Jabodetabek

BERIMBANG com, Bogor – SMK YKTB Bogor tengah menggelar hajatan akbar bertajuk Hajat Besar YKTB Era Baru. Selama tiga hari penuh, dari 23 hingga 25 Juni 2025, suasana kampus di Jalan DR. Sumeru No. 42, Kota Bogor, dipenuhi sorak sorai pelajar yang menampilkan kreativitasnya dalam balutan seni budaya Sunda.

Acara ini merupakan bagian dari Class Meeting and YKTB Got Talent yang diikuti oleh seluruh pelajar dari SMP dan SMK di bawah naungan Yayasan Kejuruan Teknologi Baru (YKTB). Tujuannya jelas: menjaga warisan budaya Sunda sekaligus menggali potensi siswa secara kreatif dan kompetitif.

“Penyelenggaraan ini menegaskan kembali peran YKTB sebagai lembaga pendidikan yang tak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pembangunan karakter dan keterampilan siswa,” ujar Direktur Pendidikan YKTB, Ir. Deden Hari Rahardja.

Beragam kegiatan digelar dalam agenda ini, mulai dari Taruna Panca Waluya yang menampilkan seni tari Jaipongan, hingga aneka lomba tradisional seperti galasin, egrang, dan bakiak. Semuanya membangkitkan semangat kebersamaan dan nilai-nilai budaya lokal.

Tak ketinggalan, siswa juga memeriahkan acara lewat Stand Kadaharan Sunda, lomba fashion adat Sunda, pidato dalam bahasa Sunda, hingga tembang-tembang khas tanah Pasundan. Kreativitas dan semangat pelajar pun tumpah ruah di setiap sudut kampus.

Hajat besar ini jadi bukti bahwa pendidikan tak hanya soal buku, tapi juga soal rasa dan budaya.

(Deny Irawan)

BERIMBANG.com, Balaikota Depok – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok, KH. Achmad Solechan, atau yang akrab disapa Kyai Alech, hadir memberikan tausyiah dalam Pengajian Bulanan Majelis Taklim Balai Wartawan (MT. Balwan) Kota Depok yang digelar pada Kamis (26/6/2025) di Sekretariat Balai Wartawan Kota Depok.

Dalam tausyiahnya, Kyai Alech menekankan pentingnya akhlakul karimah (akhlak mulia) sebagai landasan dalam setiap aktivitas, khususnya di bidang jurnalistik. Menurutnya, wartawan memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai-nilai kebenaran di tengah derasnya arus informasi digital yang kian sulit dibendung.

“Tembok-tembok tebal itu tidak akan mampu membendung kekuatan para jurnalis jika mereka bersatu dengan kekuatan ilmu, pena, dan akhlak,” tegas Kyai Alech di hadapan jamaah yang mayoritas merupakan insan pers Kota Depok.

Ia mengingatkan, transformasi digital telah memungkinkan siapa saja menjadi penyebar informasi. Namun, kemudahan itu justru menuntut tanggung jawab moral yang lebih besar agar informasi yang tersebar tidak merusak nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Lebih lanjut, Kyai Alech menyinggung keteladanan Rasulullah SAW saat menaklukkan Kota Mekkah. Meski pernah dihina dan diperangi, Nabi Muhammad justru menunjukkan akhlak luhur dengan memberikan maaf, bahkan kepada musuh besarnya seperti Abu Sufyan.

“Ini bukan sekadar kisah sejarah, tapi pelajaran moral. Di tengah era media yang penuh ujaran kebencian, wartawan justru harus menjadi penyejuk dan penjaga etika informasi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa profesi wartawan bukan hanya menyampaikan fakta, tapi juga membawa misi moral dalam membangun peradaban berakhlak.

“Semoga melalui pengajian seperti ini, kita saling menguatkan dan menjaga keutuhan bangsa dengan tulisan dan sikap yang mencerminkan akhlakul karimah,” tutupnya.

Ketua MT. Balwan Kota Depok, Adie Rakasiwi, mengungkapkan rasa syukurnya atas terlaksananya pengajian yang bertepatan dengan momen pergantian Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Ia berharap pengajian ini menjadi momentum mempererat silaturahmi di kalangan wartawan.

“Alhamdulillah, pengajian bulanan MT. Balwan Kota Depok dipenuhi jamaah. Semoga semangat Tahun Baru Islam membuat kita semua lebih rajin mengaji dan menjaga ukhuwah,” katanya.

