Bulan: Februari 2018

BERIMBANG.COM, Depok – Camat Sawangan mengatakan, wilayah Kota Depok bagian Barat yaitu Sawangan dan Bojongsari, sejak lama dikenal memiliki potensi pertanian. Potensi dari usaha pertanian, budidaya tanaman buah dan tanaman hias ini terus digenjot keberadaannya, agar hasilnya bisa mengangkat ekonomi masyarakat Sawangan.

“Kita sadar bahwa Sawangan bukan wilayah industri, tetapi kawasan pertanian. Untuk itu, kita akan mendorong dari segi pertanian ini agar masyarakat bisa meningkat perekonomiannya,” ujar Camat Sawangan, Zaenuddin, Rabu (14/02/2018).

Ditambahkannya guna menekan dan mengurangi angka pengangguran, akan diupayakan dengan menumbuhkan sisi pertanian. Sehingga pola pikir masyarakat bekerja di bidang pertanian bukanlah suatu masalah, karena hal tersebut juga bisa membantu ekonomi keluarga.

“Harus bisa kerja pertanian agar mengurangi angka pengangguran, karena kita bukan wilayah dengan banyak pabrik,” tambahnya.

Dirinya menjelaskan guna mewujudkan hal tersebut, upaya yang bakal dilakukan di antaranya yakni dengan menggarap lahan tidur. Nantinya pihak Kecamatan Sawangan bakal menjalin komunikasi dengan para pemilik lahan tidur, agar dapat dipakai untuk pertanian.

“Saya sudah komunikasi dengan KTNA Sawangan maupun lahan milik pengembang yang masih ditelantarkan, mudah-mudahan ke depan lahan-lahan ini bisa digarap semaksimal mungkin untuk warga Sawangan,” tutur Jaenudin

BERIMBANG.COM, Depok – PAD Depok 2018 ditargetkan mencapai Rp 1 Triliun lebih. Hal ini sudah di sahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok telah mengesahkan susunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun anggaran 2018.

"Depok optimistis dengan pencapaian Rp 1 triliun. Ini berkaca dari dua triwulan sektor pembayaran pajak telah mencapai target 120 persen, dan nantinya pasti bisa hingga 200 persen," kata Nina pada awak media di ruang kerjanya, Rabu (12/2/18).

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana  menjelaskan, perubahan target tersebut didasari atas beberapa pertimbangan, yakni adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tiap daerah dari pemerintah pusat.

“Kedua, dalam target 15,5 persen saat itu ternyata tidak tercapai, jadi untuk bisa memcapai target harus di hitung sesuai aturan yang ada, tidak gampang orang menilai PAD menurun," kata Nina.

Sedangkan kajian dari Badan Keuangan Daerah (BKD) maupun Pansus V, sudah maksimal mengkaji PAD di Kota Depok, ternyata kekuatan atau rata-rata dari pencapaian itu sekitar 9,24 persen per tahun.

“RPJMD lalu memang 15,5 persen, setelah dikaji, bahkan sampai 7 persen, tapi kami kaji lagi sampai 8 persen, terakhir 10 persen setelah mau disetujui, ternyata ada beberapa poin yang tidak bisa kami akomodir,” paparnya.

Kata dia, sumber PAD Depok yang menjadi primadona dan terbesar hanya dari sektor BPHTB dan pajak bumi dan bangunan (PBB), selebihnya retribusi. Sementara, pendapatan pajak lain, seperti pajak reklame dan restoran tidak terlalu signifikan.

“BPHTB Misalkan ditetapkan paling tinggi pendapatannya karena tiap tahun terjadi jual beli tanah, dan cenderung meningkat, ini akan  digenjot ke 15,5 persen, setelah mengkaji itu, tentunya akan sangat sulit dicapai,” terangnya.

Nina menuturkan, persetujuan KUA-PPAS APBD tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok, khususnya melalui perbaikan dari sistem keuangan daerah lewat efektivitas wajib pajak Kota Depok.

