Nasional

BERIMBANG.COM, Jakarta – Aksi damai Forum Pers Independen Indonesia (FPII), setelah berlangsung sekitar dua jam di gedung Dewan Pers, rupanya hanya bisa melakukan aksi secara sepihak di halaman Dewan Pers, dikarenakan anggota Dewan Pers tidak memiliki nyali untuk menemui FPII.

Hal tersebut diketahui ketika salah satu anggota FPII yang sempat berada di Gedung Dewan Pers sejak pukul 08.00 wib pagi, sudah mencoba mengecek, dan sampai selesai demo damai tidak ada satupun anggota Dewan Pers.

“Maling ketika lari dari kejaran polisi, dipastikan karena takut, ketakutan itu dikarenakan membuat kesalahan, seperti itulah yang terjadi pada Dewan Pers, ketika tidak berani muncul untuk menemui FPII,” ujar Ketua Deputi Organisasi Sekretariat Nasional FPII, Jall Jazz Pamone, dalam orasinya, kepada para peserta aksi yang berjumlah sekitar 70 pekerja pers yang berasal dari sekitar wilayah Jabodetabek.

Ketua Presidium FPII, Ibu Kasih Hati yang membuka orasi mengatakan jika Dewa Pers jangan menjadi manusia pengecut lalu bersembunyi.

“Kalian (DP) jangan kangkangi kemerdekaan pers, kalian harus keluar untuk menerangkan semua kebijakan kalian, jangan menjadi pengecut bersembunyi,” ujar Kasih Hati dalam orasinya. Pentas teatrikal yang dilaksanakan oleh anggota FPII juga menarik perhatian para pekerja pers yang kebetulan datang meliput, teatrikal dilaksanakan sendiri oleh anggota FPII.

Usai melakukan aksi di Gedung DP, peserta aksi yang sempat di sambut hujan, namun tidak juga menyurutkan semangat para anggota, bahkan menjadikan catatan tersendiri dari salah satu stasiun Televisi luar negeri Al-Jazzera, hingga melakukan liputan ke Gedung DPR RI.

Rupanya pihak Humas DPR RI sangat antusias untuk segera menerima perwakilan FPII untuk diteruskan ke Komisi I DPR RI yang membidangi jurnalistik, dan juga penyusun dan yang mensahkan UU Pers nomor 40 tahun 1999. UU Pers tersebut, diserahkan kepada Dewan Pers untuk melaksanakan yang isinya salah satu adalah perlindungan kepada pekerja pers.

Namun kenyataannya justru Dewan Pers seakan melakukan penyimpangan dengan sesuka hatinya membuat kebijakan tanpa melakukan koordinasi kepada Komisi I selaku pengawas dan tempat DP melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan. Akibatnya persoalan verifikasi yang dipaksakan kepada media oleh DP menjadi pertanyaan Komisi I atas dasar apa.

“Saya sempat kaget dengan persoalan verifikasi karena kami tidak mengetahui sama sekali, karena tidak diberitahu apalagi dilibatkan,” ujar Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Abdul Kharis Almasyhari dari Fraksi PKS. Secara tidak langsung Ketua Komisi I mengatakan jika persoalan verifikasi, belum layak untuk ditetapkan oleh instansi manapun untuk menjadikan alasan melakukan pelarangan kepada wartawan manapun melakukan liputan.

Kejadian di beberapa daerah yang dilakukan oleh instansi dengan menolak wartawan melakukan peliputan, dengan alasan surat edaran dari dewan pers terkait dengan yang boleh melakukan kegiatan pers hanyalah media yang sudah terdaftar dalam rilis verifikasi versi dewan pers.

“Setiap Instansi yang sudah menerima surat dari dewan pers tidak memiliki hak untuk melarang wartawan untuk melakukan peliputan, jika terjadi maka FPII akan melakukan somasi karena telah melanggar UU Pers tentang menghalang-halangi untuk mendapatkan informasi,” ujar Ketua Setnas FPII, Mustofa Hadi Karya alias Opan.

Tiga orang perwakilan FPII yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ketua Komisi I menolak untuk melakukan audensi, jika tidak melibatkan seluruh peserta aksi.

“Karena yang hadir saat ini, adalah wartawan dari berbagai media, karenanya berbagai persoalan juga dihadapi oleh media-media tersebut, jadi tidaklah mungkin jika cuma kami bertiga,” ujar Hefrizal selaku Koordinator Lapangan Aksi Damai FPII, yang ditemani Ketua Deputi Bidang Organisasi dan Ketua Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Setnas FPII.

Selain itu, pihak Komisi I juga tidak memiliki waktu panjang, dikarenakan sudah ada agenda dengan pihak TVRI dan persoalan pertahanan dan keamanan dengan perwakilan dari Negara Philipina. (Red)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Sedikitnya di tahun ini, menurut Ismanto ada 43.000 media berkembang dari Sabang sampai merauke, hal itu menandakan masyarakat Indonesia sudah mulai cerdas.Jakarta, 10/2.

