Jabodetabek

BERIMBANG.com, Depok – Ada kabar baru buat anak-anak Depok yang suka ugal-ugalan di jalanan! Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam momen HUT ke-26 Kota Depok, mengumumkan rencana besar: anak-anak yang berperilaku nakal akan dikirim untuk dididik ala militer di kompleks TNI dan Polri mulai Mei 2025.

Dalam pidatonya yang penuh semangat di atas panggung hiburan di Jalan Margonda Raya, Jumat (25/4/2025), Dedi mengajak masyarakat mendukung program ini. Ia menyebutkan anak-anak yang malas sekolah, doyan balap motor, atau bahkan melawan orang tua, akan “dititipkan” ke institusi militer untuk dibina.

“Saya mau buat program. Anak-anak nakal diserahkan ke pemerintah, nanti dibina di komplek militer dan polisi. Setuju enggak?” seru Dedi kepada ribuan warga yang memadati acara.

Tak main-main, Dedi juga sudah menyiapkan anggaran untuk pembinaan itu. Anak-anak yang dikirim akan digembleng minimal enam bulan, bahkan bisa sampai setahun, sebelum dikembalikan ke pelukan keluarga — dengan harapan sudah berubah menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.

“Kalau ketahuan balapan liar, langsung tangkap. Bawa ke kompleks, biar dibina sampai kelakuannya beres,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut, disambut sorakan warga.

Dedi juga meminta Wali Kota Depok, Supian Suri, untuk berkoordinasi erat dengan aparat TNI-Polri demi kelancaran program ini. Menurut Dedi, pola asuh konvensional saat ini banyak yang gagal mengendalikan anak-anak bermasalah, sehingga butuh pendekatan tegas lewat pelatihan disiplin.

Red

BERIMBANG.com, Depok – Aroma perubahan mulai tercium di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Sejak resmi dilantik pada Februari lalu oleh Presiden Prabowo Subianto, Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah langsung tancap gas menyusun ulang barisan birokrasi. Dan kini, sinyal mutasi pejabat kian terasa nyata.

Baca juga:Kampung KB Jatijajar, Tapos Dapat Penilaian Terbaik Dari Propinsi Jabar

Bukan isapan jempol belaka, Supian Suri mengonfirmasi bahwa penyegaran birokrasi memang sedang dalam proses. “Banyak ASN yang pensiun sejak awal tahun, dan tentu ini harus segera diisi. Kita tidak ingin pelayanan publik terganggu hanya karena kekosongan jabatan,” ujar Supian saat ditemui di sela aktivitasnya, Rabu (23/4).

Namun, Supian menekankan, ini bukan langkah gegabah. Pemerintah Kota Depok sudah berkonsultasi dan mendapat restu dari Kementerian Dalam Negeri. “Tapi jangan buru-buru. Rencananya nanti setelah perayaan HUT ke-26 Kota Depok,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Depok, Rahman Pujianto, ikut buka suara untuk meredam spekulasi liar. “Ada kabar mutasi besar-besaran hari Kamis atau Jumat. Itu hoaks. Belum ada jadwal resmi,” tegasnya. Ia menyebut, jabatan yang kosong sekitar 60-an, bukan ribuan seperti yang ramai dibicarakan.

Yang menarik, banyak posisi strategis di Pemkot saat ini masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt). Hal ini makin menegaskan bahwa perombakan struktural bukan hanya wacana, melainkan kebutuhan nyata.

Lebih dari sekadar rotasi, Supian ingin membawa semangat baru ke tubuh pemerintahan. “Ini bukan cuma soal mutasi jabatan, tapi soal membawa wajah baru bagi pelayanan di Kota Depok,” tandasnya.

Warga Depok kini tinggal menunggu: akankah wajah birokrasi berubah lebih segar pasca penyegaran ini?

iik

BERIMBANG.com,Depok – Suasana haru dan cemas menyelimuti warga Cinere, Depok, setelah seorang siswi sekolah dasar kembali dilaporkan hilang di kawasan Jalan Jawa. Adella (10), siswi kelas V SDK Tirtamarta Penabur Cinere, dilaporkan tak kunjung pulang ke rumah setelah pulang sekolah pada Rabu siang (23/4/2025).

