Jabodetabek

BERIMBANG.com, Depok – Polemik tunggakan gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan Hotel Bumi Wiyata Depok terus menjadi sorotan. Sebanyak 114 karyawan disebut belum menerima hak mereka selama dua bulan terakhir. Menanggapi hal itu, Koordinator Pendamping Komisi B DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, mendesak pihak manajemen hotel untuk segera menunaikan kewajibannya.

Baca juga: Kamiparho Depok Desak Pemkot dan Manajemen Hotel Bumi Wiyata Tuntaskan Hak Buruh

Desakan itu disampaikan Yeti usai mendampingi pertemuan Komisi B dengan Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel (Kamiparho) Depok, yang membahas nasib para pekerja tersebut.

“Ini bukan dampak dari kebijakan pemerintah pusat atau faktor eksternal lainnya. Tunggakan gaji ini murni akibat kelalaian manajemen dalam mengelola operasional hotel,” ujar Yeti di Gedung DPRD Kota Depok, Jumat (23/5/2025).

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa Berlanjut, “Manajemen Bungkam, Buruh Menggugat: Bumi Wiyata Memanas!”

Lebih lanjut, Yeti yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok, mendorong Hotel Bumi Wiyata agar berinovasi dan tidak terus-menerus berlindung di balik alasan rendahnya tingkat okupansi. Ia menyarankan agar hotel itu memanfaatkan program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Hotel BW punya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Mereka bisa mengajukan diri sebagai penyedia layanan makan bergizi untuk anak-anak sekolah. Ini peluang agar hotel tetap beroperasi dan karyawan bisa kembali produktif,” tambahnya.

Yeti menekankan bahwa hotel tersebut telah terbiasa menangani konsumsi dalam skala besar. Ia melihat potensi Bumi Wiyata untuk menjadi bagian dari program nasional sangat terbuka lebar jika dikelola dengan benar dan diajukan secara teknis sesuai prosedur.

Ketua Komisi B DPRD Depok, Hamzah, turut menyoroti hal ini. Ia menyayangkan sikap manajemen Hotel Bumi Wiyata yang dinilai mengabaikan berbagai bentuk keringanan dari pemerintah daerah, termasuk relaksasi pajak sejak 2022.

“Jangan berlindung di balik efisiensi anggaran. Kebijakan itu baru berlaku tahun ini melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Jadi, tidak ada alasan logis untuk menahan gaji karyawan sejak dua bulan lalu,” tegas Hamzah yang berasal dari Fraksi Gerindra.

Pihak DPRD pun meminta agar manajemen segera mengambil langkah konkret agar permasalahan tidak semakin berlarut dan merugikan para pekerja yang telah lama mengabdi.

Efendi 

BERIMBANG.com, Depok — Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel (Kamiparho) Kota Depok, melalui perwakilannya M. Soleh, menyampaikan keluhan keras atas belum terpenuhinya hak-hak normatif para pekerja Hotel Bumi Wiyata. Dalam audiensi dengan Partai Gerindra Kota Depok, Kamiparho menegaskan bahwa gaji bulan Maret dan April serta Tunjangan Hari Raya (THR) para buruh hingga kini belum dibayarkan.

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa Berlanjut, “Manajemen Bungkam, Buruh Menggugat: Bumi Wiyata Memanas!”

“Kami sudah beberapa kali menyurati Dinas Tenaga Kerja, namun tidak ada respons atau mediasi yang dilakukan. Ini sangat kami sesalkan,” ujar M. Soleh usai pertemuan.Jum’at (23/5/2025) di ruang Fraksi Partai Gerinda.

Baca juga: Ratusan Buruh Hotel Gelar Unjuk Rasa di Depan Hotel Bumi Wiyata, Tuntut Hak Normatif dan Batalkan PHK Sepihak

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Partai Gerindra, Bu Yeti, menyampaikan komitmennya untuk mendorong Dinas Sosial memberikan bantuan sementara kepada para pekerja yang terdampak, seperti sembako. Namun bentuk bantuan tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

Kamiparho juga berharap adanya reformasi dalam struktur manajemen Hotel Bumi Wiyata. Menurut Soleh, pihak manajemen perlu lebih inovatif dan proaktif dalam menghadapi persoalan internal perusahaan. “Jangan hanya diam, tapi harus berpikir cemerlang dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Selain itu, Kamiparho mendesak agar himbauan dari PJ Sekda Kota Depok yang dinilai memperburuk situasi segera dicabut, sesuai harapan yang pernah disampaikan oleh Wali Kota dalam audiensi sebelumnya.

