Jabodetabek

Depok – Berimbang.com
Proyek rehabilitasi dan penataan lingkungan SDN Mekarjaya 13 Kota Depok senilai Rp1.343.050.000 diduga mengabaikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pantauan di lapangan, sejumlah pekerja terlihat bekerja di ketinggian tanpa alat pelindung diri (APD) seperti helm, rompi, sepatu safety, dan sarung tangan. Padahal, pekerjaan konstruksi memiliki risiko tinggi yang bisa memicu kecelakaan fatal.

Proyek ini dikerjakan oleh PT Adianko Jaya Abadi dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender.

Seorang warga Mekarjaya berinisial Rc mengaku khawatir melihat para pekerja di atas atap tanpa perlengkapan keselamatan.

“Saya sempat lihat sendiri, mereka naik ke atap tanpa helm atau sabuk pengaman. Ngeri, bisa celaka. Kok seperti tidak ada pengawasan,” ujar Rc saat ditemui di lokasi, Senin (27/10/2025).

Menanggapi hal itu, pelaksana proyek bernama Darwin dari PT Adianko Jaya Abadi mengatakan pihaknya sebenarnya sudah mengingatkan para pekerja agar menggunakan APD.

“Kami sudah instruksikan semua pakai APD. Tapi setelah hujan, mereka kadang lepas karena gerah,” kilahnya.

Padahal, penerapan K3 merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam:

• UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
• Permenaker No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3
• Permenaker No. 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina K3 (P2K3)
• SKB Menaker dan Men PU No. 174/MEN/1986 & 104/KPTS/1986

Para ahli keselamatan kerja menegaskan, proyek konstruksi wajib memiliki pengawas K3 bersertifikat serta memastikan seluruh pekerja mematuhi standar keselamatan demi mencegah korban jiwa.

Kasus di Depok ini memperlihatkan lemahnya pengawasan lapangan dari pihak kontraktor dan dinas terkait. Jika dibiarkan, hal serupa dapat terulang di proyek pemerintah lainnya.

📍 Fakta Singkat Proyek:

• Nama Proyek: Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan SDN Mekarjaya 13
• Lokasi: Kota Depok
• Nilai Anggaran: Rp 1.343.050.000
• Pelaksana: PT Adianko Jaya Abadi
• Durasi: 90 Hari Kalender
• Sumber Dana: APBD Kota Depok (kemungkinan, belum dikonfirmasi)

***

BERIMBANG com, Depok – Kontes Batu Akik Nusantara yang digelar di Depok dengan memperebutkan Piala Wali Kota 2025 menuai sorotan tajam dari publik. Pasalnya, ketua panitia pelaksana, Hamzah—yang juga politisi Gerindra Kota Depok—keluar sebagai juara utama dalam ajang tersebut.

Kemenangan itu memicu dugaan adanya konflik kepentingan. Publik mempertanyakan transparansi penilaian, sebab panitia yang mengatur jalannya acara justru ikut bersaing dan menang.

Tokoh masyarakat Depok, TB Toto, menilai kemenangan Hamzah justru mencoreng tujuan utama kontes yang seharusnya menjadi ruang apresiasi budaya.

“Batu akik itu bagian dari tradisi dan kebanggaan masyarakat. Tapi kalau panitia sekaligus politisi bisa jadi juara, publik wajar curiga. Ini bukan sekadar soal batu, tapi soal integritas dan kepercayaan,” tegas TB Toto, Senin (29/9/2025).

Ia menambahkan, ajang kebudayaan seharusnya steril dari kepentingan politik maupun pribadi. Apalagi, kata Toto, legitimasi acara semakin dipertaruhkan karena menggunakan nama Piala Wali Kota Depok.

“Ketika tradisi dipakai untuk pencitraan politik, nilai budayanya hilang. Pemkot harus lebih hati-hati, jangan sampai panggung kebudayaan jadi tempat main politik,” lanjutnya.

Kritik publik juga ramai di media sosial. Sejumlah warganet menilai hasil kontes sudah bisa ditebak sejak awal. “1000% pasti juara lah,” tulis akun @F3RRYyp. Sementara akun @albert menulis, “kalo di Indo wajar saja, saking banyaknya yang kaya gitu, lama-lama terbiasa.”

