Categories: Nasional

Jika Tak Berani Memberhentikan, Presiden Bisa Non Aktifkan Jaksa Agung

BERIMBANG.COM, Jakarta – Aktivis sekaligus mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi mengatakan Presiden Joko Widodo mempunyai pilihan untuk menonaktifkan sementara Jaksa Agung HM Prasetyo, jika tak berani memberhentikannya.

Hal ini terkait dengan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Sumatera Utara, yang menyeret mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella dan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho beserta istri Evy Susanti.

Menurutnya, jika politisi Nasdem itu dipanggil penegak hukum untuk bersaksi atas kasus tersebut, maka hal itu akan mencederai wibawa Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum negara.

“Presiden yang bisa menonaktifkan dulu jaksa agung untuk diperiksa sehingga ada jaksa agung Plt (pelaksana tugas). Karena selama dia menjadi jaksa agung memang agak riskan kalau ada pemeriksaan-pemeriksaan, karena bisa meruntuhkan wibawa hukum kita,” kata Adhie di bilangan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (26/12/2015).

Namun menurutnya, langkah menonaktifkan Prasetyo dari jabatan jaksa agung sangat bergantung pada keberanian presiden. Jika hal ini dilakukan, maka akan mempermudah proses hukum yang berjalan.

“Jadi ini sangat bergantung kepada keberanian presiden untuk menonaktifkan. Jadi kalau enggak bisa diberhentikan, dinonaktifkan dulu, agar proses hukum bisa jalan karena bagaimanapun jaksa agung ini orang tertinggi di lembaga penegak hukum,” lanjutnya.

Lebih lanjut Adhie menegaskan, KPK atau pengadilan memiliki wewenang untuk memanggil Prasetyo dalam kasus terkait. Namun, jika tak dilakukan penonaktifan, kredibilitas dan integritas Kejaksaan akan terganggu.

“Kan ada equality before the law, semua warga negara sama dihadapan hukum, cuma memang dari sisi ketatanegaraan ini bisa menganggu kredibilitas dan integritas lembaga hukum sekelas kejaksaan agung,” jelasnya.

“Jadi yang paling tepat adalah setelah mendengar panggilan dari KPK atau dari pengadilan, presiden harus menonaktifkan dulu sehingga tidak ada beban moral apapun dari jaksa agung untuk dilakukan pemeriksaan,” tukas Adhie.

Okezone

Recent Posts

Dalam Laporan Tahunan PN Cibinong, Bupati Bogor: Telah Jalin Kerjasama yang Baik

BERIMBANG.com Bogor - "Tegaknya hukum bukan hanya merupakan tugas institusi pengadilan, melainkan tugas kita semua," kata Bupati Bogor Ade Yasin… Read More

3 jam ago

Menuju Eliminasi TBC 2030, Wabup Bogor Berkomitmen Memberantasnya

BERIMBANG.com Bandung - Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan menghadiri Gerakan Eliminasi TBC (tuberkulosis) 2030 yang digelar di Cimahi Techno… Read More

3 jam ago

Sisa 3% Belum Dibagikan, Program PTSL di Gunung Sindur Kabupaten Bogor

BERIMBANG.com Bogor - Program prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,… Read More

5 jam ago

Survei Calon Lahan Relokasi Pengungsi, Gubernur Jabar Didampingi Bupati Bogor

BERIMBANG.com Bogor - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Bupati Bogor Ade Yasin mengunjungi calon lahan relokasi di 15 titik lahan… Read More

9 jam ago

Dukung Berdiri Kantor Kejari, Kajati Pabar Yusuf Disambut Prosesi Adat Mansel

BERIMBANG.com Papua Barat - Membangun Indonesia maju dalam penegakan hukum terus dilakukan jajaran Kejaksaan di berbagai daerah, salah satunya melalui… Read More

23 jam ago

Rumah Ambruk Korban Bencana, Pemkot Bogor Terjunkan TRC BPBD

BERIMBANG.com Bogor - Rumah Milik Ibu Tjitjih Sukarsih (65) Ambruk yang berada di Kampung Pulo Geulis, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan… Read More

1 hari ago