Categories: Daerah

Pemprop Pabar Gandeng Kejati Minta Kawal Dana Covid-19 Rp.197 M

BERIMBANG.com Pemerintah Propinsi Papua Barat (Pabar) mengandeng Kejaksaan Tinggi setempat untuk ikut mendampingi pengawalan dan pengamanan refocusing anggaran penangulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang tengah mewabah di Indonesia.

Kepala Kejati Pabar Yusuf mengatakan untuk merealisasikan dana Pemprov yang di realokasi, dari refocusing dengan APBD Pabar sebesar Rp.197 milyar itu,

Pihaknya melakukan kerjasama melalui penandatanganan atau MoU antara Kejaksaan, Pemerintah Propinsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Pabar.

“Sesuai arahan Pak Jaksa Agung melalui surat edaran nomor: 7 tahun 2020 guna optimalisasi pelaksanaan pendampingan terhadap refocusing pengadaan barang dan jasa, dan juga sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2020,”

“Kejaksaan ikut terlibat sebagai pendamping dari anggaran tersebut,” ucap Yusuf usai MoU, di kantor Pemprop Pabar, Manokwari, Selasa (28/04/2020).

Yusuf menekan MoU ini langkah cepat dengan harapan dana yang diturunkan oleh Pemerintah Propinsi tepat sasaran kepada warga terdampak dari pandemi Covid-19 ini, sehingga virus ini tidak mewabah semakin luas di bumi Kasuari.

“Jadi MoU ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana penangulangan dan pencegahan covid 19 di Pabar khususnya pada pengadaan barang dan jasa sehingga diperoleh yang optimal, tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Kajati, pendampingan ini agar di kemudian hari tidak ada permasalahan baik dari sisi administrasi, keperdataan maupun hukum pidana lainnya, dengan harapan penggunaan anggaran yang bersumber dari belanja barang/jasa dapat tersalurkan,

pasalnya anggaran itu dialihkan ketika dalam keadaan darurat untuk pencegahan dan penanggulangan bencana non alam seperti kasus pandemi COVID-19 ini.

“Jadi ruang lingkup MoU itu meliputi pendampingan, dan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, diantaranya melalui monitoring, evaluasi dan tindakan hukum lain guna pencegahan tindak pidana pada pengadaan barang dan jasa terkait penangulangan covid-19 ini,” tuturnya.

“Pendampingan itu agar tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, guna mengantisipasi adanya KKN dan jika masih terdapat ada oknum atau pihak-pihak yang memanfaatkan atau menyalahgunakan untuk bencana non alam yang darurat ini akan di tindak dengan tegas dengan pemberatan hukuman,” sambung Yusuf.

Yusuf menambahkan nantinya untuk pendampingan itu yang berperan Jaksa Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara yang  memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum, sesuai Surat Edaran Jamdatun nomor : SE-02/G/Gs.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Hukum Keperdataan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat.

Selain itu Jaksa bidang Intelijen sebagai pengawal dan pengamanan dari anggaran tersebut.

“Jadi MoU antara Gubernur Pabar, dengan Kajati, dan Kepala BPKP Pabar dalam rangka penanganan wabah yang pelaksanaanya bersumber dari refocusing anggaran Covid 19 serta distribusi bantuan ke Wilayah se-Pabar,” pungkas mantan Kepala Pusat DTF Badiklat Kejaksaan itu.

(Edo/Red)

Recent Posts

Tiga Orang Warga Depok Disabet Samurai Oleh Sekelompok Orang Tak Dikenal

BERIMBANG.COM, Depok - Tiga orang warga Depok terluka akibat sabetan samurai oleh sekelompok orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi di… Read More

11 jam ago

LPM Kemirimuka Salurkan Bantuan Kepada Warga

BERIMBANG.COM, Depok - Ditengah masa Pandemi virus korona, masyarakat yang terdampak sangat memerlukan bantuan khususnya kebutuhan pokok sehari - hari.… Read More

4 hari ago

Muspika Kecamatan Cigombong Gelar Apel Gabungan Dalam Rangka Meyambut Hari Raya Idul Fitri

BERIMBANG.COM, Bogor - Kapolsek Cijeruk Kompol Nurahim bersama Danramil 2123 Cijeruk Mayor inf Suparno, Satuan Brimob, anggota pospam Satlantas Polres… Read More

4 hari ago

Pemdes Ciburuy Kecamatan Cigombong Bagikan BLT Kepada Warganya Secara Door To Door

BERIMBANG.COM, Bogor - Beberapa tindakan guna menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan… Read More

4 hari ago

PSBB Tahap III Kota Depok , Pelanggar Akam Kena Denda Hingga Rp 1 Juta

BERIMBANG.COM, Depok - Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap III di Kota Depok resmi diberlakukan dari 13 Mei hingga… Read More

5 hari ago

Walikota Depok Sampaikan Maklumat Bersama Perayaan Hari Raya Idul Fitri

BERIMBANG.COM, Depok - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok menerbitkan Surat… Read More

5 hari ago