Sementara itu, Ustadz Syahruddin El-Fikri, selaku guru tetap Majelis Taklim Balwan, mengajak jamaah untuk bermuhasabah dan memohon ampunan di awal tahun hijriah.

“Mari kita sambut tahun baru ini dengan hati bersih, semangat baru, dan tekad memperkuat nilai-nilai keislaman serta semangat kebangsaan di kalangan insan pers,” pungkasnya.***

Oleh: Juli Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Di tengah semangat reformasi birokrasi dan tuntutan keterbukaan informasi publik, sikap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Depok, Dede Hidayat, menjadi ironi yang menyakitkan. Bukannya menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan dan menertibkan pelanggaran, Dede justru menunjukkan perilaku yang bertolak belakang dengan semangat pelayanan publik: menutup komunikasi dengan media, bahkan sampai memblokir WhatsApp wartawan.

Ini bukan sekadar masalah pribadi. Ini adalah persoalan integritas jabatan dan tanggung jawab moral seorang pejabat publik. Ketika bangunan liar menjamur di depan mata—yang seharusnya menjadi prioritas penindakan Satpol PP—justru dibiarkan tanpa tindakan tegas. Bahkan, saat para jurnalis mencoba mengonfirmasi dan menanyakan tindak lanjut dari bangunan-bangunan liar tersebut, tidak ada respons. Bukan hanya diam, tapi akses komunikasi pun diputus. WhatsApp wartawan diblokir, seolah kritik dan pertanyaan adalah ancaman.

Perilaku seperti ini mencerminkan ketertutupan dan ketidakprofesionalan. Bukankah pejabat publik dibayar oleh rakyat dan berkewajiban melayani kepentingan publik, bukan malah bersembunyi di balik tembok kekuasaan? Jika keberadaan media sebagai pilar keempat demokrasi saja diabaikan, bagaimana mungkin publik bisa berharap adanya transparansi dan akuntabilitas?

Bangunan liar bukan sekadar persoalan fisik. Ia simbol dari pembiaran, ketidaktegasan, dan dugaan praktik tak sehat yang mengendap di balik meja birokrasi. Ketika lembaga penegak Perda pun bersikap lunak atau bahkan tidak bersuara, masyarakat patut curiga: apakah ada kompromi di balik pembiaran tersebut?

Kasat Pol PP Depok semestinya memberikan klarifikasi terbuka, bukan justru memblokir komunikasi. Jika wartawan pun dibungkam, maka suara rakyat telah dibunuh dalam diam. Kita butuh pejabat yang hadir, bukan yang bersembunyi. Kita butuh aparat yang menegakkan aturan, bukan yang memilih bungkam dan lari dari tanggung jawab.

Kota Depok pantas mendapatkan pemimpin yang transparan, responsif, dan berani menghadapi kritik. Bukan pejabat yang alergi pada pertanyaan dan memilih memblokir kebenaran.

Depok, Berimbang.com — Pemerintah Kota Depok menegaskan komitmennya untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh warganya, terutama bagi mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri. Hal ini disampaikan langsung oleh Walikota Depok, Supian Suri, dalam sebuah keterangan resmi yang diberikan kepada awak media, Belum Lama ini.

Supian Suri menyatakan bahwa pemerintah kota tetap memegang teguh aturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun, ia juga mengakui bahwa tidak semua warga dapat tertampung di sekolah negeri.

“Gak bisa kita mengakomodir seluruh warga Depok untuk bisa sekolah negeri,” ujarnya.

Sebagai solusi, Pemkot Depok akan mengarahkan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri untuk menempuh pendidikan di sekolah swasta. Supian memastikan bahwa pemerintah akan hadir membantu pembiayaan melalui skema beasiswa.

“Yang sekolah swasta gak punya cukup berkemampuan, nanti kita akan dukung dengan pembiayaan beasiswa dari Pemerintah Kota Depok,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa program-program bantuan pendidikan yang sudah berjalan akan terus dievaluasi sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Pemerintah bertekad untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Selain soal akses pendidikan, Supian turut menyinggung perlunya evaluasi terhadap kondisi lingkungan sekolah, menyusul adanya kasus yang melibatkan korban di lingkungan sekolah negeri. Ia mendorong korban untuk segera melapor agar proses hukum dapat berjalan.

