Bulan: September 2015

Internasional

Bulan Merah Darah Hiasi Beberapa Negara

bulan merah darah

BERIMBANG.COM – Bulan berwarna merah darah, “supermoon”, menghiasi langit beberapa negara di berbagai penjuru dunia semalam untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir.

Warna yang menakutkan, tapi indah, tersebut terbentuk saat bulan berada di titik terdekatnya dengan bumi.

Saat bulan berada di perigee, orbit terdekat dengan bumi, jaraknya hanya 363.712 kilometer. Hal ini membuat bulan terlihat 14 persen lebih besar dan 30 persen lebih terang dari biasanya.

Terakhir kali bulan terlihat seperti ini dari bumi adalah pada tahun 1982, dan tak akan terulang setidaknya sampai tahun 2033 mendatang.

Bulan terlihat merah menyala seperti darah karena cahaya matahari yang terpancar di atmosfer bumi.

Warna yang dihasilkan akan bergantung dengan kondisi atmosfer lokasi bulan dilihat, dan mungkin saja akan terlihat semburat kebiruan di tepi bulan dari beberapa daerah.

Bulan yang sangat indah itu terlihat selama satu jam 11 menit, dan terlihat dari belahan bumi Utara dan Selatan Amerika, Eropa, Afrika, dan sebagian wilayah Asia Barat dan Pasifik timur.

Sejak tahun 1900, “supermoon” hanya muncul sebanyak lima kali, yaitu tahun 1910, 1928, 1946, dan 1982.

JabodetabekJakarta

Waspadai LSM Lokal Dan Asing Menyerang Kebijakan Pemerintah

lsm

BERIMBANG.COM, Jakarta – Pemerintah diminta mewaspadai fenomena perang dagang global yang memanfaatkan keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kewaspadaan itu sangat  diperlukan mengingat negara-negara maju memanfaatkan keberadaan LSM untuk menyerang posisi Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam konteks perdagangan internasional.

“Pemerintah harus hati-hati dengan perang dagang ini, terutama adanya peranan LSM lokal maupun internasional yang membawa kepentingan negara maju atau perusahaan asing yang mendanai kegiatan mereka di sini. Kita ada masalah dengan kehadiran dan aktivitas mereka mereka,” ujar Hikmahanto Juwana, guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia dalam diskusi bertema “LSM dan Perang Dagang”, di Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Menurut Hikmahanto, dalam perang dagang itu negara-negara maju selalu menggunakna isu-isu populis sebagai senjata utamanya. Isu-isu populis itu antara lain persoalan lingkungan, sosial, hukum, dan HAM, yang terus didengungkan melalui berbagai aksi dan kampanye yang dilaksanakan secara sistematis oleh berbagai LSM.

“Soal sawit misalnya, melalui LSM asing dan lokal, mereka selalu menyerukan bahwa produk minyak sawit dari Indonesia tidak ramah lingkungan, melanggar HAM, dan lain-lain. Mereka mengkampanyekan isu-isu tersebut sambil menekan perusahaan-perusahaan besar di negara-negara importir,” jelas Hikmahanto.

Ia menjelaskan, karena tekanan LSM itu, maka pemerintah maupun perusahaan-perusahaan di negara-negara maju memaksa pemerintah dan perusahaan Indonesia agar menerapkan standar-standar tertentu telah mereka tetapkan sendiri.

“Tapi anehnya, ketika negara-negara importir itu kemudian menjual produk olahan minyak sawit yang diproduksi di negara mereka sendiri, dan kemudian mengekspornya ke negara lain kok tidak pernah dipermasalahkan? Ini kan berarti yang diincar sebenarnya adalah posisi negara Indonesia sebagai produsen utama minyak sawit dunia,” ujar Hikmahanto.

Diakuinya, tidak semua LSM menjadi agen pelaksana atau operator perang dagang negara-negara maju. Ada juga LSM yang bertujuan mulia dan tidak membawa muatan kepentingan negara tertentu. Tetapi khusus terhadap LSM-LSM yang mendapatkan dana dari pihak asing dan ditengarai membawa misi-misi perang dagang, maka pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat.