TB Toto menegaskan, jika Pemkot Depok serius mengangkat tradisi batu akik, maka integritas harus menjadi syarat utama.

“Lebih baik panitia tidak ikut bertanding. Transparansi dan kepercayaan publik jauh lebih penting daripada sekadar membanggakan koleksi Pandan Lumut atau Bacan,” ujarnya.

Kontes yang mestinya jadi etalase budaya itu kini justru disorot sebagai potret kecil praktik nepotisme yang sering terjadi dalam panggung politik lokal.

Iik

BERIMBNG.com, Depok – Aroma skandal menyeruak dari tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok. Ketua Kadin Depok, Miftah, resmi dilaporkan ke Polres Metro Depok atas dugaan penipuan menggunakan cek kosong senilai Rp320 juta.

Laporan itu diajukan oleh kuasa hukum Arifin Tjokro, yakni Steven Izaac Risakotta, pada 12 Agustus 2025 dengan nomor LP/B/1503/VIII/2025/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA.

Menurut Steven, cek yang diterimanya seharusnya merupakan pembayaran honorarium (lawyer fee) atas jasa hukum dalam penjualan aset tanah seluas lebih dari 1 hektare di Ciseeng, Depok, dengan nilai transaksi mencapai Rp9,2 miliar.

“Cek tersebut saya cairkan pada 10 Juli di Bank BJB Cabang Tebet, tetapi ditolak. Saldo tidak cukup. Saya cek lagi di BJB Depok pada 14 Agustus, ternyata saldo hanya Rp2,1 juta,” ungkap Steven.

Kronologi Cek Kosong

Steven menegaskan, pembayaran fee seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan setelah aset kliennya laku dijual. Namun, Miftah justru memberikan cek yang dua kali ditolak bank karena saldo tidak mencukupi.

Ia mengaku sudah berusaha menghubungi Miftah untuk penyelesaian baik-baik. Namun, tidak ada jawaban.

“Awalnya panggil saya abangku, abangku. Begitu ditagih, malah hilang kabar. WA saya tidak pernah dijawab,” ujar Steven.

Ada Korban Lain

Tak hanya Steven, ada dua korban lain yang disebut mengalami kerugian akibat cek kosong dari Miftah. Yohadi mengalami kerugian Rp350 juta, sementara Samadun Willy sebesar Rp100 juta.

Ketiganya sepakat membawa persoalan ini ke jalur hukum. Polisi kini tengah memproses laporan dengan dugaan pelanggaran Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Polisi Diminta Profesional

Steven menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini agar aparat bekerja profesional.

“Kami menunggu kejelasan hukumnya. Saya tahu, cek kosong adalah persoalan pidana yang serius,” pungkasnya.**

Depok, Berimbang.com – Motor Besar Indonesia (MBI) Chapter Depok menggelar perayaan hari ulang tahun ke-7 sekaligus pengukuhan pengurus baru periode 2025-2028 di Gubuk Mas Bro, Jl. Boulevard Grand Depok City (GDC), Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Minggu (10/8/2025).

Acara berlangsung meriah dengan dihadiri ratusan undangan dari MBI wilayah lain, di antaranya MBI Pusat, MBI DKI Jakarta, MBI Bogor, MBI Bandung, MBI Sukabumi, MBI Surabaya, MBI Bali, MBI Karawang, MBI Bekasi, MBI Riau, MBI Batam, MBI Makassar, MBI Tangerang, MBI Cirebon, MBI Sumbar, MBI Sultra, MBI Sumedang, dan MBI Kuningan.

Tidak hanya itu, sejumlah komunitas motor besar dan motor klasik turut hadir memberikan dukungan, seperti Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Depok, Depok Oud Motorklub (DOM), HDD Depok, CMC, HDCI Bogor, KOMBESS, AMI Depok, SATUDARAH MC, HDCI Jakarta Timur, ISHD Depok, COS, D’Beemers, dan Sportster Indonesia.

Turut hadir dalam acara ini Ketua Umum MBI H. Darus Raden Jayalalana, Pembina MBI Irjen Pol (Purn) Drs. Achmad Nurda Alamsyah, Penasehat MBI Joko Raharjo, Pembina MBI Depok Mamur Saputra (Amung), Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Metro Depok AKP Elly Padiansari, Danramil 03/Sukmajaya Mayor Inf Suyono, dan perwakilan Pemkot Depok Wijayanto.

