Jabodetabek

BERIMBNG.com, Depok – Aroma skandal menyeruak dari tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok. Ketua Kadin Depok, Miftah, resmi dilaporkan ke Polres Metro Depok atas dugaan penipuan menggunakan cek kosong senilai Rp320 juta.

Laporan itu diajukan oleh kuasa hukum Arifin Tjokro, yakni Steven Izaac Risakotta, pada 12 Agustus 2025 dengan nomor LP/B/1503/VIII/2025/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA.

Menurut Steven, cek yang diterimanya seharusnya merupakan pembayaran honorarium (lawyer fee) atas jasa hukum dalam penjualan aset tanah seluas lebih dari 1 hektare di Ciseeng, Depok, dengan nilai transaksi mencapai Rp9,2 miliar.

“Cek tersebut saya cairkan pada 10 Juli di Bank BJB Cabang Tebet, tetapi ditolak. Saldo tidak cukup. Saya cek lagi di BJB Depok pada 14 Agustus, ternyata saldo hanya Rp2,1 juta,” ungkap Steven.

Kronologi Cek Kosong

Steven menegaskan, pembayaran fee seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan setelah aset kliennya laku dijual. Namun, Miftah justru memberikan cek yang dua kali ditolak bank karena saldo tidak mencukupi.

Ia mengaku sudah berusaha menghubungi Miftah untuk penyelesaian baik-baik. Namun, tidak ada jawaban.

“Awalnya panggil saya abangku, abangku. Begitu ditagih, malah hilang kabar. WA saya tidak pernah dijawab,” ujar Steven.

Ada Korban Lain

Tak hanya Steven, ada dua korban lain yang disebut mengalami kerugian akibat cek kosong dari Miftah. Yohadi mengalami kerugian Rp350 juta, sementara Samadun Willy sebesar Rp100 juta.

Ketiganya sepakat membawa persoalan ini ke jalur hukum. Polisi kini tengah memproses laporan dengan dugaan pelanggaran Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Polisi Diminta Profesional

Steven menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini agar aparat bekerja profesional.

“Kami menunggu kejelasan hukumnya. Saya tahu, cek kosong adalah persoalan pidana yang serius,” pungkasnya.**

Depok, Berimbang.com – Motor Besar Indonesia (MBI) Chapter Depok menggelar perayaan hari ulang tahun ke-7 sekaligus pengukuhan pengurus baru periode 2025-2028 di Gubuk Mas Bro, Jl. Boulevard Grand Depok City (GDC), Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Minggu (10/8/2025).

Acara berlangsung meriah dengan dihadiri ratusan undangan dari MBI wilayah lain, di antaranya MBI Pusat, MBI DKI Jakarta, MBI Bogor, MBI Bandung, MBI Sukabumi, MBI Surabaya, MBI Bali, MBI Karawang, MBI Bekasi, MBI Riau, MBI Batam, MBI Makassar, MBI Tangerang, MBI Cirebon, MBI Sumbar, MBI Sultra, MBI Sumedang, dan MBI Kuningan.

Tidak hanya itu, sejumlah komunitas motor besar dan motor klasik turut hadir memberikan dukungan, seperti Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Depok, Depok Oud Motorklub (DOM), HDD Depok, CMC, HDCI Bogor, KOMBESS, AMI Depok, SATUDARAH MC, HDCI Jakarta Timur, ISHD Depok, COS, D’Beemers, dan Sportster Indonesia.

Turut hadir dalam acara ini Ketua Umum MBI H. Darus Raden Jayalalana, Pembina MBI Irjen Pol (Purn) Drs. Achmad Nurda Alamsyah, Penasehat MBI Joko Raharjo, Pembina MBI Depok Mamur Saputra (Amung), Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Metro Depok AKP Elly Padiansari, Danramil 03/Sukmajaya Mayor Inf Suyono, dan perwakilan Pemkot Depok Wijayanto.

Ketua MBI Depok, H. Faizin Rahmadi Akbar (Ivan) menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara ini.
“Alhamdulillah acara pengukuhan pengurus oleh Wakil Ketua Umum MBI Bro Jaya berjalan lancar. Ke depan, MBI Depok akan terus solid dan aktif melaksanakan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat, tidak hanya touring semata,” ujarnya.