Kamiparho berharap seluruh tuntutan para buruh dapat segera direalisasikan, termasuk dukungan dari legislatif dan eksekutif Kota Depok agar hak-hak pekerja dapat dihormati dan dipenuhi sebagaimana mestinya.

Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Setelah sukses membangun Tugu Selamat Datang di kawasan Pondok Cina, Pemkot Depok kini punya ambisi baru: membangun tugu ikonik sebagai simbol transformasi kota. Wali Kota Supian Suri mengungkapkan ide ini usai mengunjungi Tugu Sura dan Baya di Surabaya, Jumat (9/5/2025).

Apa bentuk tugunya? Di mana lokasinya? Sayangnya, belum ada detail. Tapi Supian Suri menegaskan, tugu ini bukan sekadar pemanis jalan.

“Yang penting, tugu ini tidak hanya sebagai ornamen, tetapi sebagai pengingat akan perubahan yang telah terjadi di Depok,” ujarnya.

Gagasan ini jelas mengundang rasa penasaran. Apakah tugu ini akan jadi lambang konkret dari semangat baru atau hanya proyek visualisasi yang bernilai estetika semata? Yang pasti, Wali Kota ingin Depok memiliki simbol yang dapat membangkitkan identitas, menarik perhatian, dan mempercantik wajah kota.

Sebagai catatan, pada 2023 lalu, Pemkot Depok sudah menggelontorkan Rp1,7 miliar untuk Tugu Selamat Datang yang berdiri gagah di sisi Jalan Margonda. Tugu itu tampil dengan nuansa merah dan slogan “Welcome to Depok Friendly City”.***

BERIMBANG.com, Depok –  Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau (FSB Kamiparho) Hotel Bumi Wiyata Depok kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan hotel sebagai lanjutan dari mogok kerja yang telah memasuki hari kelima. Aksi ini dilatarbelakangi belum dibayarkannya gaji bulan Maret dan April serta Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 oleh pihak manajemen hotel.

Baca juga: Ratusan Buruh Hotel Gelar Unjuk Rasa di Depan Hotel Bumi Wiyata, Tuntut Hak Normatif dan Batalkan PHK Sepihak

Ketua FSB Kamiparho, M. Soleh, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan buruh menuntut hak normatif mereka yang dilindungi oleh undang-undang.

“Tanpa pekerja, perusahaan tidak akan berjalan. Kami adalah aset yang seharusnya dijaga, bukan justru diabaikan,” ujarnya dalam orasinya. Jum”at (9/5/2025).

Selain persoalan gaji dan THR, M. Soleh juga mengecam tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap pengurus serikat, Saiful Bahri Yusuf, yang menurutnya telah melanggar ketentuan Pasal 91A Ayat 3. Ia menilai manajemen mengabaikan mekanisme mediasi dan dialog yang semestinya dilalui dalam proses PHK.

Mediasi yang difasilitasi Kapolsek Beji dan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok disebut tidak membuahkan hasil, karena manajemen bersikukuh mempertahankan keputusannya.

M. Soleh pun berharap pemerintah daerah dan pusat, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, turun tangan langsung untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kami tidak ingin terus berdemo. Kami hanya ingin hak kami diberikan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Aksi ini diikuti puluhan pekerja yang tetap semangat memperjuangkan keadilan di tengah tekanan ekonomi. Para buruh menyatakan akan terus melakukan aksi hingga hak-hak mereka dipenuhi.

iik

BERIMBANG.com, Depok  – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau (FSB Kamiparho) Hotel Bumi Wiyata menggelar aksi unjuk rasa di depan Hotel Bumi Wiyata sejak pagi hari. Aksi ini dipimpin oleh Ketua Kamiparho Hotel Bumi Wiyata, M. Soleh. Kamis. ( 8/5/2025).