Ketua MBI Depok, H. Faizin Rahmadi Akbar (Ivan) menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara ini.
“Alhamdulillah acara pengukuhan pengurus oleh Wakil Ketua Umum MBI Bro Jaya berjalan lancar. Ke depan, MBI Depok akan terus solid dan aktif melaksanakan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat, tidak hanya touring semata,” ujarnya.

Ivan menambahkan, anggota MBI Depok kini telah mencapai 80 orang. Untuk bergabung, calon anggota harus memenuhi syarat sesuai AD/ART MBI, salah satunya memiliki sepeda motor di atas 400 cc, jenis apapun.

Ketua Umum MBI, H. Darus Raden Jayalalana, menegaskan MBI akan menjadi pelopor edukasi keselamatan berkendara serta menjalin kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas otomotif lain.
Penasehat MBI Depok, Amung, juga berharap pengurus baru dapat membawa MBI Depok semakin maju, guyub, dan aktif dalam kegiatan sosial.

Tak hanya itu, salah satu undangan, Tuhari,  Ketua Depok Oud Motorklub (DOM juga menyampaikan selamat dan sukses atas Pengukuhan pengurusan MBI semoga solid kedepannya

Sementara itu, AKP Elly Padiansari mewakili Kapolres Metro Depok mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban lalu lintas.
“Motor besar identik dengan kemacetan, jadi mari bersama-sama menciptakan tertib berlalu lintas,” imbaunya.

Perayaan ini semakin semarak dengan pemotongan tumpeng, penampilan tarian nusantara, dan hiburan musik dari grup ternama Kota Depok.

Kabid Kegiatan MBI Depok, Bro Fajar, menyampaikan terima kasih kepada semua tamu yang hadir.
“Terima kasih atas dukungan semua pihak, mohon maaf jika ada kekurangan,” tutupnya.***

CILODONG, DEPOK – Semangat berbagi kembali digaungkan Majelis Taklim Balai Wartawan (MT. Balwan) Kota Depok melalui program rutin Jumat Berkah. Kali ini, MT. Balwan bersinergi dengan Rutan Kelas I Depok menggelar aksi sosial di depan Kantor Kelurahan Cilodong, tepat di pintu masuk Rutan Depok, Jumat (8/8/2025).

Kegiatan dihadiri perwakilan Karutan Depok, Kepala Seksi Pengelolaan Andi Harmonis, Kasubsi BHP Risang Achmad beserta pejabat struktural Rutan Depok. Turut hadir Sekretaris Kelurahan Cilodong, Hani Rosiana bersama staf, pengurus dan jamaah MT. Balwan Kota Depok, serta para istri yang terlibat langsung menyiapkan nasi bok untuk dibagikan.

Ketua MT. Balwan Kota Depok, Adie Rakasiwi, mengatakan program ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap bulan. Sasaran pembagian nasi bok kali ini adalah para pengemudi ojek online, sopir angkot, dan warga sekitar.

“Alhamdulillah, hari ini berjalan lancar. Total ada 400 nasi bok siap saji yang kami bagikan. Ini bentuk kepedulian kami kepada mereka yang sering luput dari perhatian,” ujar Adie.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan, baik pengurus, jamaah, maupun rekanan MT. Balwan.

Sementara itu, perwakilan Rutan Depok, Andi Harmonis, mengapresiasi kegiatan ini dan berharap sinergi positif bisa melibatkan lebih banyak pihak ke depannya.

“Jangan hanya terbatas di wilayah tertentu. Semoga ke depan dapat melibatkan masyarakat yang lebih luas dan instansi lainnya,” kata Andi.

Sekretaris Kelurahan Cilodong, Hani Rosiana, juga memberikan apresiasi kepada para wartawan yang tergabung di MT. Balwan Kota Depok atas inisiatif kegiatan ini.

“Kami dari Kelurahan Cilodong sangat senang bisa ikut berpartisipasi dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus berjalan setiap bulan,” ujarnya.

