Nasional

BERIMBANG.COM, Jakarta – Aksi damai Forum Pers Independen Indonesia (FPII), setelah berlangsung sekitar dua jam di gedung Dewan Pers, rupanya hanya bisa melakukan aksi secara sepihak di halaman Dewan Pers, dikarenakan anggota Dewan Pers tidak memiliki nyali untuk menemui FPII.

Hal tersebut diketahui ketika salah satu anggota FPII yang sempat berada di Gedung Dewan Pers sejak pukul 08.00 wib pagi, sudah mencoba mengecek, dan sampai selesai demo damai tidak ada satupun anggota Dewan Pers.

“Maling ketika lari dari kejaran polisi, dipastikan karena takut, ketakutan itu dikarenakan membuat kesalahan, seperti itulah yang terjadi pada Dewan Pers, ketika tidak berani muncul untuk menemui FPII,” ujar Ketua Deputi Organisasi Sekretariat Nasional FPII, Jall Jazz Pamone, dalam orasinya, kepada para peserta aksi yang berjumlah sekitar 70 pekerja pers yang berasal dari sekitar wilayah Jabodetabek.

Ketua Presidium FPII, Ibu Kasih Hati yang membuka orasi mengatakan jika Dewa Pers jangan menjadi manusia pengecut lalu bersembunyi.

“Kalian (DP) jangan kangkangi kemerdekaan pers, kalian harus keluar untuk menerangkan semua kebijakan kalian, jangan menjadi pengecut bersembunyi,” ujar Kasih Hati dalam orasinya. Pentas teatrikal yang dilaksanakan oleh anggota FPII juga menarik perhatian para pekerja pers yang kebetulan datang meliput, teatrikal dilaksanakan sendiri oleh anggota FPII.

Usai melakukan aksi di Gedung DP, peserta aksi yang sempat di sambut hujan, namun tidak juga menyurutkan semangat para anggota, bahkan menjadikan catatan tersendiri dari salah satu stasiun Televisi luar negeri Al-Jazzera, hingga melakukan liputan ke Gedung DPR RI.

Rupanya pihak Humas DPR RI sangat antusias untuk segera menerima perwakilan FPII untuk diteruskan ke Komisi I DPR RI yang membidangi jurnalistik, dan juga penyusun dan yang mensahkan UU Pers nomor 40 tahun 1999. UU Pers tersebut, diserahkan kepada Dewan Pers untuk melaksanakan yang isinya salah satu adalah perlindungan kepada pekerja pers.

Namun kenyataannya justru Dewan Pers seakan melakukan penyimpangan dengan sesuka hatinya membuat kebijakan tanpa melakukan koordinasi kepada Komisi I selaku pengawas dan tempat DP melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan. Akibatnya persoalan verifikasi yang dipaksakan kepada media oleh DP menjadi pertanyaan Komisi I atas dasar apa.

“Saya sempat kaget dengan persoalan verifikasi karena kami tidak mengetahui sama sekali, karena tidak diberitahu apalagi dilibatkan,” ujar Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Abdul Kharis Almasyhari dari Fraksi PKS. Secara tidak langsung Ketua Komisi I mengatakan jika persoalan verifikasi, belum layak untuk ditetapkan oleh instansi manapun untuk menjadikan alasan melakukan pelarangan kepada wartawan manapun melakukan liputan.

Kejadian di beberapa daerah yang dilakukan oleh instansi dengan menolak wartawan melakukan peliputan, dengan alasan surat edaran dari dewan pers terkait dengan yang boleh melakukan kegiatan pers hanyalah media yang sudah terdaftar dalam rilis verifikasi versi dewan pers.

“Setiap Instansi yang sudah menerima surat dari dewan pers tidak memiliki hak untuk melarang wartawan untuk melakukan peliputan, jika terjadi maka FPII akan melakukan somasi karena telah melanggar UU Pers tentang menghalang-halangi untuk mendapatkan informasi,” ujar Ketua Setnas FPII, Mustofa Hadi Karya alias Opan.

Tiga orang perwakilan FPII yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ketua Komisi I menolak untuk melakukan audensi, jika tidak melibatkan seluruh peserta aksi.