“Ada cukup banyak LSM yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi pengurusnya atau mengabdi kepada kepentingan pihak donor. Mereka selalu memposisikan diri berseberangan dengan pemerintah dengan berbagai dalih, seolah-olah pemerintah dan negara Indonesia selalu jelek atau buruk,” tegasnya.

Terhadap LSM semacam itu, Hikmahanto mendukung posisi pemerintah agar tetap konsisten  dengan kebijakan-kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional yang lebih mengutamakan kepentingan nasional.  Selain itu, dia mendesak pemerintah agar terus melakukan kontra isu ke berbagai negara industri maju. Untuk itu dia melihat pentingnya peranan semua kepala perwakilan negara Indonesia di luar negeri dalam melakukan kampanye untuk melawan isu-isu negatif yang disuarakan LSM.

Sebab, menurut Hikmahanto, isu-isu negatif itu sudah bukan lagi sekedar masalah komoditas perdagangan tertentu, apalagi perusahaan dan industri tertentu. Tapi di balik komoditas tersebut terdapat pertaruhan kepentingan nasional yang jauh lebih besar, yaitu lapangan kerja untuk jutaan rakyat Indonesia.

“Jadi para kepala perwakilan Indonesia di berbagai negara harus terus melakukan kampanye melawan isu negatif yang dimunculkan oleh LSM-LSM. Kepala perwakilan dalam konteks perang dagang, harus berani bela kepentingan dagang dari perusahaan nasional,” tambahnya.

Hikmahanto juga mengingatkan, pemerintah seharusnya segera mengkaji kembali keberadaan LSM-LSM lokal maupun asing yang mendapatkan dana dari luar negeri atau lembaga donor asing. Sebab bisa dipastikan di balik berbagai bantuan dana asing itu selalu terdapat kepentingan tersembunyi.

“Terhadap LSM semacam itu, seharusnya pemerintah juga mengkaji dan berani melakukan tindakan tegas.  Jangan karena atas nama HAM, demokrasi, kemudian diam saja terhadap ulah LSM. Amerika saja, kalau sudah menyangkut keamanan dan kepentingan negara, maka LSM bisa dibubarkan. Cuma Indonesia yang sering kebablasan, atas nama demokrasi sehingga tidak berani menindak LSM,” tegas Hikmahanto.(Rimanews)

Depok

Wakil Walikota Hadiri Sosialisasi Pokja Kelurahan Sehat

DSC_0392[1]

BERIMBANG.COM, Depok – Kelurahan Sukmajaya adakan sosialisasi Pokja kelurahan sehat kepada masyarakat Sukmajaya khususnya untuk meningkatkan pengetahuan tentang keluarga sehat di wilayah masing-masing dalam mengantisipasi berbagai macam masalah kesehatan yang ada di dalam keluarga. Senin (28/9/2015).

Hadir dalam acara sosialisasi tersebut, Wakil Walikota Depok, Camat Sukmajaya dan beberapa praktisi kesehatan sebagai narasumber.

Camat Sukmajaya, Dadang Wihana dalam dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi Pokja Kelurahan Sehat merupakan hari keempat dari rangkaian kegiatan di kecamatan dalam rangka melaksakan sosialisasi maupun menyampaikan informasi terkait masalah-masalah kesehatan.

“ Tema utamanya adalah masalah gangguan kejiwaan yang terjadi di masyarakat karena saya mengalami sendiri ada masyarakat yang mengidap gangguan kejiwaan yang harus segera diberikan pertolongan bahkan ada satu keluarga yang mengidap gangguan jiwa,” Ujar dadang.

Menurut Dadang, gangguan jiwa yang terjadi di masyarakat adalah masalah bersama dimana dalam penanggulangannya harus di carikan solusi kedepannya.