Sebagian besar publik menyayangkan dewan pers terkesan terburu buru ambil kebijakan verifikasi dan rencana Barcode kepada media media yang dianggap lulus administrasi berbadan hukum. 

Didepan awak media, Ismanto yang mewakili Dewan Pers menyatakan, itu bukan utk mendiskriminasi temen temen wartawan, tapi lebih terfokus pada penataan dalam industri pers. 

"Masalah verifikasi sudah sejak dari tahun 2001 kita infokan ke temen temen media, kalau dibilang kami kurang sosialisi permasalahan verifikasi, itu bukan satu alasan, karena kami sudah memberikan informasi tersebut setiap tahunnya." ucap Ismanto di gedung dewan pers, Jum'at (10/2).

Polemik verifikasi dan tanda Barcode distiap media, dirasakan para insan pers di Indonesia sangat mengekang kemerdekaan pers. 

Dengan sikap tegas, para insan pers sepakat membentuk forum yang menjadi langkah awal petisi bersama. Surat petisi utk Rapat Dengar pendapat (RDP) yang baru dimulai 2 hari ini sudah terdata sedikitnya 126 jurnalis dan 76 media yang mewakili insan pers se Indonesia. 

"Kami adalah pekerja pers dan ini adalah profesi kami, tapi kami sangat menyayangkan kebijakan Dewan Pers yang menyalah artikan keberadaan kami tidak dianggap." kata opan salah satu penggagas berdirinya Forum Pers Independen Indonesia (FPII).

Ketika ditanyakan langkah langkah kedepannya, kata ia, Petisi untuk RDP sudah masuk ke komisi I DPR RI.

Tantowi Yahya, Anggota Komisi I DPR RI saat ditemui di gedung Nusantara III DPR RI mengatakan, permasalahan ini memang harus disikapi dengan serius dan bijak.

Ini memang menjadi permasalahan nasional dalam dunia jurnalis. Kebijakan dewan pers dianggap tidak objectif dan terkesan membatasi ruang gerak pers yang tidak sesuai UU Pers No. 40 tahun 1999. Bahkan menurutnya, kebijakan yang yang dikeluarkan dewan pers terkait verifikasi dan kode barcode itu ada asumsi pesanan politik dan bisnis di dalamnya untuk menekan gejolak yang telah menjadi viral dengan sebutan HOAX.

Para utusan FPII ke dewan pers bukan hanya membawa misi untuk meminta verifikasi dan barcode untuk dikaji lagi, dan belum saatnya untuk diumumkan di publik saat ini. 

"Yaaa, terlalu cepat kebijakan itu dikeluarkan dewan pers, sedangkan di UU Pers tidak ada perintah barcode. Dewan pers hanya pelaksana UU pers dan bukan utk mengambil keputusan sepihak, kan ada DPR komisi I yang memiliki hak dan kewenangan dalam hal itu," ujar opan.

Untuk itu Forum Pers Independen Indonesia (FPII) meminta komisi I DPR RI segera menggelar RDP yang dihadiri pengurus inti dewan pers dengan kami hingga terbentuk komunikasi sehat guna menyelesaikan konflik nasional yang melibatkan insan pers diseluruh Indonesia, sehingga tidak menimbulkan aspek sosial ekonomi. Opan juga mengatakan, jika itu terjadi maka hal itu akan menambahkan prosentase kriminalisasi, karena menyangkut permasalahan karya anak bangsa. (Red).

BERIMBANG.COM, Jakarta – Ratusan korban penipuan berkedok investasi bodong Pandawa Group melapor ke Polda Metro Jaya, Jumat, 3 Februari 2017. Mikael Marut, kuasa hukum para korban mengatakan, dari 173 orang yang menjadi korban dengan kerugian mencalai Rp 20 miliar.

"Kerugian tiap korban berbeda. Ada yang Rp 15 juta, ada yang paling tinggi Rp 1,2 miliar. Kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah karena masih ada teman-teman yang komunikasi untuk ikut dalam grup ini," kata Mikael di Mapolda Metro Jaya, Jumat.

Mikael menjelaskan, dalam laporan kali ini mereka melaporkan bos Pandawa Nuryanto dan beberapa anak buahnya, Agustinus Budi, Yenny Selva, Vita Lestari, dan lainnya. "Yang kami laporkan adalah bos Pandawa Group dan para leader," katanya.

Mikael menambahkan, para korban sebelumnya juga sempat menyambangi rumah Nuryanto di Depok, namun tidak bertemu dengan Nuryanto.

Sementara itu, salah satu korban bernama Diana Ambarsari, 39 tahun mengaku merugi sekitar Rp 293 juta. Kerugian itu ia dapat sejak berinvestasi pada Februari 2016.

Diana menuturkan, investasi ini menawarkan keuntungan sebesar 10 persen tiap bulannya. Namun tiba-tiba diturunkan menjadi 5 persen dan pada Desember 2016, dan kemudian  berhenti.