Guna menggenjot target tersebut, Nina menjelaskan, bagi restoran wajib membayar pajak. Dia pun mengambil kebijakan bahwa kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi restoran berbeda aturan dengan kewajiban membayar pajak. Karena itu, restoran harus wajib memiliki IMB dan harus wajib membayar pajak.

"Pembayaran pajak tidak hanya bagi pelaku usaha yang memiliki IMB saja. Sebab setiap restoran harus wajib bayar pajak. Hal ini jangan sampai disalahartikan. Seluruh pengusaha restoran ditekankan untuk tetap menomorsatukan membayar pajak,"ujarnya.(Adi).

BERIMBANG.COM, Depok – Pemerintah Kota Depok di tahun 2018 menganggarkan dana di setiap kelurahan mencapai 2 M, anggaran tersebut digunakan untuk fisik dan non fisik. Untuk fisik penggunaannya dianggarkan 1,5 Milyar sedangkan non fisik seperti Ekonomi dan kesejahteraan sosial serta bidang sosial dianggarkan sebesar 500 Juta rupiah.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Syafrizal mengatakan dengan digelontorkan dana 2 Milyar per kelurahan dapat bermanfaat bagi masyarakat kota Depok.

" Kami tidak ingin hanya infrastruktur saja yang dibangun tetapi bidang non fisik juga sangat di perlukan untuk kemajuan sumber daya manusia contohnya dibidang kesehatan maupun pelatihan-pelatihan kerja yang nantinya dapat menciptakan usaha kreatif kalaupun tidak pelatihan yang dijalankan menjadi bekal dalam mencari pekerjaan," ucap Syafrizal diruang kerjanya. Rabu ( 14/2/2018).

Dalam fungsi pengawasan, masih Syafrizal pihaknya maupun perangkat daerah akan melakukan evaluasi setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali.

"Untuk itu pergunakanlah dana tersebut sebaik – baiknya dan jangan sampai mubazir apalagi tidak serius, untuk penggunaanya tergantung di Dinas yang akan menjalankannya," pungkasnya.(Iik).

BERIMBANG.COM, Depok – Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kecamatan Beji kembali digelar. Kegiatan yang dibuka Wakil Walikota Depok, Selasa (13/2/2018) di Lapangan Jawa dengan Camat Beji sebagai Ispektur Upacara.

Wakil Walikota mengharapkan, siswa harus menjadi generasi yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Menurutnya, O2SN penting digelar untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa di Kota Depok.

"Diharapkan dapat menjadi ajang untuk menemukan bibit atlet muda yang nantinya bisa mengharumkan Kota Depok di level olahraga nasional,," kata Wakil Walikota Pradi Supriatna,  pada awak wartawan seusai membuka (13/2/2018).

Ketua Panita Iskandar mengatakan, kegiatan ini adalah dalam rangka menggali potensi masyarakat khususnya kecamatan Beji dalam bidang olahraga, seni dan budaya khususnya siswa SD.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa, melahirkan bibit, serta terjalinya silaturahmi antara siswa SD di Kecamatan Beji” papar Iskandar

Iskandar juga menambahkan, Liga pendidikan yang akan diperlombakan yaitu OSN, O2SN, FLS2N dan literasi, Pasanggiri, Loketa, tendik, dan Olahraga tradisional yang diikuti oleh 4 gugus dengan peserta di ikuti oleh SDN dan SD swasta se-Kecamatan Beji.

"Tema yang diangkat “Perkokoh persatuan kesatuan bangsa untuk menciptakan prestasi, cerdas, trampil, sehat dan sportif,"

Sementara Ketua K3S Beji, Rusnadi, menjelaskan, O2SN dapat memunculkan bibit atlet baru di Kota Depok, selain itu juga dapat meningkatkan prestasi anak-anak, baik di bidang pendidikan, serta pengetahuan. Namun, yang juga penting dalam pertandingan adalah harus mengedepankan sportivitas dan kebersamaan.

"Pembinaan kualitas anak anak di bidang lomba 02SN ini para atlet telah dibina secara berjenjang dari tingkat sekolah, kelurahan, kecamatan dan kota, baik untuk cabor karate, renang maupun pencak silat, seni dan budaya," ujar Rusnandi yang juga sebagai Kepala Sekolah SDN Beji Timur 2.