“ Sementara yang kami lakukan adalah dengan memberikan kasih sayang kepada mereka dan memberikan perhatian,” Ucap Dadang.

Sementara itu Wakil Walikota, Idris Abdul Shomad mengatakan kesehatan merupakan mahkota, masyarakat harus menyadari bahwa kesehatan itu penting untuk dijaga untuk itu kesehatan merupakan kewajiban Pemerintah Kota Depok.

“ Untuk itu kesehatan perlu ditingkatkan, walaupun Pemerintah Kota Depok belum sempat menjadi 10 besar kota sehat, tapi Alhamdulillah Kota Depok tidak termasuk 10 besar paling terendah kesehatannya, masih termasuk ada ditengah-tengah,” Ujar Idris.

“ Dilihat dari Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) didalamnya ada 24 indikator dimana masalah kesehatan di Kota Depok perlu ditingkatkan terus, ternyata dampaknya untuk mewujudkan kesehatan ini adalah sumber daya manusia yang kurang,”Ucap Idris.(Yuli Efendi)

Depok

Idris Kaget CSR Bank BJB Leading Sektornya Pemkot Depok

Bank bjb

BERIMBANG.COM, Depok – Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Depok untuk masyarakat diserahkan penuh kepada Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) karena menurut Manager BJB Cabang Depok, Iwan Ridwan, Pemerintah Kota Depok lebih mengetahui usulan masyarakat yang memerlukan.

” Kami serahkan dana CSR sepenuhnya kepada Kepala Dinas Kominfo sebagai leading sektornya dalam pengelolaan dana tersebut atas usulan masyarakat yang memerlukan untuk menindak lanjuti kebutuhan masyarakat di wilayahnya,” Ujar Iwan di Kantor BJB Cabang Depok, Jalan Margonda Raya ketika dikonfirmasi berimbang.com. Senin (28/9/2015).

Menurut Iwan, Pemerintah Kota Depok mempunyai saham di BJB dan setiap Propinsi, Bupati di setiap daerah berbeda-beda modalnya.

” Maka dari itu pihak pemkot sah-sah aja mengendalikan dana anggaran CSR untuk di salurkan agar tepat sasaran ke masyarakat karena merekalah yang lebih mengetahui apakah usulan itu diterima atau tidak serta layak dan tidaknya,” Ucap Iwan.

Sementara itu, Sekretaris Umum, Ingri Pertiwi menambahkan bahwa usulan masyarakat bisa melalui Diskominfo ataupun ke pihak BJB langsung.

” Setiap usulan masyarakat tetap kami memantau juga wilayah yang akan diberi bantuan jadi kami tidak tutup mata mengawasinya,” Ujar Ingri.

Menurut Ingri, Dana CSR BJB Cabang Depok di perkirakan dari laba bersih yang didapat dikalikan 5% di tahun 2014 ada sekitar 2 Miliar yang digelontorkan kepada masyarakat langsung. Dari Dana CSR, masih menurut Ingri, penyalurannya digunakan untuk segala bidang.

Ditempat terpisah, Wakil Walikota Depok, M. Idris Abdul Shomad ketika dikonfirmasi berimbang.com merasa kaget leading sektornya ada di Diskominfo karena menurut Idris dana CSR merupakan kewajiban dari Bank BJB.

” Leading Sektor ? gak ada dong leading sektor, itukan merupakan kewajiban perusahaan,”Ucap Idris merasa kaget.

” Mungkin saja Bank BJB memberikan rekomendasi kepada Pemkot karena memang sahamnya ada di Bank BJB dan Walikota punya otoritas dalam pengelolaan keuangan sehingga ada MOU pengelolaan CSRnya dikelola oleh Pemkot sehingga terjadinya kerjasama,” Ujar Idris.

