Jakarta

BERIMBANG.com Jakarta – Meskipun petugas event organizer (EO) sopan dan ramah terhadap para calon penerima vaksin Covid-19 yang hadir di Hal A Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta,

Pendampingan tetap perlu dilakukan oleh petugas yang dikenal oleh peserta vaksinasi massal corona virus disease (covid-19) khusus untuk awak media.

Vaksinasi masal insan pers berlangsung tiga hari mulai tanggal 25 hingga hari terakhir 27 Februari 2021.

Jumlah peserta 5.512 orang, sebanyak 1.989 orang di antaranya mendaftar melalui Persatuan Wartawan Indonesia  (PWI) Pusat, dan panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2021.

Lainnya mendaftar melalui 9 konstituen Dewan Pers dan Forum Pemred yang dikoordinasikan oleh Dewan Pers.

Pelaksanaannya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI dan Kementarian Komunikasi dan Informatika RI, serta bantuan instansi kesehatan lainnya, seperti sejumlah rumah sakit, puskesmas, TNI dan Polri.

Semua dapat dilayani, kecuali mereka yang tidak hadir dan punya penyakit yang tidak memungkinkan menerima vaksin.

“Proses pelaksanaanya sangat tertib dan lancar,” kata tokoh pers Wina Armada yang turut hadir menerima vaksin.

Kedatangan peserta mulai pintu masuk, pendaftaran, screening, dan penyuntikan vaksin, hingga ruang observasi diatur tertib oleh EO. Semua sudah diarahkan petugas.

Untuk lebih memastikan kelancaran PWI Pusat bersama PWI Peduli menurunkan tim untuk mendampingi peserta yang mendaftar melalui PWI.

“Pendampingan perlu dilakukan, mana kala ada masalah dengan pendaftaran. Kami menjaga di pintu masuk, seperti penerima tamu”

“Tugas kami bukan hanya mengarahkan, tetapi juga menyambut sehingga membuat pikiran peserta merasa nyaman dan aman,” kata Ketua PWI Peduli Pusat yang juga Ketua panitia Bakti Sosial HPN 2021 Mohammad Nasir yang turut menemui peserta yang baru tiba

PWI Peduli adalah sayap sosial PWI yang telah menyebar luas hampir terbentuk di seluruh provinsi di Tanah Air.

PWI Peduli hadir di GBK Senayan mendapat tugas dari Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari untuk membantu kelancaran vaksinasi massal bersama organisasi pers lainnya, mulai proses pendaftaran hingga pelaksanaan vaksinasi.

Menurut pemantauan, sebagian peserta memang harus diyakinkan bahwa semua dapat dijalani dengan mudah dan semua akan kebagian vaksin. Bahkan sebagian perlu dikawal dan dipersilakan duduk layaknya tamu VIP.

Tanpa panduan khusus, banyak peserta yang sempat “blank” pikiran mereka begitu masuk tenda besar, tidak tahu arah harus kemana, meskipun sudah dipandu oleh para petugas EO yang santun dan ramah.

Namun, begitu ada rekannya yang dikenal bertugas di sana, dan melambaikan tangan dari jarak jauh, langsung peserta bereaksi dengan senyum mekar, penuh keyakinan tidak akan ada kesulitan di dalam antrean besar yang tertib itu.

Di sinilah diperlukan pendampingan peserta supaya pikirannya tidak kacau memikirkan harus kemana. Kekacauan pikiran bisa menjadi penyumbang tekanan darah naik ketika diperiksa kesehatannya menjelang divaksin.

Pendampingan seperti itu juga dilakukan perwakilan organisasi pers konstituen Dewan Pers lainnya juga tampak sibuk menjemput para anggotanya yang baru masuk.

Terlihat di seputar pendaftaran tim Dewan Pers yang dikomandani oleh Dr Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers, kemudian terlihat Delianur perwakilan dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Elly Pujianti Sekretaris PWI Peduli Pusat yang duduk di sudut Help Desk dengan laptopnya yang selalu terbuka untuk memantau pergerakan para pendaftar yang melalui PWI.

Nadia, Steffi, dan rekan-rekannya dari Dewan Pers juga laptopnya selalu terbuka untuk memantau perubahan daftar peserta secara online dengan jaringan komputer yang digunakan untuk seluruh pelayanan di GBK tempat vaksinasi insan pers.