Hadir dalam acara ini, Camat Beji, H.Ues Suryadi, Lurah Beji, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin, Kapolsek Beji, Kompol Yenny Angraeni Sihombing, Ketua Panitia Iskandar, Ketua K3S Beji, Rusnadi dan ratusan siswa SD yang menampilkan beragam kesenian diacara pembukaan Lomba Pendidikan Siswa Sekolah Dasar se-Kecamatan Beji. (Adi)

BERIMBANG.COM, Depok – Ketersediaan lahan RTH (ruang terbuka hijau) dalam suatu kota telah ditetapkan minimal 30% yang tersiri atas 10% RTH sumbangan dari masyarakat dan badan usaha/institusi dan 20% RTH yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota. 

Namun sayangnya ketentuan RTH minimal tersebut tidak dipenuhi oleh Kota Depok yang hanya memiliki 16,33% (3.271 Ha dari yang seharusnya 20.029 Ha). Di sisi lain dalam 10 tahun ini Pemerintah Kota Depok juga (1) membabat RTH DAMIJA (daerah milik jalan) berikut trotoarnya di sepanjang Jalan Margonda Raya; (2) mengizinkan pembabatan hutan bambu di bantaran Sungai Ciliwung; yang semakin mempersempit RTH dan menurunkan daya dukung Kota.

Pengadaan RTH di GDC seluas 4 ha dengan dalih sebagai fungsi Alun-alun Kota, ternyata juga sarat dengan hal-hal yang sumir dan tidak transparan serta tidak berperi-keadilan. Sarat dengan hal-hal sumir dan tidak transparan karena tidak melibatkan masyarakat dalam penetapannya. Tidak berperikeadilan karena mengabaikan kebutuhan RTH masyarakat dari wilayah lain di Kota Depok yang terdiri atas Wilayah Barat (Bojongsari, Sawangan dsk), Wilayah Timur (Tapos, Cilodong, dsk), Wilayah Selatan (Cipayung dsk). 

Padahal jika pengadaan RTH yang menelan dana APBD 164 M ini bisa disebar sesuai dengan wilayah kota Depok seperti tersebut di atas, maka selain menjawab keadilan antar wilayah untuk memenuhi kebutuhan RTHnya, juga akan memperoleh RTH yang lebih luas (setidaknya 15 Ha) mengingat harga tanah di wilayah lain tersebut lebih murah.Senin (12/2/2018).

Untuk itu, kami menggugat:
1. Agar pengadaan RTH dilakukan dengan melibatkan masyarakat, secara transparan dan dialolasikan secara berimbang dan berkeadilan antara kebutuhan RTH di wilayah tengah, timur, barat dan selatan serta pusat wilayah Kota Depok.
2. Penentuan titik Alun-Alun (RTH) yang diduga menguntungkan pihak swasta patut diduga ada konspirasi selain karena utilitas jalan utama untuk aksesnya masih belum diserahterimakan ke pemerintah.
3. Kejelasan sisa anggaran pembebasan lahan yang tidak digunakan pada 2017 (total Rp 235 M hanya digunakan Rp 164 M) agar bisa digunakan untuk pembebasan lahan RTH di wilayah lain Kota Depok.
4. Transparansi pengelolaan konversi dana untuk RTH dari kewajiban pengembang gedung perkantoran, hotel, kawasan komersial, perumahan vertikal (apartemen dsb), sebagai alternatif pemenuhan RTH.
5. Mengembangkan RTH di wilayah barat, timur dan selatan Kota Depok sekaligus sebagai ruang public di mana masyarakat berinteraksi secara social, berolah-raga, berkesenian dll.

Sehubungan dengan ketidak-pedulian Walikota Depok untuk mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi (1) sebagai paru-paru kota sekaligus (2) sebagai wahana ruang public (public space) untuk aktivitas warga kota dalam rangka bersosialisasi, refreshing, berolah raga, berkesenian, dll sebagai dijelaskan di atas; kami bermaksud men-somasi Walikota Depok. Dan pernyataan press ini kami buat sebagai pesan untuk diindahkan oleh Walikota Depok. Apabila tidak ada tanggapan dalam waktu 3 x 24 jam maka kami akan layangkan somasi sebagai pra-syarat melakukan gugatan.