Baca juga: Depok Targetkan Predikat Tertinggi Kota Layak Anak, PWI Siap Kawal Lewat Pemberitaan Ramah Anak

Peristiwa ini bukan yang pertama. Dua pekan sebelumnya, seorang anak perempuan juga dilaporkan hilang di kawasan yang sama, tak jauh dari lokasi kejadian terbaru. Kini, dengan dua kasus serupa dalam waktu berdekatan, kekhawatiran masyarakat kian memuncak.

Menurut kesaksian keluarga, Adella terakhir terlihat sekitar pukul 14.00 WIB, di dekat sebuah minimarket di Jalan Jawa, mengenakan seragam pramuka. Sang ibu, Arlin, yang tak kuasa menahan tangis, memohon bantuan masyarakat dan pihak berwenang untuk segera mencari keberadaan putrinya.

Saya mohon siapa pun yang melihat atau mengetahui keberadaan Adella, tolong hubungi kami atau kantor polisi. Setiap detik sangat berarti,” ujar Arlin dengan suara bergetar pada Kamis pagi (24/4/2025).

Adella memiliki tinggi badan sekitar 130 cm, berkulit sawo matang, dan berambut hitam. Ciri terakhir yang diketahui, ia mengenakan seragam pramuka lengkap saat terakhir terlihat.

Bagi siapa pun yang memiliki informasi, bisa langsung menghubungi:

Nama: Arlin

No. HP: 0817-880-067

Atau lapor ke kantor polisi terdekat.

Pihak kepolisian diharapkan bertindak cepat mengusut kasus ini. Natalia, teman keluarga, menyampaikan harapan masyarakat:

Kami percaya polisi mampu membongkar jaringan atau pelaku di balik penculikan ini. Ini sudah sangat meresahkan.”

Warga kini berharap peristiwa ini menjadi alarm serius bagi semua pihak. Keamanan anak-anak tak lagi bisa dianggap remeh.

Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Program pemanfaatan larva lalat tentara hitam (black soldier fly) atau magot untuk mengurangi volume sampah organik di Kota Depok memang terdengar inovatif. Namun, dalam praktiknya, efektivitas metode ini masih jauh dari harapan sebagai solusi skala kota.

Baca juga: “Sampah Menumpuk, Warga Frustrasi: Mantan DPRD Depok Kritik Keras Ketidakpedulian Pemkot”

Magot memang terbukti mampu mengurai sampah organik dalam jumlah tertentu, namun kapasitas penguraiannya sangat terbatas. Sementara itu, Depok menghasilkan lebih dari 1.200 hingga 1.300 ton sampah per hari, dan sekitar 60% di antaranya adalah sampah organik. Skema pengelolaan berbasis komunitas atau rumah tangga yang mengandalkan magot tidak mampu menangani volume sebesar ini secara signifikan.

Baca juga: Depok Darurat Sampah: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum teredukasi tentang cara memisahkan sampah organik dan anorganik, padahal pemisahan ini menjadi syarat mutlak agar magot bisa bekerja dengan optimal. Tanpa edukasi dan infrastruktur pendukung yang memadai, penggunaan magot justru berisiko menciptakan tumpukan sampah baru yang tidak terkelola.

Pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, mencakup sistem pemilahan dari sumber, teknologi pengolahan skala besar, dan regulasi yang tegas. Magot bisa menjadi bagian dari solusi, namun tidak dapat dijadikan andalan utama.

Pemerintah Kota Depok perlu mengevaluasi ulang program ini dan fokus pada solusi yang lebih sistematis, seperti pembangunan fasilitas pengolahan terpadu dan peningkatan kesadaran warga. Tanpa langkah nyata dan terstruktur, persoalan sampah akan terus menjadi momok yang mengancam kualitas hidup warga Depok.

