Bulan: Maret 2017

BERIMBANG.COM, Bogor- Managemen RSUD Ciawi terancam dipidanakan lantaran salah seorang keluarga pasien bernama Marjuki merasa janggal dengan sistem pembayaran biaya berobat yang tidak sesuai antara jumlah tagihan dengan pemotongan BPJS. Upaya mediasi dengan pihak direksi rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor itu pun tidak membuahkan hasil karena Direktur RSUD Ciawi Dr Hesty tidak hadir dengan alasan sedang melangsungkan pertemuan dengan jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, padahal sehari sebelumnya Direktur RSUD mengundang dirinya untuk membahas persoalan tersebut.

" Kemarin saya diundang direktur RSUD Ciawi untuk bertemu dan membahas masalah ini, tapi nyatanya dia (Dr Hesty, red) tidak ada," kesalnya usai menyambangi RSUD Ciawi,  Selasa (07/03/2017).

Karena tidak hadir, kata dia lagi, maka akan dilakukan pertemuan kembali pada Sabtu mendatang. Namun apabila Direktur RSUD tetap tidak hadir, kata dia lagi, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.

" Direktur RSUD Ciawi juga telah melakukan pencemaran nama baik dengan mengatakan saya belum bayar tagihan biaya. Lah, ini bukti pembayarannya," imbuh dia.

Sementara itu, Wakil Direktur RSUD Ciawi bagian Administrasi, Dr Sri Wulantari menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Direktur RSUD karena ada tugas luar yakni melakukan pertemuan dengan jajaran Kemenkes. Ia juga mengaku, akan segera melakukan koreksi atas tagihan keluarga pasien.

"Mewakili Dirut, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidak hadiran Dirut disini. Beliau saat ini sedang ada pertemuan dengan Kemenkes hingga hari Kamis Besok. Saya selaku Wakil Direktur Administrasi akan segera melakukan koreksi atas Tagihan yang sudah dibuat" papar Sri Wulantari.

Kesalahan Dirut menyampaikan pasien belum membayar, jelasnya, ada pada anak buah karena sudah memberikan informasi yang salah Sehingga Dirut menyampaikan hal demikian.

" Ada kesalahan penyampaian informasi dari bawahan kepada Direktur, jadi terjadi salah persepsi," jelasnya.

Koordinator Pengawas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bogor, Adi Prabowo merasa prihatin atas persoalan yang terjadi sehingga merugikan pasien. Ia menegaskan, selain berhak mendapat pelayanan medis, pasien pun memiliki hak mendapatkan pelayanan administrasi yang benar.

" Jangan sampai pasien merasa dirugikan, ini harus jadi pembelajaran bagi managemen RSUD Ciawi," tandasnya. (Na/Yos)

BERIMBANG.COM, Bogo r- Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya (SPN PMJ) Lido gelar Upacara Penutupan siswa Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri dan Bintara Khusus Penyidik Pembantu tahun ajaran 2016/217. Sebanyak 1043 siswa Bintara Polri dan Bintara Khusus Pembantu dilantik dan di ambil sumpahnya oleh Wakapolda Metro Jaya, usai beres di lantik mereka akan bertugas di daerahnya masing-masing di tiga puluh dua Polda yang ada di indonesia. 

Upacara Penutupan Bintara Polri ini di hadirkan pula peragaan Raimas Dit Sabraha lulusan Spn Lido tahun 2015, serta peragaan team Jaguar Polresta Depok dalam menangkap begal pengendara motor, juga peragaan siswa tahun ajaran 2016-2017, yaitu Kolone Senjata, peragaan Bela Diri Borgol dan Tongkat Polri, Peragaan Dalmas Awal Asma-ul Husna dan Dalmas Lanjutan, serta Peraggaan lainnya oleh seribu empat puluh tiga siswa, selain itu Spn Lido juga memberikan hadiah bagi kepada dua siswa lulusan terbaik SON PMJ ini.