“Kita dorong buat korban untuk melakukan pengaduan ke Polres supaya proses ini bisa berjalan. Ini juga menjadi evaluasi kami terhadap dunia pendidikan, kondisi seperti ini harusnya gak boleh terulang lagi,” jelasnya.

Walikota menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perbaikan sistem pendidikan, baik dari sisi akses maupun keamanan lingkungan sekolah, akan menjadi fokus utama Pemkot Depok dalam waktu dekat.

Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, menyatakan sikap tegas dan penuh harapan terhadap upaya penyelesaian konflik internal di tubuh PWI Pusat menjelang Kongres Persatuan yang direncanakan digelar paling lambat 30 Agustus 2025 di Jakarta.

Dalam keterangannya, Rusdy menyambut baik kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi maraton pada 16 Mei 2025 antara dua kubu yang berselisih, yakni Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung, Henry CH Bangun, dan Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa, Jules Mansyah Sakeda.

“Perdamaian ini disambut sukacita oleh seluruh anggota PWI, termasuk kami di Depok. Namun, belum lama kegembiraan itu dirasakan, kami justru menerima surat dari PLT Pengurus PWI Jawa Barat yang meminta klarifikasi terkait keabsahan pengurus pusat. Ini menimbulkan awan gelap baru,” ujar Rusdy. Rabu (28/5/2025). Di Kantor PWI Depok.

Surat yang dikirimkan melalui WhatsApp dan tertanggal 22 Mei 2025 tersebut, menurutnya, berisi permintaan agar PWI Kota Depok menyatakan sikap terhadap kepengurusan PWI Pusat.

Menanggapi hal tersebut, PWI Kota Depok langsung menggelar rapat pengurus yang dipimpin Rusdy sendiri. Dari rapat tersebut, disepakati enam poin sikap, salah satunya adalah mendukung sepenuhnya semangat kesepakatan Jakarta dan mendorong seluruh jajaran PWI untuk meninggalkan perbedaan dan fokus pada masa depan organisasi.

“Kami menilai penyelesaian konflik akan efektif jika semua pihak mau mengesampingkan perbedaan, mengedepankan persaudaraan, dan tidak menjadikan PWI sebagai alat kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Rusdy.

PWI Depok juga memutuskan tidak membalas langsung surat dari Jawa Barat, dan memilih menyampaikan pandangan mereka kepada dua kubu di tingkat pusat. “Kami ingin mendorong semua pihak menjalankan kesepakatan Jakarta secara sungguh-sungguh, tanpa manuver yang merusak semangat persatuan,” tambahnya.

Rusdy berharap Kongres Persatuan yang akan datang benar-benar menjadi solusi final dan momentum kebangkitan kembali PWI sebagai organisasi wartawan tertua yang bermartabat dan profesional.

iik

BERIMBANG.com, Depok – Polemik tunggakan gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan Hotel Bumi Wiyata Depok terus menjadi sorotan. Sebanyak 114 karyawan disebut belum menerima hak mereka selama dua bulan terakhir. Menanggapi hal itu, Koordinator Pendamping Komisi B DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, mendesak pihak manajemen hotel untuk segera menunaikan kewajibannya.

Baca juga: Kamiparho Depok Desak Pemkot dan Manajemen Hotel Bumi Wiyata Tuntaskan Hak Buruh

Desakan itu disampaikan Yeti usai mendampingi pertemuan Komisi B dengan Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel (Kamiparho) Depok, yang membahas nasib para pekerja tersebut.

“Ini bukan dampak dari kebijakan pemerintah pusat atau faktor eksternal lainnya. Tunggakan gaji ini murni akibat kelalaian manajemen dalam mengelola operasional hotel,” ujar Yeti di Gedung DPRD Kota Depok, Jumat (23/5/2025).

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa Berlanjut, “Manajemen Bungkam, Buruh Menggugat: Bumi Wiyata Memanas!”

Lebih lanjut, Yeti yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok, mendorong Hotel Bumi Wiyata agar berinovasi dan tidak terus-menerus berlindung di balik alasan rendahnya tingkat okupansi. Ia menyarankan agar hotel itu memanfaatkan program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Hotel BW punya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Mereka bisa mengajukan diri sebagai penyedia layanan makan bergizi untuk anak-anak sekolah. Ini peluang agar hotel tetap beroperasi dan karyawan bisa kembali produktif,” tambahnya.