Mereka turut memberi solusi pendaftar, yang secara tidak langsung meredakan ketegangan pikiran peserta.

Apalagi pada hari kedua kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 digoyang oleh kabar bohong yang beredar di media sosial, bahwa ada puluhan wartawan terkapar setelah disuntik vaksin Covid-19 dan dilarikan ke rumah sakit. Kabar hoax ini membuat kaget banyak orang.

Ketua Umum PWI Pusat yang juga penanggung jawab HPN 21, Atal S Depari langsung menilpun Ketua PWI Peduli M. Nasir yang berada di dalam GBK.

“Bagaimana kabar itu katanya ada puluhan wartawan terkapar setelah divaksin. Kalau itu hoax, segera dibantah,” kata Atal.

Atal khawatir kabar bohong itu mempengaruhi niat ribuan wartawan yang sedang dan akan menerima suntikan vaksin.

Tidak lama dr Nadia Wiweko, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI langsung menyampaikan penjelasan melalui video singkatnya yang kemudian menyebar luas kemana-mana.

Menurut Nadia hanya ada lima wartawan yang mengalami efek samping setelah menerima vaksin Covid-19. Kabar mengenai puluhan wartawan terkapar setelah divaksin itu hoax.

Setelah diobservasi kelima awak media tersebut diketahui tidak sarapan dan makan siang sebelum menerima vaksin. Dan, diketahui pula mereka kurang tidur pada malam hari sebelum divaksin. “Mereka sudah pulang semua,” kata Nadia.

Ini sekaligus menjadi peringatan bagi siapa saja yang akan disuntik vaksin Covid-19 harus sarapan terlebih dulu dan jangan begadang, “Ini penting, harus diperhatikan,” kata dr Nadia.

Meskipun digoyang hoax, minat para peserta untuk ikut vaksinasi tidak menyurut. Bahkan bertambah hingga menjelang tutup pelayanan pukul 16.00 hari Sabtu, 27 Februari.

Target dapat dibilang tercapai meskipun ada yang tidak hadir, sebagian tidak dapat disuntik vaksin karena peserta punya riwayat penyakit yang tidak memungkinkan disuntik vaksin.

Dari total jumlah peserta terdaftar 5.512 orang yang diberi vaksin 5.227 orang.

Pada 25 Februari (registrasi 1.566, divaksinasi 1.506), 26 Februari (registrasi 1.870, divaksinasi 1.824), dan hari terakhir 27 Februari (registrasi 1.921, divaksinasi 1.897). Dari total yang registrasi 5.357 orang, sebanyak 5.227 orang disuntik vaksin.

Para peserta imunisasi ini adalah para awak media yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, yakni Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok.

Vaksinasi massal ini bagaikan reuni akbar insan pers. Mereka saling menyapa, berbagi kenangan masa lalu.
Mereka berharap untuk vaksinasi lanjutan tahap dua, mereka bisa bertemu lagi. Jadwalnya akan diumumkan oleh Dewan Pers belakangan. (***)

BERIMBANG.COM Jakarta – Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (PP IKWI), gelar Webinar PWI-IKWI bertema “Memacu Lifestyle Halal Menuju Indonesia Sebagai Negara Rujukan Pusat Halal Dunia” pada Rabu, (20/1) siang.

Kegiatan tersebut sebagai rangkaian Hari Pers Nasional tahun ini, yang akan berlangsung pada 9 Pebruari 2021.

Seminar ini dipusatkan di Kantor PWI Pusat, Jakarta dengan dikuti oleh ratusan anggota IKWI dari seluruh Indonesia, dan juga anggota PWI, serta wartawan dari sejumlah media nasional secara virtual.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S. Depari, mengatakan pers terus mendorong pemerintah dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia. Hal ini tentu tidak terlepas dari populasi Indonesia sebagai muslim terbesar dunia.

Atal menuturkan sejak 20 tahun lalu ekonomi syariah, terutama industri perbankan, sudah mulai tumbuh di Indonesia dengan perkembangannya secara bertahap.

“Pertumbuhan ekonomi Syariah ini, banyak melibatkan masyarakat pers dalam menyampaikan pesan-pesan informatif, literasi, dan edukasi kepada masyarakat,” ujar Atal dalam sambutannya.

Menurut dia, banyak produk-produk halal unggulan di Indonesia memang banyak. Di antaranya ada halal food dan fashion. Semua ini menggiring masyarakat untuk mengubah gaya hidup dari konvensional ke gaya hidup halal secara syar’i (halal lifestyle).

Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Head of Financing Card Business BNI Syariah, Rima Dwi Permatasari, Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Afdhal Aliasar, dan CEO & Founder PT Ammana Fintek Syariah, Lutfi Adhiansyah.

Ketua Umum Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia, Indah Kirana mengatakan webinar tentang lifestyle halal ini sangat diperlukan, terutama bagi kaum ibu untuk mengetahui apa itu produk halal dan tidak halal.

Menurut Indah, dalam belanja kebutuhan sehari-hari masyarakat sering tidak tahu mana produk halal dan tidak halal, karena penempatannya tidak dipisahkan oleh pengelola toko.

“Saya pernah membeli sosis di satu swalayan yang cukup besar di Jakarta. Sampai di rumah, asisten saya bilang kalau itu daging sosisnya tidak halal karena beda warna dan seratnya. Dan setelah diteliti, ternyata benar,” ungkap Indah yang hadir langsung di lokasi acara.

Hal seperti itu, lanjutnya, mungkin banyak dialami oleh masyarakat karena tidak ada pembatas produk halal dan non halal.

“Ini baru dari produk makanan. Bagaimana dengan produk jasa lainnya seperti perbankan, asuransi, dan lainnya. Disini kita perlu memahami masalah produk syariah dan gaya hidup halal,” tambah Indah.

(HumasHPN2021)

BERIMBANG.com Jakarta – Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Pusat, menyerukan kepada seluruh wartawan dan insan pers untuk senantiasa menjaga martabat profesi agar senantiasa dipercaya publik.

Di tengah perkembangan media dengan multiplatform dan juga agresivitas konten media sosial yang tak terkendali, profesi wartawan dan kewartawanan terancam terdegradasi apabila tak mampu menjaga ruh dan prinsip prinsip dasar kewartawanan.

Itulah antara lain butir-butir pernyataan Dewan Kehormatan PWI Pusat dalam Catatan Akhir Tahun 2020 yang dirilis seusai mengadakan rapat, Rabu (23/12/2020).

DK menegaskan, dalam pusaran kancah politik yang makin dinamis terkadang keras, wartawan diminta untuk menjaga jarak dengan kepentingan politik dan meletakkan kepentingan masyarakat di atas segalanya.

“Kita  lahir dan eksis dari kepercayaan publik, bekerja untuk publik, bukan untuk pemerintah atau sebaliknya kelompok kepentingan di masyarakat,” kata Ketua DK PWI Ilham Bintang. Rapat dihadiri oleh Sekretaris Sasongko Tedjo, anggota DK Tri Agung Kristanto, Rajapane dan Nasihin Masha.

DK PWI selanjutnya menyatakan sebaik-baik wartawan ialah yang tetap bekerja profesional, berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan.

Di sisi lain aparat dan masyarakat diminta  tak perlu alergi atau mencoba memberikan tekanan terhadap pers dalam melaksanakan tugasnya, “Wartawan dilindungi Undang Undang dalam menjalankan profesinya”, tandas Ilham Bintang.

Namun DK PWI juga prihatin dengan  kondisi media dan wartawan saat ini yang mengalami tekanan dari sisi kelembagaan karena merosotnya ekonomi dan pergeseran konsumsi media di masyarakat.

Untuk itu DK PWI mengharapkan penyelesaian masalah antara perusahaan media dengan karyawan pers dilakukan hati-hati dan tetap mengutamakan penghormatan kepada para pekerja pers.

Seharusnya semua pihak ikut memikirkan nasib pers karena tidak ada demokrasi tanpa pers yang sehat dan wartawan yang menjalankan fungsi kewartawanannya dengan benar.

Dewan Pers diimbau untuk turut menjaga situasi dengan mempertahankan prinsip prinsip kewartawanan dan tidak hanya mengutamakan prosedur administratif dalam menilai keabsahan media dan wartawan.

Yang harus dijaga menurut ketentuan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 wartawan bekerja pada  lembaga pers harus berbadan hukum dan mentaati kode etik jurnalistik.

Dewan Kehormatan PWI Pusat juga mengharapkan peranan wartawan dan pers dalam mengatasi krisis pandemi agar segera berlalu dan kita memenangkan pertempuran melawan covid 19.