Penulis : Juli Efendi

BERIMBANG.com, Depok – 23 April 2025
Kota Depok tengah menapaki langkah besar untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dalam mewujudkan wilayah ramah anak. Setelah enam tahun berturut-turut menyabet predikat Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tahun ini Depok menargetkan pencapaian yang lebih prestisius: Predikat Utama dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA).

Semangat tersebut juga dirasakan oleh insan pers, salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok. Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemkot dalam mengejar predikat tertinggi tersebut.

“Kami mendukung sepenuhnya target Pemkot untuk meraih Predikat Utama tahun ini. Ini bukan sekadar gelar, tapi bentuk nyata komitmen menjadikan kota ini ramah dan aman bagi anak-anak,” ujar Rusdy di Balai Kota Depok, Rabu (23/04/2025), didampingi Sekretaris PWI, Heru Sasongko.

PWI Kota Depok bahkan turut dilibatkan secara langsung dalam proses verifikasi lapangan oleh tim dari Kementerian PPPA yang digelar di Aula Edelweis lantai 5, Balai Kota Depok. Rusdy menyebut, keterlibatan ini adalah sebuah kehormatan sekaligus bentuk sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam mewujudkan Depok yang lebih baik bagi generasi muda.

Sebagai garda depan dalam penyampaian informasi, PWI punya peran penting dalam menciptakan narasi positif seputar anak. “Wartawan kami banyak menulis tentang prestasi anak-anak Depok—baik akademik, seni, olahraga, hingga budaya. Ini jadi bentuk apresiasi sekaligus penyemangat bagi anak-anak lain,” jelas wartawan senior yang telah lebih dari tiga dekade berkarya di dunia jurnalistik itu.

Rusdy juga menekankan pentingnya etika dalam pemberitaan anak, terutama ketika berhadapan dengan persoalan hukum. “Kami berkomitmen pada prinsip pemberitaan ramah anak. Identitas anak, baik sebagai korban maupun pelaku, tidak boleh diumbar. Nama hanya inisial, alamat pun dibatasi hanya sampai kecamatan,” tegasnya.

Menurutnya, langkah ini adalah bentuk perlindungan psikologis anak agar tidak menjadi korban kedua dari sorotan publik yang berlebihan. “Kami tidak ingin anak-anak ini kehilangan masa depannya hanya karena satu kesalahan atau tragedi yang diberitakan tanpa empati,” pungkas Rusdy, yang juga penerima Press Card Number One dari Presiden Jokowi pada 2022.

Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, media, dan masyarakat, harapan meraih Predikat Utama KLA bukanlah mimpi belaka. Depok siap naik kelas—dari kota ramah anak menjadi kota yang benar-benar berpihak pada masa depan mereka.***

BERIMBANG.com, Depok – Memiliki rumah sendiri menjadi impian banyak orang, tak terkecuali para wartawan. Kini, harapan itu makin dekat berkat program rumah bersubsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), yang didukung penuh oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok.

Lewat kerja sama dengan BTN, Kominfo-Digital (Komdigi), dan BP Tapera, Kementerian PKP menggagas penyediaan 1.000 unit rumah subsidi. Sebanyak 300 unit di antaranya disiapkan khusus bagi wartawan anggota PWI yang belum memiliki hunian.

Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, menyatakan dukungannya secara terbuka saat melakukan survei ke lokasi perumahan di Pesona Kahuripan X, Cileungsi, Bogor, Selasa (22/04/2025).

Silakan saja kalau ada organisasi lain tidak setuju. Tapi bagi kami di PWI Depok, ini program yang sangat relevan dan tak ada hubungannya dengan independensi,” ujarnya tegas.

Menurutnya, rumah adalah kebutuhan primer yang wajar diperjuangkan oleh siapa pun, termasuk para jurnalis yang bekerja di lapangan setiap hari.

Ini bukan soal politik, ini soal hak dasar. Pemerintah punya itikad baik, dan wartawan juga punya hak yang sama sebagai warga negara dan wajib pajak,” tambah Rusdy.

Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang menggandeng Dewan Pers untuk menyesuaikan syarat penerima manfaat dengan standar kompetensi wartawan. “Justru seharusnya Dewan Pers ikut mengawal, bukan lepas tangan,” katanya.

Adapun rumah subsidi yang ditawarkan di Pesona Kahuripan hadir dalam tipe 30/60, lengkap dengan dua kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga dan dapur. Dengan harga terjangkau dan cicilan berkisar Rp1,2–1,4 juta per bulan, hunian ini diharapkan mampu mengakomodasi wartawan berpenghasilan rendah (MBR).

Syarat utamanya? Belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan, dan memenuhi batas penghasilan maksimal Rp7–13 juta sesuai status dan wilayah.

Verifikasi akan dilakukan langsung oleh PWI Pusat untuk memastikan program ini tepat sasaran. Dengan kata lain, program ini bukan sekadar wacana, melainkan wujud nyata keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar insan pers.

BERIMBANG.com, Depok – Masalah sampah di Kota Depok semakin mengkhawatirkan dan tak kunjung mendapat solusi nyata. Mantan anggota DPRD Depok, Mansuria, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota Depok yang dinilai abai dalam menangani krisis sampah yang semakin membludak.

Baca juga: Darurat Sampah di Depok: TPA Cipayung Disegel, Truk Antri Panjang Tak Bisa Buang Muatan

“Inilah potret nyata warga yang setiap hari membuang sampah di Jalan Raya Pondok Duta ujung, dekat Jalan Raya Bogor. Mereka sudah kehabisan akal. Sampah di rumah menumpuk, tempat pembuangan penuh. Mau dibuang ke mana lagi?” ujar Mansuria melalui telepon selulernya. Minggu (20/4/2025).

Baca juga: Depok Darurat Sampah: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Ia menyoroti lemahnya ketegasan Pemkot Depok dalam menindak pembuang sampah sembarangan dan kurangnya edukasi yang tepat sasaran kepada masyarakat.

“Pemkot Depok perlu diberi masukan. Harusnya mereka belajar dari daerah lain yang berhasil mengelola sampah, bahkan bisa dijadikan gas, kompos, hingga pembangkit energi. Tapi ini, jangankan inovasi, peduli saja tidak,” tegasnya.

Mansuria juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika krisis ini terus dibiarkan, warga bisa saja melakukan aksi ekstrem seperti yang sempat viral di media sosial—membuang sampah langsung ke halaman kantor pemerintah.

“Saya sudah bahas ini sejak masih menjabat. Jangan sampai masalah sampah ini jadi bom waktu. Kalau tak ada langkah nyata, bisa saja warga sewa truk dan buang sampah ke kantor Pemda,” kata dia.

Sebagai solusi, ia mengajak masyarakat dan LSM untuk menggelar forum diskusi yang dapat menjadi wadah masukan positif bagi pemerintah kota. Ia juga mendorong penyuluhan intensif kepada RT dan RW agar kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah bisa meningkat.

Efendi

BERIMBNG.com, Depok – Warga Depok, ada kabar baik nih! Dalam rangka HUT ke-26 Kota Depok, Pemkot kasih hadiah spesial buat kamu dan si empus tercinta: STERILISASI GRATIS untuk kucing jantan!

Stop berantem, stop keluyuran cari pacar, dan hidup jadi lebih tenang.
Program ini diadakan oleh DKP3 Kota Depok dan berlangsung dari 23–25 April 2025 di Gedung Perpustakaan Balai Kota Depok.

Buruan daftar online!
Buka di: https://puskeswan.depok.go.id
Mulai: Senin, 21 April 2025 jam 11.00 WIB
Cuma 150 kuota! (50 kucing per hari)

Syaratnya?

• Kucing jantan, minimal usia 9 bulan
• Kondisi sehat
• Bawa KTP & KK Kota Depok
• Kucing harus datang pakai pet cargo + alas
• Siap tanda tangan persetujuan medis
• 1 orang = 1 kucing

Catatan penting: Kalau daftar tapi gak datang tanpa kabar selama 2 hari, bakal di-blacklist dari program selanjutnya. Jadi jangan PHP, ya!