Baca juga : Unjuk Rasa Mahasiswa Sikapi Sengkarut Sengketa Tanah di BPN Kabupaten Bogor

Para pengunjuk rasa menyuarakan delapan tuntutan, dengan fokus utama pada hak normatif seperti pembayaran gaji bulan Maret dan April yang belum dibayarkan, serta Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 yang juga belum diterima. Selain itu, mereka menuntut dibatalkannya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap salah satu pengurus serikat, Syaiful Bahri Yusuf, yang dinilai tidak sesuai prosedur dan hanya didasarkan pada usia non-produktif.

Menurut M. Soleh, pihak manajemen berdalih bahwa keterlambatan pembayaran gaji disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat serta imbauan Pj Sekda terkait tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hotel Bumi Wiyata disebut masuk dalam daftar gedung yang tidak direkomendasikan untuk mengadakan kegiatan pemerintahan karena belum melunasi PBB hingga tahun 2024.

Mediasi sempat difasilitasi oleh Kapolsek Beji dan dihadiri oleh Direksi hotel, Dinas Tenaga Kerja, serta Ketua Umum FSB Kamiparho. Namun, dari delapan tuntutan, hanya tiga yang dibahas dalam pertemuan tersebut: pembayaran gaji, THR, dan PHK sepihak. Sayangnya, manajemen menolak untuk mengabulkan tuntutan-tuntutan tersebut.

“Kami sudah berusaha menjaga kondusivitas perusahaan, tapi manajemen justru tidak menunjukkan itikad baik,” ujar M. Soleh. “Permintaan untuk membatalkan PHK terhadap saudara Pul Bahri Yusuf juga ditolak, meski jelas-jelas tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama.”

Aksi unjuk rasa diikuti oleh sekitar 200 hingga 300 orang dari berbagai elemen buruh, termasuk Forum Buruh Depok dan KSBSI DKI Jakarta. Meskipun belum membuahkan hasil, para buruh menyatakan akan terus memperjuangkan hak-hak mereka sesuai prosedur yang berlaku.

iik

BERIMBANG.com, Depok – Ada kabar baru buat anak-anak Depok yang suka ugal-ugalan di jalanan! Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam momen HUT ke-26 Kota Depok, mengumumkan rencana besar: anak-anak yang berperilaku nakal akan dikirim untuk dididik ala militer di kompleks TNI dan Polri mulai Mei 2025.

Dalam pidatonya yang penuh semangat di atas panggung hiburan di Jalan Margonda Raya, Jumat (25/4/2025), Dedi mengajak masyarakat mendukung program ini. Ia menyebutkan anak-anak yang malas sekolah, doyan balap motor, atau bahkan melawan orang tua, akan “dititipkan” ke institusi militer untuk dibina.

“Saya mau buat program. Anak-anak nakal diserahkan ke pemerintah, nanti dibina di komplek militer dan polisi. Setuju enggak?” seru Dedi kepada ribuan warga yang memadati acara.

Tak main-main, Dedi juga sudah menyiapkan anggaran untuk pembinaan itu. Anak-anak yang dikirim akan digembleng minimal enam bulan, bahkan bisa sampai setahun, sebelum dikembalikan ke pelukan keluarga — dengan harapan sudah berubah menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.

“Kalau ketahuan balapan liar, langsung tangkap. Bawa ke kompleks, biar dibina sampai kelakuannya beres,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut, disambut sorakan warga.

Dedi juga meminta Wali Kota Depok, Supian Suri, untuk berkoordinasi erat dengan aparat TNI-Polri demi kelancaran program ini. Menurut Dedi, pola asuh konvensional saat ini banyak yang gagal mengendalikan anak-anak bermasalah, sehingga butuh pendekatan tegas lewat pelatihan disiplin.

Red

BERIMBANG.com, Depok – Aroma perubahan mulai tercium di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Sejak resmi dilantik pada Februari lalu oleh Presiden Prabowo Subianto, Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah langsung tancap gas menyusun ulang barisan birokrasi. Dan kini, sinyal mutasi pejabat kian terasa nyata.

