut hadir mewakili Pemerintah Kota Depok, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna beserta jajaran pejabat penting Pemerintahan Kota Depok dan tampak perwakilan beberapa OPD juga para Insan media Kota Depok.

Sebanyak tujuh fraksi memberikan laporan hasil reses kepada pimpinan sidang, dan hanya fraksi restorasi saja yang tidak memberikan laporan hasil reses. Setiap fraksi kebanyakan menyoroti mengenai masalah BPJS, Ketidak tersediaan blanko E-KTP, bahaya miras dan narkoba di kalangan pemuda, dan aturan kegiatan penyemprotan Fogging yang menunggu adanya 3 laporan warga yang sakit, baru ada tindakan penyemprotan jogging yang sangat meresahkan masyarakat, seperti yang dikemukakan Nurhasim mewakili Partai Golkar dalam laporan hasil resesnya.

Rapat Paripurna berjalan dengan lancar walau hanya dihadiri 26 orang anggota dewan saja. 16 orang anggota dewan ijin, 3 orang anggota dewan sakit dan 5 orang anggota dewan tidak memberi kabar. Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Nurhasim selaku salah satu pejabat Badan kehormatan Dewan (BKD) menjelaskan, “Selaku BKD saya akan mencoba berbicara kepada anggota dewan yang tidak disiplin dan akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan tata tertib yang berlaku*