“Karena yang hadir saat ini, adalah wartawan dari berbagai media, karenanya berbagai persoalan juga dihadapi oleh media-media tersebut, jadi tidaklah mungkin jika cuma kami bertiga,” ujar Hefrizal selaku Koordinator Lapangan Aksi Damai FPII, yang ditemani Ketua Deputi Bidang Organisasi dan Ketua Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Setnas FPII.

Selain itu, pihak Komisi I juga tidak memiliki waktu panjang, dikarenakan sudah ada agenda dengan pihak TVRI dan persoalan pertahanan dan keamanan dengan perwakilan dari Negara Philipina. (Red)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Sedikitnya di tahun ini, menurut Ismanto ada 43.000 media berkembang dari Sabang sampai merauke, hal itu menandakan masyarakat Indonesia sudah mulai cerdas.Jakarta, 10/2.

Sebagian besar publik menyayangkan dewan pers terkesan terburu buru ambil kebijakan verifikasi dan rencana Barcode kepada media media yang dianggap lulus administrasi berbadan hukum. 

Didepan awak media, Ismanto yang mewakili Dewan Pers menyatakan, itu bukan utk mendiskriminasi temen temen wartawan, tapi lebih terfokus pada penataan dalam industri pers. 

"Masalah verifikasi sudah sejak dari tahun 2001 kita infokan ke temen temen media, kalau dibilang kami kurang sosialisi permasalahan verifikasi, itu bukan satu alasan, karena kami sudah memberikan informasi tersebut setiap tahunnya." ucap Ismanto di gedung dewan pers, Jum'at (10/2).

Polemik verifikasi dan tanda Barcode distiap media, dirasakan para insan pers di Indonesia sangat mengekang kemerdekaan pers. 

Dengan sikap tegas, para insan pers sepakat membentuk forum yang menjadi langkah awal petisi bersama. Surat petisi utk Rapat Dengar pendapat (RDP) yang baru dimulai 2 hari ini sudah terdata sedikitnya 126 jurnalis dan 76 media yang mewakili insan pers se Indonesia. 

"Kami adalah pekerja pers dan ini adalah profesi kami, tapi kami sangat menyayangkan kebijakan Dewan Pers yang menyalah artikan keberadaan kami tidak dianggap." kata opan salah satu penggagas berdirinya Forum Pers Independen Indonesia (FPII).

Ketika ditanyakan langkah langkah kedepannya, kata ia, Petisi untuk RDP sudah masuk ke komisi I DPR RI.

Tantowi Yahya, Anggota Komisi I DPR RI saat ditemui di gedung Nusantara III DPR RI mengatakan, permasalahan ini memang harus disikapi dengan serius dan bijak.

Ini memang menjadi permasalahan nasional dalam dunia jurnalis. Kebijakan dewan pers dianggap tidak objectif dan terkesan membatasi ruang gerak pers yang tidak sesuai UU Pers No. 40 tahun 1999. Bahkan menurutnya, kebijakan yang yang dikeluarkan dewan pers terkait verifikasi dan kode barcode itu ada asumsi pesanan politik dan bisnis di dalamnya untuk menekan gejolak yang telah menjadi viral dengan sebutan HOAX.

Para utusan FPII ke dewan pers bukan hanya membawa misi untuk meminta verifikasi dan barcode untuk dikaji lagi, dan belum saatnya untuk diumumkan di publik saat ini. 

"Yaaa, terlalu cepat kebijakan itu dikeluarkan dewan pers, sedangkan di UU Pers tidak ada perintah barcode. Dewan pers hanya pelaksana UU pers dan bukan utk mengambil keputusan sepihak, kan ada DPR komisi I yang memiliki hak dan kewenangan dalam hal itu," ujar opan.

Untuk itu Forum Pers Independen Indonesia (FPII) meminta komisi I DPR RI segera menggelar RDP yang dihadiri pengurus inti dewan pers dengan kami hingga terbentuk komunikasi sehat guna menyelesaikan konflik nasional yang melibatkan insan pers diseluruh Indonesia, sehingga tidak menimbulkan aspek sosial ekonomi. Opan juga mengatakan, jika itu terjadi maka hal itu akan menambahkan prosentase kriminalisasi, karena menyangkut permasalahan karya anak bangsa. (Red).