Yeti menekankan bahwa hotel tersebut telah terbiasa menangani konsumsi dalam skala besar. Ia melihat potensi Bumi Wiyata untuk menjadi bagian dari program nasional sangat terbuka lebar jika dikelola dengan benar dan diajukan secara teknis sesuai prosedur.

Ketua Komisi B DPRD Depok, Hamzah, turut menyoroti hal ini. Ia menyayangkan sikap manajemen Hotel Bumi Wiyata yang dinilai mengabaikan berbagai bentuk keringanan dari pemerintah daerah, termasuk relaksasi pajak sejak 2022.

“Jangan berlindung di balik efisiensi anggaran. Kebijakan itu baru berlaku tahun ini melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Jadi, tidak ada alasan logis untuk menahan gaji karyawan sejak dua bulan lalu,” tegas Hamzah yang berasal dari Fraksi Gerindra.

Pihak DPRD pun meminta agar manajemen segera mengambil langkah konkret agar permasalahan tidak semakin berlarut dan merugikan para pekerja yang telah lama mengabdi.

Efendi 

BERIMBANG.com, Depok — Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel (Kamiparho) Kota Depok, melalui perwakilannya M. Soleh, menyampaikan keluhan keras atas belum terpenuhinya hak-hak normatif para pekerja Hotel Bumi Wiyata. Dalam audiensi dengan Partai Gerindra Kota Depok, Kamiparho menegaskan bahwa gaji bulan Maret dan April serta Tunjangan Hari Raya (THR) para buruh hingga kini belum dibayarkan.

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa Berlanjut, “Manajemen Bungkam, Buruh Menggugat: Bumi Wiyata Memanas!”

“Kami sudah beberapa kali menyurati Dinas Tenaga Kerja, namun tidak ada respons atau mediasi yang dilakukan. Ini sangat kami sesalkan,” ujar M. Soleh usai pertemuan.Jum’at (23/5/2025) di ruang Fraksi Partai Gerinda.

Baca juga: Ratusan Buruh Hotel Gelar Unjuk Rasa di Depan Hotel Bumi Wiyata, Tuntut Hak Normatif dan Batalkan PHK Sepihak

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Partai Gerindra, Bu Yeti, menyampaikan komitmennya untuk mendorong Dinas Sosial memberikan bantuan sementara kepada para pekerja yang terdampak, seperti sembako. Namun bentuk bantuan tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

Kamiparho juga berharap adanya reformasi dalam struktur manajemen Hotel Bumi Wiyata. Menurut Soleh, pihak manajemen perlu lebih inovatif dan proaktif dalam menghadapi persoalan internal perusahaan. “Jangan hanya diam, tapi harus berpikir cemerlang dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Selain itu, Kamiparho mendesak agar himbauan dari PJ Sekda Kota Depok yang dinilai memperburuk situasi segera dicabut, sesuai harapan yang pernah disampaikan oleh Wali Kota dalam audiensi sebelumnya.

Kamiparho berharap seluruh tuntutan para buruh dapat segera direalisasikan, termasuk dukungan dari legislatif dan eksekutif Kota Depok agar hak-hak pekerja dapat dihormati dan dipenuhi sebagaimana mestinya.

Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Setelah sukses membangun Tugu Selamat Datang di kawasan Pondok Cina, Pemkot Depok kini punya ambisi baru: membangun tugu ikonik sebagai simbol transformasi kota. Wali Kota Supian Suri mengungkapkan ide ini usai mengunjungi Tugu Sura dan Baya di Surabaya, Jumat (9/5/2025).

Apa bentuk tugunya? Di mana lokasinya? Sayangnya, belum ada detail. Tapi Supian Suri menegaskan, tugu ini bukan sekadar pemanis jalan.

“Yang penting, tugu ini tidak hanya sebagai ornamen, tetapi sebagai pengingat akan perubahan yang telah terjadi di Depok,” ujarnya.

Gagasan ini jelas mengundang rasa penasaran. Apakah tugu ini akan jadi lambang konkret dari semangat baru atau hanya proyek visualisasi yang bernilai estetika semata? Yang pasti, Wali Kota ingin Depok memiliki simbol yang dapat membangkitkan identitas, menarik perhatian, dan mempercantik wajah kota.