" Pada hari ini kami telah melantik siswa bintara menjadi Brigadir Polri, diantaranya 600 siswa dari polda dan sisanya titipan dari 32 polda yang ada di indonesia, siswa dari polda metro jaya ini akan diarahkan menjadi petugas umum, yaitu petugas dalmas, asma ul husna, dan dalmas lanjutan, dan kiriman dari seluruh polda adalah siswa lulusan sarjana apabila kembali ke Wilayah ditugaskan sebagai Penyidik Pembantu," ujar kombes Irwan Anwar Kepala Sekolah Kepolisian Negara Lido. Kepda Wartawan, Selasa (7/3/17)

ia menambahkan, di Spn lido ini banyak Inovasi yang telah di lakukan seperti pasukan aasma Ul Husna ini, karena dinamika unjuk rasa saat ini begitu banyak, sehingga di perlukan pasukan untuk meredamnya dengan cara Ber'doa ucapan yang bisa meredam para pengunjuk rasa.

" Kami terus berbuat sebaik mungkin agar nantinya para siswa lulusan ini bisa menjadi polisi yang terbaik, makanya bagi  dua siswa lulusan terbaik ini kami berikan hadiah berupa umroh dan Motor, supaya nantinya mereka lebih baik lagi untuk bertugas," tutupnya

Agus rizal salah satu siswa berprestasi atau lulusan terbaik asal Polda Jawa Timur yang mendapatkan hadiah umroh mengatakan, sebagai siswa Spn Lido ia akan bertugas sesuai harapan para pendidiknya dengan bertugas sebaik mungkin, dan akan terus menjadikan Polisi yang akan mengabdi kepada Masyarakat dan Negara.

" Penghargaan yang di berikan kepada saya, sebagai pelecut semangat kami dalam bertugas dilapangan, dan saya akan mempertahankannya selama saya bertugas, dalam intinya saya akan melakukan yang terbaik bagi kesatuan yaitu Polri, dan akan terus berbuat yang terbaik di mana saya akan di tugaskan," ujar siswa yang kini berpangkat brigadir polisi. (Na/Wan)

BERIMBANG.COM,  Bogor – Rasa pedih dirasakan pasangan Arifin dan Ina Risanti, warga Kampung Bulak RT 01 RW 05 Kelurahan Tanah Saeral saat jenazah Mikaila Syauqi anaknya yang baru berusia 6 hari di tahan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Ummi karena kekurangan uang untuk menebus biaya perawatan selama di RS.

Sekjen Pusat Penelitian Pengembangan Pelatihan dan Pengawasan Kebijakan Publik (P5KP) Rudi Zaenudin mengaku, pihaknya menerima laporan setelah tak bernyawa, bayi tersebut ditahan selama 25 jam di RSIA UMMI lantaran kedua orang tuanya belum mampu melunasi biaya perawatan.

Rudi menuturkan, Bayi tersebut di bawa ke rumah sakit pada Sabtu pagi (04/03/17) karena anaknya mengalami tersumbat air susu dan orang tua merasa khawatir.

"Begitu masuk, orang tuanya diminta membayar deposit sebesar Rp10.500.000,-. Namun keluarga hanya memegang uang Rp 3 juta dan langsung diserahkan seluruhnya dengan catatan akan segera dilunasi," kata Rudi, Senin (07/03/17).

Sekitar pukul 20:00 WIB lanjut Rudi, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa kondisi bayi tidak bisa diselamatkan. Dan jenazah bisa dibawa pulang dengan syarat harus melunasi pem­bayaran seperti di awal sebe­sar Rp10.500.000,-.

Ia menambahlan, mereka (orang tua korban-red) bingung karena hanya diberi waktu hingga pukul 14:00 WIB untuk melunasi kekuranga pembayaran. Dengan berbagai upaya orang tua korban mencari uang agar bisa membawa jasad sang buah hati.

Dari keterangan Sahwana kakak orang tua bayi malang tersebut kata Rudi, pihak keluarga menginginkan langsung dibawa pulang biar jenazah tidak kelamaan di rumah sakit. Dan setelah negosiasi denga pihak RS hanya dikasih waktu sampai hari Minggu jam dua siang untuk bayar semuanya.