BERIMBANG.COM, Jakarta – Ratusan korban penipuan berkedok investasi bodong Pandawa Group melapor ke Polda Metro Jaya, Jumat, 3 Februari 2017. Mikael Marut, kuasa hukum para korban mengatakan, dari 173 orang yang menjadi korban dengan kerugian mencalai Rp 20 miliar.

"Kerugian tiap korban berbeda. Ada yang Rp 15 juta, ada yang paling tinggi Rp 1,2 miliar. Kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah karena masih ada teman-teman yang komunikasi untuk ikut dalam grup ini," kata Mikael di Mapolda Metro Jaya, Jumat.

Mikael menjelaskan, dalam laporan kali ini mereka melaporkan bos Pandawa Nuryanto dan beberapa anak buahnya, Agustinus Budi, Yenny Selva, Vita Lestari, dan lainnya. "Yang kami laporkan adalah bos Pandawa Group dan para leader," katanya.

Mikael menambahkan, para korban sebelumnya juga sempat menyambangi rumah Nuryanto di Depok, namun tidak bertemu dengan Nuryanto.

Sementara itu, salah satu korban bernama Diana Ambarsari, 39 tahun mengaku merugi sekitar Rp 293 juta. Kerugian itu ia dapat sejak berinvestasi pada Februari 2016.

Diana menuturkan, investasi ini menawarkan keuntungan sebesar 10 persen tiap bulannya. Namun tiba-tiba diturunkan menjadi 5 persen dan pada Desember 2016, dan kemudian  berhenti.

"Awalnya menguntungkan, tapi sejak Desember lalu mulai agak aneh dan saya tak lagi dapat," katanya. Diana baru sadar tertipu setelah adanya pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa investasi yang ditawarkan Pandawa Group ilegal.

"Jadi tidak ada pembayaran profit, tidak ada in dan out. Dijanjikan 8 Januari 2017 sudah normal kembali, tapi tidak ada realisasinya sampai mundur hingga 1 Februari dan sampai sekarang sudah tidak ada orangnya," kata Diana.

Berdasarkan Lp bernomor LP/593/II/2017/PMJ/Ditreskrimsus, Nuryanto dan karyawannya dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan atau Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (Abd)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian berhalangan hadir untuk menemui perwakilan massa dari Laskar Pembela Islam (LPI) yang akan berunjuk rasa di Mabes Polri, Senin (16/1/2017).

Namun, menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Iwan Kurniawan, ada perwakilan pejabat dari Mabes Polri yang akan menemui pihak pengunjuk rasa tersebut.

Rencananya, para pengunjuk rasa itu akan berkumpul di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Setelah itu, mereka dijadwalkan melakukan longmarch dari Masjid Al-Azhar ke Mabes Polri.

"Mereka berkumpul misalnya di Masjid Al-Azhar, perwakilan bisa audiensi. Nanti ada pejabat mabes yang ditunjuk untuk audiensi," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Iwan Kurniawan, kepada wartawan, Minggu (15/1/2017).

Massa LPI terdiri dari berbagai ormas Islam termasuk Front Pembela Islam (FPI).

Mantan Kapolda Metro Jaya itu berhalangan hadir karena akan menghadiri rapat. Namun, kata Iwan, aspirasi dari para pengunjuk rasa itu juga tetap akan diterima oleh Kapolri.

Menurut dia, Kapolri telah menunjuk salah satu pejabat di Mabes Polri yang akan menerima pengunjuk rasa.

Nantinya, aspirasi itu akan disampaikan langsung kepada orang nomor satu di instansi Polri.

"Kami sediakan pejabat yang menerima. Kalau maksa ini kan rapat penting. Kan yang penting aspirasi bisa sampai. Nanti juga sampai ke pimpinan Polri. Jadi tak ada alasan untuk tetap bertemu beliau. Aspirasi bakal sampai kan," ujarnya.

Tuntutan aksi 161 ada dua.

Pertama menuntut dan meminta kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar segera mencopot Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan, yang telah melakukan pembiaran dan mengakibatkan terjadinya insiden penyerangan dan penganiayaan terhadap massa ormas Islam FPI oleh massa ormas LSM GMBI.