Baca juga:Kampung KB Jatijajar, Tapos Dapat Penilaian Terbaik Dari Propinsi Jabar

Bukan isapan jempol belaka, Supian Suri mengonfirmasi bahwa penyegaran birokrasi memang sedang dalam proses. “Banyak ASN yang pensiun sejak awal tahun, dan tentu ini harus segera diisi. Kita tidak ingin pelayanan publik terganggu hanya karena kekosongan jabatan,” ujar Supian saat ditemui di sela aktivitasnya, Rabu (23/4).

Namun, Supian menekankan, ini bukan langkah gegabah. Pemerintah Kota Depok sudah berkonsultasi dan mendapat restu dari Kementerian Dalam Negeri. “Tapi jangan buru-buru. Rencananya nanti setelah perayaan HUT ke-26 Kota Depok,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Depok, Rahman Pujianto, ikut buka suara untuk meredam spekulasi liar. “Ada kabar mutasi besar-besaran hari Kamis atau Jumat. Itu hoaks. Belum ada jadwal resmi,” tegasnya. Ia menyebut, jabatan yang kosong sekitar 60-an, bukan ribuan seperti yang ramai dibicarakan.

Yang menarik, banyak posisi strategis di Pemkot saat ini masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt). Hal ini makin menegaskan bahwa perombakan struktural bukan hanya wacana, melainkan kebutuhan nyata.

Lebih dari sekadar rotasi, Supian ingin membawa semangat baru ke tubuh pemerintahan. “Ini bukan cuma soal mutasi jabatan, tapi soal membawa wajah baru bagi pelayanan di Kota Depok,” tandasnya.

Warga Depok kini tinggal menunggu: akankah wajah birokrasi berubah lebih segar pasca penyegaran ini?

iik

BERIMBANG.com,Depok – Suasana haru dan cemas menyelimuti warga Cinere, Depok, setelah seorang siswi sekolah dasar kembali dilaporkan hilang di kawasan Jalan Jawa. Adella (10), siswi kelas V SDK Tirtamarta Penabur Cinere, dilaporkan tak kunjung pulang ke rumah setelah pulang sekolah pada Rabu siang (23/4/2025).

Baca juga: Depok Targetkan Predikat Tertinggi Kota Layak Anak, PWI Siap Kawal Lewat Pemberitaan Ramah Anak

Peristiwa ini bukan yang pertama. Dua pekan sebelumnya, seorang anak perempuan juga dilaporkan hilang di kawasan yang sama, tak jauh dari lokasi kejadian terbaru. Kini, dengan dua kasus serupa dalam waktu berdekatan, kekhawatiran masyarakat kian memuncak.

Menurut kesaksian keluarga, Adella terakhir terlihat sekitar pukul 14.00 WIB, di dekat sebuah minimarket di Jalan Jawa, mengenakan seragam pramuka. Sang ibu, Arlin, yang tak kuasa menahan tangis, memohon bantuan masyarakat dan pihak berwenang untuk segera mencari keberadaan putrinya.

Saya mohon siapa pun yang melihat atau mengetahui keberadaan Adella, tolong hubungi kami atau kantor polisi. Setiap detik sangat berarti,” ujar Arlin dengan suara bergetar pada Kamis pagi (24/4/2025).

Adella memiliki tinggi badan sekitar 130 cm, berkulit sawo matang, dan berambut hitam. Ciri terakhir yang diketahui, ia mengenakan seragam pramuka lengkap saat terakhir terlihat.

Bagi siapa pun yang memiliki informasi, bisa langsung menghubungi:

Nama: Arlin

No. HP: 0817-880-067

Atau lapor ke kantor polisi terdekat.

Pihak kepolisian diharapkan bertindak cepat mengusut kasus ini. Natalia, teman keluarga, menyampaikan harapan masyarakat:

Kami percaya polisi mampu membongkar jaringan atau pelaku di balik penculikan ini. Ini sudah sangat meresahkan.”

Warga kini berharap peristiwa ini menjadi alarm serius bagi semua pihak. Keamanan anak-anak tak lagi bisa dianggap remeh.

Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Program pemanfaatan larva lalat tentara hitam (black soldier fly) atau magot untuk mengurangi volume sampah organik di Kota Depok memang terdengar inovatif. Namun, dalam praktiknya, efektivitas metode ini masih jauh dari harapan sebagai solusi skala kota.