"Bagi meluarga korban mencari uang Rp 7,5 juta untuk melunasi pembayaran yang kurang itu tidak mudah, lalu menggadaikan surat rumah sebesar Rp 6 juta demi bisa membawa pulang jenazah si bayi," ujarnya.

Menurutnya, uang tersebut langsung diserahkan semuanya, tetapi masih ada kekurangan Rp1,5 juta. Na­mun dengan kekurangan itu, ternyata pihak rumah sakit juga belum memperbolehkan membawa bayi yang sudah tak bernyawa tersebut dan menyarankan agar keluarga men­jaminkan surat rumahnya se­bagai pengganti kekurangan.

Yang lebih mengiris hati, selama jasad bayi ditahan dan keluarga mencari uang untuk menebus, argo rumah sakit terus berjalan. Total, pi­hak keluarga harus membayar Rp11.850.000 dari yang semula Rp10.500.000 untuk mengelu­arkan jenazah sang bayi.

“Beberapa kali orang tua bayi pingsan, karena sudah bingung nyari uang ke mana lagi. Kondisi bayi sudah biru karena terlalu lama sementara rumah sakit tidak memberikan toleransi malah menambahkan biaya," tambahnya.

Beruntung, Allah mempertemukan keluarga korban dengan orang baik yang meminjamkan uang hingga akhirnya jasad bayi itu bisa di bawa pulang tadi malam setelah lebih dari sehari ter­tahan di rumah sakit.

"Setelah lunas pembiayaan, kurang lebih 25 jam pihak rumah sakit menahan baru membo­lehkan jenazah bayi pulang.  Saya pikir rumah sakit akan mementingkan sisi kemanusiaan, apalagi rumah sakit Islam, tapi ternyata tidak," keluhnya.

Ia mengaku prihatin dan sangat menyayangkan karena masih kondisi seperti itu di Kota Bogor, dan ia berjanji akan segera me­nyampaikan permasalahan tersebut ke Pemerintah Kota Bogor melalui dinas kesehatan.

"Kalau pelayanannya seperti ini sangat buruk. Tidak ada perikemanusiaan sama sekali. Kalau memang pembayaran harus dipenuhi tapi seharus­nya tidak dengan menahan jenazah seperti itu," sesal Rudi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari RSIA yang berlokasi di Kecamatan Selatan tersebut itu.(angga/yosef)

BERIMBANG.COM, Bogor- Penanganan kasus pungutan liar (Pungli) dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Bocimi di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, masih jalan ditempat. Hingga saat ini penyidik Satreskrim Polres Bogor belum juga menahan tersangka dari kasus yang menjadi sorotan berbagai kalangan, meskipun praktik pungli dipastikan bakal menghambat proyek yang menjadi program pemerintah tersebut.

Edi (49) warga Kampung Pangatian RT 03/03 Desa Wates Jaya mengaku tidak akan menjual sebidang lahan miliknya yang terkena jalur pembebasan. Alasannya, Ia  diharuskan menyerahkan uang hingga puluhan juta kepada IT bendahara Desa Wates Jaya yang disebut-sebut sebagai tersangka kasus itu bilamana lahan miliknya mendapat pergantian dari pemerintah.

" Saya tidak akan menjual lahan yang dijadikan bengkel alias toko rolling dor ini. Masa si IT minta jatah hingga puluhan juta, jadi lebih baik tidak dijual meskipun itu proyek Negara karena masyarakat dirugikan," ungkapnya, Minggu (05/03/2017).

Lambannya penanganan kasus pungli tol Bocimi mendapat perhatian serius Menko Polhukam, Wiranto. Ia mengingatkan agar penanganan kasus pungli dilakukan secara optimal dan tidak menjadikan tantangan atau kendala dalam proses penyidikan sebagai alasan untuk tidak menuntaskannya, dan meminta satgas Saber Pungli bekerja keras dalam menanggapi aduan masyarakat melalui website, lewat sms ataupun call center.

" Jangan sampai masyarakat menganggap polisi maupun pemerintah bermain-main atau beretorika karena penanganannya berlarut-larut," ujarnya.