Ivan menambahkan, anggota MBI Depok kini telah mencapai 80 orang. Untuk bergabung, calon anggota harus memenuhi syarat sesuai AD/ART MBI, salah satunya memiliki sepeda motor di atas 400 cc, jenis apapun.

Ketua Umum MBI, H. Darus Raden Jayalalana, menegaskan MBI akan menjadi pelopor edukasi keselamatan berkendara serta menjalin kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas otomotif lain.
Penasehat MBI Depok, Amung, juga berharap pengurus baru dapat membawa MBI Depok semakin maju, guyub, dan aktif dalam kegiatan sosial.

Tak hanya itu, salah satu undangan, Tuhari,  Ketua Depok Oud Motorklub (DOM juga menyampaikan selamat dan sukses atas Pengukuhan pengurusan MBI semoga solid kedepannya

Sementara itu, AKP Elly Padiansari mewakili Kapolres Metro Depok mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban lalu lintas.
“Motor besar identik dengan kemacetan, jadi mari bersama-sama menciptakan tertib berlalu lintas,” imbaunya.

Perayaan ini semakin semarak dengan pemotongan tumpeng, penampilan tarian nusantara, dan hiburan musik dari grup ternama Kota Depok.

Kabid Kegiatan MBI Depok, Bro Fajar, menyampaikan terima kasih kepada semua tamu yang hadir.
“Terima kasih atas dukungan semua pihak, mohon maaf jika ada kekurangan,” tutupnya.***

CILODONG, DEPOK – Semangat berbagi kembali digaungkan Majelis Taklim Balai Wartawan (MT. Balwan) Kota Depok melalui program rutin Jumat Berkah. Kali ini, MT. Balwan bersinergi dengan Rutan Kelas I Depok menggelar aksi sosial di depan Kantor Kelurahan Cilodong, tepat di pintu masuk Rutan Depok, Jumat (8/8/2025).

Kegiatan dihadiri perwakilan Karutan Depok, Kepala Seksi Pengelolaan Andi Harmonis, Kasubsi BHP Risang Achmad beserta pejabat struktural Rutan Depok. Turut hadir Sekretaris Kelurahan Cilodong, Hani Rosiana bersama staf, pengurus dan jamaah MT. Balwan Kota Depok, serta para istri yang terlibat langsung menyiapkan nasi bok untuk dibagikan.

Ketua MT. Balwan Kota Depok, Adie Rakasiwi, mengatakan program ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap bulan. Sasaran pembagian nasi bok kali ini adalah para pengemudi ojek online, sopir angkot, dan warga sekitar.

“Alhamdulillah, hari ini berjalan lancar. Total ada 400 nasi bok siap saji yang kami bagikan. Ini bentuk kepedulian kami kepada mereka yang sering luput dari perhatian,” ujar Adie.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan, baik pengurus, jamaah, maupun rekanan MT. Balwan.

Sementara itu, perwakilan Rutan Depok, Andi Harmonis, mengapresiasi kegiatan ini dan berharap sinergi positif bisa melibatkan lebih banyak pihak ke depannya.

“Jangan hanya terbatas di wilayah tertentu. Semoga ke depan dapat melibatkan masyarakat yang lebih luas dan instansi lainnya,” kata Andi.

Sekretaris Kelurahan Cilodong, Hani Rosiana, juga memberikan apresiasi kepada para wartawan yang tergabung di MT. Balwan Kota Depok atas inisiatif kegiatan ini.

“Kami dari Kelurahan Cilodong sangat senang bisa ikut berpartisipasi dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus berjalan setiap bulan,” ujarnya.

Melalui aksi sosial ini, MT. Balwan Kota Depok tak hanya aktif di kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi motor penggerak kepedulian sosial di tengah masyarakat.***

Berimbang.com – Kota Bekasi | Pemerintah Kota Bekasi resmi menghentikan penerapan aturan masuk sekolah pukul 06.30 WIB untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keputusan ini diambil setelah evaluasi yang dilakukan Pemkot menunjukkan kebijakan tersebut tidak cocok diterapkan di wilayah urban seperti Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan uji coba aturan yang sempat diberlakukan selama seminggu sejak 14 Juli 2025 ternyata menimbulkan sejumlah masalah, mulai dari kemacetan hingga tekanan psikologis bagi siswa dan orangtua.