Baca juga: Posyandu Kasih Ibu Satu RW 01 Kelurahan Jatijajar Laksanakan Bulan Imunisasi Anak Nasional 2022

Ayo, sterilkan si kucing kesayangan sekarang!
Biar makin sehat, anteng, dan nggak keluyuran lagi. Demi dia, dan kenyamanan kita semua!

Red

BERIMBANG.com,Depok – Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menegaskan komitmennya dalam menegakkan aturan perizinan terhadap seluruh pelaku usaha di wilayahnya. Hal ini menyusul adanya temuan pelanggaran oleh Restoran Sambal Bakar Indonesia (SBI) yang diduga menutupi papan nama (plang) menggunakan material gipsum.

Baca juga:Heboh! Plang Peringatan Bangunan Tak Berizin Restoran SBI Diduga Dihilangkan, Forkabi Depok Angkat Suara

Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui sambungan telepon seluler pada Jumat (18/4/2025), Chandra meminta agar Satpol PP Depok segera bertindak untuk membongkar penutup papan nama tersebut yang dianggap melanggar ketentuan.

“Saya minta Satpol PP segera buka penutup plangnya. Kalau belum juga dibuka, saya perintahkan untuk bongkar. Kalau Satpol PP nggak bisa buka plang, biar saya yang bongkar sekalian sama bangunannya,” tegas Chandra.

Menurutnya, tindakan penutupan plang tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya terkait perizinan usaha dan transparansi informasi kepada publik.

Tidak berselang lama dari pernyataan Chandra, pantauan di lapangan menunjukkan bahwa Satpol PP Depok langsung merespons instruksi tersebut. Sekitar pukul 13.00 WIB, Jumat (18/4/2025), petugas terlihat mulai melakukan pembongkaran penutup papan nama yang menutupi plang resmi milik Restoran SBI.

Langkah cepat ini diapresiasi sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah kota dalam menjaga ketertiban dan supremasi hukum, terutama dalam dunia usaha.

Chandra pun menambahkan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang mencoba menghindari aturan.

“Kita ingin menciptakan iklim usaha yang sehat. Tidak bisa dibiarkan jika ada yang mencoba-coba menyiasati aturan,” ujarnya.

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Depok masih menunggu klarifikasi dan tindak lanjut dari manajemen Sambal Bakar Indonesia terkait pelanggaran perizinan yang dimaksud.

Efendi

BERIMBANG.xom, Depok – DPD Forkabi Kota Depok melalui Bidang Hukum dan Politik menyoroti dugaan pelanggaran hukum serius oleh Restoran Sambal Bakar Indonesia (SBI). Masalahnya? Plang peringatan bangunan tak berizin yang dipasang Pemkot Depok ditutup kain.

Baca juga : Puluhan Alfamart Tidak Berijin, Komisi A Minta  Pemkot Depok Beri SP

Menurut Guntur Saputra, SH, Ketua II Bidang Hukum dan Politik Forkabi, tindakan itu bukan cuma melanggar aturan, tapi juga dianggap sebagai pelecehan terhadap marwah hukum Pemerintah Kota Depok.

“Ini bentuk pembangkangan hukum,” tegas Guntur, Jumat (18/04/2025).

Plang tersebut sebelumnya dipasang karena restoran itu diduga belum memiliki sejumlah izin penting seperti IMB, IPR, Izin Lingkungan, dan HO. Forkabi juga mengklaim akan melaporkan oknum dinas perizinan dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan pembongkaran plang tersebut.

Forkabi mendesak agar:

• Plang peringatan segera dipulihkan,
• Proses perizinan diselesaikan sesuai aturan,
• Oknum yang terlibat diusut tuntas.

Guntur juga mengingatkan bahwa ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi potensi kejahatan hukum yang bisa menciptakan preseden buruk jika dibiarkan.

“Hukum harus ditegakkan, tidak boleh ada yang kebal aturan,” tegasnya.

Efendi