Menurut Menko Polhukam, untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Diri juga menjelaskan, agenda Reformasi Hukum Nasional saat ini bukan berarti sebelumnya tidak ada penegakan hukum melainkan saat ini Pemerintah tengah bekerja keras agar reformasi hukum dilaksanakan secara optimal. 

“Reformasi Hukum Nasional dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan menciptakan keadilan dan membangun kepastian hukum, bukan berarti hal ini tidak dilaksanakan selama ini, memang telah dilaksanakan namun belum optimal” jelasnya.

Sebelumnya, Kasubbag Humas Polres Bogor AKP Ita Puspita mengakui bahwa penanganan kasus pungli tol Bocimi belum mengalami perkembangan. Ia beralasan, penyidik Satreskrim Polres Bogor mengalami kendala dalam mengungkapnya, karena hingga saat ini belum ada laporan polisi sehingga bisa diartikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan alias hasil temuan bukan berdasarkan pengaduan.

" Belum ada perkembangan, masih tahap penyidikan dan belum ada laporan polisi jadi tidak ada yang dirugikan. Untuk lebih jelas, silakan tanya ke Kasat Reskrim saja," singkat AKP Ita. (Na)

BERIMBANG.COM, Bogor – Meskipun mendapat kritikan serta sorotan dari berbagai kalangan hingga anggota Komisi III DPR RI, namun pengungkapan kasus pungutan liar (pungli) dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Bocimi di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor,hingga saat ini belum juga menemui titik terang. Penyidik Satreskrim Polres Bogor pun masih berkutat dalam proses penyidikan kasus yang juga mendapat sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu lantaran berkaitan dengan paket kebijakan pemerintah di bidang hukum yakni pemberantasan pungli.

Kasubbag Humas Polres Bogor AKP Ita Puspita mengakui bahwa penanganan kasus pungli tol Bocimi belum mengalami perkembangan. Ia beralasan, penyidik Satreskrim Polres Bogor mengalami kendala dalam mengungkapnya, karena hingga saat ini belum ada laporan polisi sehingga bisa diartikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan alias hasil temuan bukan berdasarkan pengaduan.

" Belum ada perkembangan, masih tahap penyidikan dan belum ada laporan polisi jadi tidak ada yang dirugikan. Untuk lebih jelas, silakan tanya ke Kasat Reskrim saja," ujar AKP Ita saat dihubungi via selulernya, Kamis (02/03/2017).

Terpisah, Asep (41) salah seorang warga penerima Uang Ganti Rugi (UGR) alias korban pungli mengaku aneh jika dalam kasus tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Dia menuturkan, saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi bersama penerima UGR lainnya jelas disebutkan bahwa dirinya mengalami kerugian hingga Rp9 juta lantaran ada pemotongan oleh IT saat pencairan UGR gelombang pertama.

" Dalam berkas pemeriksaan jelas disebutkan bahwa saya merasa dirugikan, bagaimana bisa pihak Polres Bogor mengatakan tidak ada yang dirugikan? Kalau soal hasil temuan atau atas dasar pengaduan, saya tidak paham karena hanya masyarajat biasa," ungkapnya.

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Pakuan (Unpak) Bogor, Bintatar Sinaga kembali mengaku heran dan merasa ada kejanggalan dalam penanganan kasus pungli tol Bocimi oleh Satreskrim Polres Bogor. Ia mengatakan, jika kasus tersebut berdasarkan hasil temuan berarti penyidik memiliki petunjuk yang bisa dijadikan dasar sehingga perkara melawan hukum itu masuk tahap penyidikan, meski begitu tetap harus hati-hati dalam mengungkapnya terlebih kasus pungli tol Bocimi merupakan isu Nasional.

" Soal pihak yang merasa dirugikan atau korban, itu kan sudah didapat dari hasil pemeriksaan. Artinya, ada pihak yang melakukan praktik pungli, tinggal polisi mencari alat bukti yang kuat supaya tersangka atau pelaku bisa ditahan," jelasnya.