Sebagai catatan, pada 2023 lalu, Pemkot Depok sudah menggelontorkan Rp1,7 miliar untuk Tugu Selamat Datang yang berdiri gagah di sisi Jalan Margonda. Tugu itu tampil dengan nuansa merah dan slogan “Welcome to Depok Friendly City”.***

BERIMBANG.com, Depok –  Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau (FSB Kamiparho) Hotel Bumi Wiyata Depok kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan hotel sebagai lanjutan dari mogok kerja yang telah memasuki hari kelima. Aksi ini dilatarbelakangi belum dibayarkannya gaji bulan Maret dan April serta Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 oleh pihak manajemen hotel.

Baca juga: Ratusan Buruh Hotel Gelar Unjuk Rasa di Depan Hotel Bumi Wiyata, Tuntut Hak Normatif dan Batalkan PHK Sepihak

Ketua FSB Kamiparho, M. Soleh, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan buruh menuntut hak normatif mereka yang dilindungi oleh undang-undang.

“Tanpa pekerja, perusahaan tidak akan berjalan. Kami adalah aset yang seharusnya dijaga, bukan justru diabaikan,” ujarnya dalam orasinya. Jum”at (9/5/2025).

Selain persoalan gaji dan THR, M. Soleh juga mengecam tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap pengurus serikat, Saiful Bahri Yusuf, yang menurutnya telah melanggar ketentuan Pasal 91A Ayat 3. Ia menilai manajemen mengabaikan mekanisme mediasi dan dialog yang semestinya dilalui dalam proses PHK.

Mediasi yang difasilitasi Kapolsek Beji dan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok disebut tidak membuahkan hasil, karena manajemen bersikukuh mempertahankan keputusannya.

M. Soleh pun berharap pemerintah daerah dan pusat, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, turun tangan langsung untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kami tidak ingin terus berdemo. Kami hanya ingin hak kami diberikan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Aksi ini diikuti puluhan pekerja yang tetap semangat memperjuangkan keadilan di tengah tekanan ekonomi. Para buruh menyatakan akan terus melakukan aksi hingga hak-hak mereka dipenuhi.

iik

BERIMBANG.com, Depok  – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau (FSB Kamiparho) Hotel Bumi Wiyata menggelar aksi unjuk rasa di depan Hotel Bumi Wiyata sejak pagi hari. Aksi ini dipimpin oleh Ketua Kamiparho Hotel Bumi Wiyata, M. Soleh. Kamis. ( 8/5/2025).

Baca juga : Unjuk Rasa Mahasiswa Sikapi Sengkarut Sengketa Tanah di BPN Kabupaten Bogor

Para pengunjuk rasa menyuarakan delapan tuntutan, dengan fokus utama pada hak normatif seperti pembayaran gaji bulan Maret dan April yang belum dibayarkan, serta Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 yang juga belum diterima. Selain itu, mereka menuntut dibatalkannya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap salah satu pengurus serikat, Syaiful Bahri Yusuf, yang dinilai tidak sesuai prosedur dan hanya didasarkan pada usia non-produktif.

Menurut M. Soleh, pihak manajemen berdalih bahwa keterlambatan pembayaran gaji disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat serta imbauan Pj Sekda terkait tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hotel Bumi Wiyata disebut masuk dalam daftar gedung yang tidak direkomendasikan untuk mengadakan kegiatan pemerintahan karena belum melunasi PBB hingga tahun 2024.

Mediasi sempat difasilitasi oleh Kapolsek Beji dan dihadiri oleh Direksi hotel, Dinas Tenaga Kerja, serta Ketua Umum FSB Kamiparho. Namun, dari delapan tuntutan, hanya tiga yang dibahas dalam pertemuan tersebut: pembayaran gaji, THR, dan PHK sepihak. Sayangnya, manajemen menolak untuk mengabulkan tuntutan-tuntutan tersebut.

“Kami sudah berusaha menjaga kondusivitas perusahaan, tapi manajemen justru tidak menunjukkan itikad baik,” ujar M. Soleh. “Permintaan untuk membatalkan PHK terhadap saudara Pul Bahri Yusuf juga ditolak, meski jelas-jelas tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama.”

Aksi unjuk rasa diikuti oleh sekitar 200 hingga 300 orang dari berbagai elemen buruh, termasuk Forum Buruh Depok dan KSBSI DKI Jakarta. Meskipun belum membuahkan hasil, para buruh menyatakan akan terus memperjuangkan hak-hak mereka sesuai prosedur yang berlaku.

iik