Idris juga menyampaikan selain dana CSR BJB Cabang Depok, ada beberapa bank pemberi dana CSR seperti BNI, BRI, dan BTN.(Yuli Efendi)

JabodetabekJakarta

POLRI Tetapkan 204 Tersangka Pembakaran Hutan

images (6)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Penyidik Bareskrim dan sejumlah Polda telah menetapkan 204 tersangka dalam kasus dugaan pembakaran hutan yang terjadi di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Kabareskrim Polri Komjen Anang Iskandar menjelaskan, dari 204 tersangka terdiri dari 195 perseorangan, dan 9 korporasi.

“Terkait kebakaran hutan dan lahan telah ditetapkan sebanyak 204 tersangka,” kata Komjen Anang Iskandar, Minggu (27/9).

Komjen Anang melanjutkan, dari 204 tersangka tersebut, 4 kasus ditangani oleh penyidik Direktorat V Tindak Pidana Tertentu(Ditipiter) Bareskrim Polri.

“Tentunya atas instruksi Bapak Presiden secepatnya kasus pembakaran hutan agar cepat ditangani,” jelas mantan Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional( BNN) ini.

Sebelumnya, Direktur V Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Yazid Fanani mengatakan, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis seperti yang diatur dalam  Undang-undang No 4 tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 50 huruf D.

Setiap orang dilarang membakar hutan. Pasal 78 ayat 3 bisa dipenjara 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Serta, Pasal 78 ayat 4, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. “Tersangka juga bisa dijerat dengan perdata,” kata Brigjen Fanani.(krim)

Daerah

Napi Kabur Akhirnya Dapat Diringkus Kembali, 1 Masih Buron

images (5)

BERIMBANG.COM, Sukabumi – Setelah berhasil memburon kurang lebih satu tahunan, akhirnya Doni Gunawan (29) seorang napi yang kabur dari ruangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II Warungkiara berhasil diringkus petugas Lapas bersama petugas Polres Sukabumi, Minggu (27/9/2015). Kini, tersangka telah dijebloskan keruangan pengap Lapas Warungkiara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun menyebutkan, ikhwal terungkapnya keberadaan tersangka yang kerap pulang ke rumahnya di  Kampung Tegalwangi RT 05/06 Kelurahan/Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Ketika dicek kerumahnya benar tersangka sedang berkumpul bersama keluarga dirumah kedaiamannya tersebut.

Tanpa buang waktu, tersangka kemudian digelandang petugas Lapas juga aparat Polresta Sukabumi menuju Lapas kelas II Warungkiara, di Kecamatan Warungkiara.

“Memang benar ketika petugas melakukan pengintaian kerumah kediaman tersangka sedang  berkumpul dirumahnya. Nah saat itu juga kami langsung melakukan koordinasikan dengan aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan tersangka. Kini, tersangka telah dijebloskan kembali kesel tahanan lapas, ” kata Kalapas Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Nana Herdiana.

Saat petugas datang ke rumah lokasi, petugas mendapati Doni tengah berkumpul bersama keluarga dan juga dua orang teman lainnya. Saat akan ditangkap, orang tua Doni sempat melakukan penggalangan, namun setelah dijelaskan dengan cara persuasif, kedua orang tuanya langsung pasrah dan membiarkan Doni dibawa ke Lapas.

 “Ibunya sempat histeris saat Doni kami borgol dan bawa ke Lapas. Kami langsung kasih penjelasan kepada kedua orang tuanya bahwa Doni harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, ” terangnya.

Disebutkan Nana, dalam insiden melarikan diri empat Napi pada Desember lalu itu, Doni merupakan aktor intelektual nya. Dia lah yang mengajak tiga temannya yang lain untuk melarikan diri dengan memanfaatkan kelengahan petugas yang tengah melaksanakan shalat jumat. Kini ia harus kembali menjalani sisa hukuman di balik jeruji besi Lapas Warungkiara.

“Doni ini otak dibalik kaburnya para Napi akhir tahun lalu. Dia kasus 363 dengan hukuman 18 bulan penjara. Yang bersangkuta baru menjalani masa hukuman 7 bulan, kini dia harus menjalani sisa tahanannya selama 11 bulan,”singkatnya.