Penulis : Alfred Sitorus
Koordinator Jaringan Advokasi RTH Kota Depok.

BERIMBANG.COM, Depok – Asosiasi Kota (Askot) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia  (PSSI) Kota Depok akan menggelar kongres tahunan, Beberapa agenda dibahas dalam kongres yang diselenggarakan di GOR KONI Kota Depok, (10/2).

Ketua Panitia Kongres Tahunan Askot PSSI Kota Depok, Wahyu Ramadan mengatakan, kongres tahunan dilaksanakan berdasarkan Statuta Askot PSSI Kota Depok. Dalam kongres tahunan itu lebih ditekankan kepada  kewajiban Ketua Askot PSSI Kota Depok untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilakukan.

“Kongres tahunan ini digelar untuk membahas program Askot PSSI Depok setahun kedepan. Sekaligus untuk mengevaluasi program kerja yang selama ini sudah berjalan,”ujar Wahyu ketika di temui berimbang.com seusai pembukaan Kongres.

Ketua Askot PSSI Deppk, H. Yuyun Wirasaputra mengatakan, penyusunan program kerja menjadi salah satu agenda utama di kegiatan ini. Salah satunya adalah perencanan kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk Pemilihan Ketua Askot PSSI Kota Depok periode 2018-2022.

“Pengesahan kode etik atau tatip pemilihan KLB  pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Komite Eksekutif yang rencananya akan digelar bulan September 2018, namun hasil kongres tersebut di majukan jadi bulan April 2018. Semua agenda bakal disebarkan kepada seluruh anggota klub dan pengurus Askot,” ungkap Yuyun yang selama persiapan KLB dirinya sudah tidak menjabat lagi.

Yuyun menambahkan, dalam kongres tahunan peserta yang di undang sekitar 70 anggota klub dan asosiasi di bawah Kepengurusan Askot PSSI Depok. Sekaligus juga pengesahan anggota klub yang ingin bergabung di Askot PSSI. 

“Peserta yang hadir pada Kongres tersebut sekitar 50 anggota klub, sudah memenuhi kuota untuk kongres berjalan sesuai statuta PSSI. Saya berharap kongres akan berjalan dengan lancar. Yaitu mendapatkan 1 suara untuk menyukseskan sepakbola di Kota Depok,” ujar Yuyun.

Menurut Yuyun hasil keputusan kongres yang semula KLB akan di gelar bulan september 2018, di majukan jadi bulan April 2018. Nanti pengurus yang baru harus segera mempersiapkan tiem nya di gelaran Porda Jabar. 

Sementara Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Wijayanto, membuka Kongres Tahunan Asosiasi Kota PSSI Depok Tahun 2018, di Koni Depok, Sabtu (10/2/2018).

Wijayanto mengatakan jika olahraga sepakbola bukan hanya permainan fisik tapi juwa dilatih kedisiplinan, motivasi dan semangat bertanding serta kesabaran. Sepakbola adalah olahraga rakyat, semua anak laki-laki dan perempuan pasti suka sepakbola.
“Karena masyarakat di Kota Depok  paling gemar olahraga sepakbola, bayangkan satu tim saja sudah 11 orang, gimana ga rame penontonnya," kata Wijay.

Wijayanto menyampaikan maju tidaknya sepakbola bergantung pada manajemen klub. Tugas PSSI saat ini adalah mencari atlet-atlet muda untuk dikembangkan untuk meraih prestasinya.

“Mari bersama sama kita kembalikan masa keemasan Kota Depok di Porda Jawa Barat dan dapat meraih prestasi yang lebih baik,” tuturnya. (Adi).

