Dr. Jeanne Noveline Tedja Founder & CEO Rumah Pemberdayaan

Profil

Menikah dan ibu dari 3 orang anak. Lahir dan besar di lingkungan keluarga yg multi-religion dan multi-kultural sehingga sangat menjunjung tinggi toleransi & menghargai keberagaman. Sangat concern terhadap masalah kesejahteraan dan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Menulis disertasi S3 mengenai studi kebijakan Kota Layak Anak.

Pendidikan
S3 (Doktoral) Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia

Visi

Bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat agar tercipta kebijakan yang ramah dan sensitif terhadap kebutuhan perempuan & anak.

Memiliki visi yang sejalan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu ‘Jabar Juara Lahir Bathin’ – melalui pembangunan sumber daya manusia dengan akselerasi implementasi dan peningkatan kinerja kebijakan Kota Layak Anak di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan pengarus-utamaan Hak Anak, terutama hak Pendidikan dan Kesehatan. Teemasuk memperjuangkan kesejahteraan guru SMA/SMK, meningkatkan tunjangan Guru Honorer SMA/SMK, menambah Ruang Kelas Baru untuk meningkatkan kapasitas sekolah, mengamankan pembiayaan untuk siswa miskin, meningkatkan BPMU (BOS Daerah) baik di SMA/SMK Negeri maupun Swasta serta meningkatkan kualitas Tutor Guru PAUD.

Profesi (2014- sekarang)

1. Founder & CEO Rumah Pemberdayaan, sebuah NGO yang mempunyai visi “Membangun generasi muda Indonesia yang Berkualitas, Berkarya, Sejahtera dan Makmur”
2. Aktif memberikan advokasi, sosialisasi & konsultasi mengenai Kota Layak Anak, Hak Anak, Sekolah Ramah Anak, Pemberdayaan Perempuan, dll.
3. Berperan aktif mengedukasi dan mempraktekan sikap toleransi dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, juga sikap anti-korupsi.

Pengalaman

1. Anggota DPRD Kota Depok 2009-2014
2. Ketua Pansus perumus Perda ttg Penyelenggaraan Kota Layak Anak (2013) Perda pertama di Indonesia ttg Kota Layak Anak
3. Ketua Pansus Perda Retribusi eKTP (2011) yang memberlakukan eKTP gratis di Depok dan pelayanan eKTP berbasis Kelurahan (bukan berbasis Kecamatan).
4. Anggota Badan Anggaran, Anggota Badan Musyawarah
5. Anggota Komisi A (perijinan, kepegawaian, kependudukan),
6. Vokal dan fokus dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
7. Corporate Communication Manager PT Cognis Indonesia
8. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan komunikasi internal dan eksternal perusahaan termasuk Media Relation, Goverment Relations, Corporate Social Responsibility, Marketing Communication, dan Website perusahaan.
9. Sebagai ‘spoke person’ perusahaan Menangani Crisis Management perusahaan ketika dilanda isue pencemaran limbah tahun 2006