“Berdasarkan hasil evaluasi, uji coba yang kami lakukan selama seminggu itu ternyata tidak pas. Kami sudah modifikasi kebijakan ini,” ujar Tri, Senin (21/7/2025).

Kini, jadwal masuk sekolah kembali dibagi menjadi dua: jenjang SMA tetap pukul 06.30 WIB, sementara SD dan SMP kembali ke pukul 07.00 WIB.

Keluhan dari Orangtua: “Terlalu Berat”

Yeni (45), warga Bekasi Selatan, salah satu orangtua murid SD, mengaku sangat terbebani dengan aturan lama. Ia harus mengatur waktu antar jemput dua anak SD dan mengurus bayi berusia satu tahun.

“Saya harus bangun sebelum subuh untuk nyiapin sarapan. Anak bontot juga harus dimandiin jam 6 pagi, kasihan kalau terus-terusan kayak gitu,” keluhnya.

Menurutnya, selain mengganggu pola tidur dan makan anak, kebijakan tersebut memaksa orangtua untuk mencari penitipan dadakan pagi-pagi buta.

Pendukung Kebijakan: “Anak Jadi Rajin dan Tidak Malas”

Namun, tak semua orangtua keberatan. Fitria (32), warga Bekasi Barat, justru mendukung aturan masuk pukul 06.30 WIB karena merasa anaknya menjadi lebih disiplin.

“Anak saya lebih semangat, salat subuhnya rajin, dan tidak malas-malasan,” kata Fitria.

Sekolah Swasta Tetap Gunakan Pukul 06.30 WIB

Beberapa sekolah swasta bahkan menyatakan tetap akan mempertahankan jam masuk pukul 06.30 WIB. Kepala Sekolah Swasta berinisial WP dari kawasan Bekasi Utara menyebut mayoritas orangtua mendukung kebijakan itu karena dianggap mendidik kedisiplinan.

“Kami sudah terapkan sejak lama, sebelum SE Gubernur keluar. Jadi tidak masalah, kami tetap lanjutkan,” ujarnya.

DPRD Minta Evaluasi Komprehensif

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk melibatkan pakar kesehatan, psikologi anak, hingga pihak lalu lintas.

“Bekasi kota padat aktivitas. Jangan sampai anak-anak jadi korban kelelahan fisik dan mental karena aturan yang tidak cocok,” tegas Wildan.

Kesimpulan

Kebijakan masuk sekolah pukul 06.30 WIB memang mengundang pro dan kontra. Namun, keputusan Wali Kota Tri Adhianto untuk memodifikasi aturan berdasarkan evaluasi langsung di lapangan menunjukkan sikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meski demikian, diskusi seputar waktu ideal masuk sekolah masih jauh dari selesai, terlebih dengan adanya sekolah swasta yang tetap bertahan dengan aturan lama.***

BERIMBANG com, Bogor – SMK YKTB Bogor tengah menggelar hajatan akbar bertajuk Hajat Besar YKTB Era Baru. Selama tiga hari penuh, dari 23 hingga 25 Juni 2025, suasana kampus di Jalan DR. Sumeru No. 42, Kota Bogor, dipenuhi sorak sorai pelajar yang menampilkan kreativitasnya dalam balutan seni budaya Sunda.

Acara ini merupakan bagian dari Class Meeting and YKTB Got Talent yang diikuti oleh seluruh pelajar dari SMP dan SMK di bawah naungan Yayasan Kejuruan Teknologi Baru (YKTB). Tujuannya jelas: menjaga warisan budaya Sunda sekaligus menggali potensi siswa secara kreatif dan kompetitif.

“Penyelenggaraan ini menegaskan kembali peran YKTB sebagai lembaga pendidikan yang tak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pembangunan karakter dan keterampilan siswa,” ujar Direktur Pendidikan YKTB, Ir. Deden Hari Rahardja.

Beragam kegiatan digelar dalam agenda ini, mulai dari Taruna Panca Waluya yang menampilkan seni tari Jaipongan, hingga aneka lomba tradisional seperti galasin, egrang, dan bakiak. Semuanya membangkitkan semangat kebersamaan dan nilai-nilai budaya lokal.