BERIMBANG.COM, Depok  – Festival Literasi Wisata yang merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 tingkat Kota Depok yang digelar Sekretariat Bersama (Sekber) Kota Depok telah berjalan sejak Desember 2017. Dalam Festival yang mengangkat tema "Menggali Potensi Wisata Kota Depok" ini telah dihelat lomba fotografi wisata untuk umum dan lomba penulisan artikel wisata untuk pelajar dan mahasiswa. Kedua lomba yang merupakan rangkaian Festival Literasi Wisata tersebut sudah ditutup akhir Januari lalu dan saat ini telah masuk fase penjurian.

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) HPN 2018 tingkat Kota Depok, Muhammad Iksan, mengatakan bahwa setelah sukses menggelar lomba fotografi dan lomba penulisan artikel yang berhasil menjaring lebih dari 700 peserta tersebut, rangkaian agenda Festival Literasi Wisata selanjutnya adalah Worksop Jurnalstik dan Diskusi Wisata yang akan dihelat pada 15 Februari mendatang.

"Untuk lomba fotografi dan lomba penulisan sudah kita tutup pengiriman foto dan naskah sejak 31 Januari kemarin dan saat ini sudah dalam fase penjurian untuk mencari nominasi pemenang yang akan kita umumkan pada 15 februari atau bertepatan dengan rangkaian acara HPN 2018 lainnya yakni Workshop Jurnalistik dan Diskusi Wisata," jelasnya saat ditemui di sekitar Sukmajaya, Ahad, (11/2/2018).

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Bang San ini mengatakan bahwa agenda Workshop atau Pelatihan Jurnalistik ini memang hanya dikhususkan kepada pelajar dan mahasiswa dengan harapan bisa berbagi ilmu jurnalistik maupun pengalaman kewartawanan kepada para peserta.

"Selain itu, tentunya kita juga ingin memancing semangat dan ketertarikan adik-adik kita pelajar dan mahasiswa ini terhadap jurnalisme yang positif, sehingga diharapkan setelah mengikuti workshop ini mereka lebih semangat menulis," tambahnya.

Terkait soal publikasi tulisan dari peserta ini nantinya, Iksan mengatakan bahwa media-media yang tergabung di Sekber Wartawan Kota Depok sudah berkomitmen untuk secara berkesinambungan mempublikasikan tulisan kiriman dari pelajar dan mahasiswa.

"Ini merupakan komitmen bersama Sekber untuk terus menumbuhkan semangat menulis adik-adik pelajar dan mahasiswa dengan mempublikasikan tulisan-tulisan mereka di media-media yang tergabung di Sekber sehingga ada wadah bagi mereka untuk mencetuskan ide-ide mereka pada lewat tulisan," jelasnya.

Sementara SekJen Sekber Wartawan Kota Depok Johanes Hutapea, saat ditemui di lokasi yang sama, mengatakan bahwa terkait agenda Diskusi sendiri sengaja dipilih dengan wisata sebagai tema karena sesuai dengan tema rangkaian kegiatan HPN 2018 Kota Depok lewat Festival Literasi Wisata.

"Lewat diskusi ini diharapkan bisa menghasilkan output untuk kemajuan pariwisata Kota Depok yang akan kita teruskan ke Pemerintah Kota Depok nantinya, sehingga rangkaian HPN 2018 yang dihelar Sekber ini tak sekedar menjadi seremoni tahunan, namun juga bisa menghasilkan sesuatu sesuai dengan tugas dan fungsi pers," tegasnya.

Kedua agenda tersebut rencananya akan dihelat pada Kamis, 15 Februari 2018, bertempat di Aula Perpustakaan Kota Depok di area Pemerintah Kota Depok, Jalan Margonda Raya, mulai pukul 9.00 WIB.

"Diskusi ini juga terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa datang dan memberikan sumbangsih ide serta pemikiran maupun kritik mereka terkait wisata di Kota Depok dan hasil dari diskusi ini nanti akan kita teruskan sebagai masukan untuk Pemkot Depok," pungkasnya. (Layla/Sekber)

BERIMBANG.COM, Depok – Meskipun berbeda agama, suku, dan ras, namun kita tetap satu dan bersaudara dalam konteks NKRI. Tidak boleh saling hujat. Jika itu terjadi di negara ini, bisa bubar. 
Apalagi tidak ada negara dengan kebhinekaan seperti di Indonesia. Karena itu, perbedaan harus tetap utuh dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. 
Hal ini di katakan oleh Anggota DPR RI, Risa Mariska, SH. Dalam sosialisasi pemahaman empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di daerah pemilihan Depok, kamis ( 8/2) di kantor DPC Repdem Depok.