Kedua, menuntut kepada Mabes Polri agar mencari dan menangkap aktor intelektual dan pelaku lapangan terhadap penyerangan dan penganiayaan massa ormas Islam FPI oleh massa ormas LSM GMBI.

Sumber : Tribunews.com

BERIMBANG.COM, Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menjelaskan bahwa tingkat pengangguran di Cina mencapai angka lima persen atau sekira 40 juta orang dari total jumlah penduduk 1,4 miliar jiwa. Oleh karenanya, Pemerintahnya pun sangat  berkepentingan untuk mengurangi tingkat penangguran dengan menyebar tenaga kerja ke sejumlah negara. Hal itulah yang menyebabkan banjirnya tenaga kerja asal Cina di Indonesia.

"Di Cina pembangunan infrastruktur sudah banyak, duit banyak, maka mereka mengekspansi ke negara lain, tanam investasi menggunakan pekerja dari mereka," kata Dede dalam diskusi bertajuk 'Di balik Serbuan Warga Asing' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/12/2016).

Serbuan tenaga kerja asing asal negeri Tirai Bambu tersebut tentu sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia sendiri.

Namun, kata Politisi  Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa bukan hanya Indonesia yang diserbu tenaga kerja asal Cina. Negara-negara berkembang di Afrika dan Asia Tenggara juga menjadi tujuan utama tenaga kerja Cina.

"Kalau ke Amerika Serikat sudah tidak bisa. Amerika sudah memproteksi ekonominya,"kata Dede.

Selain itu, membanjirnya tenaga kerja asal Cina disebabkan adanya kebijakan visa bebas kunjungan. Kemenkumham mencatat ada 1.993 warga negara Cina menyalagunakan visa kunjungan untuk bekerja di Indoneasia. Sebanyak 1.836 orang sudah dideportasi, dan 126 orang sudah diproses di pengadilan.

Indonesia menerapkan visa bebas kunjungan ke 169 negara. Kebijakan itu buat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing. Indonesia masih kalah dengan Malaysia soal kunjungan wisatawan. Sementara Pemerintahan Joko Widodo menargetkan 12 juta kunjungam wisatawan mancanegara dan saat ini jumlah wisman yang masuk ke Indonesia baru delapan  juta. (Abd)

BERIMBANG.COM, Yogyakarta – Pengusaha ikan laut yang berbasis di kawasan pelabuhan perikanan Muara Baru dan Muara Angke menggelar mogok kerja, Senin, 10 oktober 2016. Aksi ini untuk memprotes kenaikan uang sewa sebesar 450 persen dan pengurangan masa sewa dari 10 tahun menjadi 5 tahun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kebijakan itu telah sesuai dengan peraturan dari Menteri Keuangan. “Bukan saya yang bikin. Mereka minta sepuluh tahun ya eggak bisalah kan sudah sesuai undang-undang,” ujar Susi di Hotel Grand Hyatt Yogyakarta.

Menurut Susi, sekarang sudah saatnya menata ulang pengelolaan Muara Baru yang telah lama dikuasai oleh beberapa orang saja. “Kan hanya lima sampai sepuluh orang yang menguasai hampir 80 persen tanah negara,” ujar dia. Dengan pembatasan masa sewa itu diharapkan Muara Baru dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak bukan segelintir kelompok.

Mengenai harga uang sewa yang dinaikkan hampir 450 persen, menurut Susi, sudah sangat wajar. “Mereka nyewa Rp 10 juta per hektare per tahun berpuluh-puluh tahun,” kata dia. Namun lahan yang disewa itu ternyata disewakan lagi kepada pihak lain dengan harga sekitar Rp 500 ribu per meternya. “Kan enggak bener lagi ini.”

Susi mengatakan, seharus aksi mogok kerja itu tidak perlu dilakukan. Apalagi pengusaha telah menyetujui kebijakan itu melalui tanda tangan kontrak dua tahun lalu. “Saya bilang, kalau tidak setuju dengan ini silakan bawa ke pengadilan, saya siap,” kata dia.

Susi menyatakan siap menyelesaikan masalah ini di pengadilan karena dia tidak membawa kepentingan pribadi. Selain itu, upaya pengosongan paksa tetap akan dilakukan jika pengusaha yang ada sekarang tidak segera mengosongkan lokasi. “Kalau perlu buldoser ya enggak apa-apa,” kata dia.