Terlepas kasus ini hasil temuan atau berdasarkan aduan, tambah dia, sudah menjadi tugas polisi untuk mengusut suatu perkara dalam kontek penegakan supremasi hukum. Ia berharap, masyarakat khususnya warga yang menjadi korban agar tidak dibingungkan dengan persoalan hasil temuan, aduan ataupun hasil operasi tangkap tangan.

" Masyarakat jangan dibuat bingung. Kalau sudah mengantongi alat bukti segera tangkap pelakunya, jika belum lengkap yah tugas polisi untuk mencarinya agar berkas penyidikan bisa dinyatakan lengkap alias P21," harapnya.

Sementara itu, pasca adanya kabar penetapan status tersangka terhadap IT yang menjabat bendahara Desa Wates Jaya. Warga penerima UGR yang menjadi korban pungli dan telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi mengaku kerap mendapat ancaman atau teror dari pihak yang diduga suruhan pelaku (preman,red), untuk itu polisi diminta segera melakukan penahanan terhadap IT agar tidak ada lagi upaya teror ataupun intimidasi.

" Akhir-akhir ini aksi teror atau ancaman semakin parah, bahkan dilakukan orang-orang tidak dikenal alias preman," keluh WN (46) warga penerima UGR lainnya.

Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Bimantoro belum memberikan komentar apapun saat dikonfirmasi via seluler nya, padahal selain sempat dibahas Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat rapat kerja (raker) beberapa waktu lalu penanganan kasus pungli tol Bocimi juga disorot Presiden Jokowi. (Na)

BERIMBANG.COM, Bogor – Pengurus Kwartir Ranting (kwaran) gerakan Pramuka Kecamatan Cijeruk, masa bakti 2017-2022 baru saja di lantik, acara yang di laksanakan di SDN Lengis, Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pengurus Kwaran di lantik langsung oleh Didi Kurnia sebagai Ketua Kwarcab Kabupatan Bogor. Selain itu di lantik juga pengurus Lembaga Pelaporan Keuangan (LPK).

Pelantikan ini sebagai Prioderisasi kepengurusan yang lama telah habis masa baktinya karena dalam ke Pramukaan setiap lima tahun sekali harus ada musyawarah ranting(musran).

" Walau pengurus yang lama atau yang baru dalam lima tahun sekali harus ada Musran, itu harus di ikuti oleh pengurusnya, Alhamdulilah untuk tahun 2017-2022 kepengurusan kwaran Kecamatan Cijeruk sudah di bentuk dan di lantik hari ini," ujar Didi Kurnia, Ketua Kwarcab Kabupaten Bogor. Rabu (1/3/17) 

Didi berharap untuk pengurus yang baru ini bisa mendongkrak prestasi kepramukan baik tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten dalam rangaka saka bakti gerakan pramuka.

" Saya harap pengurus yang baru ini dapat meningkatakan prestasi saka bakti kepramukaan di Jawa Barat tahun 2020 yang akan datang, sehingga pramuka di Kabupaten Bogor dapat menjadi yang terbaik," harap Didi.

Nurjamil Ketua Kwaran yang baru di lantik mengatakan, sebagai Ketua yang baru dirinya siap memimpin pramuka di Kecamatan Cijeruk dengan melanjutkan Program yang telah ada dari Ketua lama, namun ada beberapa hal yang akan di tambahkan dan perbaiki untuk kedepanya, dirinya juga siap memajukan prestasi pramuka di Kwaran Cijeruk ini. 

"Insya Allah dengan dukungan jajaran Mabiran dan kerjasama Pengurus Kwaran dan Mabigus, saya siap mengemban amanah untuk lima tahun kedepan, kerja sama yang baik juga kordinasi dengan semua pengurus akan menjadiakan pramuka di Kecamatan cijeruk akan maju. diharapkan ke depannya lebih maju lagi, terutama agar kegiatan diisi dengan derap langkah Pramuka Peduli, misalnya Gerakan Tanam Pohon, bantuan sosial kemanusiaan, peduli sampah dan lingkungan," ucapnya. (Na/Wan)