Dijelaskan Nana, dengan tertangkapnya Doni, berarti tinggal satu orang Napi lagi yang masih berkeliaran  di luar Lapas. Petugas hingga kini masih melakukan pengendusan keberadaan Napi tersebut. Mengingat, tidak ada masa kadaluarsa bagi Napi yang melarikan diri untuk melanjutkan masa hukumannya di dalam penjara.

“Semuanya ada empat yang melarikan diri itu. Alhamdulillah, tiga orang sudah kami tangkap dan satu orang lagi masih kami cari. Sampai kapan pun kami akan terus mencari dia,” tandas Nana.

Sementara itu, kepada petugas Doni sempat mengelak disebut otak dibalik kaburnya para Napi tersebut. Ia mengaku hanya mengikuti temannya yang lain saat melarikan diri.

“Bukan saya pak, saya hanya ikut-ikutan saja,” singkat Doni. (gn)

Depok

Wakil Walikota Depok : RT/RW Merupakan Ujung Tombak Pemerintah

Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad dalam sambutannya di acara Forum Ketua RT/RW Se Depok.    (Foto : Yuli Efendi)
Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad dalam sambutannya di acara Forum Ketua RT/RW Se Depok. (Foto : Yuli Efendi)

BERIMBANG.COM, Depok – Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad menyebutkan bahwa peran Ketua RT/RW sangat strategis dalam membantu pemerintahan dalam hal pembangunan di wilayah masing-masih, disamping mempunyai fungsi strategis, Ketua RT/RW juga sebagai jembatan warga sampai tingkat Kelurahan serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Pemerintah Kota Depok dalam hal ini dapat menjadikan Ketua RT/RW sebagai mitra pemerintah dan menjadi ujung tombak Pemerintah dalam membantu pembangunan yang di laksanakan pemerintah daerah.

“ Pembangunan di Kota Depok, mau tidak mau pemerintah harus wajib bermitra dengan Ketua RT/RW siapapun Walikotanya, tidak boleh jauh-jauh dari RT/RW dan harus dekat sehingga pembangunan ini dapat berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar dan bisa kita tingkatkan pembangunan di Kota Depok, Ujar Idris dalam sambutannya di Forum RT/RW di Kelurahan Grogol. Sabtu (26/9/2015).

Terkait Intensif RT/RW, Idris mengatakan Intensif RT/RW tergantung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) bila Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) meningkat kenapa tidak Intensifnya kita naikkan.

“ Bisa saja kita naikkan Intensifnya bila PAD kita besar, Pemerintah Kota Depok juga dalam anggarannya, masih banyak yang di prioritaskan seperti anggaran pendidikan sebesar 20 % dan juga anggaran lainnya seperti pembangunan infrastruktur.

Idris mencontohkan, selain RT/RW Amil yang memandikan mayat juga perlu diperhatikan karena sangat berperan penting bila ada yang meninggal dunia untuk itu Idris menginginkan ada fasilitas intensif dan pelatihan Bimtek juga sama seperti RT/RW agar mempunyai sertifikasi.

“ Pengalaman pribadi yang pernah saya alami ketika saya jadi ustad dan belum menjadi Wakil Walikota, pernah saya di datangi warga untuk memandikan mayat tetapi saya tidak bisa melakukannya karena bisa teorinya saja, apa jadinya bila mayat dibiarkan tanpa adanya Amil,” Ujar Idris.

Idris juga menyampaikan untuk pembangunan infrastruktur Jalan Lingkungan RT/RW sudah mencapai 95 % terbangun oleh Pemerintah Kota di Tahun 2015.