Melalui aksi sosial ini, MT. Balwan Kota Depok tak hanya aktif di kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi motor penggerak kepedulian sosial di tengah masyarakat.***

Berimbang.com – Kota Bekasi | Pemerintah Kota Bekasi resmi menghentikan penerapan aturan masuk sekolah pukul 06.30 WIB untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keputusan ini diambil setelah evaluasi yang dilakukan Pemkot menunjukkan kebijakan tersebut tidak cocok diterapkan di wilayah urban seperti Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan uji coba aturan yang sempat diberlakukan selama seminggu sejak 14 Juli 2025 ternyata menimbulkan sejumlah masalah, mulai dari kemacetan hingga tekanan psikologis bagi siswa dan orangtua.

“Berdasarkan hasil evaluasi, uji coba yang kami lakukan selama seminggu itu ternyata tidak pas. Kami sudah modifikasi kebijakan ini,” ujar Tri, Senin (21/7/2025).

Kini, jadwal masuk sekolah kembali dibagi menjadi dua: jenjang SMA tetap pukul 06.30 WIB, sementara SD dan SMP kembali ke pukul 07.00 WIB.

Keluhan dari Orangtua: “Terlalu Berat”

Yeni (45), warga Bekasi Selatan, salah satu orangtua murid SD, mengaku sangat terbebani dengan aturan lama. Ia harus mengatur waktu antar jemput dua anak SD dan mengurus bayi berusia satu tahun.

“Saya harus bangun sebelum subuh untuk nyiapin sarapan. Anak bontot juga harus dimandiin jam 6 pagi, kasihan kalau terus-terusan kayak gitu,” keluhnya.

Menurutnya, selain mengganggu pola tidur dan makan anak, kebijakan tersebut memaksa orangtua untuk mencari penitipan dadakan pagi-pagi buta.

Pendukung Kebijakan: “Anak Jadi Rajin dan Tidak Malas”

Namun, tak semua orangtua keberatan. Fitria (32), warga Bekasi Barat, justru mendukung aturan masuk pukul 06.30 WIB karena merasa anaknya menjadi lebih disiplin.

“Anak saya lebih semangat, salat subuhnya rajin, dan tidak malas-malasan,” kata Fitria.

Sekolah Swasta Tetap Gunakan Pukul 06.30 WIB

Beberapa sekolah swasta bahkan menyatakan tetap akan mempertahankan jam masuk pukul 06.30 WIB. Kepala Sekolah Swasta berinisial WP dari kawasan Bekasi Utara menyebut mayoritas orangtua mendukung kebijakan itu karena dianggap mendidik kedisiplinan.

“Kami sudah terapkan sejak lama, sebelum SE Gubernur keluar. Jadi tidak masalah, kami tetap lanjutkan,” ujarnya.

DPRD Minta Evaluasi Komprehensif

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk melibatkan pakar kesehatan, psikologi anak, hingga pihak lalu lintas.

“Bekasi kota padat aktivitas. Jangan sampai anak-anak jadi korban kelelahan fisik dan mental karena aturan yang tidak cocok,” tegas Wildan.

Kesimpulan

Kebijakan masuk sekolah pukul 06.30 WIB memang mengundang pro dan kontra. Namun, keputusan Wali Kota Tri Adhianto untuk memodifikasi aturan berdasarkan evaluasi langsung di lapangan menunjukkan sikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meski demikian, diskusi seputar waktu ideal masuk sekolah masih jauh dari selesai, terlebih dengan adanya sekolah swasta yang tetap bertahan dengan aturan lama.***

BERIMBANG com, Bogor – SMK YKTB Bogor tengah menggelar hajatan akbar bertajuk Hajat Besar YKTB Era Baru. Selama tiga hari penuh, dari 23 hingga 25 Juni 2025, suasana kampus di Jalan DR. Sumeru No. 42, Kota Bogor, dipenuhi sorak sorai pelajar yang menampilkan kreativitasnya dalam balutan seni budaya Sunda.

Acara ini merupakan bagian dari Class Meeting and YKTB Got Talent yang diikuti oleh seluruh pelajar dari SMP dan SMK di bawah naungan Yayasan Kejuruan Teknologi Baru (YKTB). Tujuannya jelas: menjaga warisan budaya Sunda sekaligus menggali potensi siswa secara kreatif dan kompetitif.