Susi yakin kebijakan pemerintah ini tidak akan merugikan nelayan. Bahkan sebaliknya, nelayan justru akan diuntungkan dengan kebijakan itu. “Mereka saja yang bawa-bawa nama nelayan,” ujar dia.

Melalui kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi berharap agar laut Indonesia menjadi lebih baik dan dapat diandalkan. Walau pun untuk mewujudkan harapan itu, kata Susi, Kementrian Kelautan dan Perikanan harus menghadapi masalah-maslaah yang tidak mudah untuk diselesaikan. (Isw/Abd)

BERIMBANG COM, Jakarta – Agus Harimutri Yudhoyono resmi diusung Koalisi Cikeas di Pilgub Jakarta. Putra sulung Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono itu harus segera mundur dari keanggotannya sebagai TNI apabila ingin berkecimpung di dunia politik.

Seperti diketahui, Agus merupakan perwira aktif TNI AD berpangkat Mayor. Ia pun masih menjabat sebagai Komandan Batalyon 203/Arya Kamuning di bawah jajaran Kodam Jaya.

Kapendam Jaya Kolonel Inf Heri Prakosa mengingatkan apabila ingin di Pilgub DKI, Agus harus segera mengundurkan diri.

“Iya dong mundur. Ada mekanismenya untuk anggota TNI yang ingin ikut pilkada,” ujar Heri saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (23/9/2016).

Sementara itu Kadispen TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapat informasi soal pengajuan pengunduran diri Agus. Ia juga mengetahui rencana Agus ikut pertarungan Pilkada dari media.

“Sampai saat ini saya belum dengar. Belum ada (pengajuan pengunduran diri),” ucap Sabrar saat dikonfirmasi secara terpisah.

Ia pun menegaskan seorang personel TNI tidak boleh terlibat politik. Untuk itu jika ingin maju di Pilkada, maka prajurit yang dimaksud harus melepaskan keanggotannya dari TNI.

“Aturannya kan tidak boleh. Harus mundur. Tapi untuk itu kan perlu ada mekanisme. Sehingga paling tidak bisa dengan lisan dulu,” jelas Sabrar.

Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni akan mengundurkan diri dari posisinya saat ini. Agus dan Sylviana segera mengurus administrasi pengunduran diri dari institusi masing-masing setelah ditetapkan maju di Pilgub DKI Jakarta.

“Mas Agus dan Ibu Sylviana akan berpamitan dengan atasan langsung, dan setelah itu akan menghadirkan diri ke warga DKI,” ujar Ketum PPP Romahurmuziy dalam jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, Jumat (23/9).

Sumber : detik.com

BERIMBANG.COM, Jakarta – Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq ‎Shihab menyerang Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), antara lain dengan menyebut kata-kata kafir dan mengait-ngaitkannya dengan sejumlah kasus dugaan korupsi. Dia juga menyerukan kepada umat Islam untuk tidak memilih Ahok di pilkada Jakarta periode 2017-2022.

‎”Ahok (diduga) terlibat korupsi dalam kasus Sumber Waras, KPK harusnya mengusut itu,” kata Rizieq dalam acara tabligh akbar di Mesjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (18/9/2019).

Jika KPK tidak menuntaskan kasus tersebut, Rizieq menginginkan lembaga antikorupsi ini dibubarkan.

“Jika tidak mau, maka lebih baik KPK dibubarkan. Tidak peduli dia (Ahok) dibela Presiden, tidak peduli dibela polisi, dibela KPK,” ujar dia.
‎
Di acara tersebut, Riziek berkali-kali mengimbau masyarakat untuk memilih gubernur yang berlatarbelakang muslim dan antikorupsi.

‎”Pilihlah pemimpin muslim yang baik dan tidak ‎korupsi,” tutur dia.

Lalu, dia menyebutkan sejumlah nama kandidat yang menurutnya layak dipilih.

“Kita masih banyak stock pemimpin muslim yang baik, ada Pak Yusril di sini, ada Sandiaga Uno pengusaha muda yang sukses, ada Pak Sjafrie Sjamsoeddin purnawirawan TNI dan lainnya,” kata dia.