Risa Mariska menegaskan, untuk mencegah agar tidak terpengaruh dan tergelincir dengan kehidupan yang negatif. Empat pilar MPR RI hendaknya sebagai pegangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
"Karena itu harus kita cegah pengaruh-pengaruh negatif dengan pembekalan dan pemahaman empat pilar MPR ini. Yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang membingkai dan melandasi serta jadi pilar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus dipegang teguh agar negara kesatuan tetap terpelihara," Tegas Risa ketika di temui berimbang.com, seusai memberikan pembekalan tentang Bung Karno, Islam dan Pancasila, di sekretariat Repdem Depok.

Di hadapan ratusan anggota Repdem Kota Depok Risa mengutarakan, persatuan dan kesatuan bangsa ini harus terus dipelihara dan diperjuangkan. Agar kehidupan bangsa Indonesia semakin kukuh.

"Keinginan baik Bung Karno untuk senantiasa menjaga sinergi antara islam dan nasionalisme harus terus terjaga memahami dan melaksanakan Pancasila, juga secara konsekuen menjaga sendi-sendi utama lainnya, yakni UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," ujar wakil rakyat yang juga anggota Komisi III DPR RI itu.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyerap berbagai aspirasi anggota Repdem dan para warga yang hadir.
Risa menegaskan, Pancasila sebagai ideologi bisa mengikat bangsa Indonesia yang demikian besar dan majemuk. Pancasila adalah konsesus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia. Dalam posisinya, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.

"Apabila kita menyadari bahwa kunci dari kebhinekaan adalah bagaimana kita bertoleransi dan tenggang rasa. Bagaimana kita dapat menghargai sesama manusia, agama, suku dan lain-lain tidak boleh membeda bedakan," ujar Anggota Fraksi Partai PDI-P.

Sememtara itu Ketua DPC Repdem Kota Depok Frans mengatakan, sosialisasi 4 pilar kebangsaan perbedaan agama, suku, dan ras, namun kita tetap satu dan bersaudara dalam konteks pancasila dan NKRI. Tidak boleh saling hujat.
"Ini suatu kehormatan kedatangan Anggota DPR RI bagi kami dan pengurus Repdem, bisa bertemu langsung dan menyampaikan aspirasinya untuk kemajuan Kota Depok, selain juga bisa memahami wawasan kebangsaan ini," tuturnya. (Adi).

BERIMBANG.COM, Sukmajaya – Menyikapi seringnya timbul permasalahan di lapangan yang di alami pelaku jasa penagihan (mata elang dan debt collector), LGMI Kota Depok akan menyelenggarakan Workshop dan Pembinaan kepada mata elang dan debt collector yang beroperasi di Kota Depok pada tanggal 20 Februari 2018 di Gedung Balai Rakyat Depok 2.

Junus Wempy Renhoard, Ketua LGMI Kota Depok menegaskan acara tersebut di selenggarakan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku jasa penagihan agar lebih profesional dalam tugasnya dan menghindari adanya resiko di lapangan yang dapat menimbulkan tindak pidana baru.

"Dengan berlaku profesional di harapkan dalam kerjanya, petugas jasa penagihan ini memberikan rasa yang lebih nyaman kepada kreditur" tegas Wempy yang di temui berimbang.com di kawasan Sukmajaya.

Lebih lanjut Wempy menjelaskan acara ini sebagai sarana sosialisasi UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Sejauh ini kurang lebih 150 pelaku jasa penagihan sudah mendaftarkan diri. Acara ini rencananya akan di isi materinya oleh perwakilan dari Pemkot Depok, Polres Depok, Pengadilan Negeri Depok, Kejaksaan Negeri Depok serta dari beberapa Perusahaan Leasing. (dk)