“Penyelenggaraan ini menegaskan kembali peran YKTB sebagai lembaga pendidikan yang tak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pembangunan karakter dan keterampilan siswa,” ujar Direktur Pendidikan YKTB, Ir. Deden Hari Rahardja.

Beragam kegiatan digelar dalam agenda ini, mulai dari Taruna Panca Waluya yang menampilkan seni tari Jaipongan, hingga aneka lomba tradisional seperti galasin, egrang, dan bakiak. Semuanya membangkitkan semangat kebersamaan dan nilai-nilai budaya lokal.

Tak ketinggalan, siswa juga memeriahkan acara lewat Stand Kadaharan Sunda, lomba fashion adat Sunda, pidato dalam bahasa Sunda, hingga tembang-tembang khas tanah Pasundan. Kreativitas dan semangat pelajar pun tumpah ruah di setiap sudut kampus.

Hajat besar ini jadi bukti bahwa pendidikan tak hanya soal buku, tapi juga soal rasa dan budaya.

(Deny Irawan)

BERIMBANG.com, Balaikota Depok – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok, KH. Achmad Solechan, atau yang akrab disapa Kyai Alech, hadir memberikan tausyiah dalam Pengajian Bulanan Majelis Taklim Balai Wartawan (MT. Balwan) Kota Depok yang digelar pada Kamis (26/6/2025) di Sekretariat Balai Wartawan Kota Depok.

Dalam tausyiahnya, Kyai Alech menekankan pentingnya akhlakul karimah (akhlak mulia) sebagai landasan dalam setiap aktivitas, khususnya di bidang jurnalistik. Menurutnya, wartawan memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai-nilai kebenaran di tengah derasnya arus informasi digital yang kian sulit dibendung.

“Tembok-tembok tebal itu tidak akan mampu membendung kekuatan para jurnalis jika mereka bersatu dengan kekuatan ilmu, pena, dan akhlak,” tegas Kyai Alech di hadapan jamaah yang mayoritas merupakan insan pers Kota Depok.

Ia mengingatkan, transformasi digital telah memungkinkan siapa saja menjadi penyebar informasi. Namun, kemudahan itu justru menuntut tanggung jawab moral yang lebih besar agar informasi yang tersebar tidak merusak nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Lebih lanjut, Kyai Alech menyinggung keteladanan Rasulullah SAW saat menaklukkan Kota Mekkah. Meski pernah dihina dan diperangi, Nabi Muhammad justru menunjukkan akhlak luhur dengan memberikan maaf, bahkan kepada musuh besarnya seperti Abu Sufyan.

“Ini bukan sekadar kisah sejarah, tapi pelajaran moral. Di tengah era media yang penuh ujaran kebencian, wartawan justru harus menjadi penyejuk dan penjaga etika informasi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa profesi wartawan bukan hanya menyampaikan fakta, tapi juga membawa misi moral dalam membangun peradaban berakhlak.

“Semoga melalui pengajian seperti ini, kita saling menguatkan dan menjaga keutuhan bangsa dengan tulisan dan sikap yang mencerminkan akhlakul karimah,” tutupnya.

Ketua MT. Balwan Kota Depok, Adie Rakasiwi, mengungkapkan rasa syukurnya atas terlaksananya pengajian yang bertepatan dengan momen pergantian Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Ia berharap pengajian ini menjadi momentum mempererat silaturahmi di kalangan wartawan.

“Alhamdulillah, pengajian bulanan MT. Balwan Kota Depok dipenuhi jamaah. Semoga semangat Tahun Baru Islam membuat kita semua lebih rajin mengaji dan menjaga ukhuwah,” katanya.

Sementara itu, Ustadz Syahruddin El-Fikri, selaku guru tetap Majelis Taklim Balwan, mengajak jamaah untuk bermuhasabah dan memohon ampunan di awal tahun hijriah.