“Masyarakat masih perlu terus diedukasi dan di sisi lain kebijakan serta langkah langkah pemerintah perlu terus dikontrol dan dikritisi,” kata Ilham Bintang. (**)

BERIMBANG.com – Berbagai kalangan mulai menyuarakan perubahan dan menginginkan lepas belenggu Partai Keadilan Sejahtera yang telah memimpin Kota Depok selama kurang lebih 15 tahun. Salah satunya disuarakan oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah.

Fahri menilai, selama kurang lebih 15 tahun ini Kota Depok tidak mengalami kemajuan sebaliknya semakin merosot, dengan berbagai persoalan.

“Depok ini adalah sebuah kota metropolitan luar biasa paling dekat dengan Jakarta, tapi kotanya tidak terurus, tambah kotor, tambah banjir, tambah macet, tambah kumuh dan lain sebagainya,” kata Fahri yang disampaikan melalui akun twitternya @Fahrihamzah, Kamis 3 Desember 2020.

Fahri mengatakan penyebabnya diduga karena selama ini Kota Depok dipimpin oleh partai yang cenderung konservatif, tertutup dan tidak mau terbuka serta tak sedikit menimbulkan persoalan-persoalan konflik elit dan politik.

“Kita melihat bahwa hampir 15 tahun ini, semua walikota depok selalu konflik dengan wakilnya, saya tahu ini karena ada sistem tertutup yang tidak menghendaki perubahan,” kata Fahri.

Ia menambahkan, padahal Kota Depok adalah gudangnya kaum intelektual dan gudangnya orang-orang hebat, sehingga sudah seharusnya dapat menjadi sebuah kota mandiri yang membuat warganya bisa berbangga.

“Dia (Kota Depok) harus menjadi sebuah kota mandiri yang menyebabkan semua warga yang tinggal di dalamnya patut berbangga, tidak kemudian Depok digelayuti oleh persoalan-persoalan konflik elit, konflik politik, konflik dari Jakarta, tapi kotanya tidak terurus,” kata Fahri.

Mantan politikus Partai PKS ini pun, mengajak seluruh masyarakat Kota Depok tidak lagi memilih pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berasal dari PKS. “Kita harus menyongsong era baru Depok, yang dipimpin oleh semangat kolaboratif, menggabungkan, menyatukan seluruh potensi yang hebat yang luar biasa di kota ini, Maka tanggal 9 Desember yang akan datang, saya Fahri Hamzah mengajak kita semua coblos nomor 1 Pradi dan Afifah,” tutup Fahri.**

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Indonesia Kota Depok, Subhan Rafei mengatakan, dari hasil survei yang dilakukan Partai Gelora Depok tercatat 20 persen kader PKS Depok memutuskan memilih Pradi-Afifah lantaran pola kepemimpinan di Kota Depok yang dinilai tidak kreatif dan inovatif.

Kemudian juga Wali Kota Depok tidak komunikatif sehingga pembangunan di Kota Depok berjalan stagnan.”Dari hasil survei yang kami lakukan ada 20 persen kader PKS Depok yang memutuskan memilih Pradi-Afifah. Alasannya pola kepemimpinan yang sudah dilakukan,” kata Subhan.

Subhan menambahkan bahwa kemungkinan juga banyak kader PKS Depok yang vakum pilihan juga dengan alasan pola kepemimpinan yang sudah dilakukan.

Ia menjelaskan rezim yang berkuasa di Depok selama hampir dua dekade hanya menjadikan jabatan Wali Kota Depok sebagai pembuktian kekuatan dan hegemoni politik. Rezim tidak membuktikan kemampuan kerja membangun Kota Depok dan membahagiakan warganya.

“Kami melihat Wali Kota Depok saat ini miskin inovasi, tidak piawai membangun harmonisasi kerja dan kurang inisiatif dalam merangkul kekuatan potensial yang dimiliki warganya. Seperti berjalan tanpa arah dan minim terobosan,” tuturnya.**

BERIMBANG.com, Jakarta – Debat Publik putaran kedua yang mengangkat tema ‘Kesehatan, Kesejahteraan dan Kesenjangan di Kota Depok Dalam Era Kebiasaan Baru’, calon Wakil Wali Kota Depok nomor urut 2, Imam Budi Hartono (IBH) dinilai membongi masyarakat Depok.