Tak ketinggalan, siswa juga memeriahkan acara lewat Stand Kadaharan Sunda, lomba fashion adat Sunda, pidato dalam bahasa Sunda, hingga tembang-tembang khas tanah Pasundan. Kreativitas dan semangat pelajar pun tumpah ruah di setiap sudut kampus.

Hajat besar ini jadi bukti bahwa pendidikan tak hanya soal buku, tapi juga soal rasa dan budaya.

(Deny Irawan)

BERIMBANG.com, Balaikota Depok – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok, KH. Achmad Solechan, atau yang akrab disapa Kyai Alech, hadir memberikan tausyiah dalam Pengajian Bulanan Majelis Taklim Balai Wartawan (MT. Balwan) Kota Depok yang digelar pada Kamis (26/6/2025) di Sekretariat Balai Wartawan Kota Depok.

Dalam tausyiahnya, Kyai Alech menekankan pentingnya akhlakul karimah (akhlak mulia) sebagai landasan dalam setiap aktivitas, khususnya di bidang jurnalistik. Menurutnya, wartawan memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai-nilai kebenaran di tengah derasnya arus informasi digital yang kian sulit dibendung.

“Tembok-tembok tebal itu tidak akan mampu membendung kekuatan para jurnalis jika mereka bersatu dengan kekuatan ilmu, pena, dan akhlak,” tegas Kyai Alech di hadapan jamaah yang mayoritas merupakan insan pers Kota Depok.

Ia mengingatkan, transformasi digital telah memungkinkan siapa saja menjadi penyebar informasi. Namun, kemudahan itu justru menuntut tanggung jawab moral yang lebih besar agar informasi yang tersebar tidak merusak nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Lebih lanjut, Kyai Alech menyinggung keteladanan Rasulullah SAW saat menaklukkan Kota Mekkah. Meski pernah dihina dan diperangi, Nabi Muhammad justru menunjukkan akhlak luhur dengan memberikan maaf, bahkan kepada musuh besarnya seperti Abu Sufyan.

“Ini bukan sekadar kisah sejarah, tapi pelajaran moral. Di tengah era media yang penuh ujaran kebencian, wartawan justru harus menjadi penyejuk dan penjaga etika informasi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa profesi wartawan bukan hanya menyampaikan fakta, tapi juga membawa misi moral dalam membangun peradaban berakhlak.

“Semoga melalui pengajian seperti ini, kita saling menguatkan dan menjaga keutuhan bangsa dengan tulisan dan sikap yang mencerminkan akhlakul karimah,” tutupnya.

Ketua MT. Balwan Kota Depok, Adie Rakasiwi, mengungkapkan rasa syukurnya atas terlaksananya pengajian yang bertepatan dengan momen pergantian Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Ia berharap pengajian ini menjadi momentum mempererat silaturahmi di kalangan wartawan.

“Alhamdulillah, pengajian bulanan MT. Balwan Kota Depok dipenuhi jamaah. Semoga semangat Tahun Baru Islam membuat kita semua lebih rajin mengaji dan menjaga ukhuwah,” katanya.

Sementara itu, Ustadz Syahruddin El-Fikri, selaku guru tetap Majelis Taklim Balwan, mengajak jamaah untuk bermuhasabah dan memohon ampunan di awal tahun hijriah.

“Mari kita sambut tahun baru ini dengan hati bersih, semangat baru, dan tekad memperkuat nilai-nilai keislaman serta semangat kebangsaan di kalangan insan pers,” pungkasnya.***

Oleh: Juli Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Di tengah semangat reformasi birokrasi dan tuntutan keterbukaan informasi publik, sikap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Depok, Dede Hidayat, menjadi ironi yang menyakitkan. Bukannya menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan dan menertibkan pelanggaran, Dede justru menunjukkan perilaku yang bertolak belakang dengan semangat pelayanan publik: menutup komunikasi dengan media, bahkan sampai memblokir WhatsApp wartawan.

Ini bukan sekadar masalah pribadi. Ini adalah persoalan integritas jabatan dan tanggung jawab moral seorang pejabat publik. Ketika bangunan liar menjamur di depan mata—yang seharusnya menjadi prioritas penindakan Satpol PP—justru dibiarkan tanpa tindakan tegas. Bahkan, saat para jurnalis mencoba mengonfirmasi dan menanyakan tindak lanjut dari bangunan-bangunan liar tersebut, tidak ada respons. Bukan hanya diam, tapi akses komunikasi pun diputus. WhatsApp wartawan diblokir, seolah kritik dan pertanyaan adalah ancaman.