“Mari kita sambut tahun baru ini dengan hati bersih, semangat baru, dan tekad memperkuat nilai-nilai keislaman serta semangat kebangsaan di kalangan insan pers,” pungkasnya.***

Oleh: Juli Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Di tengah semangat reformasi birokrasi dan tuntutan keterbukaan informasi publik, sikap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Depok, Dede Hidayat, menjadi ironi yang menyakitkan. Bukannya menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan dan menertibkan pelanggaran, Dede justru menunjukkan perilaku yang bertolak belakang dengan semangat pelayanan publik: menutup komunikasi dengan media, bahkan sampai memblokir WhatsApp wartawan.

Ini bukan sekadar masalah pribadi. Ini adalah persoalan integritas jabatan dan tanggung jawab moral seorang pejabat publik. Ketika bangunan liar menjamur di depan mata—yang seharusnya menjadi prioritas penindakan Satpol PP—justru dibiarkan tanpa tindakan tegas. Bahkan, saat para jurnalis mencoba mengonfirmasi dan menanyakan tindak lanjut dari bangunan-bangunan liar tersebut, tidak ada respons. Bukan hanya diam, tapi akses komunikasi pun diputus. WhatsApp wartawan diblokir, seolah kritik dan pertanyaan adalah ancaman.

Perilaku seperti ini mencerminkan ketertutupan dan ketidakprofesionalan. Bukankah pejabat publik dibayar oleh rakyat dan berkewajiban melayani kepentingan publik, bukan malah bersembunyi di balik tembok kekuasaan? Jika keberadaan media sebagai pilar keempat demokrasi saja diabaikan, bagaimana mungkin publik bisa berharap adanya transparansi dan akuntabilitas?

Bangunan liar bukan sekadar persoalan fisik. Ia simbol dari pembiaran, ketidaktegasan, dan dugaan praktik tak sehat yang mengendap di balik meja birokrasi. Ketika lembaga penegak Perda pun bersikap lunak atau bahkan tidak bersuara, masyarakat patut curiga: apakah ada kompromi di balik pembiaran tersebut?

Kasat Pol PP Depok semestinya memberikan klarifikasi terbuka, bukan justru memblokir komunikasi. Jika wartawan pun dibungkam, maka suara rakyat telah dibunuh dalam diam. Kita butuh pejabat yang hadir, bukan yang bersembunyi. Kita butuh aparat yang menegakkan aturan, bukan yang memilih bungkam dan lari dari tanggung jawab.

Kota Depok pantas mendapatkan pemimpin yang transparan, responsif, dan berani menghadapi kritik. Bukan pejabat yang alergi pada pertanyaan dan memilih memblokir kebenaran.

Depok, Berimbang.com — Pemerintah Kota Depok menegaskan komitmennya untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh warganya, terutama bagi mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri. Hal ini disampaikan langsung oleh Walikota Depok, Supian Suri, dalam sebuah keterangan resmi yang diberikan kepada awak media, Belum Lama ini.

Supian Suri menyatakan bahwa pemerintah kota tetap memegang teguh aturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun, ia juga mengakui bahwa tidak semua warga dapat tertampung di sekolah negeri.

“Gak bisa kita mengakomodir seluruh warga Depok untuk bisa sekolah negeri,” ujarnya.

Sebagai solusi, Pemkot Depok akan mengarahkan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri untuk menempuh pendidikan di sekolah swasta. Supian memastikan bahwa pemerintah akan hadir membantu pembiayaan melalui skema beasiswa.

“Yang sekolah swasta gak punya cukup berkemampuan, nanti kita akan dukung dengan pembiayaan beasiswa dari Pemerintah Kota Depok,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa program-program bantuan pendidikan yang sudah berjalan akan terus dievaluasi sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Pemerintah bertekad untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Selain soal akses pendidikan, Supian turut menyinggung perlunya evaluasi terhadap kondisi lingkungan sekolah, menyusul adanya kasus yang melibatkan korban di lingkungan sekolah negeri. Ia mendorong korban untuk segera melapor agar proses hukum dapat berjalan.

“Kita dorong buat korban untuk melakukan pengaduan ke Polres supaya proses ini bisa berjalan. Ini juga menjadi evaluasi kami terhadap dunia pendidikan, kondisi seperti ini harusnya gak boleh terulang lagi,” jelasnya.

Walikota menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perbaikan sistem pendidikan, baik dari sisi akses maupun keamanan lingkungan sekolah, akan menjadi fokus utama Pemkot Depok dalam waktu dekat.

Efendi