Bahkan, IBH memposisikan diri seperti juru bicara (Jubir) Pemkot Depok yang mengklaim program-program Pemkot Depok serta pernyataan dan jawaban IBH juga banyak bohongnya, saat tampil di Debat Publik Pilkada Depok yang disiarkan langsung Kompas TV, Senin (30/11/2020) di Jakarta, harusnya IBH menyatakan diri sebagai Calon Walkil Wali Kota Depok bukan langsung mengatakan bahwa kami Pemkot Depok.

Diantaranya, IBH menyebutkan, bahwa Pemkot Depok telah membangun fasilitas olahraga lapangan sepakbola Merpati dan Mahakam yang sudah ada sejak Pemkot Depok ketika dipimpin Wali Kota Badrul Kamal pada tahun 2005 lalu.

Selain itu juga, IBH bahkan mengklaim telah melakukan pembangunan Balai Rakyat Beji dan Sukmajaya, padahal kedua balai rakyat tersebut sudah ada sejak berdirinya Perumnas Depok Utara dan Depok II Tengah pada 1980, lalu.

Hal itulah yang membuat geram paslon nomor urut 1, Pradi Supriatna-Afifah Alia (Pradi-Afifah) pada Debat Publik Pilkada Depok.

Pradi mengakui, bahwa dirinya tidak suka berteori saat menjawab Imahm. “Mohon maaf Pak Imam, saya orangnya tidak suka berteori. Yang saya pakai saat ini adalah produk lokal dari UMKM Depok. Supaya apa? agar kita bisa membantu UMKM Depok. Mari kita dorong UMKM kita agar bisa maju. Kita bela dan beli produk lokal kita,” tegas Pradi sambil menunjukkan batik khas Depok hasil dari UMKM Depok yang dipakainya tersebut.

Sedangkan calon Wakil Wali Kota Depok nomor urut satu Afifah Alia juga langsung membantahnya, ketika diberi kesempatan berbicara. “Apakah Pak Imam tahu seribu kios yang dijanjikan tidak terealisasi dan kosong saat ini? Lebih dari 200 booth tidak terpakai saat ini. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Imam, jangan cuma bicara tapi lihat kenyataan di lapangan,” tegas Afifah.

Demikian juga dengan Program 1000 Kios UMKM, yang hingga kini keberadaan kios yang dibangun untuk para pelaku UMKM banyak yang terbengkelai atau mangkrak. Bahkan dibeberapa titik wilayah Kota Depok keberadaan kios UMKM sudah berubah fungsi menjadi tempat tidur bukan lagi dipergunakan untuk berjualan.Jadi kalau IBH mengatakan program 1000 Kios UMKM berjalan dengan baik, jelas IBH tidak tahu sudah terealisasi atau belum 1000 kios tersebut dan IBH berbohong asal bicara saja mengenai Program 1000 Kios UMKM*

BERIMBANG.com – Calon Wakil Wali Kota Depok nomor urut 2, Imam Budi Hartono terlibat saling serang dengan lawannya, calon wakil wali kota nomor urut 1, Afifah Alia ketika membahas soal lapangan kerja.

Dalam debat publik putaran kedua yang diselenggarakan pada Senin (30/11/2020), Imam mengaku Pemkot Depok telah mengadakan 1.000 kios yang diklaim “peminatnya luar biasa”.

“Kami telah lakukan sejak tahun 2017-2020 per tahun setelah mencetak 1500 wirausaha lalu 1000 kios UMKM di alun-alun pameran umum yang bersifat online maupun offline,” kata Imam.

Imam kali ini tampil sendiri karena pasangannya, calon wali kota Mohammad Idris sedang dikarantina lantaran positif Covid-19.

“Ke depan Idris-Imam akan mencetak 5.000 pengusaha baru atau startup dan 1.000 perempuan pengusaha,” ujarnya.

Namun, Afifah membantah ketika diberi kesempatan berbicara.

“Apakah Pak Imam tahu 1.000 kios yang dijanjikan tidak terealisasi dan kosong saat ini? Lebih dari 200 booth tidak terpakai saat ini,” kata politikus PDI-P itu.

“Jadi pertanyaan saya kepada Pak Imam, jangan cuma bicara tapi lihat kenyataan di lapangan,” lanjut Afifah.

Imam lantas balik membalas serangan lawannya. Ia menuding Afifah tak berargumen berdasarkan data.