Baca juga: “Sampah Menumpuk, Warga Frustrasi: Mantan DPRD Depok Kritik Keras Ketidakpedulian Pemkot”

Magot memang terbukti mampu mengurai sampah organik dalam jumlah tertentu, namun kapasitas penguraiannya sangat terbatas. Sementara itu, Depok menghasilkan lebih dari 1.200 hingga 1.300 ton sampah per hari, dan sekitar 60% di antaranya adalah sampah organik. Skema pengelolaan berbasis komunitas atau rumah tangga yang mengandalkan magot tidak mampu menangani volume sebesar ini secara signifikan.

Baca juga: Depok Darurat Sampah: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum teredukasi tentang cara memisahkan sampah organik dan anorganik, padahal pemisahan ini menjadi syarat mutlak agar magot bisa bekerja dengan optimal. Tanpa edukasi dan infrastruktur pendukung yang memadai, penggunaan magot justru berisiko menciptakan tumpukan sampah baru yang tidak terkelola.

Pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, mencakup sistem pemilahan dari sumber, teknologi pengolahan skala besar, dan regulasi yang tegas. Magot bisa menjadi bagian dari solusi, namun tidak dapat dijadikan andalan utama.

Pemerintah Kota Depok perlu mengevaluasi ulang program ini dan fokus pada solusi yang lebih sistematis, seperti pembangunan fasilitas pengolahan terpadu dan peningkatan kesadaran warga. Tanpa langkah nyata dan terstruktur, persoalan sampah akan terus menjadi momok yang mengancam kualitas hidup warga Depok.

Penulis : Juli Efendi

BERIMBANG.com, Depok – 23 April 2025
Kota Depok tengah menapaki langkah besar untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dalam mewujudkan wilayah ramah anak. Setelah enam tahun berturut-turut menyabet predikat Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tahun ini Depok menargetkan pencapaian yang lebih prestisius: Predikat Utama dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA).

Semangat tersebut juga dirasakan oleh insan pers, salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok. Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemkot dalam mengejar predikat tertinggi tersebut.

“Kami mendukung sepenuhnya target Pemkot untuk meraih Predikat Utama tahun ini. Ini bukan sekadar gelar, tapi bentuk nyata komitmen menjadikan kota ini ramah dan aman bagi anak-anak,” ujar Rusdy di Balai Kota Depok, Rabu (23/04/2025), didampingi Sekretaris PWI, Heru Sasongko.

PWI Kota Depok bahkan turut dilibatkan secara langsung dalam proses verifikasi lapangan oleh tim dari Kementerian PPPA yang digelar di Aula Edelweis lantai 5, Balai Kota Depok. Rusdy menyebut, keterlibatan ini adalah sebuah kehormatan sekaligus bentuk sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam mewujudkan Depok yang lebih baik bagi generasi muda.

Sebagai garda depan dalam penyampaian informasi, PWI punya peran penting dalam menciptakan narasi positif seputar anak. “Wartawan kami banyak menulis tentang prestasi anak-anak Depok—baik akademik, seni, olahraga, hingga budaya. Ini jadi bentuk apresiasi sekaligus penyemangat bagi anak-anak lain,” jelas wartawan senior yang telah lebih dari tiga dekade berkarya di dunia jurnalistik itu.

Rusdy juga menekankan pentingnya etika dalam pemberitaan anak, terutama ketika berhadapan dengan persoalan hukum. “Kami berkomitmen pada prinsip pemberitaan ramah anak. Identitas anak, baik sebagai korban maupun pelaku, tidak boleh diumbar. Nama hanya inisial, alamat pun dibatasi hanya sampai kecamatan,” tegasnya.

Menurutnya, langkah ini adalah bentuk perlindungan psikologis anak agar tidak menjadi korban kedua dari sorotan publik yang berlebihan. “Kami tidak ingin anak-anak ini kehilangan masa depannya hanya karena satu kesalahan atau tragedi yang diberitakan tanpa empati,” pungkas Rusdy, yang juga penerima Press Card Number One dari Presiden Jokowi pada 2022.

Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, media, dan masyarakat, harapan meraih Predikat Utama KLA bukanlah mimpi belaka. Depok siap naik kelas—dari kota ramah anak menjadi kota yang benar-benar berpihak pada masa depan mereka.***