PKS Dipojokkan, Masjid Gagal, Sekolah ABK Jadi Solusi Politik?”
BERIMBANG.com, Depok –Dinamika politik di Kota Depok kembali memanas, kali ini imbas dari polemik alih fungsi lahan eks SDN Pondok Cina 1. Fraksi PKS di DPRD Depok tampak mulai terpojok setelah menolak rencana pembangunan Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di lokasi tersebut.
Awalnya, lahan eks SDN Pocin 1 direncanakan menjadi lokasi pembangunan Masjid Margonda dengan anggaran bantuan provinsi (Banprov) Jawa Barat sebesar Rp20 miliar. Namun, rencana itu tiba-tiba berubah haluan. Dana masjid dialihkan untuk menyusun Detail Engineering Design (DED) pembangunan sekolah ABK beserta sarana pendukungnya.
Bambang Sutopo, anggota Fraksi PKS, mengonfirmasi bahwa perubahan anggaran itu masuk dalam usulan Perubahan Anggaran 2025 melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Depok. Langkah ini sontak menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik.
Cahyo Putranto Budiman, Ketua LSM Gerakan Lokomotif dan Pembangunan, ikut bersuara lantang. Ia menuding bahwa Wali Kota Depok, Supian Suri, secara sadar menahan publikasi DED pembangunan masjid, bahkan meminta revisi desain agar mencakup area UMKM. Menurutnya, ini merupakan taktik politik halus untuk memagari pengaruh PKS.
“Pak Wali tahu isi DED masjid, tapi disembunyikan. Lalu, Banprov dialihkan ke sekolah ABK. Saya menduga ini manuver membentuk ‘pagar betis’ terhadap PKS,” kata Cahyo.
Lebih jauh, Cahyo menyebut penolakan warga atas pembangunan masjid terindikasi diorganisasi oleh pihak-pihak tertentu. Ia menduga friksi ini bukan lagi soal tempat ibadah atau sekolah, melainkan soal logistik dan kontrol politik.
“Ini bukan soal fungsi lahan. Ini soal logistik. PKS harus mulai baca peta, karena tekanan perlahan datang dari berbagai sisi,” tutupnya tajam.
Pertarungan di balik lahan bekas SDN ini tampaknya baru dimulai. Akankah PKS mampu bertahan dalam tekanan politik baru ini, atau justru tersingkir dari panggung kekuasaan lokal?
Efendi