“Karena kami sebagai Pemerintah Kota Depok telah membuat 1.000 kios di berbagai tempat termasuk di tempat tempat minimarket dan mal, masalahnya Covid-19,” jelas politikus PKS itu.

“Sehingga banyak warga, bukan kita saja, tetapi banyak tempat yang juga mengalami penurunan dalam berjualan. Ada yang sukses, ada yang tidak itu merupakan suatu hal yang memang dalam pertarungan perdagangan,” tambah Imam.

Pelaku UMKM di kawasan Margonda Depok, Sutisna menilai diacara debat Pilkada Depok, Calon Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono berbohong terkait 1000 kios UMKM yang digulirkan oleh Muhammad Idris, masyarakat Depok bisa melihat banyak kios yang mangkrak tidak terpakai.

” Sia – sia saja program yang dijalankan di Pemerintahan Idris,ini bisa dibuktikan, padahal kalau saja tereliasasi semua akan bermanfaat bagi para pelaku usaha baru dan dapat mengurangi pengangguran di Kota Depok, ” ujar Sutisna.Selasa ( 1/12).

Sebagai informasi, Pilkada Depok 2020 menjadi ajang tempur 2 kandidat petahana.

Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, bakal berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya.

Ia berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah 2 periode duduk di DPRD Jawa Barat.

Idris-Imam diusung 17 kursi di parlemen, yakni melalui PKS, Demokrat, dan PPP serta Partai Berkarya di luar parlemen.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil Idris saat ini di pemerintahan, akan berusaha mendepak Idris lewat pilkada.

Ia berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu.

Pradi-Afifah diusung koalisi gemuk terdiri dari 33 partai di DPRD Kota Depok, yakni Gerindra, PDI-P, Golkar, PAN, PKB, dan PSI, serta 7 partai lain di luar parlemen.*

BERIMBANG.com Jakarta Barat – Sebelas orang yang terjaring dalam operasi Yustisi di Panti Pijat Wijaya, yang dilaksanakan oleh Tiga Pilar Pemerintahan Kecamatan Kebon Jeruk pada 27 September 2020 yang lalu. diduga positif Covid-19.

Mereka langsung diserahkan ke Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dari 11 orang yang terjaring di panti pijat itu, salah satunya adalah pemilik panti pijat berinisial EW (34).

Lalu, menjalani Rapid Test dan Swab. Hasilnya 1 orang dinyatakan terkena HIV dan positif Covid-19, 8 orang dinyatakan positif Covid-19, dan sisanya 2 orang dinyatakan negatif.

Selanjutnya Ke 8 orang itu dibawa ke Wisma Atlet untuk menjalani isolasi. Namun dalam perjalanan, tepatnya di wilayah Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, EW yang juga sebagai pemilik Cafe Wijaya, melarikan diri di saat mobil pengangkut mereka terjebak macet.

Jadi hanya 7 orang yang menjalani isolasi di Wisma Atlet sejak awal Oktober 2020. Senin 19 Oktober 2020, ke 7 orang warga binaan Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia Kedoya dijemput petugas dan dikembalikan ke panti sosial, usai menjalani karantina selama 12 hari, dinyatakan sehat.

Danramil Kebon Jeruk Kodim 0503 Jakarta Barat, Kapten Cpl Edy Moerdoko, membenarkan mereka dinyatakan sudah sehat. Senin, 19 Oktober 2020, ketujuh orang warga binaan itu dijemput dari Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, Penjemputan melibatkan Tiga Pilar Kecamatan Kebon Jeruk, karena tidak mau kecolongan lagi.

“Untuk itu, atas permintaan dari Kepala Panti kepada Kapolsek dan Danramil untuk mengawal ketat proses penjemputan dari Wisma Atlit,” katanya.

“Maka tiga ASN panti sosial yang menjemput dikawal petugas pengamanan dari Polsek Kebon Jeruk yang di pimpin Kanit Patko Polsek, Iptu Abu bakar Sidik, dan Babinsa 05 Kebon Jeruk, Serda Sulistiyono, serta dari Satpol PP Kecamatan Kebon Jeruk yang dipimpin Bapak Imam,” jelas Kapten Moerdoko.

Danramil juga menjelaskan, untuk ke 7 warga tersebut diserahkan kembali ke panti agar mendapatkan pembinaan. “Kita sudah serahkan ke panti 7 orang tersebut, setelah menjalani isolasi di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya biar panti yang membinanya,” tegas Danramil.

(AMR/Red)