"Awalnya menguntungkan, tapi sejak Desember lalu mulai agak aneh dan saya tak lagi dapat," katanya. Diana baru sadar tertipu setelah adanya pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa investasi yang ditawarkan Pandawa Group ilegal.

"Jadi tidak ada pembayaran profit, tidak ada in dan out. Dijanjikan 8 Januari 2017 sudah normal kembali, tapi tidak ada realisasinya sampai mundur hingga 1 Februari dan sampai sekarang sudah tidak ada orangnya," kata Diana.

Berdasarkan Lp bernomor LP/593/II/2017/PMJ/Ditreskrimsus, Nuryanto dan karyawannya dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan atau Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (Abd)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian berhalangan hadir untuk menemui perwakilan massa dari Laskar Pembela Islam (LPI) yang akan berunjuk rasa di Mabes Polri, Senin (16/1/2017).

Namun, menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Iwan Kurniawan, ada perwakilan pejabat dari Mabes Polri yang akan menemui pihak pengunjuk rasa tersebut.

Rencananya, para pengunjuk rasa itu akan berkumpul di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Setelah itu, mereka dijadwalkan melakukan longmarch dari Masjid Al-Azhar ke Mabes Polri.

"Mereka berkumpul misalnya di Masjid Al-Azhar, perwakilan bisa audiensi. Nanti ada pejabat mabes yang ditunjuk untuk audiensi," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Iwan Kurniawan, kepada wartawan, Minggu (15/1/2017).

Massa LPI terdiri dari berbagai ormas Islam termasuk Front Pembela Islam (FPI).

Mantan Kapolda Metro Jaya itu berhalangan hadir karena akan menghadiri rapat. Namun, kata Iwan, aspirasi dari para pengunjuk rasa itu juga tetap akan diterima oleh Kapolri.

Menurut dia, Kapolri telah menunjuk salah satu pejabat di Mabes Polri yang akan menerima pengunjuk rasa.

Nantinya, aspirasi itu akan disampaikan langsung kepada orang nomor satu di instansi Polri.

"Kami sediakan pejabat yang menerima. Kalau maksa ini kan rapat penting. Kan yang penting aspirasi bisa sampai. Nanti juga sampai ke pimpinan Polri. Jadi tak ada alasan untuk tetap bertemu beliau. Aspirasi bakal sampai kan," ujarnya.

Tuntutan aksi 161 ada dua.

Pertama menuntut dan meminta kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar segera mencopot Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan, yang telah melakukan pembiaran dan mengakibatkan terjadinya insiden penyerangan dan penganiayaan terhadap massa ormas Islam FPI oleh massa ormas LSM GMBI.

Kedua, menuntut kepada Mabes Polri agar mencari dan menangkap aktor intelektual dan pelaku lapangan terhadap penyerangan dan penganiayaan massa ormas Islam FPI oleh massa ormas LSM GMBI.

Sumber : Tribunews.com

BERIMBANG.COM, Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menjelaskan bahwa tingkat pengangguran di Cina mencapai angka lima persen atau sekira 40 juta orang dari total jumlah penduduk 1,4 miliar jiwa. Oleh karenanya, Pemerintahnya pun sangat  berkepentingan untuk mengurangi tingkat penangguran dengan menyebar tenaga kerja ke sejumlah negara. Hal itulah yang menyebabkan banjirnya tenaga kerja asal Cina di Indonesia.

"Di Cina pembangunan infrastruktur sudah banyak, duit banyak, maka mereka mengekspansi ke negara lain, tanam investasi menggunakan pekerja dari mereka," kata Dede dalam diskusi bertajuk 'Di balik Serbuan Warga Asing' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/12/2016).

Serbuan tenaga kerja asing asal negeri Tirai Bambu tersebut tentu sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia sendiri.

Namun, kata Politisi  Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa bukan hanya Indonesia yang diserbu tenaga kerja asal Cina. Negara-negara berkembang di Afrika dan Asia Tenggara juga menjadi tujuan utama tenaga kerja Cina.

"Kalau ke Amerika Serikat sudah tidak bisa. Amerika sudah memproteksi ekonominya,"kata Dede.

Selain itu, membanjirnya tenaga kerja asal Cina disebabkan adanya kebijakan visa bebas kunjungan. Kemenkumham mencatat ada 1.993 warga negara Cina menyalagunakan visa kunjungan untuk bekerja di Indoneasia. Sebanyak 1.836 orang sudah dideportasi, dan 126 orang sudah diproses di pengadilan.

Indonesia menerapkan visa bebas kunjungan ke 169 negara. Kebijakan itu buat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing. Indonesia masih kalah dengan Malaysia soal kunjungan wisatawan. Sementara Pemerintahan Joko Widodo menargetkan 12 juta kunjungam wisatawan mancanegara dan saat ini jumlah wisman yang masuk ke Indonesia baru delapan  juta. (Abd)