“Ini merupakan peran serta dan aspirasi dari masyarakat melalui RT/RW dan juga aspirasi anggota Dewan untuk itu Walikota yang terpilih nanti apakah dapat apa tidak memperbaiki jalan kota sampai 100% dilakukan,”Ujarnya.(Yuli Efendi)

Depok

Terbentuknya Forum RT/RW Diharapkan Dapat Meningkatkan Kesejahteraan

DSC_0364[1]

BERIMBANG.COM, Depok – Dari hasil pertemuan Bimbingan Teknik (Bimtek) di Puncak Bogor, Forum Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) akhirnya terbentuk di Kota Depok, dari pertemuan yang diadakan di Sekretariat bersama di RW 01 Jalan Vila Santika RT 05/RW 01 Kelurahan Grogol, Limo. Sabtu (26/9/2015)

Ketua Forum RT/RW, Marsyan menuturkan bahwa pertemuan antara RT dan RW yang sekarang diadakan adalah dalam rangka reuni antara pengurus RT/RW se Kota Depok.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Walikota Depok, Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Beji Cinere Limo, Lurah Grogol , perwakilan BPMK, serta Tokoh Masyarakat setempat.

Dengan terbentuknya Forum RT/RW, kata Marsyan adalah cikal bakal terbentuknya Forum sesungguhnya karena masih semi legal dan belum mutlak karena belum menyeluruh sampai tingkat kecamatan.

“ Kami juga akan ikut sertakan seluruh Ketua RT dan RW Tingkat Kota Depok untuk bersama-sama membangun Kota Depok kedepannya bahwa kami sadar betul , kami adalah ujung tombak pemerintah karena kami langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat,”ungkap Marsyan.

Dalam kontribusinya ke Pemerintah Kota Depok, Para ketua RT/RW masih mengalami kekurangan dalam membangun wilayahnya masing-masing dikarenakan terganjal masalah keuangan.

“Maka dari itu, kami mengharapkan agar Pemerintah Kota Depok dapat membantu kekurangan-kekurangan serta keluhan-keluhan yang kami alami selama ini untuk mensejahteraka masyarakat di berbagai sektor,”Ucapnya

Tambahnya, Salah satu harapan besar RT/RW adalah meningkatkan intensif honor yang selama ini sudah diberikan kepada RT sebesar 1,5 juta sedangkan untuk RW sebesar 1,3 juta.

“ Dengan nanti terpilihnya Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad menjadi Walikota atau siapapun yang menjadi walikotanya, kami mengharapkan sekali untuk meningkatkan intensif yang tadinya setahun sekali bisa menjadi sebulan sekali, itu yang nanti akan kami perjuangkan ke depannya,” Ujar Marsyan.

Selain kepada Pemerintah Kota Depok, para ketua RT/RW juga mengharapkan kepada anggota dewan membuatkan payung hukum kepada RT/RW agar setiap tindakan yang dilakukan di masyarakat dilindungi.

Sementara itu, Wakil Walikota Idris Abdul Shomad mengucapkan terima kasih atas undangan dari Panitia karena menurutnya, pertemuan yang sekarang ini adalah mempunyai nilai strategis karena dapat mengembangkan dan meningkatkan pembangunan di Kota Depok.

Idris mengatakan, di dalam perundangan-undangan, RT/RW mempunyai kedudukan sebagai peran membantu Walikota Depok di tingkat kelurahan atau desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“ Kalau dikatakan sebagai ujung tombak memang benar karena undang-undang mengatakan seperti itu semoga menjadi mitra yang sangat erat dan memang sudah diikat dengan undang-undang,”Ujar Idris.

Masih Idris, fungsinya pun adalah sebagai pemimpin diwilayah, seperti salah satu tugasnya adalah pendataan warga serta administrasi Pemerintahan serta menjaga keamanan.

“ Tanpa tanda tangan RT/RW untuk pengantar, warga tidak bisa melanjutkan proses birokrasi sampai ke Walikota,”Ucap Idris.

Lalu Idris mengatakan, Ketua RT/RW juga menjadi advokasi terhadap warganya untuk menjembatani permasalahan yang ada di wilayah ke tingkat kelurahan serta usulan-usulan dari masyarakat termasuk menyukseskan Musrenbang.(Yuli Efendi)

DepokJabodetabek

Aksi Bersih, Dishub Lakukan Jumsih Di Terminal Depok

DSC_0359[1]

BERIMBANG.COM, Depok – Dinas Perhubungan Kota Depok  menjadi giliran dalam melakukan aksi bersih di sekitar area Terminal di Jalan Margonda Raya, kegiatan ini  melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Badan Lingkungan Hidup . Jum’at (25/9/2015).