Perilaku seperti ini mencerminkan ketertutupan dan ketidakprofesionalan. Bukankah pejabat publik dibayar oleh rakyat dan berkewajiban melayani kepentingan publik, bukan malah bersembunyi di balik tembok kekuasaan? Jika keberadaan media sebagai pilar keempat demokrasi saja diabaikan, bagaimana mungkin publik bisa berharap adanya transparansi dan akuntabilitas?

Bangunan liar bukan sekadar persoalan fisik. Ia simbol dari pembiaran, ketidaktegasan, dan dugaan praktik tak sehat yang mengendap di balik meja birokrasi. Ketika lembaga penegak Perda pun bersikap lunak atau bahkan tidak bersuara, masyarakat patut curiga: apakah ada kompromi di balik pembiaran tersebut?

Kasat Pol PP Depok semestinya memberikan klarifikasi terbuka, bukan justru memblokir komunikasi. Jika wartawan pun dibungkam, maka suara rakyat telah dibunuh dalam diam. Kita butuh pejabat yang hadir, bukan yang bersembunyi. Kita butuh aparat yang menegakkan aturan, bukan yang memilih bungkam dan lari dari tanggung jawab.

Kota Depok pantas mendapatkan pemimpin yang transparan, responsif, dan berani menghadapi kritik. Bukan pejabat yang alergi pada pertanyaan dan memilih memblokir kebenaran.

Depok, Berimbang.com — Pemerintah Kota Depok menegaskan komitmennya untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh warganya, terutama bagi mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri. Hal ini disampaikan langsung oleh Walikota Depok, Supian Suri, dalam sebuah keterangan resmi yang diberikan kepada awak media, Belum Lama ini.

Supian Suri menyatakan bahwa pemerintah kota tetap memegang teguh aturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun, ia juga mengakui bahwa tidak semua warga dapat tertampung di sekolah negeri.

“Gak bisa kita mengakomodir seluruh warga Depok untuk bisa sekolah negeri,” ujarnya.

Sebagai solusi, Pemkot Depok akan mengarahkan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri untuk menempuh pendidikan di sekolah swasta. Supian memastikan bahwa pemerintah akan hadir membantu pembiayaan melalui skema beasiswa.

“Yang sekolah swasta gak punya cukup berkemampuan, nanti kita akan dukung dengan pembiayaan beasiswa dari Pemerintah Kota Depok,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa program-program bantuan pendidikan yang sudah berjalan akan terus dievaluasi sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Pemerintah bertekad untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Selain soal akses pendidikan, Supian turut menyinggung perlunya evaluasi terhadap kondisi lingkungan sekolah, menyusul adanya kasus yang melibatkan korban di lingkungan sekolah negeri. Ia mendorong korban untuk segera melapor agar proses hukum dapat berjalan.

“Kita dorong buat korban untuk melakukan pengaduan ke Polres supaya proses ini bisa berjalan. Ini juga menjadi evaluasi kami terhadap dunia pendidikan, kondisi seperti ini harusnya gak boleh terulang lagi,” jelasnya.

Walikota menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perbaikan sistem pendidikan, baik dari sisi akses maupun keamanan lingkungan sekolah, akan menjadi fokus utama Pemkot Depok dalam waktu dekat.

Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, menyatakan sikap tegas dan penuh harapan terhadap upaya penyelesaian konflik internal di tubuh PWI Pusat menjelang Kongres Persatuan yang direncanakan digelar paling lambat 30 Agustus 2025 di Jakarta.

Dalam keterangannya, Rusdy menyambut baik kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi maraton pada 16 Mei 2025 antara dua kubu yang berselisih, yakni Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung, Henry CH Bangun, dan Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa, Jules Mansyah Sakeda.

“Perdamaian ini disambut sukacita oleh seluruh anggota PWI, termasuk kami di Depok. Namun, belum lama kegembiraan itu dirasakan, kami justru menerima surat dari PLT Pengurus PWI Jawa Barat yang meminta klarifikasi terkait keabsahan pengurus pusat. Ini menimbulkan awan gelap baru,” ujar Rusdy. Rabu (28/5/2025). Di Kantor PWI Depok.

Surat yang dikirimkan melalui WhatsApp dan tertanggal 22 Mei 2025 tersebut, menurutnya, berisi permintaan agar PWI Kota Depok menyatakan sikap terhadap kepengurusan PWI Pusat.

Menanggapi hal tersebut, PWI Kota Depok langsung menggelar rapat pengurus yang dipimpin Rusdy sendiri. Dari rapat tersebut, disepakati enam poin sikap, salah satunya adalah mendukung sepenuhnya semangat kesepakatan Jakarta dan mendorong seluruh jajaran PWI untuk meninggalkan perbedaan dan fokus pada masa depan organisasi.

“Kami menilai penyelesaian konflik akan efektif jika semua pihak mau mengesampingkan perbedaan, mengedepankan persaudaraan, dan tidak menjadikan PWI sebagai alat kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Rusdy.

PWI Depok juga memutuskan tidak membalas langsung surat dari Jawa Barat, dan memilih menyampaikan pandangan mereka kepada dua kubu di tingkat pusat. “Kami ingin mendorong semua pihak menjalankan kesepakatan Jakarta secara sungguh-sungguh, tanpa manuver yang merusak semangat persatuan,” tambahnya.

Rusdy berharap Kongres Persatuan yang akan datang benar-benar menjadi solusi final dan momentum kebangkitan kembali PWI sebagai organisasi wartawan tertua yang bermartabat dan profesional.

iik

BERIMBANG.com, Depok – Polemik tunggakan gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan Hotel Bumi Wiyata Depok terus menjadi sorotan. Sebanyak 114 karyawan disebut belum menerima hak mereka selama dua bulan terakhir. Menanggapi hal itu, Koordinator Pendamping Komisi B DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, mendesak pihak manajemen hotel untuk segera menunaikan kewajibannya.

Baca juga: Kamiparho Depok Desak Pemkot dan Manajemen Hotel Bumi Wiyata Tuntaskan Hak Buruh

Desakan itu disampaikan Yeti usai mendampingi pertemuan Komisi B dengan Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel (Kamiparho) Depok, yang membahas nasib para pekerja tersebut.

“Ini bukan dampak dari kebijakan pemerintah pusat atau faktor eksternal lainnya. Tunggakan gaji ini murni akibat kelalaian manajemen dalam mengelola operasional hotel,” ujar Yeti di Gedung DPRD Kota Depok, Jumat (23/5/2025).

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa Berlanjut, “Manajemen Bungkam, Buruh Menggugat: Bumi Wiyata Memanas!”

Lebih lanjut, Yeti yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok, mendorong Hotel Bumi Wiyata agar berinovasi dan tidak terus-menerus berlindung di balik alasan rendahnya tingkat okupansi. Ia menyarankan agar hotel itu memanfaatkan program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Hotel BW punya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Mereka bisa mengajukan diri sebagai penyedia layanan makan bergizi untuk anak-anak sekolah. Ini peluang agar hotel tetap beroperasi dan karyawan bisa kembali produktif,” tambahnya.

Yeti menekankan bahwa hotel tersebut telah terbiasa menangani konsumsi dalam skala besar. Ia melihat potensi Bumi Wiyata untuk menjadi bagian dari program nasional sangat terbuka lebar jika dikelola dengan benar dan diajukan secara teknis sesuai prosedur.

Ketua Komisi B DPRD Depok, Hamzah, turut menyoroti hal ini. Ia menyayangkan sikap manajemen Hotel Bumi Wiyata yang dinilai mengabaikan berbagai bentuk keringanan dari pemerintah daerah, termasuk relaksasi pajak sejak 2022.

“Jangan berlindung di balik efisiensi anggaran. Kebijakan itu baru berlaku tahun ini melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Jadi, tidak ada alasan logis untuk menahan gaji karyawan sejak dua bulan lalu,” tegas Hamzah yang berasal dari Fraksi Gerindra.

Pihak DPRD pun meminta agar manajemen segera mengambil langkah konkret agar permasalahan tidak semakin berlarut dan merugikan para pekerja yang telah lama mengabdi.

Efendi