Pantauan berimbang.com, petugas kebersihan terlihat sedang melakukan aksi bersih di areal Terminal dengan menggunakan sapu dan peralatan lainnya, terlihat juga , Kepala Badan Lingkungan Hidup, Wijayanto dan beberapa jajaran dibawahnya.

DSC_0356[1]
Kepala Dinas Perhubungan, Gandara Budiana Melakukan Pengawasan Jumsih di Terminal Depok. ( Yuli Efendi)

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Gandara Budiana mengatakan kegiatan aksi bersih merupakan kegiatan rutin setiap hari yang dilakukan Pemerintah Kota untuk menjadikan masyarakat Depok meningkatkan pola hidup sehat dan pola hidup bersih  terhadap lingkungannya serta mendukung Pemerintah untuk menuju kota sehat .

Sasarannya menurut Gandara adalah selain meningkatkan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat, salah satunya adalah lomba dalam peraihan Adipura.

“Oleh karena itu kami dari Dinas Perhubungan mempunyai tanggung jawab di beberapa titik terutama di areal terminal, kegiatan ini juga sebenarnya dilakukan setiap hari karena kami mempunyai petugas kebersihan sendiri,”Ujar Gandara.

“ Dan untuk hari-hari tertentu seperti hari Jum’at, kami dibantu oleh beberapa OPD, kita dibantu juga oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan , Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air,”Ucap Gandara.

Gandara berharap dengan adanya kegiatan Jum’at Bersih (Jumsih), Cita-cita Pemerintah Kota Depok dapat tercapai untuk meraih Piala Adipura.(Yuli Efendi)

DepokJabodetabek

Walikota Depok Sesalkan Ada Oknum Penerimaan CPNS

DSC_0346[1]
Walikota dan Wakil Walikota dalam acara pemberian SK CPNS K2 Honorer kepada 238 pegawai Di Gedung Dibaleka

BERIMBANG.COM, Depok – Walikota Depok sesalkan dengan adanya oknum tertentu yang memberikan jaminan untuk meluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Walikota Depok juga meyakini peserta CPNS K2 (honorer) yang diangkat baru-baru ini sejumlah 238 CPNS di Aula Lantai 10 Gedung Dibaleka menjadi korban oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi untuk meraup untung sebanyak-banyaknya.

Bahkan Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il dalam arahannya mempertanyakan kepada para peserta CPNS , siapa saja yang menjadi korban penipuan dalam perekrutan CPNS.

“ Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, siapakah yang pernah di iming-imingi untuk membantu kalian dalam proses kelulusan CPNS,” Ujar Nur Mahmudi dalam sambutannya di acara pemberian SK CPNS K2 (Honorer) kepada 238 pegawai di lantai 10 Gedung Dibaleka. Rabu (23/9/2015)

Menurut data dan informasi yang di dapat Nur Mahmudi, para CPNS dimintai uang sebesar 10 juta sampai 15 juta untuk memuluskan CPNS hingga mendapatkan SK pengangkatan.

“ Saya tadi menanyakan kepada salah satu peserta disini, di kelurahan ada yang meminta uang kepada masyarakat dijanjikan diterima sebagai PNS, siapapun yang menawarkan jangan mudah tergiur walaupun dia itu mengaku-ngaku bisa meluluskan,”

Pemerintah Kota Depok melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di minta untuk meningkatkan kualitas SDM serta menjaga keamanan dan ketertiban. “untuk itu penyelenggara Negara dapat memberikan yang terbaik untuk Kota Depok khususnya sehingga tidak terjadi lagi adanya praktik suap menyuap sehingga tidak ada lagi yang menjadi korban di masa yang akan datang,”Himbau Nur Mahmudi.